Puasa adalah salah satu bentuk ibadah, terutama selama bulan Ramadan. Penentuan awal Ramadan dan bulan Syawal atau hari Lebaran di Indonesia bisa saja berbeda antara pemerintah, dan organisasi besar keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Perbedaan bisa terjadi karena penggunaan metode dalam menentukan awal bulan Syawal. Di Indonesia sendiri, penetapan awal Syawal ditetapkan pemerintah melalui sidang isbat.

Jika satu Syawal telah diumumkan, maka melanjutkan puasa Ramadan di hari yang ditetapkan hukumnya haram. Namun, perbedaan hari Lebaran sering terjadi di antara beberapa golongan tadi. Lalu, bagaimana hukum berpuasa Ramadan jika sudah ada yang Lebaran?

Hukum Puasa jika Sudah Ada yang Lebaran

Menurut dosen UIN Surakarta, Abd. Halim, puasa Ramadan menjadi haram jika telah mengetahui dan meyakini kapan jatuhnya tanggal satu Syawal.

"Diharamkan puasa kalau sudah mengetahui dan meyakini jatuhnya tanggal satu Syawal," kata Halim kepada tim detikJateng beberapa waktu lalu.

Menjawab hukum puasa jika sudah ada yang lebaran, Halim mengatakan bahwa ketetapan itu berlaku bagi orang yang meyakini dan mengikuti penentuan awal Syawal tersebut.

Jika ia yakin bahwa satu Syawal jatuh pada tanggal yang sudah ditentukan, maka dirinya diharamkan berpuasa. Sementara jika ia tidak meyakininnya, maka ia bisa meneruskan puasa Ramadan meski telah ada golongan lain yang Lebaran.

"Dalam hal ini, sebaiknya dikembalikan kepada keyakinan masing-masing. Jika ada yang ikut salah satu ormas, misalnya NU atau Muhammadiyah, yang menetapkan 1 Syawal mendahului atau berbeda dengan pemerintah, maka kewajiban ada pada yang meyakininya," ujarnya yang juga sebagai pengurus harian Masjid Raya Sheikh Zayed.

Artinya, jika seseorang ikut suatu golongan maka ia wajib meyakini dan mengikuti ketetapan yang sudah ditentukan. Ini berlaku baik perihal waktu awal puasa dan hari Lebarannya.

Satu hal yang penting adalah hendaknya masyarakat saling menghargai dan menghormati keyakinan pilihan masing-masing hal tersebut.

Video: Lebaran Idul Fitri 2025 Muhammadiyah, NU dan Pemerintah

Video: Lebaran Idul Fitri 2025 Muhammadiyah, NU dan Pemerintah

Gowa (ANTARA) - Penyidik Kejaksaan Negeri Gowa akhirnya menahan 11 orang tersangka kasus uang palsu (Upal) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar, setelah menerima pelimpahan delapan berkas perkara yang dinyatakan lengkap atau P21 dari Polres Gowa.

"Setelah tahap dua ini, 11 tersangka dilakukan penahanan di Rutan Makassar selama 20 hari terhitung 19 Maret-7 April 2025. Selama masa penahanan setiap orang yang ingin menemui tersangka wajib mendapat izin dari Jaksa Penuntut Umum (JPU)," kata Kejari Gowa Muhammad Ihsan di Gowa, Sulawesi Selatan, Rabu.

Setelah menerima pelimpahan berkas perkara serta para tersangkanya ini, kata Ihsan, maka JPU segera mempersiapkan surat dakwaan untuk selanjutnya di bawa ke Pengadilan Negeri Gowa guna menunggu jadwal persidangan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Soetarmi menjelaskan, delapan berkas perkara dari 11 orang tersangka ini sudah P21 oleh jaksa. Sedangkan sisanya masih ada tujuh berkas dengan tujuh tersangka sedang diproses. Total ada 18 tersangka Upal

"Dari 11 tersangka ini memiliki peranan yang berbeda-beda. Sisanya tujuh berkas dengan tujuh tersangka masih dalam tahap koordinasi dengan penyidik Polres Gowa," paparnya.

Peranan 11 tersangka yang menjalani tahap 2 ini, kata dia, terbagi tiga klaster. Klaster pertama, tersangka yang memproduksi atau membuat uang rupiah palsu. Klaster kedua, tersangka yang mengedarkan uang rupiah palsu. Dan klaster ketiga, tersangka menerima uang rupiah palsu.

Peran 11 tersangka masing-masing inisial tersangka AI (54) sebagai Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, berperan memproduksi atau membuat rupiah palsu. Tersangka AK (50) pegawai bank, mengedarkan uang rupiah palsu. Tersangka SY (52) berprofesi ASN dan IM (42) wiraswasta berperan mengedarkan uang rupiah palsu.

Selanjutnya, tersangka SW (55) ASN Guru berperan mengedarkan uang rupiah palsu. Tersangka MN (40) honorer berperan turut mengedarkan uang rupiah palsu. Tersangka KG (48) sebagai juru masak dan IY (37) sebagai karyawan swasta berperan mengedarkan uang rupiah palsu.

Tersangka SW (35) sebagai wiraswasta juga berperan menerima uang rupiah palsu dan tersangka MM (40) berprofesi ASN berperan menerima uang rupiah palsu.

Barang bukti yang diserahkan penyidik Polres Gowa ke Kejari Gowa yakni 4.467 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000 dengan jumlah Rp446,7 dari tersangka AI. Sebanyak 234 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000 dengan jumlah Rp23,4 juta dari tersangka SY.

Sebanyak 78 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000 dengan jumlah Rp7,8 juta dari tersangka IY. Lima uang rupiah palsu pecahan Rp100.000 dengan jumlah Rp.500.000 dari tersangka KG. Sejumlah rekening koran dari berbagai bank, satu unit motor, serta lima ponsel berbagai merek.

Guna memastikan uang rupiah palsu tersebut pecahan Rp100.000 telah disimpulkan tidak asli dan kualitas jauh di bawah uang asli setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium.

Selanjutnya, warna uang buram, benang hasil dari cetakan yang tidak tertanam, pengaman memiliki Colour Shifting dan Laten Image namun tidak berubah warna Ketika dilihat dari sudut pandang tertentu, Rectoverso tidak saling isi dan tidak terdapat Electrotype.

Untuk pelaku yang membuat atau memproduksi, mengedarkan maupun menerima uang rupiah palsu, disangkakan pasal 36 ayat (3) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, juncto pasal 55 (1) Ke-1 KUHP. Ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp50 miliar.

Sebelumnya, kasus pembuatan dan peredaran uang palsu tersebut terbongkar setelah polisi mengendus adanya peredaran uang palsu di Gowa. Dalam proses pengembangannya, terungkap pembuatan upal tersebut di dalam Kampus UIN Alauddin Makassar, Samata Kabupaten Gowa.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

PENAJAM PASER UTARA, KOMPAS.com– Sosok Mudyat Noor bukanlah nama baru di kancah politik Kalimantan Timur. Dengan pengalaman panjang di dunia politik dan organisasi. Dia akhirnya terpilih sebagai Bupati Penajam Paser Utara (PPU) untuk periode 2025-2030.

Namun, siapa sangka, di balik kesuksesannya, ia berasal dari keluarga sederhana yang mengutamakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

Lahir di Samarinda pada 9 Februari 1979, Mudyat Noor adalah anak dari pasangan Mahmud dan Yatinah.

Ayahnya merupakan seorang guru ASN di sekolah menengah di Samarinda, sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga yang juga mengabdikan diri sebagai guru mengaji di kampungnya.

Julukan "Si Anak Guru Mengaji" melekat pada dirinya sejak kecil, mengingat peran besar ibunya dalam mengajarkan nilai-nilai agama di lingkungan sekitar.

Mudyat mengawali pendidikannya di SDN 033 Sei Pinang Dalam, lalu melanjutkan ke SMPN 6 Samarinda dan SMAN 2 Samarinda. Setelah lulus SMA pada tahun 1996, ia memilih Fakultas Kehutanan di Universitas Mulawarman sebagai tempat menimba ilmu di jenjang perguruan tinggi.

Selama menjadi mahasiswa, Mudyat tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga aktif dalam organisasi.

Ia bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang menjadi kawah candradimuka bagi dirinya dalam memahami kepemimpinan dan pergerakan sosial. Tahun 1998, ia turut serta dalam gelombang reformasi yang mengguncang Indonesia, pengalaman yang semakin memupuk idealismenya untuk terjun ke dunia politik.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Mulawarman pada tahun 2001, ia sempat ditawari menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, jiwa aktivisnya lebih tertarik pada dunia organisasi dan politik. Ia aktif di berbagai organisasi seperti KNPI, HIPMI, KADIN, hingga menjadi Presidium Korps Alumni HMI (KAHMI) Kota Samarinda.

Bakat kepemimpinannya menarik perhatian almarhum Achmad Amins, mantan Wali Kota Samarinda (1999-2010), yang melihat potensi besar dalam diri Mudyat. Dengan tekad kuat, ia mulai merintis karier politiknya secara mandiri.

Pada usia 30 tahun, Mudyat Noor berhasil menduduki kursi DPRD Kalimantan Timur untuk periode 2009-2014. Sebagai anggota dewan, ia dikenal vokal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama terkait pembangunan daerah dan kesejahteraan sosial.

Namun, perjuangan politiknya tidak selalu mulus. Dalam Pemilu Legislatif 2024, ia mencoba peruntungan di DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, tetapi gagal meraih suara yang cukup.

Tak patah arang, ia beralih ke Pilkada Penajam Paser Utara, daerah yang kini menjadi pusat perhatian nasional karena kedekatannya dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sejak awal, Mudyat Noor tegas menolak maju sebagai calon wakil bupati. Ia bertekad untuk menjadi pemimpin utama agar bisa menciptakan regulasi yang lebih berpihak pada masyarakat PPU.

Usahanya membuahkan hasil ketika ia dipasangkan dengan Waris Muin, politisi Gerindra yang juga adik Ketua DPRD PPU, Raup Muin.

Sebagai pengusaha yang juga memiliki pengalaman di bidang kontraktor dan sektor lainnya, Mudyat Noor memahami pentingnya pembangunan ekonomi daerah.

Kini, dengan status PPU sebagai wilayah penyangga IKN, ia berkomitmen untuk memastikan masyarakat setempat tidak tertinggal dari arus pembangunan.

"Apalagi saat ini Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan berkah dengan hadirnya IKN. Tentu itu juga memicu saya, sebagai orang Kalimantan Timur, untuk membantu membangun kesiapan masyarakat di PPU agar tak tertinggal dengan sejumlah program yang ada," ujar Mudyat Noor pada Rabu, 24/7/2024.

Dengan latar belakang sebagai aktivis, politisi, dan pengusaha, Mudyat Noor memiliki visi besar untuk membawa PPU menuju masa depan yang lebih sejahtera. Kepemimpinannya diharapkan mampu menjawab tantangan dan peluang yang datang seiring perkembangan IKN, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

Kini, perjalanan panjang Mudyat Noor sebagai Bupati PPU baru saja dimulai. Masyarakat menaruh harapan besar padanya untuk membawa perubahan dan kemajuan nyata bagi daerah yang kini menjadi salah satu pusat perhatian nasional.

Revisi Undang-undang nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dinilai berpotensi melemahkan sistem hukum di Indonesia. Revisi UU Kejaksaan itu dinilai berpeluang menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan jaksa.

Hal itu disepakati tiga narasumber dalam dialog 'Kejaksaan Superbody dan Ancaman Kekuasaan Absolut' yang digelar di Gedung Theater Prof. Qodri Azizy ISDB, Fakultas Syariah & Hukum, UIN Walisongo, Semarang. Para narasumber tersebut adalah Guru Besar Ilmu Hukum UIN Walisongo Achmad Gunaryo, Ketua PKY Jateng sekaligus Penghubung Komisi Yudisial Muhammad Farhan, dan advokat sekaligus praktisi hukum dan politik Bambang Riyanto.

Ketiga pakar hukum itu menilai ada beberapa poin di revisi UU Kejaksaan yang perlu dikaji ulang.

"Dalam perubahan UU Kejaksaan ada beberapa item yang harus dikaji ulang. Yaitu Pasal 8 ayat 5 (Pemeriksaan Jaksa Izin Jaksa Agung), Pasal 11 A ayat 2 (Rangkap Jabatan), Pasal 30 B huruf 'b' (Menciptakan Kondisi yang Mendukung dan Mengamankan Pelaksanaan Pembangunan), dan Pasal 30 B huruf 'e' (pengawasan multimedia)," kata Bambang Riyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (7/2/2025).

Bambang menyebut ada beberapa pasal yang berpotensi melemahkan sistem hukum Indonesia. Di antaranya Pasal 8 ayat 5 yang mengharuskan izin Jaksa Agung untuk memeriksa jaksa. Hal ini berpotensi menimbulkan independensi dan akuntabilitas.

Selain itu, pasal tentang rangkap jabatan juga dinilai perlu dikaji untuk mencegah konflik kepentingan. Ketiga pakar hukum ini berkesimpulan UU Kejaksaan yang baru menguatkan wewenang jaksa dalam banyak aspek. Misalnya tentang pemberian senjata api untuk perlindungan diri dan perluasan kewenangan, namun hal ini justru menimbulkan kekhawatiran adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga pakar hukum ini menilai dibutuhkan kewenangan tambahan untuk pengawasan terhadap pasal yang berisiko disalahgunakan untuk mencederai prinsip keadilan.

"Ingat bahwa perilaku hukum diukur dari 3 hal (Lawrence M. Friedman) yaitu Budaya Hukum, Struktur Hukum, Substansi Hukum. Mari kita coba perbaiki semuanya, saya setuju dengan pemateri berdua, pengawasan, pengawasan itu siapa? Masyarakat sipil," jelas Achmad Gunaryo.

Dialog 'Kejaksaan Superbody dan Ancaman Kekuasaan Absolut' yang digelar di Gedung Theater Prof. Qodri Azizy ISDB, Fakultas Syariah & Hukum, UIN Walisongo, Semarang. Foto: dok. Istimewa

Achmad menilai kewenangan yang terpusat tanpa mekanisme pengawasan yang jelas hanya akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, merusak independensi kejaksaan, dan mengganggu prinsip checks and balances. Tanpa perbaikan pada pasal-pasal yang rawan konflik kepentingan dan ketidakjelasan batasan kewenangan, perubahan ini bisa menjadi sebuah kemunduran bagi penegakan hukum yang adil dan transparan.

Oleh karena itu, diperlukan judicial review dinilai jadi solusi untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

"Pengawasan terhadap Kejaksaan dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-038/A/JA/12/2009, yang mengatur tentang ketentuan penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia," tegas Muhammad Farhan.

Video: Penampilan Baru Gubernur Jateng Terpilih Ahmad Luthfi, Kini Berewok

Video: Penampilan Baru Gubernur Jateng Terpilih Ahmad Luthfi, Kini Berewok

Revisi Undang-undang nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dinilai berpotensi melemahkan sistem hukum di Indonesia. Revisi UU Kejaksaan itu dinilai berpeluang menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan jaksa.

Hal itu disepakati tiga narasumber dalam dialog 'Kejaksaan Superbody dan Ancaman Kekuasaan Absolut' yang digelar di Gedung Theater Prof. Qodri Azizy ISDB, Fakultas Syariah & Hukum, UIN Walisongo, Semarang. Para narasumber tersebut adalah Guru Besar Ilmu Hukum UIN Walisongo Achmad Gunaryo, Ketua PKY Jateng sekaligus Penghubung Komisi Yudisial Muhammad Farhan, dan advokat sekaligus praktisi hukum dan politik Bambang Riyanto.

Ketiga pakar hukum itu menilai ada beberapa poin di revisi UU Kejaksaan yang perlu dikaji ulang.

"Dalam perubahan UU Kejaksaan ada beberapa item yang harus dikaji ulang. Yaitu Pasal 8 ayat 5 (Pemeriksaan Jaksa Izin Jaksa Agung), Pasal 11 A ayat 2 (Rangkap Jabatan), Pasal 30 B huruf 'b' (Menciptakan Kondisi yang Mendukung dan Mengamankan Pelaksanaan Pembangunan), dan Pasal 30 B huruf 'e' (pengawasan multimedia)," kata Bambang Riyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (7/2/2025).

Bambang menyebut ada beberapa pasal yang berpotensi melemahkan sistem hukum Indonesia. Di antaranya Pasal 8 ayat 5 yang mengharuskan izin Jaksa Agung untuk memeriksa jaksa. Hal ini berpotensi menimbulkan independensi dan akuntabilitas.

Selain itu, pasal tentang rangkap jabatan juga dinilai perlu dikaji untuk mencegah konflik kepentingan. Ketiga pakar hukum ini berkesimpulan UU Kejaksaan yang baru menguatkan wewenang jaksa dalam banyak aspek. Misalnya tentang pemberian senjata api untuk perlindungan diri dan perluasan kewenangan, namun hal ini justru menimbulkan kekhawatiran adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga pakar hukum ini menilai dibutuhkan kewenangan tambahan untuk pengawasan terhadap pasal yang berisiko disalahgunakan untuk mencederai prinsip keadilan.

"Ingat bahwa perilaku hukum diukur dari 3 hal (Lawrence M. Friedman) yaitu Budaya Hukum, Struktur Hukum, Substansi Hukum. Mari kita coba perbaiki semuanya, saya setuju dengan pemateri berdua, pengawasan, pengawasan itu siapa? Masyarakat sipil," jelas Achmad Gunaryo.

Dialog 'Kejaksaan Superbody dan Ancaman Kekuasaan Absolut' yang digelar di Gedung Theater Prof. Qodri Azizy ISDB, Fakultas Syariah & Hukum, UIN Walisongo, Semarang. Foto: dok. Istimewa

Achmad menilai kewenangan yang terpusat tanpa mekanisme pengawasan yang jelas hanya akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, merusak independensi kejaksaan, dan mengganggu prinsip checks and balances. Tanpa perbaikan pada pasal-pasal yang rawan konflik kepentingan dan ketidakjelasan batasan kewenangan, perubahan ini bisa menjadi sebuah kemunduran bagi penegakan hukum yang adil dan transparan.

Oleh karena itu, diperlukan judicial review dinilai jadi solusi untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

"Pengawasan terhadap Kejaksaan dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-038/A/JA/12/2009, yang mengatur tentang ketentuan penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia," tegas Muhammad Farhan.

Memasuki tahun 2025 juga menjadi suatu capaian bahwa telah dua tahun berselang Indonesia mengalami nol serangan teroris, atau yang juga biasa disebut sebagai zero terrorist attack. Hal ini dapat dianggap sebagai prestasi tersendiri bahwa sentimen neg

Jakarta (ANTARA) - Pencegahan radikalisme dan terorisme tidak boleh kendur dan lengah walaupun kini tindak kejahatan terorisme menurun, agar Indonesia pada tahun 2025 kembali berstatus zero terrorist attack, kata Guru Besar UIN Alauddin Makassar Prof Muammar Bakry.

Menurut dia, Indonesia selama dua tahun terakhir tidak ada aksi terorisme atau zero terrorist attack. Catatan tersebut menjadi tantangan besar, apalagi di awal tahun ini kelompok-kelompok anti-Pancasila seperti biasa menyebarkan narasi-narasi terorisme yang mengancam persatuan dan perdamaian bangsa.

"Memasuki tahun 2025 juga menjadi suatu capaian bahwa telah dua tahun berselang Indonesia mengalami nol serangan teroris, atau yang juga biasa disebut sebagai zero terrorist attack. Hal ini dapat dianggap sebagai prestasi tersendiri bahwa sentimen negatif terhadap perbedaan SARA semakin menurun," kata Bakry dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dia menilai, semakin terbukanya pemahaman agama yang inklusif dan toleran menjadi faktor pendukung menurunnya angka kejadian tindakan kejahatan atas nama agama. Hal itu menjadi indikator yang baik atas capaian kerja pemerintah melalui berbagai instansi dalam menjembatani, bahkan mempertemukan berbagai kelompok dan golongan yang berbeda.

Menurut dia, jangan ada perbedaan-perbedaan dengan latar belakang yang macam-macam, termasuk agama, sehingga menjadi alasan dan pembenaran untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan serta teror, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang bangsa Indonesia sangat hargai.

Dia pun berharap agar Indonesia bisa selalu konsisten menjaga kerukunan antar golongan, sehingga kembali mampu mempertahankan nihilnya serangan teroris yang didasarkan atas nama agama. Untuk itu, dia menyerukan agar rakyat Indonesia kembali memahami agamanya dengan benar agar keutuhan Indonesia sebagai sebuah bangsa terus terjaga.

“Ajaran agama kita itu mengajarkan kita untuk menjaga ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan), menjaga ukhuwah basyariyah (persaudaraan kemanusiaan), dan menjaga ukhuwah islamiyah. Kalau kita lebih kembangkan lagi menjadi ukhuwah imaniyah, yang dimaknai bahwa semua anak bangsa yang beriman itu tetap saudara kita," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kabar tebaru, tersangka utama kasus sindikat uang palsu di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar ASS resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Makassar pada Selasa (7/1/2025).

ASS diketahui menempati ruang tahanan di Blok B Mapenaling yang merupakan area khusus bagi tahanan baru.

Hal ini seperti diungkap Kepala Rutan Makassar, Jayadikusumah yang membenarkan penahanan tersebut.

“Annar Salahuddin Sampetoding saat ini ditahan di Blok B Mapenaling. Ruang ini memang diperuntukkan bagi penghuni baru agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan dan penghuni lain di Rutan Makassar,” jelas Jayadi, seperti dikutip dari Tribun Jateng.

Blok B Mapenaling adalah ruang tahanan yang dirancang untuk memberikan waktu adaptasi bagi tahanan baru sebelum mereka dipindahkan ke ruang tahanan reguler.

"Jadi, tahanan yang baru masuk itu harus kami masukkan ke kamar Mapenaling. Biasanya seminggu sampai dua minggu kita pindahkan ke depan, ke blok kamar lain," terang Jayadi.

Selama ditahan di ruangan tersebut, tersangka diharap dapat bersosialisasi terlebih dahulu.

"Di dalam Mapenaling diharapkan bisa sosialisasi dulu. Kemudian kita lihat apakah yang bersangkutan ada lawan ataupun nyawanya terancam atau tidak," lanjutnya.

Sebelumnya Kondisi Tersangka ASS Dikabarkan Sakit

Sebelum resmi ditahan di rutan, kondisi tersangka ASS dikabarkan menurun setelah dilarikan ke rumah sakit pasca menjalani pemeriksaan pada Sabtu (28/12/2024) lalu.

Tersangka sempat dirawat di kamar VVIP RS Bhayangkara Makassar, Sulawesi Selatan dengan penjagaan petugas kepolisian.

Saat diserahkan oleh penyidik, terdapat dokumen hasil pemeriksaan medis ASS dari RS Bhayangkara Makassar.

"Sudah ada hasil pemeriksaan kesehatannya dari RS Bhayangkara juga, infonya yang bersangkutan ada riwayat jantung. Tapi Terkait kesehatannya besok kami cek lagi dengan dokter," jelasnya.

Peran Tersangka ASS dalam Kasus Uang Palsu UIN Alauddin

Terkait kasus temuan sindikat pembuatan uang palsu UIN Alauddin, Polres Gowa menetapkan ASS sebagai tersangka utama pada, Senin (30/12/2024).

Sosok ASS adalah seorang pengusaha kaya asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Sebagai tersangka utama kasus pabrik uang palsu di UIN Alauddin, tersangka ASS berperan sebagai investor.

"Tersangka ASS memiliki peran pemberi ide, kemudian ikut memberikan modal, membeli mesin, dan pemberi perintah untuk mencetak uang palsu," ungkap Ditreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Dedi Supriyadi.

Sementara itu, Yudhiawan juga menjelaskan bahwa berkat kerja sama antara ASS dan Kepala Perpustakaan UIN Alauddin yang berinisial AI maka mesin cetak uang palsu itu berhasil masuk ke lingkungan kampus.

"Jadi ini mesin dimasukkan ke kampus, alasannya ini kalau ada mahasiswa mau meminjam buku bisa fotocopy, bisa dicetak agar tidak curiga," tambahnya.

Yudhiawan juga mengungkapkan bahwa sebelum menemukan mesin pencetak uang palsu di kampus, polisi lebih dulu menyambangi rumah ASS di Makassar.

Semula produksi uang palsu dilakukan di rumah ASS di Makassar, namun karena kebutuhan untuk mencetak uang dalam jumlah besar kemudian mesin dipindahkan ke UIN.

"Awalnya di Jl Sunu Makassar, namun karena membutuhkan jumlah yang lebih besar, mereka memerlukan alat yang lebih besar, sehingga pindah ke kampus," jelas Yudhiawan.

Adapun barang bukti berupa mesin cetak yang ditemukan di perpustakaan UIN tersebut dibeli seharga Rp 600 juta dan didatangkan dari China.

Akibat perbuatannya, ASS kini dijerat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun dan denda Rp 50.000.000.000.

Hingga saat ini, polisi telah menetapkan 18 orang sebagai tersangka dalam kasus sindikat pembuatan uang palsu UIN Alauddin Makassar, dengan satu orang lainnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Sumber:
jateng.tribunnews.com
kompas.com

Komisi III DPR telah meneken usulan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Usulan tersebut merupakan upaya untuk membentuk aturan pelaksana dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. Rencananya, setelah masuk Prolegnas, KUHAP akan digarap pada tahun ini 2025 untuk mengejar tayang dari KUHP Nasional.

Revisi KUHAP sebenarnya telah lama digaungkan oleh sejumlah pihak, bahkan sempat masuk Prolegnas Jangka Menengah periode 2020-2024. Namun, pembahasan revisi KUHAP selalu terbentur dengan berbagai kepentingan. Menurut Anggota Komisi XIII DPR Yasonna H. Laoly, mandeknya pembahasan revisi KUHAP dikarenakan adanya perebutan kavling kewenangan antara lembaga penegak hukum. Pernyataan mantan Menteri Hukum dan HAM ini dapat diamini, mengingat dalam beberapa tahun terakhir sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana.

Selain itu, hukum pidana merupakan pranata hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan erat kaitannya dengan perampasan kemerdekaan seseorang. Adanya KUHAP itu sendiri ditujukan sebagai bentuk perlindungan hak-hak pelaku kejahatan dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Jika formulasi KUHAP tidak sejalan dengan tujuan tersebut, maka penegakan hukum pidana akan berpotensi menyimpangi hak asasi manusia (HAM). Dengan demikian, rentetan permasalahan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan besar, ke mana seharusnya arah revisi KUHAP?

Sejumlah Isu Penting

Jika diamati secara parsial, KUHAP memiliki banyak ketentuan yang telah usang dan tidak sesuai dengan aktualisasi kepentingan penegakan hukum pidana. Sebagai misal pada persoalan pengaturan kerangka berpikir KUHAP. Perlindungan hak tersangka atau terdakwa—yang merupakan prinsip utama dalam KUHAP—seringkali tidak dapat diakses secara optimal. Permasalahan tersebut dapat terjadi karena pengaturan dalam KUHAP yang cenderung menempatkan negara pada posisi yang dominan dibandingkan dengan tersangka/terdakwa. Hal ini kemudian dikerucutkan dengan masih mengakarnya pemahaman "pidana" sebagai "kesengsaraan" secara mutlak, sehingga tersangka/terdakwa seringkali diperlakukan secara tidak manusiawi.

Kemudian, berkaitan dengan prinsip diferensiasi fungsional dalam KUHAP. Prinsip ini mempertegas independensi lembaga penegak hukum atas kewenenangannya masing-masing dalam lanskap sistem peradilan pidana yang terpadu. Dengan prinsip diferensiasi fungsional, Kejaksaan tidak lagi memiliki fungsi pengendalian perkara sejak awal penyidikan (dominus itis). Akibatnya, pada tahap pra penuntutan, perkara tak jarang terombang ambing dari Kejaksaan ke penyidik sebab berkas dinyatakan belum lengkap. Terlebih lagi—karena nihilnya pengendalian perkara oleh jaksa—penuntutan terpaksa dilaksanakan meskipun terdapat rekayasa pada tahap penyidikan. Tentunya, potret permasalahan ini kontras dengan cita-cita sistem peradilan pidana yang terpadu.

Adapun selanjutnya berkaitan dengan penggunaan metode operasi tangkap tangan (OTT) dalam upaya pemberantasan korupsi. Praktik OTT yang biasa dilakukan oleh KPK diketahui tidak memiliki pengaturan yang jelas dalam KUHAP. Kondisi yang demikian tentu berpengaruh pada pelaksanaan OTT. Padahal, OTT merupakan metode yang ampuh untuk menjegal koruptor, khususnya dalam perkara suap. Hal ini menunjukkan bahwa KUHAP sebenarnya sudah tidak akomodatif terhadap perkembangan metode kejahatan dan kepentingan penegakan hukum pidana kekinian.

Agenda Revisi

Dengan sejumlah isu yang dipaparkan di atas, maka dapat diperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, agenda revisi harus mempertegas prinsip HAM dalam KUHAP. Penegasan prinsip HAM dalam KUHAP akan membuat sistem pemidanaan jauh lebih fokus pada perbuatan pelaku kejahatan, sehingga dapat meminimalisir perlakuan tidak manusiawi terhadap tersangka/terdakwa. Kedua, memperluas mekanisme komplain terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Praperadilan yang telah ada selama ini nyatanya harus dibarengi dengan mekanisme lain agar dapat memperkuat posisi hak tersangka/terdakwa.

Ketiga, harus ada evaluasi terhadap penerapan prinsip diferensiasi fungsional. Tujuan utama yang hendak dicapai dalam KUHAP adalah terciptanya sistem peradilan pidana yang terpadu. Namun, alih-alih ingin merealisasikan tujuan tersebut, penerapan prinsip diferensiasi fungsional justru mengotak-ngotakkan lembaga penegak hukum. Maka dari itu, dirasa perlu untuk mengevaluasi penerapan prinsip diferensiasi fungsional yang ada dalam KUHAP selama ini.

Keempat, KUHAP harus mengakomodir secara tegas metode penegakan hukum pidana kekinian seperti OTT. Dengan kejahatan yang semakin canggih, tentu diperlukan metode yang sesuai untuk memerangi kejahatan tersebut. Katakanlah dalam kasus korupsi, OTT menjadi metode yang cukup tangguh untuk menangkap koruptor. Jika metode seperti OTT tidak diakomodasi secara tegas dalam KUHAP, maka akan terjadi multitafsir di kalangan aparat penegak hukum, sehingga dapat mempengaruhi penegakan hukum pidana itu sendiri.

Pada akhirnya, perubahan dan perbaikan KUHAP memang sangat penting dilakukan saat ini. Banyak ketentuan dalam KUHAP yang nyatanya sudah tidak sejalan dengan aktualisasi penegakan hukum pidana. Namun yang perlu diperhatikan, untuk merevisi ketentuan dalam KUHAP harus dibarengi dengan pertimbangan yang sangat cermat dan matang. Jangan sampai produk hukum yang dihasilkan justru menabrak ketentuan yang ada dalam KUHP dan aturan lainnya, serta menerobos agenda reformasi hukum dan HAM yang sedang digalakkan di Indonesia.

Wahyu Nugrohopegiat Hukum dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Polres Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengajukan permintaan pencegahan ke luar negeri (LN) terhadap sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kasus uang palsu di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Polisi telah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi.

"Pokoknya ada nama yang kami kirimkan ke Imigrasi untuk dicegah," ujar Kapolres Gowa AKBP Rheonald T Simanjuntak kepada detikSulsel, Senin (24/12/2024).

Rheonald tidak membeberkan detail nama-nama yang dimaksud. Dia mengatakan langkah ini untuk memastikan terduga pelaku tidak melarikan diri demi menghindari proses hukum.

"Iya (dicegah keluar negeri)," katanya.

Untuk diketahui, polisi telah menetapkan 17 orang tersangka terkait kasus pabrik uang palsu di UIN Alauddin Makassar. Tersangka masih bisa bertambah sebab polisi masih memburu sejumlah nama yang masuk daftar pencarian orang (DPO) terkait kasus ini.

"Tersangka kita tangkap ada 17 orang. Ini masih bisa bertambah," kata Kapolda Sulsel Irjen Yudhiawan saat konferensi di Mapolres Gowa, Kamis (19/12).

Ke-17 tersangka dijerat Pasal 36 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan Pasal 37 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Para tersangka terancam pidana paling lama 10 tahun hingga seumur hidup.

Dalam kasus ini polisi menyita 98 barang bukti dari dua tempat kejadian perkara (TKP). Selain mesin pencetak uang palsu, ada juga surat berharga negara (SBN) dan sertifikat deposit Bank Indonesia yang turut diamankan.

"Dari beberapa alat bukti yang lain, ini tinta, ada mesin, ada spare part, kaca pembesar, jumlah total 98 ini," tuturnya.

"Ada satu lembar kertas foto kopi certificate of deposit BI nilainya Rp 45 triliun, juga ada kertas surat berharga negara (SBN) senilai Rp 700 triliun," tambah Yudhiawan.

Selain itu, ada 2 unit mobil turut diamankan sebagai barang bukti dalam kasus ini. Salah satu mobil tersebut diketahui merupakan kendaraan dinas yang sebelumnya digunakan kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, Andi Ibrahim.

"Iya, betul. Salah satu mobil dinas," jelas Rheonald.

Rheonald mengungkapkan, mobil itu diserahkan langsung Rektor UIN Alauddin Makassar Hamdan Juhannis kepada pihak kepolisian. Kata dia, hal itu sebagai bagian dari proses hukum yang berjalan.

"Diserahkan. Ya (sama Rektor UIN Makassar)," tuturnya.

Video: 2 ASN Pemprov Sulbar Terlibat Kasus Sindikat Uang Palsu UIN Makassar

Video: 2 ASN Pemprov Sulbar Terlibat Kasus Sindikat Uang Palsu UIN Makassar

Jakarta (ANTARA) - Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Robi Sugara, menilai jatuhnya Bashar Al-Assad merupakan bentuk reformasi Suriah layaknya reformasi 1998 yang terjadi di Indonesia, di mana masyarakat sudah jengah terhadap pemerintahan dan menginginkan adanya perubahan.

Menurut dia, tergulingnya mantan Presiden Suriah itu sebenarnya merupakan protes dari masyarakat. Adapun Al-Assad turun takhta setelah kelompok anti rezim menguasai Damaskus, Ibu Kota Suriah, pada Minggu (8/12).

“Bashar al-Assad itu kan sebenarnya sudah dikomplain oleh masyarakatnya. Ini betul transisi politik, transisi dari masyarakat yang sebetulnya memang diinginkan,” kata Robi dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Namun, dia mengungkapkan kekhawatiran terhadap narasi yang berkembang di Indonesia, khususnya media sosial yang cenderung menganggap ini adalah kemenangan umat Muslim, kemenangan para mujahid.

Pasalnya, dia menilai momentum ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstremis, radikal untuk mengembalikan semangat untuk memainkan narasi propaganda untuk menyesatkan masyarakat.

"Tapi yang terpenting sebenarnya adalah memahami orang-orang Indonesia, orang-orang yang di luar Suriah, yang kemudian bisa jadi mereka akan terjebak kelompok teror yang mengatasnamakan agama untuk mengembalikan semangatnya, untuk regroup dan reorganisasi,” katanya.

Menurut dia, Suriah telah melalui masa-masa yang sangat sulit setelah perjuangan panjang rakyatnya, yang tidak hanya melibatkan perlawanan fisik, tetapi juga pengaruh dari negara-negara besar, misalnya Turki, Qatar, Amerika dan Israel.

Hal itu, kata dia, diindikasikan karena tidak ada perlawanan yang masif ketika Hayat Tahrir Al-Syam (HTS) atau organisasi pembebasan islamis masuk ke Damaskus hingga munculnya pemerintahan transisi dan dirangkulnya kelompok kelompok minoritas untuk bisa hidup berdampingan di Suriah.

Dia memandang bahwa hal itu adalah bentuk diplomasi-diplomasi di tingkat elit yang ditunjukkan dengan hadirnya dunia internasional untuk menormalisasi hubungan dengan pemerintah Suriah yang baru.

“Ini bukan kemenangan 100 persen yang dilakukan oleh perlawanan, tapi kemenangannya itu lewat jalur diplomasi. Jalur diplomasi adalah memanfaatkan negara-negara yang punya kepentingan dengan kelompok perlawanan itu dalam rangka mengganti rezim Suriah,” kata dia.

Untuk itu, dia menyerukan pemerintah RI meluruskan narasi-narasi yang beredar di media sosial agar tidak menyesatkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat disesatkan seperti pada masa munculnya ISIS, dan harus cermat dalam membaca situasi dan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah.

Selain itu, dia mengimbau pemerintah melakukan konsolidasi antara ulama-ulama moderat Indonesia dan ulama moderat di Suriah untuk membangun misi perdamaian, dan meredam suara kelompok garis keras. Menurutnya, banyak ulama Indonesia yang memiliki kedekatan dengan ulama Suriah.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Film porno umumnya mengandung adegan-adegan maksiat yang tidak pantas dan bertentangan dengan nilai-nilai kesucian. Dampaknya tidak hanya merusak kebersihan hati, tetapi juga mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang.

Oleh karena itu, umat Islam diingatkan untuk menjauhi perbuatan ini demi menjaga kehormatan diri dan ketaatan kepada Allah SWT.

Lalu, bagaimana pandangan Islam secara syariah terkait hukum menonton film porno? Simak penjelasan selengkapnya dalam artikel berikut ini.

Hukum Menonton Film Porno

Dalam Islam, menonton film porno jelas diharamkan karena perilaku ini dianggap mendekati zina yang dilarang oleh Allah SWT. Karena biasanya perbuatan zina diawali dari munculnya syahwat.

Dengan menonton film porno akan memicu syahwat dari sesesorang yang menontonnya. Hal ini dinilai dapat mendekati kepada perbuatan zina. Larangan mendekati zina ditegaskan dalam firman Allah SWT pada Surah Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Menurut tulisan berjudul "Menonton Tayangan Pornografi Menurut Ulama Maguwoharjo" karya M. Zaenal Afif dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, menonton film porno termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai tindakan mendekati zina.

Hal ini sesuai dengan larangan dalam Surah Al-Isra ayat 32, di mana Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk menjauhi segala bentuk perilaku yang dapat membawa seseorang kepada perbuatan zina. Ini termasuk menonton tayangan yang memicu syahwat.

Dalam pandangan ulama, seperti yang dijelaskan oleh K.H. M.A. Sahal Mahfudh dalam buku Mengembangkan Fikih Sosial tulisan Jamal Ma'mur Asmani, hukum menonton film porno adalah haram. Hal ini didasarkan pada kaidah adz-dzara'i yang menyatakan bahwa segala sarana yang mengarah pada perbuatan haram juga dilarang.

Lebih lanjut, Abdel Wahab Bouhdiba dalam bukunya Sexuality in Islam menyebutkan bahwa menonton film dewasa dapat memicu ilusi dan halusinasi yang mengaktifkan syahwat. Secara agama Islam, hal ini dinilai setara dengan perbuatan zina karena efeknya merusak moral dan kebersihan hati seorang Muslim.

Meskipun dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit larangan menonton film porno, dasar hukumnya jelas tercantum dalam perintah Allah SWT untuk menundukkan pandangan.

Demikian pula untuk wanita beriman, Allah SWT memerintahkan hal yang sama dalam lanjutan ayat tersebut. Perintah ini menegaskan pentingnya menjaga pandangan dari hal-hal haram, termasuk konten pornografi, agar tidak merusak iman dan akhlak.

Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nur ayat 30-31:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ .30.

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ

جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .31

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. "

Hukum Menonton Film Porno bagi Pasangan yang Sudah Menikah

Menonton film porno tetap dilarang, baik bagi individu yang belum menikah maupun pasangan suami istri yang sudah menikah.

Larangan ini didasarkan pada perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an untuk menjaga pandangan yang dijelaskan pada ayat sebelumnya. Ayat tersebut menegaskan bahwa laki-laki maupun perempuan termasuk yang sudah menikah, harus menahan pandangannya dari hal-hal yang haram.

Menurut pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dalam bukunya Karakteristik Islam: Kajian Analitik, aurat terutama kemaluan adalah bagian yang haram dibuka di hadapan orang lain. Hal ini menjadi dasar larangan menonton film porno, karena menonton konten semacam itu dianggap setara dengan melihat aurat orang lain secara langsung.

Media seperti layar ponsel, televisi, atau komputer hanya bertindak sebagai perantara, tetapi tidak mengubah hukum perbuatan tersebut. Lebih jauh, menonton film porno diqiyaskan sebagai tindakan melihat laki-laki atau perempuan yang bukan muhrim.

Dengan demikian, pasangan suami istri yang sudah menikah tetap tidak diperbolehkan untuk menonton film porno karena perbuatan tersebut melanggar aturan syariat, baik dari sisi menjaga pandangan maupun adab dalam hubungan pernikahan.

Cara Berhenti Menonton Film Porno Jika Sudah Kecanduan

Menonton film porno tidak hanya dilarang dalam Islam, tetapi juga memiliki dampak buruk pada moral dan kesehatan jiwa.

Meski demikian, Buya Yahya dalam videonya di kanal YouTube Al-Bahjah TV yang berjudul "Ingin Berhenti Kecanduan Pornografi, Bagaimana Caranya?" menjelaskan bahwa orang yang sadar atas kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki diri adalah pribadi yang istimewa daripada yang tidak menyadarinya.

Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghentikan kecanduan menonton film porno yang dirangkum dari penjelasan Buya Yahya di video tersebut.

1. Perbanyak Istighfar

Melihat konten pornografi termasuk perbuatan dosa. Perbanyaklah membaca istighfar untuk memohon ampunan Allah SWT. Istighfar dapat membantu membersihkan hati dari noda dosa dan menjadi wujud kepasrahan seorang hamba kepada Tuhannya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 110:

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْۤءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا - 110

Artinya: "Barang siapa yang berbuat kejahatan atau menganiaya dirinya, kemudian memohon ampunan kepada Allah, niscaya akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Buya Yahya juga menekankan bahwa memperbanyak istighfar adalah langkah awal untuk membersihkan hati dari kebiasaan buruk tersebut. "Pertama, banyak istighfar, karena itu (nonton konten PMO) adalah sebuah kesalahan. Istighfar yang banyak agar bersih hati,"

2. Menjaga Pandangan

Langkah kedua adalah melatih ghadhul bashar atau menjaga pandangan dari hal-hal yang haram. Menurut Buya Yahya, syahwat yang diundang akan lebih sulit diusir. Dengan menonton film dewasa, seseorang sebenarnya sedang memancing hawa nafsu yang tidak semestinya. Oleh karena itu, hindari melihat hal-hal yang memicu syahwat, baik secara langsung maupun melalui media.

"Sebetulnya syahwat Anda nggak ada masalah. Yang menjadi masalah kan Anda sendiri, Anda mengundang syahwat di saat tidak ada pelampiasan. Dengan menonton film (dewasa), berarti yang ngundang (hawa nafsu) kan Anda," ungkap Buya Yahya.

3. Sibukkan Diri dengan Beribadah

Untuk melawan hawa nafsu dan menghentikan kecanduan menonton film porno, sibukkan diri dengan berbagai ibadah. Mulailah dari aktivitas sederhana seperti berwudhu, sholat, membaca Al-Qur'an, hingga berpuasa.

Rasulullah SAW juga menganjurkan puasa sebagai cara untuk mengendalikan syahwat. Dengan memperbanyak ibadah, hati menjadi lebih tenang, dan dorongan untuk melakukan hal-hal buruk akan berkurang.

Buya Yahya menambahkan bahwa ibadah yang rutin akan menyejukkan hati dan mendekatkan seseorang kepada Allah SWT.

"Untuk urusan ibadah lakukan saja, nanti sambil meminta semoga Allah menerima. Sebab, dengan semakin banyak melakukan ibadah, maka semakin menyejukkan hati," jelas Buya Yahya.

Dengan demikian, dorongan untuk kembali kepada kebiasaan buruk seperti menonton film porno dapat diatasi secara perlahan namun pasti.

Kurma Episode 21: Berhubungan Badan Saat Puasa, Bagaimana Hukumnya?

Kurma Episode 21: Berhubungan Badan Saat Puasa, Bagaimana Hukumnya?

PURWOKERTO, iNewsSemarang.id - Pakar Hukum Tata Negara UIN Purwokerto, Prof. KH Saifuddin Zuhri menyebut kemenangan paslon 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen dalam Pilgub Jateng 2024 disebabkan karena dua faktor. 

Pertama karena sosok keduanya yang di endorsement Prabowo-Jokowi, kedua karena kedekatan Gus Yasin dengan dunia pesantren. "Gus Yasin bukan orang baru ya, selain pernah menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023, beliau pernah maju DPD, dan sekarang maju lagi wakil gubernur," katanya dikutip Minggu (1/12).

Namun yang paling dominan adalah karena Gus Yasin lahir dari masyarakat pesantren. Sehingga sudah pasti para Kyai dan santri total memberikan suaranya. Lebih-lebih, Gus Yasin Putra Mbah Maimoen Zubaer, Kyai kharismatik yang disegani banyak orang. 

"Pastilah para Kyai dan pesantren akan memberi perhatian lebih pada pilgub Jateng, karena faktor Gus Yasin dan Mbah Maimoen," imbuhnya. 

Yang tak kalah penting adalah endorsement Prabowo-Jokowi. Sangat berpengaruh juga kepada pemilih. Meskipun keterlibatannya debatable (pro-kontra) di masyarakat. 

"Tapi yang paling penting dari pilkada serentak bukan soal kalah dan menang. Tetapi dari sisi Hukum Tata Negara harus kita pertanyakan, apakah sudah diselenggarakan dengan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat. Sebab tujuan pilkada serentak untuk mengurangi ketegangan, kalau dampaknya menyisakan masalah, ya harus dievaluasi," ujarnya.

Asal tahu, peran pesantren di Pilgub Jateng sangat menentukan. Data BPS tahun 2023, jumlah pesantren Jawa Tengah 3,7 ribu dengan 7 ribu Kyai/Ustad. Selama kampanye elektoral, Gus Yasin memang total menggarap masyarakat pesantren. Hasilnya? Banyak TPS wilayah pesantren memenangkan palson Luthfi-Yasin hingga 100 persen. (*)
 

Editor : Ahmad Antoni