Undang-Undang (UU) TNI hasil revisi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penggugat meminta MK membatalkan UU tersebut dan menghukum Presiden serta para Anggota DPR.

Dilihat dari situs MK, Minggu (27/4/2025), gugatan nomor 58/PUU-XXIII/2025 itu diajukan oleh dua orang berstatus mahasiswa bernama Hidayatuddin dan Respati Hadinata. Mereka disebut menerima kuasa sebagai pemohon I dan II dari empat mahasiswa lainnya, yakni Risky Kurniawan, Albert Ola Masan Setiawan Muda, Otniel Raja Maruli Situmorang dan Jamaluddin Lobang.

Dalam dokumen permohonannya, mereka mengajukan gugatan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mereka beralasan pengesahan RUU TNI dalam rapat DPR bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mereka menganggap pembahasan revisi UU TNI tidak transparan. Mereka juga menyebut UU TNI tidak memberi penjelasan yang detail soal penyelesaian konflik komunal.

"Bahwa dalam UU TNI soal penyelesaian konflik komunal tidak memiliki kepastian sama sekali terutama terhadap masyarakat. Dalam membantu pemerintah daerah untuk penyelesaian konflik komunal disebutkan pula soal pemogokan. Pemogokan yang dimaksud tidak ada kejelasan lebih lanjut seperti apa substansi yang dimaksud," ujar mereka.

Para pemohon pun merasa berhak menuntut ganti rugi terkait pengesahan revisi UU TNI itu. Mereka beralasan telah menjadi pembayar pajak, namun hak konstitusionalnya dilanggar oleh pembentuk UU dalam proses pembahasan dan pengesahan revisi UU TNI yang mereka anggap tidak transparan serta tak sesuai aturan.

"Para Pemohon memandang bahwa perlu adanya bentuk pertanggungjawaban konkret dari Pembentuk Undang-Undang melalui mekanisme pemberian ganti kerugian. Oleh karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pemberian ganti rugi tersebut secara tegas dalam putusannya," ujar mereka.

Berikut petitum para pemohon:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945.

3. Menyatakan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berlaku kembali.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak putusan ini diucapkan'

3. Menyatakan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini

4. Memerintahkan kepada:

(1) Pimpinan dan Anggota DPR RI Periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 Masa Persidangan II Tanggal 18 Februari 2025;

(2) Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029;

(3) Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI Periode 2024-2029; secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi inkonstitusional secara permanen;

5. Menyatakan bahwa seluruh Pimpinan dan Anggota DPR RI periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 Masa Persidangan II Tanggal 18 Februari 2025 telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPR RI periode 2024-2029, oleh karena UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota DPR RI Periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 Masa Persidangan II tanggal 18 Februari 2025 untuk membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp 50.000.000.000 terhitung sejak putusan ini diucapkan.

7. Menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, oleh karena UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

8. Menghukum Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029 untuk membayar ganti rugi kepada negara sebesar Rp 25.000.000.000 terhitung sejak putusan ini diucapkan.

9. Menyatakan bahwa seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI periode 2024-2029 telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI periode 2024-2029, oleh karena UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

10. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota Badan Legislasi DPR RI Periode 2024-2029 untuk membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp 5.000.000.000 terhitung sejak putusan ini diucapkan.

11. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota DPR RI Periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 Masa Persidangan II Tanggal 18 Februari 2025 untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya kepada Negara sebesar Rp 25.000.000.000 jika masing-masing Pimpinan dan Anggota DPR RI Periode 2024-2029 lalai dalam melaksanakan isi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik.

12. Menghukum Presiden Republik Periode 2024-2029 Indonesia tersebut untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya kepada Negara sebesar Rp 12.500.000.000, jika Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029 lalai dalam melaksanakan isi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik.

13. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota Badan Legislasi DPR RI Periode 2024-2029 tersebut untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya kepada Negara sebesar Rp 2.500.000.000 jika masing-masing Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI Periode 2024-2029 lalai dalam melaksanakan isi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik.

14. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Setjen MPR RI, Anies Mayangsari Muninggar menghadiri acara Sarasehan Kehumasan MPR RI Menyapa Sahabat Kebangsaan di Politeknik eLBajo Commodus, Labuan Bajo, hari ini.

Mengusung tema 'Kebangsaan di Tengah Globalisasi: Menjadi Jati Diri Bangsa di Era Modern', kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila, serta memperkokoh sendi-sendi utama lain seperti Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika secara konsekuen.

Anies mengatakan saat ini Indonesia berada dalam era revolusi industri 4.0 yang mana digitalisasi semakin masif. Beberapa sektor pun sudah menjalankan proses pekerjaannya dengan berbasis digital seperti sektor pemerintahan dan pendidikan.

"Hal itu menjadi tantangan kita di masa kini karena dengan informasi yang sangat terbuka kita harus mawas diri dan tidak boleh lalai terhadap nilai-nilai yang ada terutama nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila," kata Anies dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

Anies menambahkan di era digitalisasi ini, perlu adanya peningkatan terhadap literasi sehingga masyarakat akan lebih pandai untuk menyaring berita-berita di internet.

"Dan kita juga perlu mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, agar dapat menghadapi tantangan zaman dengan bijak dan percaya diri," lanjutnya.

Sementara itu, narasumber Direktur Politeknik eLBajo Commodus I Nengah Dasi Astawa menguraikan tentang pentingnya Empat Pilar untuk memperkuat keutuhan Bangsa Indonesia.

Menurutnya, semakin masyarakat memahami tentang nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika maka Indonesia akan utuh dan jauh dari perpecahan.

Sebagai informasi, turut hadir pada kesempatan ini antara lain, Direktur Politeknik eLBajo Commodus, Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., Ketua Yayasan Bangkit Anak Negeriku, Noviana Halim, civitas akademik Politeknik eLBajo Commodus, dan mahasiswa Politeknik eLBajo Commodus. Dalam kesempatan ini dilakukan pertukaran plakat antara Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Setjen MPR RI, Anies Mayangsari Muninggar dengan Direktur Politeknik eLBajo Commodus.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen. Pol. Eddy Hartono menegaskan pentingnya peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Menurutnya, FKPT jadi garda terdepan dalam upaya pencegahan radikal terorisme di seluruh daerah di Indonesia.

"Undang-undang 5 tahun 2018 itu mengamanatkan kepada kita bahwa pencegahan itu hukumnya wajib. Maka kami bentuk FKPT sesuai undang-undang," jelas Eddy dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).

Sebagai garda terdepan pencegahan radikal terorisme di daerah, Kepala BNPT pun menekankan pentingnya FKPT untuk berkoordinasi dan berkolaborasi secara proaktif dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Lebih aktif dan bisa berbaur dengan Forkopimda agar upaya pencegahan terorisme di daerah dapat berjalan dengan baik," ungkapnya.

Ia mengingatkan meskipun selama tiga tahun terakhir tidak terjadi aksi terorisme (zero attack terrorism) proses radikalisasi masih terus berlanjut bahkan sering mengincar generasi Z melalui media digital. Berkaitan dengan hal ini, FKPT harus bisa menjadi corong informasi sekaligus menyerap informasi terkait perkembangan radikal terorisme di daerah.

"FKPT harus menjadi tempat menampung informasi, mendeteksi masalah, dan melakukan pemetaan wilayah rawan radikalisme," ujarnya.

Sementara itu, Ketua FKPT Sulawesi Tenggara, Andi Intang Dulung mengajak seluruh pengurus dan anggota FKPT di Indonesia untuk siap menjaga Indonesia khususnya dalam menjaga daerah dari ancaman ideologi radikalisme.

"Harus selalu siap siaga, kita harus mampu mencegah agar tidak berkembang jadi tindakan Radikal terorisme.

Ketua FKPT Sulawesi Tenggara ini pun yakin kerja-kerja FKPT di daerah termasuk dalam hal ini terkait koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintahan daerah pasti mendapatkan dukungan penuh di wilayahnya masing-masing karena semua wilayah pemerintahan dari desa hingga provinsi ingin aman dan bebas ancaman radikal terorisme.

"Koordinasi penting, semua daerah pasti ingin aman," tutupnya.

'Lihat juga video: BNPT Resmikan Museum Penanggulangan Terorisme Sekaligus Rayakan HUT Ke-14'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra masih menjalani masa penahanan di Polda Metro Jaya. Keduanya ditahan atas dugaan dugaan pengancaman, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang terhadap dokter Reza Gladys.

Lantas bagaimana kondisi Nikita Mirzani dan Mail Syahputra setelah ditahan lebih dari 20 hari?

"Sehat, alhamdulillah dalam keadaan sehat Nikita dan Mail di dalam sana," ungkap pengacara Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid dalam zoomnya, Sabtu (19/4/2025).

Fahmi menjelaskan beberapa kali memang mengunjungi kliennya untuk membesuk. Mereka berbincang mengenai banyak hal saat bertemu.

"Ya yang namanya membesuk pasti kita ngobrolin apa ya, bisa masalah hukum dan berdiskusi mengenai pasal-pasal," katanya lagi.

Fahmi juga menambahkan tidak ada kendala dalam penahanan Nikita Mirzani. Ia mengaku kliennya akan tetap menjalankan semuanya sesuai proses hukum yang berlaku.

Sebelumnya Nikita Mirzani, melalui pengacaranya, Fahmi Bachmid melaporkan sebuah akun TikTok yang diduga menyebarkan percakapan dengan Reza Gladys.

Fahmi Bachmid menjelaskan, laporan tersebut dibuat berdasarkan bukti rekaman yang dinilai melanggar privasi karena dilakukan tanpa persetujuan.

"Saya hanya membuat laporan berdasarkan bukti, objeknya adalah adanya rekaman terhadap seseorang pada saat berkomunikasi tanpa izin dari pada orang tersebut," kata kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid.

Fahmi Bachmid menegaskan tindakan merekam tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Di dalam penjelasan Pasal 31 UU ITE, merekam tanpa izin adalah perbuatan pidana," tegas Fahmi Bachmid.

Fahmi Bachmid menambahkan, pelanggaran tersebut terjadi karena isi percakapan yang direkam diam-diam itu kemudian dipublikasikan dan menjadi konsumsi publik.

"Objeknya adalah di saat ada orang berkomunikasi tanpa izin orang tersebut dilakukan perekaman dan itu di-posting jadi informasi dan diketahui publik," pungkasnya.

Laporan polisi terhadap akun TikTok itu dibagikan oleh tim Nikita Mirzani di akun Instagram @nikitamirzanimawardi_172.

Rekaman percakapan Nikita Mirzani dengan dokter Reza Gladys dan suaminya, Attaubah Mufid disebarkan oleh akun TikTok dan hal tersebut baru diketahuinya pada Februari 2025.

"Uraian Kejadian pelapor selaku Kuasa dari Korban menerangkan bahwa pada bulan Februari 2025, korban mengetahui adanya rekaman suara percakapan (tanpa sepengetahuan Korban) antara Korban dengan Reza Gladys dan juga dengan suaminya, Altaubah Mufid, yang disebarluaskan melalui media sosial TikTok," tulis laporan polisi tersebut.

Laporan polisi itu terregistrasi di nomor LP/B/2508/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 16 April 2025 karena diduga melanggar Pasal 31 juncto 47, dan atau Pasal 32 juncto 48 UU Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Video Reza Gladys dan Suami Datangi Polda Metro soal Kasus Vs Nikita Mirzani

Video Reza Gladys dan Suami Datangi Polda Metro soal Kasus Vs Nikita Mirzani

Rancangan Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP) disebut telah mengakomodir masukan dari berbagai pihak. Dorongan pun muncul agar Rancangan KUHAP segera disahkan oleh DPR RI.

Harapan ini disampaikan sejumlah pakar hukum dalam Seminar Nasional (Semnas) bertajuk 'Implikasi RKUHAP Terhadap Optimalisasi Kinerja Lembaga Penegak Hukum (LPH) yang Bermartabat dan Berintegritas' yang digelar di Hotel Ijen Suites, Kota Malang, Kamis (17/4/2025).

"KUHAP sebagai hukum acara pidana harus selesai dan disahkan sebelum 1 Januari 2026. Seiring dengan berlakunya KUHP baru," kata guru besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya kepada wartawan usai seminar.

Nyoman mengatakan draf KUHAP yang baru dikatakan lebih akomodatif dikarenakan telah mengakomodir aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat.

"Dilihat dari perspektif perubahannya adalah perlindungan hak asasi manusianya baik untuk tersangka, terdakwa, saksi dan korban. Karena kita negara demokratis," bebernya.

"Selain menegaskan kewenangan dari masing-masing lembaga penegak hukum, pada proses peradilan hukum pidana. Poinnya di sana," sambungnya.

Dengan begitu, lanjut Nyoman, harapan berikutnya adalah mengawal rancangan KUHAP untuk dapat segera disahkan oleh DPR RI.

"Sehingga kemudian harapan kita semua dalam pembahasannya nanti ada wakil-wakil rakyat kita bersama pemerintah akan membahas itu. Jangan ada konflik kepentingan. Makanya kita harus mengawal," tegasnya.

Nyoman menambahkan bahwa KUHAP sebagai lex generalis perlu segera dituntaskan agar terjadi harmonisasi dengan undang-undang sektoral lainnya seperti Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kehakiman, dan Advokat bisa berjalan selaras.

"KUHAP ini merupakan lex generalis yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Baru kemudian membahas lex spesialis seperti Undang-Undang Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat," imbuhnya.

Sementara Prof. Dr. Sadjijono, SH, M.H mengungkapkan, bahwa KUHAP menjadi tolak ukur sah dan tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum.

KUHAP bahkan diibaratkan sebagai 'buku putih' yang menjadi instrumen keabsahan seluruh proses hukum acara pidana.

"KUHAP menjadi buku putih KUHP. Jadi harus ada keselarasan. Makanya KUHAP harus segera disahkan, karena KUHP baru akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026 nanti," ungkapnya.

Hal sama juga disampaikan oleh Prof Dr. Tongat, SH, M.Hum yang menyoroti hakikat hukum sebagai representasi kehendak masyarakat yang tak selalu bisa terumuskan secara utuh dalam undang-undang.

Kendati begitu, Tongat juga mendorong agar Rancangan KUHAP bisa segera disahkan.

"Perubahan KUHAP akan sempurna tidak mungkin. Tapi harus segera disahkan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) akan berlaku mulai 1 Januari 2026," tandasnya.

Video: DPR Tunda Dulu Bahas RUU KUHAP: Masa Sidang Hanya 25 Hari Kerja

Video: DPR Tunda Dulu Bahas RUU KUHAP: Masa Sidang Hanya 25 Hari Kerja

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengadakan Silaturahmi dan Halalbihalal Bersama Mitra Deradikalisasi dan Stakeholder Penanggulangan Terorisme di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kegiatan itu dalam rangka Pembinaan Wawasan Kebangsaan.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono menyampaikan BNPT akan terus hadir bersama dengan berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga maupun swasta guna membangun kemandirian mitra deradikalisasi sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2018.

"Kami berkolaborasi dengan pihak-pihak kompeten untuk mewujudkan harapan mitra deredikalisasi dalam mengembangkan kewirausahaan," jelas Eddy dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

Eddy mengatakan deradikalisasi merupakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sehingga BNPT bersama Kementerian/Lembaga terkait perlu terus berkomunikasi dengan sasaran program agar pelaksanaannya semakin optimal.

"Peningkatan program deradikalisasi ini menjadi kegiatan prioritas nasional. Kami bertemu dengan mitra deradikalisasi di wilayah Surabaya berkomunikasi mengidentifikasi permasalahan yang ada kira-kira apa yang perlu dimaksimalkan di dalam pelaksanaan program deradikalisasi," katanya.

Eddy juga mengapresiasi partisipasi dari Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Surabaya yang selama ini telah memfasilitasi mitra deradikalisasi.

Senada dengan Eddy, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dengan mengedepankan rasa empati di dalam proses deradikalisasi.

"Proses deradikalisasi dan reintegrasi sosial memerlukan kolaborasi dari semua pihak, kegiatan semacam ini diharapkan menjadi sarana dialog untuk menguatkan semangat kebangsaan dan keberagaman," ungkapnya.

Dalam rangkaian silaturahmi, BNPT juga mengunjungi Hisyam alias Umar Patek, seorang mantan terpidana terorisme kasus Bom Bali 1.

Umar Patek mengungkapkan bahwa dirinya merasa bersyukur dengan pendekatan yang humanis dan menyentuh hati para mitra deradikalisasi semacam ini.

"Saya bersyukur atas kunjungan Kepala BNPT beserta jajarannya. ini bagian dari program deradikalisasi yang tidak bisa diteorikan karena ini menyangkut hati. Jadi pendekatan humanis seperti ini banyak berpengaruh, menyentuh di hati (mitra deradikalisasi)"ujarnya.

Selanjutnya, Ketua Yayasan Fajar Ikhwan Sejahtera, Anang Rusyanto, mengapresiasi kontribusi BNPT dan berharap dapat berjalan secara berkesinambungan.

"BNPT dalam berkontribusi untuk yayasan sudah cukup bagus artinya dalam hal ini kita diberikan arahan. Harapan kita kedepan kontribusi ini berkelanjutan artinya bahwa program ini berjalan sampai final," ungkapnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara BNPT dan mitra deradikalisasi dalam mewujudkan kemandirian serta memenuhi kebutuhan hidup mitra deradikalisasi, dan menjadi bentuk komitmen untuk menjaga keutuhan dan keberagaman bangsa.

Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan program deradikalisasi dapat berjalan demi terus menghadirkan Indonesia yang aman dan damai.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan ada 8 rancangan undang-undang yang akan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Selain itu, akan ada 3 rancangan peraturan pemerintah (RPP).

"Pada 2025 terdapat 8 RUU dan 3 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang masuk Program Legislasi Nasional, yang harus segera diselesaikan," kata Supratman saat menyampaikan pencapaian Kemenkum triwulan pertama, di kantor Kemenkum, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman mengungkapkan salah satu RUU yang akan diajukan adalah tentang narkotika dan psikotropika. Ia menyebut perubahan aturan ini telah dibahas antarkementerian.

"UU Narkotika dan Psikotropika akan segera kita ajukan setelah rapat antar kementerian dilakukan dan tercapai kesepakatan di antara semua lembaga dan kementerian untuk kita ajukan. Untuk memaksimalkan upaya pemberantasan ataupun penindakan kejahatan di bidang narkotika," jelas dia.

Supratman memerinci ada pula 3 RPP yang merupakan pelaksanaan dari UU No.1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masuk Prolegnas untuk diselesaikan. Dia telah menunjuk tim untuk mengurus hal tersebut.

"Timnya saya sudah meminta kepada Bapak Wamen (Eddy Hiariej) untuk memimpin langsung, menyangkut ketiga RPP yang sementara akan segera disusun dan juga beberapa undang-undang yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No.1/2023," sebutnya.

Berikut daftar 8 RUU yang akan masuk Prolegnas:

• RUU Narkotika dan Psikotropika
• RUU Hukum Acara Perdata
• RUU Keamanan dan Ketahanan Siber
• RUU Perubahan UU 37/2004 (Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
• RUU Jaminan Benda Bergerak
• RUU Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
• RUU Pelaksanaan Pidana Mati
• RUU Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU dan Perda

Simak juga Video: DPR Sahkan 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan saat ini draf Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang sudah disahkan oleh DPR RI, telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Dirinya juga menjelaskan alasan drafnya belum juga ditandatangani Presiden.

"Tetapi berita yang saya terima bahwa RUU itu sekarang drafnya sudah di meja Presiden," kata Supratman di gedung Kemenkum RI, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman mengatakan Presiden belum juga menandatangani karena banyaknya undang-undang lain yang perlu diteken. Dirinya memastikan semua prosesnya berjalan normal.

"Kan bukan hanya satu, itu kan banyak, undang-undang semua yang mau ditandatangani Presiden, itu kan banyak ya. Bukan hanya satu, jadi ya tentu berdasarkan, nanti ditanyakan ke Setneg ya," tuturnya.

Dirinya juga menegaskan tidak akan ada aturan yang berubah. Selain itu, dipastikan tidak akan terjadi dwifungsi TNI.

"Nggak mungkin, saya pastikan tidak akan mungkin ada yang berubah. Dan kekhawatiran terkait dengan dwifungsi TNI dan dwifungsi ABRI di masa lalu, itu tidak akan terjadi," tuturnya.

Diketahui DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sejumlah menteri pada Kamis (20/3).

Simak Video 'Presiden Prabowo Tanggapi Draf RUU TNI yang Disebut Tak Transparan':

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom beserta jajaran menyambangi Kementerian Hak Asasi Manusia di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/4), guna membahas penegakan hukum berbasis HAM.

Legalisasi ganja hingga kratom turut menjadi topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

"Yang kedua juga kami berbicara tentang bagaimana isu-isu contohnya yang krusial hari ini seperti legalisasi ganja dan legalisasi kratom," ujar Marthinus di Kantor Kementerian HAM.

Ia menjelaskan pembahasan itu penting dilakukan karena ada beberapa kelompok yang menghubungkan legalisasi ganja dan juga tanaman kratom dengan hak asasi manusia. Terlebih, negara lain sudah melegalisasi kedua tanaman tersebut untuk kepentingan medis.

"Jadi, secara hukum dan secara hak asasi manusia, saya ingin mendengar apa pendapat pak menteri bagaimana melihat isu-isu yang kita bicarakan tentang hak asasi," kata Marthinus.

Pria kelahiran Maluku yang kerap bertugas di Densus 88 Antiteror Polri selama berkarier di Kepolisian ini menyatakan penelitian terhadap kedua tanaman tersebut penting untuk terus dilakukan.

"Ya, bukan membuka peluang, memang kita terus melakukan penelitian ya, terutama karena isu legalisasi ganja ini cukup menarik untuk diperbincangkan hari ini, dan juga kratom, sehingga tetap kita terus melakukan penelitian," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan sikap kementeriannya terhadap tanaman ganja dan kratom.

"Posisi kami terhadap khususnya yang dua jenis barang tadi, yang jelas hal yang mengancam integritas nasional, moralitas bangsa, mentalitas bangsa, Kementerian HAM menolak tegas. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Ini sejalan dengan hukum konstitusi hak asasi manusia internasional," kata Pigai.

Saat ini, terang Pigai, ganja termasuk narkotika golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Seperti ganja, kalau sudah ada Undang-undang atau tindak lanjut dari Undang-undang Narkotika yang memasukkan ganja sebagai salah satu opium, candu yang mengancam, narkotika golongan satu, berarti ya kami harus juga ikut melarang," imbuhnya.

Kendati demikian, Pigai memastikan nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia akan menjadi poin penting yang diperhatikan dalam Revisi UU Narkotika.

"Kemudian kratom, sikap kami yang penting pemerintah harus secara tegas mengeluarkan peraturan terkait dengan kratom itu dia masuk jenis opium golongan berapa? Kami tunggu karena yang kami dapatkan itu adalah berbasis sains, hasil penelitian menyatakan ada kandungan narkotika di kratom," tutur Pigai.

"Kalau itu sudah jelas, tegas, maka Kementerian HAM tidak ragu-ragu menyatakan larang," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto belum kunjung meneken atau menandatangani revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).

Supratman mengatakan, ada banyak undang-undang yang akan ditandatangani Prabowo sehingga membutuhkan waktu.

"Kan bukan hanya satu, itu kan banyak undang-undang semua yang mau ditandatangani Presiden, itu kan banyak ya. Bukan hanya satu, jadi ya tentu berdasarkan, nanti ditanyakan ke Sekretariat Negara," kata Supratman, di kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman mengatakan, revisi UU TNI secara otomatis berlaku meski belum ditandatangani presiden.

Meski demikian, ia yakin Presiden Prabowo akan segera menandatangani revisi UU TNI.

"Semua pasti prosesnya normal. Karena itu tinggal menunggu waktu, apalagi jadwal beliau kan kita tidak tahu," ujar dia.

Supratman meminta masyarakat tidak khawatir terkait dwifungsi TNI setelah revisi UU TNI berlaku.

"Itu tidak akan terjadi. Jadi seperti yang saya sampaikan, yang berubah itu kan hanya soal 2 penambahan tugas TNI di luar tugas pokoknya," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto diketahui belum meneken atau menandatangani revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).

Padahal, RUU TNI sudah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR dalam rapat paripurna, pada Kamis (20/3/2025).

Sebuah RUU haruslah ditandatangani oleh Presiden untuk diundangkan, agar undang-undang tersebut dapat berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan, Presiden harus menandatangani RUU yang sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah dalam rentang waktu 30 hari setelah pengesahannya.

Artinya, Prabowo sebagai Presiden harus menandatangani RUU TNI yang sudah disahkan DPR sebelum 20 April 2025, terhitung setelah pengesahannya pada 20 Maret lalu.

"Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 atau Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden," bunyi Pasal 73 Ayat (2) UU 13/2022.

Namun, meskipun RUU TNI tidak ditandatangani oleh Prabowo setelah 30 hari pengesahannya, RUU TNI masih tetap sah dan wajib diundangkan.

"Dalam hal sahnya rancangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," bunyi Pasal 73 Ayat (4) UU 13/2022.

Menteri Hukum (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas, menyebut pemerintah terus berupaya agar Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset jadi fokus pembahasan di DPR. Pembahasan aturan ini dinilai menyangkut persoalan politik.

"RUU-nya sudah pernah diserahkan ke DPR. Nah cuman kan seperti yang selalu saya sampaikan kemarin bahwa ini menyangkut soal politik," kata Supratman di gedung Kemenkum, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

Untuk itu, pemerintah akan berupaya menjalin komunikasi dengan kekuatan politik yang ada, termasuk partai politik. "Ini perlu komunikasi yang sungguh-sungguh dengan seluruh kekuatan-kekuatan politik dalam hal ini partai-partai politik untuk dilakukan terutama dari pihak pemerintah akan melakukan itu," ujar dia.

Supratman mengatakan sikap pemerintah sudah jelas, dengan mendorong RUU tersebut. Namun lagi-lagi pembahasan pembentukan undang-undang itu ada di DPR.

"Jadi itu concern dari pemerintah. Namun sedikit karena pembentuk undang-undang itu adalah DPR, maka tentu kewajiban kami untuk melakukan komunikasi dengan teman-teman di parlemen," sebutnya.

Simak juga Video 'Menkum Andi Agtas: Indonesia Jadi Negara Tertinggi Ajukan Hak Paten':

Saksikan Live DetikSore:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan saat ini draf Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang sudah disahkan oleh DPR RI, telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Dirinya juga menjelaskan alasan drafnya belum juga ditandatangani Presiden.

"Tetapi berita yang saya terima bahwa RUU itu sekarang drafnya sudah di meja Presiden," kata Supratman di gedung Kemenkum RI, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman mengatakan Presiden belum juga menandatangani karena banyaknya undang-undang lain yang perlu diteken. Dirinya memastikan semua prosesnya berjalan normal.

"Kan bukan hanya satu, itu kan banyak, undang-undang semua yang mau ditandatangani Presiden, itu kan banyak ya. Bukan hanya satu, jadi ya tentu berdasarkan, nanti ditanyakan ke Setneg ya," tuturnya.

Dirinya juga menegaskan tidak akan ada aturan yang berubah. Selain itu, dipastikan tidak akan terjadi dwifungsi TNI.

"Nggak mungkin, saya pastikan tidak akan mungkin ada yang berubah. Dan kekhawatiran terkait dengan dwifungsi TNI dan dwifungsi ABRI di masa lalu, itu tidak akan terjadi," tuturnya.

Diketahui DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sejumlah menteri pada Kamis (20/3).

Simak Video 'Presiden Prabowo Tanggapi Draf RUU TNI yang Disebut Tak Transparan':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya