Jakarta -

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyiapkan program perlindungan bagi jurnalis media Tempo yang mendapatkan teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus. LPSK menyampaikan perlindungan yang diberikan berupa konseling psikologi hingga perlindungan fisik.

Menurut Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati, pihaknya melakukan asesmen untuk menentukan tingkat ancaman yang diterima oleh jurnalis Tempo. Dia mengatakan ancaman yang diterima oleh media Tempo cukup intens dalam beberapa waktu terakhir.

"Kami akan lakukan asesmen dan dari asesmen itu kami akan melihat tingkat ancamannya seperti apa, dan seberapa besar yang dibutuhkan jurnalis, apalagi kasus yang Tempo ini, karena kami melihat keempat orang redaksi di Bocor Alus, kami melihat memang penting diidentifikasi tingkat ancamannya," kata Sri Suparyati dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

"Terornya cukup intens dari mulai Agustus, September, kemudian belakangan ini sudah terjadi dengan adanya pengiriman bangkai babi dan tikus dan dilanjutkan beberapa ancaman yang lain," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin mengatakan pihaknya telah melakukan asesmen terhadap dua korban. Terhadap dua korban itu, LPSK menyediakan perlindungan berupa konseling untuk pemulihan psikis korban.

"Hari ini tim LPSK sudah turun lakukan asesmen terhadap dua korban, dan kita masih menunggu ada kemungkinan enam korban dari keseluruhan itu, jadi dua yang baru kita lakukan dalam bentuk asesmen dan langsung menurunkan tim psikolog untuk menemui para korban," kata Wawan.

Dia mengatakan, tidak hanya kepada korban, LPSK juga menyiapkan perlindungan bagi keluarga korban. Menurutnya perlindungan yang dapat diberikan berupa pendampingan hingga pengamanan fisik.

"Demikian juga dengan keluarganya, kalau nanti kemungkinan ada kebutuhan untuk memberikan perlindungan baik itu untuk rehabilitasi psikologis apapun itu bentuknya, kemudian pendampingan dalam bentuk pengamanan fisik, itu kita akan siap untuk melakukan upaya perlindungan terhadap para korban maupun saksi," katanya.

Simak Video 'Kabareskrim Bakal Usut Tuntas Kasus Teror ke Kantor Tempo!':

(dhn/fjp)

Jakarta -

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan memicu perdebatan publik. RUU ini diusulkan untuk mereformasi institusi Kejaksaan agar lebih transparan, akuntabel, dan independen. Namun, di balik niat baik tersebut, muncul kekhawatiran bahwa RUU ini justru akan menjadi alat politisasi yang melemahkan independensi Kejaksaan. Apakah RUU ini benar-benar dirancang untuk memperkuat sistem peradilan, atau hanya menjadi alat kekuasaan?

Reformasi atau Politisasi Kejaksaan?

Kejaksaan Republik Indonesia (RI) adalah lembaga penegak hukum yang memegang peran sentral dalam sistem peradilan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, lembaga ini bertugas sebagai penuntut umum, pengawal kepentingan hukum, dan pelindung masyarakat. Namun, dalam praktiknya, Kejaksaan sering dihadapkan pada tuduhan intervensi politik, korupsi, dan tidak transparan.

Misalnya, dalam kasus korupsi e-KTP, mantan Jaksa Agung Prasetyo disebut-sebut terlibat dalam upaya melindungi pihak tertentu. Teori Principal-Agent Problem dalam ilmu politik menjelaskan bagaimana lembaga seperti Kejaksaan dapat menyimpang dari kepentingan masyarakat (principal) karena tekanan atau kepentingan pribadi. Jika RUU Kejaksaan tidak dirancang dengan mekanisme pengawasan yang kuat, potensi penyimpangan wewenang oleh Kejaksaan akan semakin besar.

Beberapa pasal dalam RUU Kejaksaan dinilai berpotensi melemahkan independensi lembaga ini. Misalnya, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung yang masih terlalu bergantung pada keputusan politik eksekutif dan legislatif. Hal ini bertentangan dengan prinsip "independensi peradilan" yang diamanatkan oleh Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.

Problem Dualisme Kewenangan

Salah satu isu kritis dalam RUU Kejaksaan adalah dualisme kewenangan antara Jaksa Agung dan pemerintah. RUU ini dinilai belum secara tegas mengatur batasan wewenang eksekutif dalam mengintervensi Kejaksaan. Misalnya, dalam Pasal 35, Presiden memiliki kewenangan untuk memberhentikan Jaksa Agung dengan alasan yang tidak jelas. Hal ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan dan melemahkan posisi Kejaksaan.

Teori Separation of Powers (Pemisahan Kekuasaan) yang dicetuskan oleh Montesquieu menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jika RUU Kejaksaan tidak mengatur mekanisme checks and balances yang kuat, dikhawatirkan Kejaksaan akan menjadi alat kepentingan politik eksekutif.

Selain itu, RUU ini juga dinilai belum mengatur secara tegas mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap Kejaksaan. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya ada 15 kasus korupsi yang melibatkan jaksa dalam kurun waktu 2015-2022. Tanpa sistem pengawasan yang kuat, potensi korupsi dan politisasi dalam tubuh Kejaksaan akan semakin besar.

Partisipasi Publik yang Minim

Proses pembahasan RUU Kejaksaan menjadi sorotan banyak pihak karena minimnya partisipasi publik. Padahal, prinsip "partisipasi publik" dalam pembentukan kebijakan adalah elemen dasar dalam good governance yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sebagai perbandingan, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019 yang minim partisipasi publik menghasilkan undang-undang yang melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Jika pola serupa terjadi dalam pembahasan RUU Kejaksaan, dikhawatirkan hasil akhirnya juga akan sama yaitu soal lemahnya akuntabilitas dan transparansi.

Partisipasi publik yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa RUU Kejaksaan mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik. Oleh karena itu, setiap tahapan pembahasan harus melibatkan lebih banyak perwakilan masyarakat sipil, akademisi, dan penggiat hukum untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan menghindari terjadinya bias politik.

Pentingnya Independensi Kejaksaan

Independensi Kejaksaan adalah prinsip yang tak boleh diganggu gugat dalam reformasi lembaga ini. Tanpa independensi, Kejaksaan akan kehilangan kredibilitasnya sebagai penegak hukum yang objektif dan adil. Teori Rule of Law yang dicetuskan oleh A.V. Dicey menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara imparsial dan bebas dari intervensi politik.

Salah satu langkah penting yang bisa dipertimbangkan adalah pembentukan badan pengawas independen yang bertugas mengawasi kinerja Kejaksaan. Badan pengawas ini harus terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, seperti perwakilan masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum. Pendekatan semacam ini sudah terbukti efektif di beberapa negara, seperti Judicial Appointments Commission di Inggris yang memiliki peran mengawasi proses pengangkatan hakim dan jaksa.

Jangan Biarkan Kejaksaan Jadi Alat Kekuasaan

Polemik RUU Kejaksaan mencerminkan tarik-menarik antara kebutuhan reformasi dan kepentingan politik. Di satu sisi, memang diperlukan upaya reformasi Kejaksaan untuk memperkuat sistem peradilan dan meningkatkan akuntabilitas lembaga ini. Namun, ada kekhawatiran bahwa RUU ini justru akan menjadi alat untuk melemahkan independensi Kejaksaan dan memperkuat kontrol politik atas lembaga tersebut.

Untuk itu, RUU Kejaksaan harus dirancang dengan prinsip-prinsip good governance yang kuat, yaitu transparansi, partisipasi publik yang luas, dan mekanisme checks and balances yang memadai. Tanpa komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip tersebut, RUU Kejaksaan berisiko menjadi alat politisasi yang merugikan sistem peradilan dan masyarakat.

Masyarakat harus aktif mengawasi proses pembahasan RUU Kejaksaan. Gunakan platform seperti Change.org atau layanan e-participation dari DPR untuk menyampaikan aspirasi. Jangan biarkan Kejaksaan menjadi alat kekuasaan yang merugikan rakyat!

Junet Hariyo Setiawanaktivis literasi hukum

(mmu/mmu)

Palembang -

Direktur PT Sentosa Mulia Bahagia (SMB) Haji Alim sudah ditahan di Rutan Pakjo Palembang, sejak Senin (10/3/2025). Usai penahanan itu, kuasa hukumnya mengajukan pembantaran atau izin untuk dirawat di rumah sakit karena kondisi Haji Alim yang mengalami sakit komplikasi.

Diketahui, Haji Alim ditahan atas dugaan pemalsuan dokumen dalam pengadaan lahan Tol Betung-Tempino Jambi.

Pantauan detikSumbagsel Selasa (11/3/2025) terlihat sejumlah ulama dan orang-orang terdekat Haji Alim datang ke Rutan Pakjo Kelas 1 A Palembang sembari menunggu kuasa hukumnya, Lisa Merida membesuk di dalam rutan.

"Kami kuasa hukum Haji Alim mengajukan pembantaran karena klien kami sakit dan tinggal menunggu dari rutan dan kejaksaan. Sakit ini karena sudah lanjut usia dan penyakit klien kami ini tidak bisa disembuhkan karena sudah komplikasi," ungkap Lisa Merida, Selasa (11/3/2025).

Menurut Lisa, sakit Haji Alim itu bukan sakit yang biasa tapi sakit komplikasi. Ada jantung, sesak nafas, dan asma.

"Namanya penyakit tua, penahanan ini adalah upaya paksa yang dilakukan kejaksaan. Padahal klien kami tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti," ujarnya.

Lisa menyebut, upaya paksa penahanan Haji Alim ini kurang manusiawi. Sebab, kliennya sakit dan dirawat di rumah sakit. Sakit yang dia alami sejak tahun 2020 dan tidak akan dia melarikan diri.

"Harusnya adalah pandangan terhadap orang tua apalagi orang tua ini sakit," katanya.

Lisa mengatakan Haji Alim itu sakit dan membutuhkan tabung oksigen sehari 25-26 tabung dan ini siapa yang akan bertanggung jawab.

"Karena dia sedang ditahan berarti negara harus bertanggung jawab," katanya.

Selain itu, Haji Alim juga harus dirawat oleh dua perawat selama 24 jam yang standby untuk memberikan obat serta pendampingan dokter.

"Kalau di dalam rutan ada perawat tapi perempuan kan tidak bisa. Haji Alim juga perlu pendampingan dokter untuk obatnya yang ada 12 macam," jelasnya.

Kata Lisa, kliennya ditahan dalam perkara surat tanah palsu. Padahal tidak ada dokumen palsu. Haji Alim hanya menanam punya izin dan tanaman itu sudah rata dengan tanah dan belum ada ganti rugi bahkan lahan tersebut HGU, dan belum ada ganti rugi dari negara.

"Secara formal kepemilikan belum jelas bukan kerugian negara. Ganti rugi belum diterima seperak pun. Kalau mau dipermasalahkan kepemilikan dan lain-lain. Perkara ini prematur dan penahanan ini dipaksakan kalau menurut kita melanggar HAM ada perbuatan-perbuatan hukum yang akan kita laporkan," tegasnya.

(csb/csb)

Jakarta -

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengecam Israel memblokir bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza demi menekan Hamas segera menerima proposal perpanjangan gencatan senjata tahap pertama. Pemerintah RI menegaskan langkah Israel itu melanggar kesepakatan awal gencatan senjata.

"Indonesia mengecam upaya Israel untuk melemahkan kesepakatan gencatan senjata dengan melanggar ketentuan awal, secara sepihak menuntut perpanjangan fase pertama, dan menghindari pembahasan fase kedua," demikian pernyataan Kemlu RI dalam akun X dikutip, Selasa (4/3/2025).

RI menganggap taktik Israel menyetop bantuan ke Gaza untuk menaikkan daya tawar dengan Hamas merupakan bentuk dari kejahatan perang. RI menilai langkah itu pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional.

"Menghalangi bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menjadikannya sebagai alat tawar dalam perundingan gencatan senjata merupakan kejahatan perang serta pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia," tulis Kemlu RI.

Lebih lanjut, RI mendesak komunitas internasional untuk memberikan tekanan kepada Israel agar segera memperbolehkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. RI juga meminta dunia menekan Israel agar segera melanjutkan negosiasi fase kedua sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas.

"Indonesia menegaskan kembali dukungan teguhnya bagi Solusi Dua Negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di kawasan," ujar Kemlu RI.

(fca/fca)

Jakarta -

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Fatkhul Muin, berpendapat semua pihak harus menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dia menuturkan ini adalah upaya penegakan hukum.

"Penahanan terhadap Sekjen PDIP harus dihormati sebagai upaya penegakan hukum," kata Fatkhul kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

Dia yakin penetapan Hasto sebagai tersangka, dan penahanan yang dilakukan KPK didasari bukti permulaan. Fatkhul menyebut jika penegak hukum telah menetapkan seseorang sebagai tersangka tentunya sudah ada minimal dua alat bukti yang dikantongi.

"Karena KPK dalam menentukan status tersangka pasti didasarkan kepada bukti permulaan, yang paling tidak dua alat bukti," jelas dia.

Fatkhul berharap pengusutan kasus yang menjerat Hasto dapat tuntas. "Harapannya kasus ini dapat terang benderang sebagai upaya penegakan hukum," ucap Fatkhul.

Menurutnya, PDIP harus menghormati proses hukum yang nantinya memberi kepastian hukum bagi Hasto dalam kasus ini. Dia mengatakan peradilan akan membuktikan bersalah atau tidaknya Hasto dalam kasus yang menjeratnya.

"PDIP harus menghormati proses tersebut, karena hal ini pun untuk memberikan kepastian hukum atas penyelesaian perkara tersebut. Proses yudisial akan menentukan apakah yg bersangkutan bersalah atau dapat bebas murni karena tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proses peradilan," terang Fatkhul.

Hasto diketahui ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Dia ditahan Kamis (20/2), pada pukul 18.08 WIB.

Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama. KPK diketahui telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024.

Mengenai status tersangkanya ini, Hasto juga sudah mengajukan praperadilan. Namun, permohonannya itu tidak dapat diterima.

Kasus yang Jerat Hasto

Kasus yang menjerat Hasto ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020. KPK kemudian menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu Komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio, pihak swasta bernama Saeful, dan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pileg 2019 sebagai tersangka.

Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Wahyu dinyatakan bersalah menerima suap sekitar Rp 600 juta agar mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW.

Sementara itu, Harun Masiku masih menjadi buron. Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto serta pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru.

KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Riezky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAW setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia. KPK menyebutkan Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan MA berkaitan dengan PAW agar Harun Masiku bisa masuk DPR.

Hasto juga diduga menyuruh Donny melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari dapil I Sumsel. Donny juga disuruh Hasto mengantar duit suap ke Wahyu. KPK menduga sebagian uang suap ke Wahyu itu berasal dari Hasto.

Selain itu, Hasto diduga berupaya merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku merendam handphone sebelum kabur.

Hasto juga diduga memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni 2024. KPK juga menduga Hasto meminta saksi memberi kesaksian palsu ke KPK.

(aud/imk)

Jakarta -

Komnas HAM sedang menyelidiki kasus penembakan bos rental mobil di rest area Km 45 Tol Tangerang-Merak oleh oknum anggota TNI AL. Komisioner Sub. Komisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah, mengatakan tim sudah meminta keterangan sejumlah pihak.

"Jadi sedang dalam proses penyelidikan, nanti begitu selesai kita akan sampaikan ke publik. Karena ini sedang diselidiki oleh Komnas HAM dan kita sudah meminta keterangan beberapa pihak, tolong teman-teman nanti menunggu hasilnya, nanti kita akan sampaikan hasilnya kalau sudah selesai hasilnya," kata Anis Hidayah di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Anis mengatakan adanya oknum aparat yang melakukan kekerasan menjadi tantangan tersendiri bagi Komnas HAM. Dia mengatakan penyelidikan kasus kekerasan oleh oknum, termasuk kasus penembakan bos rental menjadi salah satu upaya Komnas HAM untuk meminimalisir pelanggaran tersebut.

"Jadi memang itu menjadi tantangan kita dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia, baik itu dalam mekanisme penegakan hukum," kata Anis.

"Jadi itu tantangan kami, jadi tentu Komnas HAM akan menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan kontribusi agar ini bisa diminimalisir ke depan," tambahnya.

Penembakan Dipicu Jual Beli Mobil Rental

Kasus ini berawal ketika tersangka Ajat Supriatna atau AS menyewa mobil Honda Brio bernopol B-2696-KZO milik IA selaku bos rental. Namun Ajat malah menggelapkan mobil tersebut kepada sindiktanya.

Mobil tersebut kemudian berakhir di tangan seorang oknum anggota TNI AL. IA sendiri melacak mobilnya melalui GPS yang masih aktif. Saat itu IA mengetahui mobilnya berada di Pandeglang, Banten.

Pada Kamis (2/1), IA dan rekan-rekannya mencari mobil itu dan menemukannya di rest area Km 45 Tol Tangerang. IA dkk mencoba mengambil alih mobil itu hingga terjadi keributan dan berujung penembakan menyebabkan IA tewas dan satu lainnya, R (59) terluka.

Adapun ketiga oknum Anggota TNI AL yang diduga terlibat ialah Sersan Satu (Sertu) AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala KRI (KLK) BA. TNI AL memastikan pihaknya akan menindak tegas oknum anggotanya yang terbukti bersalah.

Penembakan ini melibatkan oknum anggota dari Satuan Kopaska adalah Komando Pasukan Katak, unit khusus elite milik TNI AL. Adapun satu orang tentara lain dalam peristiwa itu berasal dari kapal tanker milik TNI AL.

(mib/lir)

Bandung -

Mimpi 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon 2016 silam bisa menghirup udara bebas pupus sudah. Upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang mereka ajukan telah ditolak Mahkamah Agung (MA) pada Senin (16/12/2024).

Ketujuh terpidana itu adalah Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya yang teregister di PK nomor 198 PK/PID/2024. Kemudian Eka Sandy, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman dan Supriyanto yang teregister dengan nomor 199 PK/PID/2024.

Putusan MA yang menolak PK ke-7 terpidana kasus Vina membuat keluarga begitu terpukul. Mereka tadinya berharap PK itu dikabulkan setelah kasus Vina berulang kali memunculkan dinamika yang mengejutkan

Namun, bagi tim kuasa hukum ketujuh terpidana, putusan PK itu bukan akhir dari segalanya. Tim akan menempuh upaya hukum lain untuk terus membuka harapan bagi para terpidana supaya bisa dibebaskan.

"Langkah hukum ini masih banyak terbuka. Yang dimungkinkan secara resmi langkah-langkah hukum ke depan yang kami lakukan, kami akan menunggu salinan resmi dari putusan Mahkamah Agung. Kita akan lihat pertimbangan-pertimbangannya apa yang membuat PK kami ditolak. Dari situ kami akan mengambil langkah," ucap Salah satu tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina, Jutek Bongso.

"Masih banyak langkah hukum. Ada grasi, ada abolisi, ada asimilasi, ada amnesti, ada PK kedua, ketiga dan upaya hukum lain," kata dia menambahkan.

Namun, di antara beberapa langkah hukum yang bisa ditempuh, para terpidana kasus Vina Cirebon secara tegas menyatakan tidak akan menempuh langkah hukum grasi. Mereka enggan jika harus mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan.

Pernyataan ini disampaikan Jutek Bongso usai mendatangi para terpidana di Lapas Kelas 1 Cirebon. Para terpidana menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan grasi.

"Mereka menolak kalau dengan memakai jalur grasi. Oleh karena (jika menempuh jalur grasi) mereka harus mengakui pembunuhan itu. Mereka menyatakan lebih bagus mereka ada di dalam lapas dan membusuk di dalam penjara," kata Jutek.

"Dua kali kami tanyakan kepada mereka. Mereka mengatakan karena mereka bukan pelaku pembunuhan, jadi mereka tidak mau menempuh jalur grasi," tambahnya.

Ditolaknya PK terpidana kasus Vina juga memantik perhatian Calon Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi. Di tengah situasi itu, dia meminta kepada keluarga tidak putus asa. Selama ini, Dedi Mulyadi terus mengikuti perjalanan kasus tersebut hingga pengajuan PK ini pupus di MA.

"Masih banyak langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh. Kita tidak boleh putus asa dalam memperjuangkan kebenaran. Semoga PK yang ditolak ini menjadi jalan untuk kita terus berjuang agar pada akhirnya kita bisa membuktikan bahwa 7 terpidana tidak bersalah," kata Dedi Mulyadi.

(ral/mso)

Sukoharjo -

PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) terus mengupayakan proses hukum agar status pailit mereka dicabut. Langkah pengajuan kasasi Sritex ke Mahkamah Agung (MA) ditolak, sehingga langkah hukum berikutnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) tengah diupayakan.

Dalam siaran pers yang diterima detikJateng, PT Sritex menghormati keputusan MA yang menolak permohonan kasasi Sritex terkait putusan pailit yang dijatuhkan Pengadilan Niaga (PN) Semarang.

Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto (Wawan) mengatakan, menanggapi putusan MA itu, pihaknya melakukan konsolidasi internal dan memutuskan untuk melakukan upaya hukum PK.

"Upaya hukum ini (PK)kami tempuh agar kami dapat menjaga keberlangsungan usaha dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi 50 ribu karyawan yang telah bekerja bersama-sama kami selama puluhan tahun," kata Wawan dalam siaran pers yang diterima detikJateng, Jumat (20/12/2024).

"Langkah hukum ini kami tempuh tidak semata untuk kepentingan perusahaan, tetapi membawa serta aspirasi seluruh keluarga besar SRITEX," sambungnya.

Disebutkan juga bahwa selama proses pengajuan kasasi ke MA, PT Sritex melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan usaha dan tidak melakukan PHK, sesuai dengan pesan dari pemerintah.

"Kami berupaya semaksimal mungkin menjaga situasi perusahaan agar tetap kondusif, di tengah berbagai keterbatasan gerak akibat status pailit kami. Upaya kami tidak mudah, karena berkejaran dengan waktu, juga keterbatasan sumber daya," ujar Iwan.

"Pilihan untuk menempuh upaya hukum lanjutan berupa PK kami lakukan agar keluarga besar Sritex tetap dapat bekerja, bertahan hidup dan menghidupi keluarganya ditengah situasi perekonomian yang sedang sulit," imbuh dia.

Iwan juga berharap pemerintah mendukung upaya PT Sritex agar tetap dapat melanjutkan usaha.

"Kami harap pemerintah memberikan keadilan hukum yang mempertimbangkan kemanusiaan, dengan mendukung upaya kami untuk tetap dapat melanjutkan kegiatan usaha, dan berkontribusi pada kemajuan industri tekstil nasional," pungkas Iwan.

Dilansir detikFinance, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan kasasi yang diajukan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau biasa dikenal dengan Sritex. Emiten berkode saham SRIL ini mengajukan kasasi atas putusan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang 21 Oktober 2024.

Pihak penggugat dalam perkara pailit ini adalah PT Indo Bharat Rayon. Selanjutnya, setelah Sritex melakukan upaya kasasi dengan nomor perkara 1345 K/PDT.SUS-PAILIT/2024, MA memutuskan menolak kasasi tersebut.

"Amar Putusan: Tolak," dikutip detikFinance dari halaman Kepaniteraan MA, Kamis (19/12/2024).

Untuk diketahui, permohonan Kasasi diterima Kepaniteraan MA pada Selasa 12 November, dan diputus pada Rabu 18 Desember 2024 oleh 3 orang majelis hakim.

(dil/rih)

Jakarta -

Pemerintah melakukan pembahasan pemberian amnesti terhadap warga binaan atau narapidana. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebutkan ada kemungkinan 44 ribu warga binaan yang diberi amnesti.

"Saat ini yang kita data dari Kementerian Imipas yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44 ribu sekian orang ya. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa. Namun demikian ini kan baru paparan," kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Angka tersebut baru sebatas usulan. Supratman mengatakan Presiden Prabowo Subianto setuju dengan pemberian amnesti dan akan dilanjutkan dengan pembahasan bersama DPR.

"Yang kedua prinsipnya Presiden setuju untuk pemberian amnesti. Tapi selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR. Apakah DPR nanti dinamikannya seperti apa? Kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada parlemen untuk mendapatkan pertimbangan," katanya.

Supratman mengatakan pemberian amnesti ke 44 ribu napi itu, kalau disetujui, dapat mengurangi kelebihan penghuni lapas. Dia mengatakan overload lapas dapat dikurangi 30%.

"Kalau dengan jumlah yang diperkirakan seperti itu, baru mengurangi kurang lebih sekitar 30%," ujarnya.

Sebelumnya, Supratman menjelaskan, ada keinginan Prabowo untuk memberikan amnesti ke warga binaan dengan alasan kemanusiaan. Sebab, ada warga binaan yang memang seharusnya dilakukan rehabilitasi.

"Ada keinginan untuk melakukan upaya presiden ingin memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan dengan alasan kemanusiaan dan juga yang memang sebenarnya memerlukan rehabilitasi," ujarnya.

Supratman mengatakan amnesti merupakan hak yang diberikan undang-undang kepada presiden. Dalam rapat ini akan dibahas kajian awal. Setelah kajian selesai, pihaknya akan meminta persetujuan ke DPR.

"Kalau amnesti itu kan memang hak yang diberikan oleh undang-undang kepada presiden dan kalau itu berjalan nanti akan presiden akan meminta pertimbangan kepada DPR, kalau DPR menyatakan ada kesesuaian pendapat antara pemerintah dengan DPR tentu ini akan dijalankan," ujarnya.

"Tapi sekali lagi hari ini baru kami akan paparkan kepada beliau dan tindak lanjut nanti setelah ada keputusan saya sampaikan," lanjut Supratman.

Lihat juga Video '2 Napi Sumedang Kabur saat Pos Jaga Kosong':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(eva/haf)

Jakarta -

Biro Sekretariat Pimpinan Setjen MPR RI menggelar Forum Keprotokolan 2024 untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan profesionalisme antar protokol kementerian dan lembaga. Acara ini menjadi wadah berbagi pengalaman dan sinergi dalam pelaksanaan tugas keprotokolan.

Acara tersebut digelar acara Forum Keprotokolan yang dilaksanakan di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (5/12).

Mengusung tema 'Protokol Sebagai Representasi Kehormatan Institusi', acara ini resmi dibuka oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR RI, Hentoro Cahyono.

Hentoro menyampaikan tujuan Forum Keprotokolan adalah untuk meningkatkan silaturahmi dan kolaborasi antar Protokol Kementerian, Non Kementerian, dan Lembaga Negara.

"Forum protokol juga dapat menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, pertukaran pengetahuan, dan praktik terbaik terkait keprotokolan. Protokol sendiri adalah merupakan serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi lainnya yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata kehidupan," jelasnya dalam keterangan tertulis, Minggu (8/12/2024).

Ia menekankan seorang protokol harus tanggap, responsif, antisipatif, inovatif, dan terampil dalam menjalankan tugas serta membina hubungan. Hentoro berharap Forum Keprotokolan ini dapat meningkatkan sinergi antar Kementerian dan Lembaga.

Hadir dalam kegiatan yang rutin diselenggarakan setiap tahun ini, sekitar 80 perwakilan Protokol dari Kementrian/Lembaga. Antara lain, Plt. Kepala Biro (Kabiro) Sekretariat Negara Muhammad Saiful sebagai narasumber, Kabiro Setpim Setjen MPR RI Agus Subagyo.

Lebih lanjut, Kabiro Protokol dan Pengamanan Pimpinan Kemenko Polkam Brigjen TNI Arif Hartoto dan Kabiro Protokol dan TU Kemeninves dan Hilirisasi BKPM.

(akd/akd)

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan perhatian serius kepada 61 korban tindak pidana terorisme. Khususnya dalam memberikan pemulihan.

Salah satu upaya yang dilakukan BNPT dengan menggandeng PT Pupuk Indonesia dalam memberikan bantuan senilai Rp998.300.000 sepanjang 2024. Hal ini menunjukan pemerintah hadir untuk korban terorisme.

"Dengan terselenggaranya sinergi antara BNPT dengan berbagai stakeholder , sebagaimana yang telah terselenggara dengan baik antara BNPT dan PT. Pupuk Indonesia (Persero) ini, negara terbukti hadir bagi korban tindak pidana terorisme," ujar Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono, dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 3 Desember 2024.
Eddy menyebut bantuan yang diberikan berupa psikososial dan medis. Hal ini wujud implementasi dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Baca juga: BNPT Siapkan Benteng Radikalisme Sejak Dini, Seperti Apa?

Sementara itu, Direktur Sumber Daya Manusia PT. Pupuk Indonesia (Persero), Tina T. Kemala pihaknya berkomitmen memberikan dukungan pemulihan korban tindak pidana terorisme. Ia berharap hal ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Kami sangat gembira dapat menyerahkan secara langsung simbolis penyerahan dukungan pemulihan korban tindak pidana terorisme sebagai bagian komitmen kami bagi para penyintas dan juga untuk dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat," terang Tina.

Selanjutnya korban langsung bom gereja katedral Makasssar 2021, Valeriana Silitubun memeberikan respon positif. Ia berharap BNPT terus berupaya memulihkan korban tindak pidana terorisme.

"(BNPT) semoga selalu menjalankan amanah dan tugas yang dipercayakan oleh negara dalam hal ini melaksanakan kebijakan, strategi dan program nasional penanggulangan terorisme bagi seluruh korban yang berada dinegara Indonesia," tandas Valeriana.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)