BANDUNG, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa Barat mengunjungi Polda Jabar, Rabu (23/4/2025), untuk mengawal penanganan kasus pelecehan seksual yang melibatkan Priguna Anugerah (31), mantan dokter residen anastesi.

Selain memastikan proses hukum berjalan profesional dan menyeluruh, mereka juga memastikan hak-hak tersangka tetap terpenuhi.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jabar, Hasbullah Fudail, mengatakan pengawalan ini dilakukan atas instruksi langsung Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai.

Menurut dia, pendekatan dalam kasus ini tak hanya pada aspek hukum, tetapi juga menyasar perbaikan sistem yang lebih luas.

"Kita tak hanya melihat dari apa yang terjadi, tetapi juga ingin melihat sistem yang lebih besar. Karena (kasus pelecehan seksual) ini terjadi dalam waktu bersamaan kan tiba-tiba Malang, Garut, Depok. Ini kan fenomena luar biasa. Sehingga kita ingin tak melihat dari satu sisi saja," ujarnya di Mapolda Jabar.

Hasbullah menilai maraknya kasus serupa di berbagai daerah menunjukkan adanya persoalan sistemik yang perlu ditangani secara serius. Ia menekankan pentingnya menjaga profesi dokter sebagai profesi mulia yang tak boleh tercoreng karena perilaku individu.

"Jangan sampai ini terus terulang, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Profesi dokter adalah profesi yang sangat mulia, dan sehingga kita tidak bisa melihat ini dari satu sisi saja," ucapnya.

Pastikan Hak Tersangka Terpenuhi

Dalam kunjungannya, Kanwil HAM juga ingin memastikan hak-hak Priguna sebagai tersangka terpenuhi selama proses hukum berjalan. Hasbullah menegaskan bahwa setiap tersangka tetap memiliki hak dasar yang harus dijaga.

"Artinya, ada standar perlakuan yang harus tetap dijaga. Seorang tersangka tetap harus dilindungi hak-haknya. Tidak boleh ada kekerasan, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, dan proses hukum yang cepat dan adil," kata Hasbullah.

Ia pun mengapresiasi profesionalisme penyidik kepolisian dalam menangani kasus ini.

Selain berdiskusi dengan pihak kepolisian, Hasbullah juga menyempatkan diri berbincang dengan tersangka dan keluarganya. Selama sekitar dua jam, mereka membahas berbagai hal, termasuk kondisi di lingkungan rumah sakit dan sistem pendidikan tempat tersangka pernah berpraktik.

"Dia (Priguna) mengungkapkan semua persoalan yang ada, ya baik secara pribadi maupun secara sistem, apa yang terjadi sebenarnya di sistem pendidikan dan RS, kita gali kenapa ini terjadi," ujarnya.

Tersangka Tunjukkan Penyesalan

Dalam pertemuan itu, Priguna menyampaikan penyesalannya dan menyatakan siap menjalani proses hukum. Ia juga berharap agar keluarganya tidak menjadi korban sosial, dan profesi medis tetap dihormati masyarakat.

"Dia (tersangka) siap menjalani (hukuman), harapannya jangan sampai keluarga jadi korban dan profesi medis tetap dihargai masyarakat," kata Hasbullah.

Ia menambahkan, tersangka menunjukkan penyesalan yang mendalam bahkan hingga menangis saat berbincang. *"Kami berbagi keimanan, dia (Priguna) dan istrinya sampai menangis juga saat disentuh dengan keimanan,"* katanya.

Fenomena Gunung Es

Hasbullah menilai kasus ini sebagai bagian dari fenomena gunung es yang dapat terjadi di berbagai sektor, bukan hanya di bidang medis.

"Iya terjadi kan, ini menjadi fenomena hari ini. Tadi kami juga tanyakan ke Ibu Kanitnya bahwa ada kecenderungan pelecehan seksual itu meningkat. Ini juga kan menjadi pembelajaran buat semua," tuturnya.

Ia menyebut bahwa kasus serupa juga pernah ditemukan di lingkungan pesantren, institusi pendidikan, hingga lembaga negara. Oleh karena itu, pihaknya akan menyiapkan telaahan sistemik sebagai bahan rekomendasi perbaikan ke depan.

"Kanwil HAM Jabar tentu ingin masuk untuk bisa memberi rekomendasi telaahan yang bisa dijadikan referensi, apa sih yang bisa dijadikan perbaikan," kata Hasbullah.

Kementerian HAM, lanjut dia, akan terus memantau dan mendampingi kasus ini hingga tuntas, serta menyusun rekomendasi yang dapat dijadikan rujukan sistemik agar kejadian serupa tidak terulang.

Jakarta: Kepala Kantor Komunikasi Publik Universitas Padjajaran (Unpad), Dandi Supriadi, menyebut pihaknya tak bisa berbuat banyak terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter kandungan, Muhammad Syafril Firdaus. Syafril sudah lulus dari Unpad dan saat ini bekerja sebagai profesional.

"Maka untuk masalah tindakan pembuktian, sanksi hukum, maupun sanksi profesi untuk kasus tersebut, Unpad menyerahkan kepada yang berwenang yaitu kepolisian, institusi rumah sakit, dan organisasi profesi setempat untuk melakukan pembinaan," kata Dandi dalam keterangan tertulis dikutip Kamis, 17 April 2025.

Dandi mengakui berdasarkan identitas yang tersebar di media sosial, kuat dugaan pelaku merupakan alumni Fakultas Kedokteran Unpad. Namun, merujuk video yang beredar tidak jelas menunjukkan wajah terduga pelaku.

"Unpad tidak memastikan hal tersebut dan tetap menunggu hasil penyelidikan resmi dan pembuktian dari pihak kepolisian," kata dia.

Baca juga: Alumni Diduga Lecehkan Pasien Saat USG, Unpad: Tunggu Penyelidikan Polisi

Unpad menyayangkan dan tidak menolerir semua tindakan yang terjadi. Dandi menegaskan tindakan dokter tersebut telah mencoreng profesi dokter.

"Tindakan apa pun, di mana pun, yang telah nyata mencoreng kode etik dan sumpah jabatan profesi kedokteran, seperti yang diduga terjadi," tegas dia.

Syafril diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya saat bekerja di sebuah klinik di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dia meraba dada seorang pasien ketika melakukan pemeriksaan USG.

Aksi tersebut terekam kamera CCTV ruang praktik Syafril Firdaus. Rekaman itu kemudian diunggah akun Instagram Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni @ahmadsahroni88.

Kejadian tersebut diduga terjadi pada 2024 dan Syafril sudah tidak bekerja lagi di klinik tersebut. Polisi telah mengusut kejadian itu dan menetapkan Syafril sebagai tersangka.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Bandung -

Priguna Anugerah P alias PAP, oknum Residen Anestesi dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) yang melakukan pemerkosaan terhadap anak dari pasien yang dirawat di RSHS Bandung akhirnya angkat bicara terkait kasus yang menjeratnya.

Selain itu, kondisi korban inisial FH (21) sudah berangsur baik dan masih dalam pendampingan rumah sakit dan keluarga.

Berikut 7 fakta dalam kejadian ini:

Kasus Masih Bergulir

Salah satu kuasa hukumnya dari Fra & Co Law Frim, Ferdy Rizky Adilya mengatakan, kasus ini masih bergulir di Unit PPA Ditreskrimum Polda Jabar. Ferdy menegaskan jika kasus ini akan ditangani seprofesional mungkin.

"Kasus masih dalam tahap penyidikan dan klien kami berstatus sebagai tersangka. Kami berkomitmen menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel," kata Ferdy dalam konferensi pers di Bandung, Kamis (10/5).

Korban dan Pelaku Sempat Berdamai

Menurut Ferdy, sebelum kasus ini berlanjut di Polda Jabar. Keluarga korban dan pelaku sudah berdamai.

"Sebelum pemberitaan di media berkembang, klien kami melalui perwakilan keluarga telah bertemu dan menyampaikan secara langsung permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban hingga akhirnya diselesaikan dengan baik, dan kekeluargaan, dan diadakan perdamaian secara tertulis," ujarnya.

Ferdy dan Gumilang sempat menunjukkan bukti perdamaian yang ditandatangani dan disertai materai, lalu bukti pencabutan laporan yang dilakukan Tanggal 23 Maret atau di tanggal korban melakukan pelaporan ke Polda Jabar.

Pelaku Minta Maaf

Dengan adanya kejadian ini Priguna, melalui Ferdy memohon maaf atas ulah yang dilakukannya. "Dengan rasa menyesal klien kami menyampaikan permohonan maaf kepada korban, keluarga korban dan seluruh masyarakat Indonesia sehubungan dengan ada kejadian ini, kejadian ini menjadi pembelajaran berharga dan tidak akan terulang lagi oleh klien kami di kemudian hari," terangnya.

Meski laporan sempat dicabut, karena kasus yang menimpa korban merupakan kasus pidana, polisi tetap melanjutkan proses hukum yang menjerat pelaku. Ferdy juga menyebut, jika Priguna siap menghadapi masalah hukum yang menjeratnya.

"Klien kami juga bersedia bertanggung jawab didepan hukum dan menerima konsekuensi hukum termasuk konsekuensi terburuk di dalam rumah tangganya," tuturnya.

Kuasa Hukum: Jangan Ganggu Istri dan Keluarga Pelaku

Ferdy juga meminta kepada masyarakat tidak menghakimi keluarga dan istri pelaku, begitu pun yang menyebarkan identitas pelaku.

"Kami minta tolong agar tidak menghakimi dan menyebarluaskan foto dan data pribadi dari istri atau keluarga klien kami, mereka tidak bersalah dan tidak turut serta, tolong tidak sebarluaskan," terangnya.

"Kami juga sampaikan teguran keras kepada pihak yang sebarkan dan mencampur adukan pemberitaan antara fakta dan opini, bahkan cenderung menghakimi klien kami yang dapat mengancam objektivitas hukum," tambahnya.

Kondisi Korban

Kakak Ipar korban, Agus mengatakan, kondisi psikologis korban sudah berangsur membaik.

"Kondisi korban alhamdulillah masih kita pantau semenjak kejadian itu, juga dari rumah sakit enggak lepas tangan dan ada pendampingan psikologis dari rumah sakit," kata Agus melalui sambungan telepon.

Menurut Agus, adik iparnya masih dalam pengawasan ketat pihak keluarga dan rumah sakit.

"Alhamdulillah korban dalam keadaan baik walaupun tekanan masih ada, cuman masih tahap kontrol kita," tambahnya.

Maafkan Pelaku Tapi Kasus Hukum Lanjut

Agus membenarkan jika pihak keluarga dan pihak pelaku sudah bertemu dan memaafkan pelaku. Namun menurutnya, kasus tetap lanjut.

"Beberapa hari setelah kejadian memang ada itikad baik dari keluarga pelaku, itu pun setelah kita cari informasi tapi akhirnya keluarga pelaku bisa mengakses keluarga kita dan lakukan pertemuan," ujarnya.

"Walaupun kita mengutuk perbuatan pelaku, secara kemanusiaan orang meminta maaf kita keluarga memaafkan walaupun tidak mengembalikan kondisi adik saya, kondisi adik saya tidak bisa kembali, kita dampingi dan diawasi betul-betul, terlepas dari pertemuan itu kita sudah saling ngobrol secara kekeluargaan dan kita sebagai keluarga memaafkan," terangnya.

Keluarga Minta Polisi Usut Kasus Ini

Agus meminta, agar kejadian yang menimpa adik iparnya bisa dituntaskan secara hukum.

"Secara hukum kita ingin proses berlanjut dan kita serahkan kepada pihak terkait terutama Polda Jabar dan pihak rumah sakit, kita serahkan kasus ini benar-benar diusut sampai tuntas," ujarnya.

"Bukan hanya kita, yang lain juga, seutuhnya, senetral mungkin dan sebersih mungkin supaya tidak ada korban lain, hukum tetap jalan dan ditegakan dan semoga Polda bisa tegakan hukum ini seadil-adilnya," pungkas Agus.

(wip/orb)

KOMPAS.com - Fakta baru terungkap dalam kasus dugaan rudapaksa oleh dokter residen Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Priguna Anugerah Pratama (31).

Keluarga korban diketahui telah mencabut laporan polisi terhadap Priguna. Meski demikian, proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Priguna adalah mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) anestesi di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad).

Ia diduga melakukan tindakan asusila terhadap FH (21), anak dari pasien pria yang sedang dirawat di RSHS Bandung, pada 18 Maret 2025.

Menurut penasehat hukum Priguna, Ferdy Rizky Adilya dan Gumilang Gatot, pencabutan laporan dilakukan sebelum adanya penangkapan pada 23 Maret 2025.

“Kejadian (perjanjian) ini sebelum adanya penangkapan. Itu sudah dilakukan keluarga klien kami,” ujar Gumilang, Kamis (10/4/2025).

Apakah Permintaan Maaf Pelaku Menghentikan Proses Hukum?

Ferdy menjelaskan bahwa kliennya telah meminta maaf atas perbuatannya, namun tetap menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian.

“Kami akan kooperatif membantu memberikan hak-haknya tersangka dan kami akan kawal proses ini sampai akhirnya mempunyai keputusan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pertemuan dengan pihak keluarga korban telah dilakukan sebelum kasus ini mencuat ke publik.

Meskipun keluarga korban tak hadir dalam pertemuan lanjutan, Ferdy menekankan bahwa komunikasi kekeluargaan sudah terjalin.

“Dalam pertemuan itu, sempat ada bukti pencabutan laporan. Namun, itu tidak akan mempengaruhi jalannya proses hukum,” tambah Ferdy.

Bagaimana Tanggapan Keluarga Korban?

Kakak ipar korban berinisial AG membenarkan bahwa ada itikad baik dari keluarga pelaku setelah kejadian.

Ia mengatakan, meski telah memaafkan secara pribadi, keluarga tetap berharap proses hukum dilanjutkan.

“Kami tetap mengutuk perbuatan pelaku. Namun, sesama manusia tentu mesti bisa memaafkan walau itu tak akan mengembalikan kondisi adik saya,” ungkap AG.

Ia menambahkan bahwa kondisi psikis korban masih dalam pengawasan ketat.

“Kami sudah berbicara secara kekeluargaan dan sebagai keluarga sudah memaafkan, tapi secara hukum kami ingin proses tetap berjalan,” ujarnya.

AG juga membenarkan bahwa ayah korban meninggal pada 28 Maret 2025, setelah menjalani operasi di RSHS.

“Sebelum operasi dilakukan, pada 18 Maret terjadi kejadian terhadap adik saya. Operasi berjalan lancar, tapi kondisi bapak memburuk hingga akhirnya meninggal dunia,” jelasnya.

Bagaimana Kronologi Dugaan Rudapaksa di RSHS?

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, menjelaskan bahwa kejadian terjadi pada 18 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB.

Saat itu, Priguna yang tengah bertugas meminta FH diambil darahnya dengan alasan untuk keperluan transfusi sang ayah.

FH kemudian dibawa dari ruang IGD ke Gedung MCHC lantai 7 RSHS, tanpa ditemani siapa pun.

Di ruangan tersebut, pelaku meminta FH berganti pakaian, menyuntikkan cairan bening melalui infus setelah 15 kali percobaan menyuntikkan jarum ke kedua tangan korban.

“Korban mulai merasa pusing dari cairan yang disuntikkan pelaku, dan selepas siuman korban merasakan sakit pada bagian tertentu,” ungkap Hendra.

Berdasarkan hasil visum, ditemukan sperma di organ vital korban. Polisi menyatakan bahwa cairan tersebut masih dalam tahap pemeriksaan laboratorium untuk uji DNA.

Polisi menangkap Priguna di apartemennya di Bandung pada 23 Maret 2025, dan menetapkannya sebagai tersangka dua hari kemudian.

Ia dijerat Pasal 6C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Barang bukti yang diamankan dari lokasi kejadian antara lain 2 set infus, 2 sarung tangan, 7 suntikan, 12 jarum suntik, 1 kondom, serta beberapa jenis obat-obatan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Keluarga Korban Cabut Laporan, Kasus Dokter PPDS Unpad Cabuli Anak Pasien RSHS Bandung Terhenti?.

Bandung -

Pihak Priguna Anugerah P alias PAP, oknum Residen Anestesi dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) yang melakukan pemerkosaan terhadap anak dari pasien yang dirawat di RSHS Bandung angkat bicara terkait kasus yang menjeratnya. Hal ini disampaikan langsung melalui kuasa hukumnya dari Fra & Co Law Frim, Ferdy Rizky Adilya dan Gumilang Gatot.

Ferdy Rizky Adilya mengatakan, kasus ini masih bergulir di Unit PPA Ditreskimum Polda Jabar. Ferdy menegaskan jika kasus ini akan ditangani seprofesional mungkin.

"Kasus masih dalam tahap penyidikan dan klien kami berstatus sebagai tersangka. Kami berkomitmen menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel," kata Ferdy dalam konferensi pers di Bandung, Kamis (10/5/2025).

Ferdy menyebut, sebelum kasus ini berlanjut di Polda Jabar. Keluarga korban dan pelaku sudah berdamai.

"Sebelum pemberitaan di media berkembang, klien kami melalui perwakilan keluarga telah bertemu dan menyamapaikan secara langsung permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban hingga akhirnya diselesaikan dengan baik, dan kekeluargaan, dan diadakan perdamaian secara tertulis," ujarnya.

Ferdy dan Gumilang sempat menunjukkan bukti perdamaian yang ditandatangani dan disertai materai, lalu bukti pencabutan laporan yang dilakukan Tanggal 23 Maret atau di tanggal korban melakukan pelaporan ke Polda Jabar.

Dengan adanya kejadian ini Priguna, melalui Ferdy memohon maaf atas ulah yang dilakukannya. "Dengan rasa menyesal klien kami menyampaikan permohonan maaf kepada korban, keluarga korban dan seluruh masyarakat Indonesia sehubungan dengan ada kejadian ini, kejadian ini menjadi pembelajaran berharga dan tidak akan terulang lagi oleh klien kami dikemudian hari," terangnya.

Meski laporan sempat dicabut, karena kasus yang menimpa korban merupakan kasus pidana, polisi tetap melanjutkan proses hukum yang menjerat pelaku. Ferdy juga menyebut, jika Priguna siap menghadapi masalah hukum yang menjeratnya.

"Klien kami juga bersedia bertanggungjawab didepan hukum dan menerima konskuensi hukum termasuk konsekuensi terburuk didalam rumah tangganya," pungkasnya.

(wip/sud)

Jakarta (ANTARA) - Komnas HAM berpandangan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual, seperti yang terjadi beberapa waktu terakhir, yakni dengan pelaku dosen UGM dan dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran harus diperberat.

Menurut Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah di Jakarta, Kamis, hukuman pelaku dari kalangan akademisi dan dokter seperti itu harus diperberat karena mereka seharusnya menjadi pihak yang melindungi masyarakat, bukan justru melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

"Posisi mereka itu, kalau di dalam Undang-Undang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) disebut sebagai pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan pelayanan, yaitu dokter, guru besar, kemudian ini kepolisian. Jadi mereka mesti diberikan pemberatan hukuman karena status pelaku yang seharusnya memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat," kata dia.

Hal tersebut dia sampaikan usai menerima audiensi dari Forum Perempuan Diaspora Nusa Tenggara Timur, dengan agenda pembahasan seputar kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh eks Kapolres Ngada AKBP Fajar.

Berikutnya, Anis mengajak seluruh pihak untuk mengawal kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan dosen hingga dokter itu agar pihak penegak hukum benar-benar memperberat hukuman bagi kedua pelaku.

"Kita berkepentingan untuk mengawal agar nantinya aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi yang seberat-beratnya," kata dia.

Sebelumnya, diketahui bahwa Polda Jawa Barat (Jabar) telah menahan seorang peserta PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) berinisial PAP (31) atas dugaan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Sementara itu, pimpinan Universitas Gadjah Mada menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap seorang guru besar di Fakultas Farmasi berinisial EM setelah terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah mahasiswa.

Dugaan kekerasan seksual oleh EM terjadi sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Kasus tersebut terungkap setelah muncul laporan ke Fakultas Farmasi pada Juli 2024.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Rabu (9/4), mulai dari dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) menjadi tersangka kasus pemerkosaan keluarga pasien hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa Djoko Tjandra terkait kasus Harun Masiku.

Berikut ini lima berita hukum menarik pilihan ANTARA.

1. Kapolri apresiasi Operasi Ketupat 2025 berjalan dengan baik

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 yang berjalan dengan baik sehingga arus mudik dan arus balik mudik Lebaran 2025 berjalan lancar, aman, nyaman, dan selamat.

"Rekan-rekan Polri di mana pun berada, selaku pimpinan Polri, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah bertugas dengan sangat baik pada Operasi Ketupat 2025," kata Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

2. Polisi: Dokter PPDS Unpad bius korban sebelum lakukan pemerkosaan

Aparat kepolisian mengungkapkan dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjajaran berinisial PAP (31) yang menjadi tersangka kasus pemerkosaan, melakukan aksinya saat korban dalam kondisi tidak sadarkan diri setelah disuntik cairan bius melalui selang infus.

"Peristiwa ini terjadi pada 18 Maret 2025. Pelaku meminta korban menjalani transfusi darah tanpa didampingi keluarga di Gedung MCHC RSHS (Rumah Sakit Hasan Sadikin) Bandung. Di ruang nomor 711, sekitar pukul 01.00 WIB, korban diminta berganti pakaian dengan baju operasi dan melepas seluruh pakaian," kata Kabid Humas Polda Jabar Komisaris Besar Polisi Hendra Rochmawan di Bandung, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

3. Menko: Pidana mati tak dihapus, tetapi bersifat khusus dan hati-hati

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP terbaru) tidak dihapuskan.

Akan tetapi, kata Yusril Ihza Mahendra, ditempatkan sebagai sanksi pidana bersifat khusus dan dijatuhkan serta dilaksanakan secara sangat hati-hati.

Selengkapnya baca di sini.

4. KPK periksa Djoko Sugiarto Tjandra terkait kasus Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan terpidana kasus pengalihan hak tagih utang Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra terkait penyidikan kasus dugaan suap pengurusan anggota DPR RI 2019–2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Atas nama DST, swasta,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

5. Kaops: Jumlah korban KKB di pedalaman Yahukimo belum bisa dipastikan

Kepala Operasi (Kaops) Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani mengatakan hingga kini belum bisa memastikan berapa orang pendulang yang menjadi korban akibat serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Yahukimo, Papua.

"Memang benar ada penyerangan terhadap para pendulang emas, namun belum dipastikan berapa orang yang menjadi korban. Saat ini tim penegakan hukum Satgas Damai Cartenz sudah dikerahkan dari Jayapura ke Dekai menuju TKP," kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Arief Kartasasmita menegaskan tidak akan mentoleransi segala pelanggaran hukum yang dilakukan mahasiswa, dosen bahkan karyawan. Ia merasa prihatin terhadap peristiwa kasus dokter PPDS berinisial PAP yang diduga memerkosa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

"Unpad merasa prihatin dan secara umum Unpad tidak akan mentoleransi segala bentuk pelanggaran hukum dan norma," ucap Arief melalui keterangan resmi yang diterima, Rabu (9/4/2025).

Sebagai lembaga pendidikan, Arief menegaskan Unpad tidak akan memberikan ruang untuk terjadinya pelanggaran yang dilakukan mahasiswa, dosen atau karyawan di tempat kerja, ruang praktik dan di lingkungan kampus Unpad. Terhadap terduga pelaku, Arief mengatakan sudah mengeluarkannya sebagai mahasiswa spesialis. Sebab yang bersangkutan sudah terbukti melakukan tindak pidana.

"Kami akan melakukan tindaklanjut untuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan karena yang bersangkutan sudah terindikasi atau terbukti meski belum dinyatakan pengadilan sudah melakukan tindak pidana," kata dia.

Arief mengaku akan mengeluarkan aturan internal yang menegaskan mahasiswa, dosen dan karyawan yang melakukan tindak pidana bakal dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Terhadap pelaku, ia mengatakan sudah tidak tercatat sebagai mahasiswa.

Selanjutnya, pihaknya bakal melakukan pendampingan kepada korban bekerjasama dengan RSHS dan kepolisian. Ia berharap terdapat keadilan yang diterima korban.

"Kami mengucapkan prihatin dan penyesalan ke korban sehingga tidak terjadi di masa depan," kata dia.

Pihaknya juga akan memperketat pengawasan di tingkat spesialis, non spesialis dan pendidikan lainnya. Sehingga ke depan tidak ada kasus serupa terjadi di lingkungan Unpad maupun di lingkungan pendidikan.

Arief mengaku akan berkoordinasi hingga ke Kementerian Kesehatan untuk mencegah hal serupa tidak terjadi dan meminimalisasi sedini mungkin terjadi pelanggaran. Ia menuturkan permasalahan tersebut sangat multidimensi.

JAKARTA - Perbandingan daya tampung dan peminat Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Universitas Diponegoro (Undip) melalui jalur SNBT 2025 diulas di artikel ini. Mana kampus pilihanmu?

Diketahui, pendaftaran Ujian Tertulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes ( UTBK SNBT ) 2025 dibuka pada 11-27 Maret 2025. Para pejuang SNBT 2025 bisa mencatat jadwal berikut ini:

1. Registrasi akun siswa: 13 Januari-27 Maret 2025
2. Pendaftaran UTBK SNBT: 11-27 Maret 2025
3. Pelaksanaan UTBK: 23 April-3 Mei 2025
4. Pengumuman hasil SNBT: 28 Mei 2025
5. Masa unduh sertifikat UTBK : 3 Juni-31 Juli 2025

Salah satu prodi yang banyak peminatnya pada SNBT 2024 adalah Ilmu Hukum. Berikut ini SindoNews tampilkan perbandingan daya tampung dan peminat Prodi Ilmu Hukum di UI, Unpad, dan Undip.

Daya Tampung dan Peminat Prodi Ilmu Hukum UI, Unpad, dan Undip

1. Universitas Indonesia (UI)
Daya Tampung 2025: 171
Peminat 2024: 3.883

2. Universitas Padjadjaran (Unpad)
Daya Tampung 2025: 147
Peminat 2024: 3.684

3. Universitas Diponegoro (Undip)
Daya Tampung 2025: 276
Peminat 2024: 4.520.

Demikian informasi tentang perbandingan daya tampung dan peminat Prodi Ilmu Hukum UI, Unpad, dan Undip. Semoga artikel ini bermanfaat bagi para pejuang SNBT 2025.

JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran ( IKA Unpad ) Ferry Juliantono menyebut pihaknya memiliki semangat dalam mewujudkan ekonomi Pancasila yang lahir di tengah masyarakat. Sejumlah program kerja untuk mewujudkan ekonomi Pancasila pun telah disiapkan.

Hal ini disampaikan Ferry saat memberikan sambutan di acara pelantikan kepengurusan IKA Unpad periode 2024-2028 yang digelar di Gedung Tribrata, Darmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025).

Baca juga: Ferry Juliantono Aklamasi Terpilih Jadi Ketum IKA Unpad

Ferry menjelaskan, ekonomi Pancasila yang diangkat dalam tema pelantikan ini sangat relevan untuk dibicarakan sekarang ini. Menurutnya, saat ini masih banyak indikator-indikator ketidakadilan, dan membutuhkan terobosan pemikiran dan tindakan dari semua pihak, tak terkecuali IKA Unpad.

"Kita akan jadikan Universitas dan pikiran alumni-nya untuk menjaga ekonomi Pancasila sebagai ekonomi konstitusi kita untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tujuan sosial mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa benar-benar terwujud," kata Ferry.

Baca juga: IKA Unpad: Petisi ke Presiden Jokowi Murni, Tanpa Tendensi Politik

Guna mewujudkan hal tersebut, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) itu mengungkap ada sejumlah program kerja yang akan dilaksanakan IKA Unpad.

Pertama, IKA Unpad memiliki rencana pengembangan rumah sakit Unpad selain rumah sakit yang berada di Jatinangor. Hal ini tentunya telah didiskusikan bersama dengan Rektor Unpad.

"Kemudian kita juga akan menjadikan lahan aset Universitas Padjajaran yang ada di Arjasari, Kabupaten Bandung menjadi kawasan Agro Terpadu yang akan kita jadikan sebagai percontohan bagi Universitas dan kegiatan alumni," ujarnya.

Selain itu, kata dia, IKA Unpad juga akan segera membentuk Innovative and Entrepreneur Development Center di Dipati Ukur. Ia berharap, dengan dukungan para alumni baik yang berada di pemerintah, BUMN, hingga sektor swasta lainnya, dapat membantu mendukung insiatif pendirian ini.

"(Ini) kita tunjukkan, kita dedikasikan untuk membantu para alumni-alumni kita dan Universitas dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha, kegiatan bisnis dan juga bagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya soft skill bagi alumni-alumni khususnya lulusan S1 yang baru saja lulus dari Universitas Padjajaran," tuturnya.

Tak kalah pentingnya, Ferry menyebut IKA Unpad di periode kepengurusannya ini, akan membentuk korporasi, yayasan hingga membentuk koperasi alumni Universitas Padjajaran.

"Jadi itu yang akan kita buat dan bangun, mungkin ada banyak diantara teman-teman juga yang nanti pada waktu yang akan datang kita akan sempurnakan program-program dan usulannya untuk bisa diimplementasikan," kata dia.

Dengan program-program tersebut, ia berharap ke depan IKA Unpad bersama Universitas Padjadjaran, bisa memberikan dharma bakti yang terbaiknya untuk bangsa, untuk masyarakat Indonesia untuk memecahkan permasalahan yang ada.

"Sambil kita juga bisa membantu pemerintah memberi masukan-masukan yang tentu akan ditunggu kontribusinya untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang sekarang," pungkasnya.

Jakarta: Bidang ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) menempati peringkat 301+ dunia dalam pemeringkatan Times Higher Education (THE) World University Rankings (WUR) 2025 by Subject. Ilmu Hukum Unpad tercatat menempati peringkat 251-300 dunia pada QS World University Rankings by Subject 2024.

“Tentu kami bersyukur karena semakin banyak lembaga pemeringkatan bereputasi yang merekognisi peningkatan kualitas Unpad. Contohnya Fakultas Hukum, yang sebelumnya sudah direkognisi oleh QS WUR By Subject, kini oleh THE WUR By Subject. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi agar Unpad lebih berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Rektor Unpad, Arief S. Kartasasmita, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Selasa, 4 Februari 2025.

Dekan Fakultas Hukum Unpad, Sigid Suseno, mengucapkan syukur dan terima kasih kepada para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni yang telah bekerja keras meningkatkan tata kelola pendidikan di lingkungan FH Unpad. Sigid juga berterima kasih atas dukungan universitas kepada berbagai program inovasi yang ditetapkan.

“Raihan ranking ini patut kita syukuri, namun bukan tujuan. Reputasi yang kita raih tidak ada artinya bila tidak bisa mendatangkan benefit baik bagi institusi, sivitas akademika dan Masyarakat,” ujar Sigid.

Baca juga: Pendaftar SNBP 2025, Ini 10 Prodi Paling Banyak Peminat di Unpad

Kepala Satuan Pengembangan Strategis, Pemantauan Reputasi, dan Kinerja Universitas (SPSRU), Mohamad Fahmi, menegaskan hasil ini menunjukkan tren positif dalam beberapa bidang. Termasuk, masuknya Ilmu Komputer (Computer Science) ke dalam pemeringkatan dengan kategori 801–1000 serta peningkatan signifikan bidang Ilmu Hukum (Law) yang kini berada di peringkat 301+.

“Hasil ini menunjukkan Unpad semakin diperhitungkan dalam lanskap akademik global. Masuknya Ilmu Komputer dalam pemeringkatan dan lonjakan peringkat Ilmu Hukum adalah bukti bahwa strategi penguatan riset, peningkatan publikasi, dan kolaborasi internasional mulai membuahkan hasil,” ujar Fahmi.

Sebanyak tujuh bidang ilmu di Unpad juga masuk dalam THE WUR 2025 by Subject. Rinciannya, bidang business and economics menempati peringkat 801+, tiga bidang studi menempati peringkat 801-1000 yaitu medical and health, computer science, dan social sciences. Dua bidang studi life sciences dan psychal sciences menempati peringkat 1001+ serta bidang studi engineering di peringkat 1001-1250.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta -

Menurut detikers kampus mana di Indonesia yang terbaik di bidang hukum? Untuk melihatnya, bisa cek daftar menurut pemeringkatan Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) by Subject 2025.

Lembaga pemeringkatan THE, baru-baru ini merilis WUR by Subject 2025 berbagai bidang, termasuk hukum. Pemeringkatan menilai 389 institusi dari 48 negara dan wilayah dengan menggunakan 18 indikator kinerja yang ketat.

Dalam bidang hukum, penilaian dirancang dengan cermat untuk mencerminkan kualitas khas dalam disiplin akademis hukum di seluruh dunia.

Disiplin hukum yang dinilai dalam THE WUR by Subject 2025 yakni:

- Hukum Tata Negara dan Administrasi: mengkaji struktur dan kerangka pemerintahan

- Hukum Internasional: mencakup sistem dan perjanjian hukum global

- Hukum Komersial dan Perusahaan: fokus pada bisnis dan kontrak

- Hukum Pidana dan Keadilan: menangani sistem dan prosedur peradilan

- Teori Hukum dan Yurisprudensi: mengeksplorasi landasan filosofis

Hasilnya, Universitas Stanford menjadi yang terbaik di dunia dalam bidang hukum, disusul dengan Universitas Harvard. Universitas New York melengkapi peringkat tiga teratas "THE WUR by Subject 2025: Law".

Universitas Cambridge (4), Columbia University (5), Universitas California, Berkeley (6), Universitas Chicago (8), dan Universitas Yale (9).

Sementara di Asia, National University of Singapore (NUS) menjadi yang terbaik, dengan menempati peringkat ke-12 global. Menyusul Peking University di China yang masuk top 14 global.

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Ternyata hanya ada 7 kampus yang masuk dalam daftar THE WUR by Subject 2025: Law.

Berikut ini daftarnya, sebagaimana dikutip situs THE, Kamis (23/1/2025).

Daftar Universitas Terbaik Indonesia Bidang Hukum Versi THE WUR by Subject 2025

1. Universitas Sebelas Maret (UNS)

Peringkat global: 201-250

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Peringkat global: 251-300

3. Universitas Indonesia (UI)

Peringkat global: 251-300

4. Universitas Diponegoro (Undip)

Peringkat global: 300+

5. Universitas Airlangga (Unair)

Peringkat global: 300+

6. Universitas Padjadjaran (Unpad)

Peringkat global: 300+

7. Universitas Brawijaya (Unibraw)

Peringkat global: 300+

(faz/nwk)