Presiden Donald Trump resmi menandatangani perintah eksekutif, untuk menarik Amerika Serikat keluar dari sejumlah badan di Perserikatan Bangsa Bangsa, termasuk dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC).

Dalam perintah eksekutif yang ditandatangani pada Selasa (4/2), menyatakan bahwa AS menarik diri dari UNHRC dan badan bantuan utama PBB untuk Palestina (UNRWA), serta meninjau keterlibatan dalam Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO).

Tindakan ini dilakukan Trump sebagai bentuk protes atas "bias anti-Amerika" di badan-badan PBB tersebut.

Langkah tersebut akan berdampak pada berakhirnya semua keikutsertaan AS dalam kegiatan dewan yang mencakup peninjauan catatan HAM negara-negara anggota dan tuduhan spesifik mengenai pelanggaran HAM.

"Secara umum, perintah eksekutif tersebut menyerukan peninjauan kembali keterlibatan dan pendanaan AS di PBB, mengingat adanya kesenjangan dan tingkat pendanaan yang besar di antara berbagai negara," kata Sekretaris Staf Gedung Putih, WIll Scharf, dikutip AFP.

Meski mengakui PBB punya "potensi luar biasa", namun dia mengatakan organisasi dunia itu tidak dijalankan dengan baik.

Sejak lama Trump mengecam besarnya dana yang dikeluarkan AS terhadap badan-badan multilateral. Dia menyerukan negara-negara lain juga ikut meningkatkan kontribusi pendanaan, terutama pada aliansi militer NATO.

Trump juga memutuskan untuk memperpanjang penyetopan dana untuk UNRWA. Pendanaan AS untuk UNRWA sebelumnya dihentikan pada Januari 2024 oleh pemerintah Joe Biden, usai Israel menuduh 12 karyawan badan PBB itu terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Pada masa awal jabatan setelah dilantik, Trump juga menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris dan mulai menarik AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menandatangani perintah eksekutif pada Selasa (4/2) untuk menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC), demikian dilansir media setempat.

Trump juga akan menghentikan pendanaan kepada Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina di Kawasan Timur Dekat (UNRWA), menurut laporan tersebut mengutip seorang pejabat Gedung Putih.

Pada hari yang sama, Trump dijadwalkan bertemu dengan kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu yang sedang melakukan kunjungan, yang sejak lama telah mengkritik UNRWA.

Selama masa jabatan pertama Trump pada Juni 2018, AS menarik diri dari UNHRC, mengatakan bahwa badan tersebut memberikan keanggotaan kepada negara-negara yang tidak layak menerimanya dan menaruh "fokus yang tidak proporsional dan permusuhan tak berkesudahan terhadap Israel."

Namun demikian, pada Februari 2021, menteri luar negeri AS saat itu, Antony Blinken, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintahan Joe Biden akan kembali terlibat dengan UNHRC sebagai pengamat.

Sejak 1950, UNRWA telah mendampingi pengungsi Palestina di Yordania, Lebanon, Suriah, Gaza, dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

Pewarta: Xinhua
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025

Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menandatangani perintah eksekutif pada Selasa (4/2) untuk menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC), demikian dilansir media setempat.

Trump juga akan menghentikan pendanaan kepada Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina di Kawasan Timur Dekat (UNRWA), menurut laporan tersebut mengutip seorang pejabat Gedung Putih.

Pada hari yang sama, Trump dijadwalkan bertemu dengan kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu yang sedang melakukan kunjungan, yang sejak lama telah mengkritik UNRWA.

Selama masa jabatan pertama Trump pada Juni 2018, AS menarik diri dari UNHRC, mengatakan bahwa badan tersebut memberikan keanggotaan kepada negara-negara yang tidak layak menerimanya dan menaruh "fokus yang tidak proporsional dan permusuhan tak berkesudahan terhadap Israel."

Namun demikian, pada Februari 2021, menteri luar negeri AS saat itu, Antony Blinken, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintahan Joe Biden akan kembali terlibat dengan UNHRC sebagai pengamat.

Sejak 1950, UNRWA telah mendampingi pengungsi Palestina di Yordania, Lebanon, Suriah, Gaza, dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

Pewarta: Xinhua
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025

WASHINGTON, KOMPAS.com - Presiden AS, Donald Trump, dikabarkan akan menghentikan keterlibatan AS di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dan melanjutkan penghentian pendanaan untuk badan bantuan Palestina, UNRWA.

Kantor berita Reuters, yang mengutip seorang pejabat Gedung Putih pada Senin (3/2/2025), melaporkan bahwa Trump diperkirakan akan menandatangani perintah eksekutif untuk menarik diri dari dua badan PBB itu pada Selasa waktu setempat.

Langkah itu bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ke Washington. Netanyahu telah lama mengkritik UNRWA. Dia menuduh badan PBB itu menghasut kebencian terhadap Israel dan stafnya terlibat dalam "kegiatan teroris terhadap Israel."

Selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden AS, tahun 2017-2021, dia juga memotong pendanaan UNRWA dan mempertanyakan nilai lembaga itu. Trump juga mengatakan bahwa Palestina harus setuju untuk memperbarui pembicaraan damai dengan Israel, dan menyerukan reformasi tetapi tidak dijelaskan rincian reformasi itu.

Pemerintahan Trump yang pertama juga keluar dari Dewan HAM PBB yang beranggotakan 47 orang di tengah masa jabatan tiga tahunnya karena apa yang disebutnya bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi. AS saat ini bukan anggota badan yang berbasis di Jenewa tersebut. Di bawah presiden AS sebelumnya, yang berasal dari Partai Demokrat, Joe Biden, negara itu terpilih kembali sebagai anggota dan menjalani masa tugas tahun 2022-2024.

Kelompok kerja Dewan HAM PBB dijadwalkan untuk meninjau catatan hak asasi manusia AS pada bulan Agustus, sebuah proses yang dilakukan semua negara setiap beberapa tahun sekali. Meskipun dewan itu tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, perdebatan yang dilakukan dewan dapat memengaruhi politik dan kritik yang dilontarkan dapat meningkatkan tekanan internasional terhadap pemerintah untuk mengubah kebijakan.

Sejak menjabat untuk masa jabatan kedua pada 20 Januari lalu, Trump telah memerintahkan AS menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan perjanjian iklim Paris – langkah-langkah yang juga diambilnya pada masa jabatan pertama.

Israel Vs UNRWA

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, hari Senin memuji langkah-langkah yang diperkirakan akan dilakukan Trump itu. Dia menuduh Dewan HAM PBB “secara agresif mempromosikan sikap anti-Semitisme ekstrem.”

“Pada saat yang sama, UNRWA telah lama kehilangan statusnya sebagai organisasi kemanusiaan independen, dan berubah menjadi otoritas teroris yang dikendalikan Hamas dengan berkedok lembaga kemanusiaan,” ujarnya.

Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, mengatakan pekan lalu bahwa badan tersebut telah menjadi sasaran “kampanye disinformasi yang agresif” untuk “menyudutkan badan itu sebagai organisasi teroris.”

AS merupakan donor terbesar UNRWA. Negara itu menyumbang 300 juta-400 juta dolar (Rp 4,9 triliun - 6,5 trilun) per tahun – tetapi Biden menghentikan pendanaan itu pada Januari 2024 setelah Israel menuduh bahwa sekitar selusin staf UNRWA ambil bagian dalam serangan mematikan kelompok perlawanan Palestina yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza.

Kongres AS kemudian secara resmi menangguhkan sumbangan kepada UNRWA hingga setidaknya Maret 2025. UNRWA menyediakan bantuan, layanan kesehatan dan pendidikan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, Suriah, Lebanon, dan Yordania.

PBB mengatakan, sembilan staf UNRWA mungkin terlibat dalam serangan pada 7 Oktober 2023 dan telah dipecat. Seorang komandan Hamas di Lebanon – yang dibunuh Israel pada September tahun lalu– juga diketahui pernah bekerja di UNRWA. PBB telah berjanji untuk menyelidiki semua tuduhan yang dilontarkan dan berulang kali meminta bukti dari Israel, yang menurut mereka tidak pernah diberikan.

Mulai 30 Januari lalu, Israel yang melarang UNRWA beroperasi di wilayahnya atau berkomunikasi dengan otoritas Israel. UNRWA menyatakan bahwa operasinya di Gaza dan Tepi Barat juga akan terpengaruh.

WASHINGTON, KOMPAS.com - Presiden AS, Donald Trump, dikabarkan akan menghentikan keterlibatan AS di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dan melanjutkan penghentian pendanaan untuk badan bantuan Palestina, UNRWA.

Kantor berita Reuters, yang mengutip seorang pejabat Gedung Putih pada Senin (3/2/2025), melaporkan bahwa Trump diperkirakan akan menandatangani perintah eksekutif untuk menarik diri dari dua badan PBB itu pada Selasa waktu setempat.

Langkah itu bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ke Washington. Netanyahu telah lama mengkritik UNRWA. Dia menuduh badan PBB itu menghasut kebencian terhadap Israel dan stafnya terlibat dalam "kegiatan teroris terhadap Israel."

Selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden AS, tahun 2017-2021, dia juga memotong pendanaan UNRWA dan mempertanyakan nilai lembaga itu. Trump juga mengatakan bahwa Palestina harus setuju untuk memperbarui pembicaraan damai dengan Israel, dan menyerukan reformasi tetapi tidak dijelaskan rincian reformasi itu.

Pemerintahan Trump yang pertama juga keluar dari Dewan HAM PBB yang beranggotakan 47 orang di tengah masa jabatan tiga tahunnya karena apa yang disebutnya bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi. AS saat ini bukan anggota badan yang berbasis di Jenewa tersebut. Di bawah presiden AS sebelumnya, yang berasal dari Partai Demokrat, Joe Biden, negara itu terpilih kembali sebagai anggota dan menjalani masa tugas tahun 2022-2024.

Kelompok kerja Dewan HAM PBB dijadwalkan untuk meninjau catatan hak asasi manusia AS pada bulan Agustus, sebuah proses yang dilakukan semua negara setiap beberapa tahun sekali. Meskipun dewan itu tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, perdebatan yang dilakukan dewan dapat memengaruhi politik dan kritik yang dilontarkan dapat meningkatkan tekanan internasional terhadap pemerintah untuk mengubah kebijakan.

Sejak menjabat untuk masa jabatan kedua pada 20 Januari lalu, Trump telah memerintahkan AS menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan perjanjian iklim Paris – langkah-langkah yang juga diambilnya pada masa jabatan pertama.

Israel Vs UNRWA

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, hari Senin memuji langkah-langkah yang diperkirakan akan dilakukan Trump itu. Dia menuduh Dewan HAM PBB “secara agresif mempromosikan sikap anti-Semitisme ekstrem.”

“Pada saat yang sama, UNRWA telah lama kehilangan statusnya sebagai organisasi kemanusiaan independen, dan berubah menjadi otoritas teroris yang dikendalikan Hamas dengan berkedok lembaga kemanusiaan,” ujarnya.

Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, mengatakan pekan lalu bahwa badan tersebut telah menjadi sasaran “kampanye disinformasi yang agresif” untuk “menyudutkan badan itu sebagai organisasi teroris.”

AS merupakan donor terbesar UNRWA. Negara itu menyumbang 300 juta-400 juta dolar (Rp 4,9 triliun - 6,5 trilun) per tahun – tetapi Biden menghentikan pendanaan itu pada Januari 2024 setelah Israel menuduh bahwa sekitar selusin staf UNRWA ambil bagian dalam serangan mematikan kelompok perlawanan Palestina yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza.

Kongres AS kemudian secara resmi menangguhkan sumbangan kepada UNRWA hingga setidaknya Maret 2025. UNRWA menyediakan bantuan, layanan kesehatan dan pendidikan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, Suriah, Lebanon, dan Yordania.

PBB mengatakan, sembilan staf UNRWA mungkin terlibat dalam serangan pada 7 Oktober 2023 dan telah dipecat. Seorang komandan Hamas di Lebanon – yang dibunuh Israel pada September tahun lalu– juga diketahui pernah bekerja di UNRWA. PBB telah berjanji untuk menyelidiki semua tuduhan yang dilontarkan dan berulang kali meminta bukti dari Israel, yang menurut mereka tidak pernah diberikan.

Mulai 30 Januari lalu, Israel yang melarang UNRWA beroperasi di wilayahnya atau berkomunikasi dengan otoritas Israel. UNRWA menyatakan bahwa operasinya di Gaza dan Tepi Barat juga akan terpengaruh.

Kelompok Hamas pada hari Sabtu (25/1) menyerahkan empat sandera wanita Israel ke Palang Merah, berdasarkan kesepakatan gencatan senjata dengan Israel dalam perang Gaza.

Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (25/1/2025), seorang jurnalis AFP menyaksikan penyerahan tersebut setelah keempatnya diperkenalkan di atas panggung di alun-alun utama di Kota Gaza.

Empat kendaraan Palang Merah telah tiba sebelum penyerahan.

Para milisi dari Hamas dan Jihad Islam, yang membawa senapan serbu dan peluncur granat berpeluncur roket, berbaris di lokasi. Banyak dari mereka yang membawa spanduk kelompok mereka dan mengenakan ikat kepala hijau, sementara kerumunan warga Gaza berkumpul untuk menonton.

Sebelumnya, Israel mengonfirmasi pada hari Jumat (24/1) bahwa mereka telah menerima daftar nama para sandera.

Pada hari Sabtu (25/1), sumber-sumber Palestina mengatakan Israel akan membebaskan 200 tahanan Palestina sebagai ganti pembebasan keempat sandera wanita Israel itu.

Menurut Forum Sandera dan Keluarga Hilang Israel, sebuah kelompok kampanye, para wanita yang dibebaskan adalah Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy -- semuanya berusia 20 tahun -- dan Liri Albag, 19 tahun.

Mereka telah ditawan selama lebih dari 15 bulan, sejak serangan Hamas ke Israel pada tanggal 7 Oktober 2023.

Pertukaran sandera dan tahanan tersebut merupakan bagian dari perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang mulai berlaku Minggu lalu. Gencatan senjata ini dimaksudkan untuk membuka jalan menuju akhir perang secara permanen.

Mediator Qatar dan Amerika Serikat mengumumkan perjanjian tersebut beberapa hari menjelang pelantikan Presiden AS Donald Trump. Sejak itu Trump mengklaim telah mengamankan kesepakatan tersebut, setelah berbulan-bulan negosiasi yang tidak membuahkan hasil.

Gencatan senjata tersebut juga menyebabkan lonjakan pasokan makanan, bahan bakar, medis, dan bantuan lainnya ke Gaza. Namun, duta besar Israel untuk PBB pada hari Jumat mengonfirmasi bahwa badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, harus mengakhiri semua operasi di Israel paling lambat hari Kamis (30/1) mendatang.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ankara (ANTARA) - Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa pada Rabu mendesak komunitas internasional untuk menolak semua undang-undang Israel yang menentang badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).

"Undang-undang Israel yang melarang UNRWA merusak hak-hak Palestina dan solusi dua negara, serta menghancurkan harapan untuk perdamaian," kata Mustafa dalam sebuah konferensi internasional di Oslo, Norwegia, tentang upaya mendorong solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel.

Pada Oktober, Knesset, parlemen Israel, mengesahkan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi yang pada akhirnya akan memengaruhi pekerjaan badan tersebut di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur.

PBB memandang Gaza dan Tepi Barat sebagai wilayah pendudukan. Hukum internasional mewajibkan kekuatan pendudukan untuk menyetujui dan memfasilitasi program bantuan serta memastikan makanan dan perawatan medis.

PM Mustafa mengatakan Jalur Gaza membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab yang mampu menyembuhkan luka-luka rakyat Palestina dan mengintegrasikan kembali wilayah tersebut di bawah otoritas pemerintah Palestina.

"Kami menyatakan kesiapan untuk sepenuhnya mengambil tanggung jawab kami di Gaza dan kesediaan untuk melaksanakan Resolusi PBB 2735," tambahnya.

Pada 10 Juni, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi rancangan AS yang mendukung proposal yang diusulkan oleh Presiden AS Joe Biden untuk gencatan senjata di Gaza.

Pada Senin, Kementerian Luar Negeri Norwegia mengatakan bahwa konferensi Oslo akan diadakan di bawah Aliansi Global untuk Implementasi Solusi Dua Negara dan akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Espen Barth Eide.

Lebih dari 80 negara dan organisasi ikut serta, termasuk Koordinator Khusus PBB untuk Timur Tengah Tor Wennesland dan Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini.

Konferensi di Oslo itu merupakan pertemuan lanjutan ketiga sejak aliansi global tersebut diluncurkan pada bulan September. Pertemuan sebelumnya diadakan di Arab Saudi dan Brussels.

Konferensi tersebut berlangsung di tengah perang genosida Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 46.600 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, sejak 7 Oktober 2023, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera.

Sumber : Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025