MATARAM, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemui korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pimpinan yayasan di salah satu pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Komnas HAM bertemu dengan empat korban kasus "Walid Lombok," kata Yan Mangandar Putra, perwakilan Aliansi Anti Kekerasan Seksual NTB.

Pertemuan Komnas HAM dengan pendamping dan korban "Walid Lombok" tersebut dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Mataram, Selasa (29/4/2025).

Selain menemui empat korban pencabulan dan kekerasan seksual oleh "Walid Lombok", Komnas HAM juga bertemu sejumlah pihak, di antaranya Aliansi Setop Kekerasan Seksual NTB, UPTD PPA Provinsi NTB, UPTD PPA Lombok Barat, Dinas Sosial, dan Sentra Paramita Mataram.

Yan menjelaskan, hal yang digali dalam pertemuan tersebut terkait tahapan proses bagaimana kasus ini mulai terungkap. Juga terkait upaya perlindungan apa yang sudah dilakukan aliansi bersama dengan layanan pemerintah.

"Karena ini fenomena yang cukup aneh, kenapa kekerasan seksual itu begitu sangat fenomenal, terutama di Pulau Lombok, kenapa begitu rentan terjadi kekerasan seksual di pondok pesantren," kata Yan.

Rencananya, perwakilan Komnas HAM juga akan bertemu dengan pemerintah dan aparat penegak hukum Polda NTB.

Selain kasus "Walid Lombok", Komnas HAM juga menyoroti maraknya kasus kekerasan di sejumlah pondok pesantren di NTB.

"Tujuan Komnas HAM juga selain kasus "Walid Lombok" juga terkait kasus pondok pesantren sebelumnya, yaitu atas nama korban NI yang meninggal di pondok pesantren AA di Lombok Barat, itu juga tadi yang didalami," kata Yan.

Yan mengatakan, hingga saat ini, belum ada titik terang dalam kasus kematian NI, santriwati di Lombok Barat, yang diduga mengalami kekerasan.

Aliansi Setop Kekerasan Seksual mencatat, hingga saat ini ada 17 kasus kekerasan seksual di pondok pesantren.

"Juga kasus-kasus kekerasan seksual di pondok pesantren yang sampai 17 (kasus) sampai dengan hari ini," tutup Yan.

ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih humanis, inklusif dan berorientasi pada reintegrasi sosial

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menginisiasi pendirian pondok pesantren serta penyelenggaraan pendidikan formal bagi warga binaan Lapas Cikarang melalui program kerja sama antarlembaga.

"Kami sudah bicara dengan Kepala Lapas Cikarang untuk program pendirian pondok pesantren di dalam lingkungan lapas. Nanti saya sebagai penanggung jawab," kata Ketua MUI Kabupaten Bekasi Prof. Mahmud di Cikarang, Selasa.

Ia menyatakan kepala lapas telah bersedia merealisasikan program ini berdasarkan hasil pembicaraan awal mengingat arti penting pemberian akses pendidikan secara merata kepada masyarakat, termasuk warga para binaan.

Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung periode 2015-2023 itu menyatakan tujuan pendirian pondok pesantren ini dalam rangka meningkatkan pembinaan spiritual dan memberikan akses pendidikan setara bagi narapidana, termasuk yang masih berusia di bawah umur.

Dia mengatakan kegiatan keagamaan di lingkungan Lapas Cikarang sebenarnya telah berjalan namun belum memiliki legalitas resmi dari Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bekasi. Legalitas tersebut dinilai penting agar proses pendidikan lebih terstruktur serta berkelanjutan.

Mahmud mengaku prihatin banyak warga binaan yang masih berusia di bawah umur. Mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak meski sedang menjalani masa hukuman.

"Saya berharap melalui pendidikan keagamaan dan pendidikan formal di lapas ini, mereka bisa kembali ke masyarakat dengan pendidikan yang baik sehingga nanti bisa kembali diterima dengan baik di lingkungan," ucapnya.

Pihaknya juga akan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal setara SMP dan SMA melalui sistem Paket B dan Paket C tanpa membebani pihak lapas maupun warga binaan sebagai bagian dari program ini.

"Semuanya gratis. Jadi pihak lapas apalagi warga binaan tidak perlu memikirkan soal biaya," katanya.

MUI Kabupaten Bekasi bersama Lapas Cikarang dalam waktu dekat melakukan penandatanganan nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen bersama terhadap program ini.

MUI berharap warga binaan tidak hanya mendapatkan pembinaan spiritual melainkan juga bekal pendidikan formal yang memadai sebagai modal untuk membangun kembali kehidupan mereka di tengah masyarakat.

"Kolaborasi antara MUI dan Lapas Cikarang ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih humanis, inklusif dan berorientasi pada reintegrasi sosial," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Anggota DPR RI sekaligus Dosen Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN) Bambang Soesatyo menyoroti obesitas regulasi yang menjadi persoalan serius dalam kompleksitas sistem hukum di Indonesia. Menurutnya, obesitas regulasi terjadi karena banyaknya peraturan yang tumpang tindih, desentralisasi pembentukan regulasi, dan kurangnya koordinasi antar instansi.

"Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi regulasi yang komprehensif dengan pendekatan penyederhanaan regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan partisipasi publik dalam proses legislasi. Upaya terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang lebih efisien, terintegrasi, dan mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (12/4/2025).

Hal ini disampaikannya saat mengajar mata kuliah 'Pembaharuan Hukum Nasional', Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur di Jakarta, Sabtu (12/4).

Fenomena ini terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari undang-undang (UU) di tingkat pusat hingga peraturan daerah (Perda) di tingkat lokal. Dampaknya tidak hanya menghambat efisiensi pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Diketahui, total jumlah regulasi di Indonesia ada 42.161. Terdiri dari 131 undang-undang, 526 Peraturan Pemerintah, 839 Peraturan Presiden, 8.684 Peraturan Menteri, 15.982 Peraturan Daerah dan 4.711 Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).

Bamsoet menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, struktur regulasi di Indonesia terdiri dari berbagai tingkatan mulai dari UUD hingga peraturan daerah.

Saat ini terdapat lebih dari 43.800 regulasi aktif di Indonesia terdiri dari peraturan pusat, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Dengan jumlah terbesar diantaranya peraturan menteri dan peraturan daerah.

Banyaknya instansi yang berwenang dalam merumuskan regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, turut menyebabkan terjadinya ketidakteraturan dan konflik antar peraturan. Hal ini diperparah oleh perbedaan interpretasi dan kurangnya koordinasi antara produk hukum dari berbagai instansi, sehingga menciptakan duplikasi dan inkonsistensi.

"Obesitas regulasi akan memberikan dampak luas. Diantara, menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, menghambat pelayanan publik serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan litigasi. Banyak investor enggan menanam modal di Indonesia karena ketidakpastian regulasi yang kompleks," ungkapnya.

Ia juga menambahkan tumpang tindih peraturan membuat birokrasi tidak efisien, mempersulit implementasi kebijakan dan memperlambat respon pemerintah terhadap permasalahan di masyarakat.

Bamsoet menjelaskan untuk mengatasi obesitas regulasi perlu dilakukan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi. Konsep omnibus law merupakan salah satu terobosan hukum untuk mengintegrasikan berbagai peraturan sektoral menjadi satu undang-undang yang komprehensif, sederhana, dan terintegrasi.

Penerapan omnibus law dapat mengurangi jumlah regulasi yang bertumpang tindih dan menyederhanakan mekanisme perizinan serta tata kelola hukum secara keseluruhan.

"UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi obesitas regulasi, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Data realisasi investasi pasca UU Cipta Kerja menunjukkan tren positif, meskipun banyak faktor lain yang mempengaruhi. Namun, tantangan implementasi peraturan turunannya, baik berupa PP, Perpres dan Permen, masih perlu menjadi perhatian. Termasuk memastikan sinkronisasi dengan Perda," kata Bamsoet.

Dosen tetap Universitas Pertahanan dan Universitas Jayabaya ini menguraikan, pemerintah perlu melakukan simplifikasi melalui evaluasi menyeluruh terhadap peraturan yang ada dan pencabutan regulasi yang tidak perlu. Harus dilakukan inventarisasi dan evaluasi regulasi secara berkala untuk mencabut atau merevisi peraturan yang sudah tidak relevan, tumpang tindih, atau kontraproduktif.

"Peningkatan koordinasi di antara kementerian dan lembaga pemerintah merupakan langkah strategis untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan penyusunan regulasi yang harmonis," pungkasnya.

Ia juga menegaskan perlu juga dibentuk lembaga tunggal (single centered body) yang mengurusi peraturan perundang-undangan dan berada di bawah pengawasan langsung presiden untuk memastikan integrasi, konsistensi, serta efektivitas regulasi.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Nurherwati mengungkapkan kesulitan mengeksekusi harta rampasan terpidana mati kasus pemerkosaan 13 santriwati, Herry Wirawan. LPSK berharap harta Herry segera laku dalam pelelangan agar uangnya bisa diberikan kepada korban sebagai biaya ganti rugi atau restitusi yang sudah ditetapkan.

"Kita belajar dari kasusnya Herry Wirawan itu dari tahun 2022 ya hingga saat ini tidak bisa dieksekusi," kata Sri dalam diskusi Tantangan Pemberian Restitusi yang disiarkan secara daring, Rabu (19/3/2025).

Sri mengungkapkan kesulitannya adalah ketika harta Herry sudah dilelang dan si pemenang lelang mengetahui itu barang milik terpidana kasus pemerkosaan, para pemenang lelang itu mundur. Hal itu membuat hingga saat ini para korban belum menerima restitusi.

"Karena apa, kesulitan untuk mengeksekusi, karena ternyata harta rampasan yang sudah beberapa kali diupayakan untuk segera dilelang, ternyata meskipun sudah beberapa kali ada yang menang lelang, tapi kemudian mundur setelah mendengar kasusnya. Sehingga kemudian itu tidak bisa dieksekusi," jelasnya.

"Dulu putusannya ini membebankan kepada negara pada saat putusan di pengadilan negeri, tapi kemudian diperbaiki di putusan banding dan kasasinya, dengan merampas harta Herry Wirawan untuk membayar restitusi sejumlah Rp 331 juta sekian ya. Nah ini yang diharapkan bagaimana ya caranya supaya itu bisa segera dilelang, dan kemudian uangnya itu diserahkan kepada para korban," imbuhnya.

Herry Wirawan adalah terpidana mati dalam kasus pemerkosaan 13 santriwati. Herry diketahui sempat mendapat vonis hukuman penjara seumur hidup. Vonis ini pun diperberat saat sidang banding. Namun Herry mengajukan kasasi. Kasasi itu ditolak dan Herry tetap dihukum hukuman mati.

Kasus pemerkosaan yang dilakukan Herry ini diterima Polda Jawa Barat sejak 2021. Kasus ini kemudian viral di akhir 2021 sampai menyita perhatian Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu menjabat Presiden RI.

Lihat jugaVideo: Terbukti Hamili Santri, Kiai di Trenggalek Divonis 14 Tahun Bui

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON--Anak-anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) di Kabupaten Cirebon diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan menata masa depan mereka. Bupati Cirebon, Imron, menawarkan kesempatan kepada mereka untuk belajar di pondok pesantren serta memberikan modal usaha bagi yang ingin berubah.

Hal itu disampaikan Imron saat menghadiri kegiatan Pesantren Kilat ABH, yang digelar Polresta Cirebon di Masjid Syarif Hidayatullah, Asrama Polisi Kaliwadas, Kabupaten Cirebon, Rabu (12/3/2025).

“Siapa yang mau mondok, saya berangkatkan ke Pondok Pesantren. Kalau ada yang mau buka usaha, nanti saya berikan modal, yang penting mau berubah,” ujar Imron di hadapan para peserta pesantren kilat.

Imron mengaku prihatin dengan masih banyaknya anak-anak di Kabupaten Cirebon yang terjerat masalah hukum. Ia menilai, kurangnya perhatian dari orang tua menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan anak-anak terlibat dalam perilaku negatif.

“Saya merasa prihatin karena ternyata masih banyak anak-anak di Cirebon yang kurang perhatian dari orang tua. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kita semua, baik masyarakat maupun orang tua, untuk menjaga anak-anak agar tidak sampai terlibat dalam kasus hukum sejak dini,” katanya.

Imron juga mengapresiasi langkah kapolresta Cirebon yang telah membina anak-anak tersebut melalui pesantren kilat. Ia berharap pembinaan itu bisa memberikan dampak positif bagi masa depan mereka. “Mereka harus dibina agar tidak mengulangi kesalahan. Kalau sudah masuk proses hukum, masa depan mereka akan lebih sulit. Tapi dengan pembinaan seperti ini, kita berharap mereka bisa berubah dan memiliki masa depan yang lebih baik,” katanya.

“Kami ingin anak-anak ini memiliki masa depan yang lebih baik. Mereka harus diberi kesempatan untuk berubah, dan kami siap membantu,” imbuh Imron.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni mengatakan bahwa program pesantren kilat itu sudah memasuki angkatan ketiga. Sebanyak 51 anak dibina dalam kegiatan itu setelah sebelumnya terlibat dalam berbagai pelanggaran, seperti perang sarung, konvoi liar, dan kepemilikan senjata tajam.

“Kami berkoordinasi dengan Forkopimda untuk memberikan pembinaan kepada anak-anak ini agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, kami ingin mereka siap menjadi sumber daya manusia yang unggul di masa depan,” kata Sumarni.

Dalam pesantren kilat itu, para peserta mendapatkan berbagai materi. Di antaranya, Tasawuf Psikoterapi oleh Universitas Muhammadiyah Cirebon, untuk membentuk kesadaran diri dan spiritualitas. Kesadaran hukum dan ketertiban lalu lintas oleh Kejaksaan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon serta pelatihan ekonomi kreatif untuk membekali anak-anak dengan keterampilan wirausaha.

Selain itu, juga ada DPRD Kabupaten Cirebon, yang memberikan pembekalan dan dukungan terhadap program ini. “Beberapa peserta yang sudah lulus sekolah juga diarahkan agar bisa melanjutkan pendidikan atau mengikuti pelatihan keterampilan,” kata Sumarni.

Puasa Ramadan adalah kewajiban bagi setiap muslim dan merupakan salah satu rukun dalam Islam. Salah satu hal penting dalam menjalankan ibadah ini adalah niat.

Namun, bagaimana hukum niat puasa Ramadan? Kapan waktu berniat puasa Ramadan? Apakah boleh niat puasa Ramadan di pagi hari?

Hukum Niat Puasa Ramadan

Dari buku Seri Fiqih Kehidupan, karya Ahmad Sarwat, menurut mayoritas ulama, niat adalah salah satu syarat sahnya puasa. Dalam puasa wajib seperti Ramadan, niat harus dilakukan sebelum fajar atau sebelum waktu subuh tiba.

Sebagaimana hadits Rasulullah SAW,

"Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya." (HR Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad)

Berdasarkan hadits ini, para ulama sepakat bahwa niat puasa Ramadan harus dilakukan sebelum waktu fajar. Jika seseorang tidak berniat sejak malam, puasanya dianggap tidak sah.

Apakah Boleh Niat Puasa Ramadan di Pagi Hari?

Menurut pengasuh Lembaga Pengembangan Da'wah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah, Buya Yahya, secara umum, niat puasa Ramadan harus dilakukan sebelum fajar.

Namun, bagi orang awam yang benar-benar lupa berniat, misalnya karena kesibukan atau tertidur hingga melewatkan sahur, puasanya tetap sah selama belum makan, minum, atau melakukan hal yang membatalkan puasa. Dalam kondisi ini, ia dapat melanjutkan puasanya dan segera berniat di pagi hari.

"Barang siapa yang di pagi harinya lupa berniat tetapi ingin tetap berpuasa, maka hendaknya ia berniat mengikuti mazhab Abu Hanifa," jelas Buya Yahya sebagaimana dikutip dari YouTube Al Bahjah TV.

Hukum Niat Puasa Sunnah

Berbeda dengan puasa wajib, puasa sunnah memiliki kelonggaran dalam hal niat. Seseorang diperbolehkan berniat puasa sunnah meskipun sudah memasuki siang hari, asalkan belum makan, minum, atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa.

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha berkata:

"Rasulullah SAW datang kepadaku pada suatu hari dan bertanya, 'Apakah kamu punya makanan?' Aku menjawab, 'Tidak.' Beliau lalu berkata, 'Kalau begitu, aku berpuasa.'" (HR Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa niat puasa sunnah bisa dilakukan setelah pagi, selama belum melakukan hal yang membatalkan puasa.

Video Prabowo Minta Jajarannya Cegah Harga Bahan Pokok Melonjak Saat Ramadan

Video Prabowo Minta Jajarannya Cegah Harga Bahan Pokok Melonjak Saat Ramadan

Sejauh ini belum ada sih (peningkatan perjalanan), belum ada ya, masih normal-normal saja

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan bahwa kondisi perjalanan ke luar negeri masih normal saat merespons adanya tren #KaburAjaDulu, di mana warganet mengajak WNI untuk menetap di luar negeri akibat situasi politik hingga ekonomi di Indonesia yang tak menentu.

"Sejauh ini belum ada sih (peningkatan perjalanan), belum ada ya, masih normal-normal saja," kata Agus usai menghadiri rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, masyarakat harus bersyukur karena tinggal di Indonesia. Dia mengatakan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang luar biasa dan memiliki semuanya.

"Di sana kalau musim dingin setengah mati, jangan coba untuk jualan di luar, bersyukur lah jadi warga Indonesia," ujar Agus.

Sebelumnya, tagar #KaburAjaDulu populer di media sosial. Banyak masyarakat yang sudah bekerja di luar negeri menyarankan warganet untuk mengikuti jejak mereka bekerja di luar negeri.

Tren tersebut meluas karena banyak pihak yang menyebutkan keuntungan bekerja di luar negeri, yaitu mendapatkan upah yang tinggi dan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.

Berbagai tokoh pemerintahan dan legislatif turut merespons mengenai tren tersebut. Salah satunya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris yang menilai tren itu harus menjadi momen otokritik bagi pemerintah.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Densus 88 Antiteror Polri menggelar pertemuan dengan 130 pengurus pondok pesantren di Semarang. Mereka bertemu dalam rangka Silaturahmi Kebangsaan untuk antisipasi paham radikal dan juga memupuk sikap persatuan dan nasionalisme.

Silaturahmi Kebangsaan itu digelar Pesantren Baitussalam, Kecamatan Mijen, Semarang, Rabu (11/2). Sekitar 130 orang yang terdiri dari pengurus 51 pondok pesantren hadir bersama santri. Hadir juga mantan narapidana terorisme (napiter) yang bergabung dalam Persadani memberikan testimoni perjalanannya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Muhtasit mengatakan Madrasah dan Pondok Pesantren harus bisa membentuk karakter siswanya berdasar agama dan nasionalisme. Prinsip Pancasila harus bisa diintegrasikan ke kurikulum yang diajarkan.

"Lembaga-lembaga ini harus lebih dari sekadar pusat akademik, mereka harus membentuk karakter siswa berdasarkan prinsip-prinsip agama dan nasional," kata Muhtasit dalam keterangan terkait acara tersebut yang dikutip detikJateng, Kamis (13/2/2025).

Kasat Binmas Polrestabes Semarang, AKBP Ana Maria Retnowati, mengatakan kepolisian menggunakan langkah-langkah preemptif, preventif, dan represif untuk memastikan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan ekonomi.

"Polisi memegang peranan penting dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat," jelas Ana.

Sementara itu perwakilan Direktorat Pencegahan Densus 88 AKBP Goentoro Wisnoe memaparkan pencegahan aksi terorisme dilakukan masif. Pada data dua tahun terakhir, pada tahun 2019 ada sembilan kejadian, 2020 ada 13 kejadian, tahun 2021 ada enam kejadian, tahun 2022 ada empat kejadian, sementara tahun 2023 dan 2024 nihil alias tidak ada kejadian.

"Dua tahun terakhir, zero attack karena pencegahannya masif juga dari Densus 88 dan stakeholder terkait," jelas Wisnoe.

Wisnoe juga memaparkan data penegakan hukum berupa penangkapan teroris lima tahun terakhir yaitu di tahun 2019 ada 320 orang ditangkap, tahun 2020 ada 232 orang, tahun 2021 ada 370 orang, tahun 2022 ada 248 orang, tahun 2023 ada 147 orang dan tahun 2024 ada 55 orang.

Densus tidak hanya melakukan penangkapan, tapi juga pencegahan dengan data yaitu tahun 2019 dilakukan 150 kali kegiatan, tahun 2020 ada 193 kegiatan, tahun 2021 ada 134 kegiatan, tahun 2022 ada 1.536 kegiatan, tahun 2023 meningkat 16.582 kegiatan dan tahun 2024 ada 19.416 kegiatan pencegahan.

"Kita harus memantau perubahan sosial, melindungi masyarakat yang rentan, dan secara aktif mempromosikan konten moderat secara daring," jelasnya.

Dalam acara tersebut juga hadir Kepala Kesbangpol Kota Semarang Joko Hartono, Pasi Intel Kodim Semarang Kapten Jamal, Sekretaris Yayasan Persadani Hadi Masykur dan Pembina Yayasan Baitussalam Semarang Musthofa.

Di akhir acara para peserta membacakan deklarasi setia kepada Pancasila, menolak keras masuknya paham intoleran, radikalisme, ekstremisme dan terorisme.

Video: Kata Polisi soal Densus 88 Tangkap 4 Terduga Teroris di Majalengka

Video: Kata Polisi soal Densus 88 Tangkap 4 Terduga Teroris di Majalengka

Pelaku mutilasi terhadap Uswatun Khasanah (29) yang tubuhnya ditemukan dalam koper di Desa Dadapan, Ngawi, dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar oleh Polda Jawa Timur, Senin (27/1/2025) pagi.

Dalam acara tersebut, pelaku yang berinisial A, yang merupakan suami siri korban, tampak mengenakan baju tahanan oranye dengan masker hitam, serta tangan terborgol.

Konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Farman diagendakan digelar pukul 09.00 WIB.

"Nanti kami rilis kasusnya jam 09.00," ujar Kombes Farman kepada wartawan.

Pelaku, yang ditangkap pada Minggu (26/1), diduga terlibat dalam kasus pembunuhan sadis yang mengejutkan publik. Sebelumnya, tubuh korban ditemukan dalam beberapa bagian di lokasi berbeda.

Foto A, pelaku mutilasi mayat dalam koper di Ngawi Foto: Istimewa / Polda Jatim

Kepala korban ditemukan di Trenggalek, sementara kedua kakinya ditemukan di Ponorogo.

"Alhamdulillah, pelaku mutilasi berhasil kami tangkap tadi malam sekitar jam 24-an," ungkap Farman dalam keterangan persnya.

Farman juga mengungkapkan bahwa pelaku berinisial A, yang mengaku sebagai suami siri korban. Namun, Farman belum mengungkap identitas pelaku secara lengkap.

"Kami akan jelaskan detail peran pelaku dan kronologi kejadian ini dalam konferensi pers nanti," tambahnya.

Polda Jatim juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di sebuah hotel di Kota Kediri, yang diduga menjadi lokasi pembunuhan dan mutilasi tersebut. Kini, seluruh bagian tubuh korban telah ditemukan, dan penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkap motif serta modus kejahatan ini.

Perkembangan terbaru mengenai kasus ini akan diumumkan lebih lanjut dalam konferensi pers Polda Jatim.

Video: Polda Jatim Bongkar Sindikat Judol Internasional, Perputaran Uang Rp 1,4 T

Video: Polda Jatim Bongkar Sindikat Judol Internasional, Perputaran Uang Rp 1,4 T

Trent Alexander-Arnold melakukan selebrasi gol yang menyedot sorotan. Manajer Liverpool Arne Slot mengungkapkan Trent mengirim pesan terkait masa depannya.

Bek kanan Liverpool itu menyumbang satu gol dalam kemenangan telak di markas West Ham 5-0, Senin (30/12/2024) dinihari WIB. Alexander-Arnold mencetak gol keempat timnya dengan sepakan keras dari luar kotak penalti.

Alexander-Arnold kemudian merayakan golnya dengan melakukan isyarat "ngomong" dengan tangan kanannya. Publik bertanya-tanya mengenai arti di balik gestur tersebut, dan Slot mengatakan hal itu berkaitan dengan keputusan masa depan si pemain.

Seperti diketahui, Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah, dan Virgil van Dijk sama-sama memasuki bulan-bulan terakhir di kontraknya. Khusus Trent, dia santer dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid untuk menggantikan Dani Carvajal.

"Tidak. Saya kira itu sema sekali bukan hal negatif," ungkap suksesor Juergen Klopp ini dilansir Metro.

"Dia bermain dengan sangat baik, mencetak sebuah gol hebat, dan cara dia merayakan golnya mungkin menunjukkan hal yang cukup pada Anda. Saya kira saya tidak harus mengatakannya lebih banyak soal itu."

"Saya sangat senang dengan Trent, sama senangnya saya dengan Mo dan dengan Virgil. Jadi bagi saya, tidak ada perbedaannya. Dari luar, mungkin tampak ada sedikit lebih banyak spekulasi tentang Trent di media daripada dua pemain lainnya, tapi saya senang dengan ketiganya saat ini," lugas Arne Slot.

Trent Alexander-Arnold nyaris tidak tergantikan di posnya selama Liverpool dibesut Slot. Pemain internasional Inggris itu mengemas satu gol dan lima assist dalam 23 penampilan, dan membantu timnya memuncaki klasemen Premier League, Liga Champions, dan menjejak semifinal Carabao Cup.

[Gambas:Twitter]

Liverpool tampil gemilang dengan kemenangan telak 5-0 atas West Ham United dalam lanjutan Premier League di London Stadium. Hasil ini membuat The Reds semakin kokoh di puncak klasemen Liga Inggris.

Laga West Ham vs Liverpool dalam lanjutan Premier League digelar di London Stadium, Senin (30/12/2024) dini hari WIB. Liverpool sudah unggul 3-0 di paruh pertama.

Jalannya Pertandingan

Dilansir dari detikSport, laga dimulai dengan tempo tinggi. West Ham membuka peluang lebih dulu melalui Jarrod Bowen, tetapi umpan mendatarnya gagal dimanfaatkan Lucas Paquetá. Tak lama berselang, Mohamed Salah mengancam gawang West Ham dengan tembakan yang memaksa Alphonse Areola melakukan penyelamatan.

Liverpool berhasil memimpin pada menit ke-30 lewat gol Luis Díaz. Bola liar hasil umpan yang membentur pemain West Ham disambar Díaz dan meluncur ke gawang. Delapan menit kemudian, West Ham nyaris menyamakan kedudukan, namun tendangan Mohammed Kudus hanya membentur tiang gawang.

The Reds menggandakan keunggulan di menit ke-39. Umpan matang Salah diselesaikan Cody Gakpo dengan tembakan akurat. Di penghujung babak pertama, Salah mencetak gol ketiga Liverpool melalui tendangan kaki kiri yang mengecoh Areola di tiang dekat.

Di babak kedua, dominasi Liverpool berlanjut. Trent Alexander-Arnold mencetak gol keempat pada menit ke-53. Ia melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang sempat membentur pemain West Ham dan mengecoh kiper.

Diogo Jota menutup pesta gol Liverpool pada menit ke-83. Assist dari Salah dituntaskan dengan sepakan kaki kanan ke tiang jauh.

Sementara itu, West Ham beberapa kali mencoba memperkecil ketertinggalan. Mohammed Kudus menjadi pemain paling berbahaya, namun dua peluang emasnya kembali digagalkan oleh mistar gawang.

Posisi Klasemen

Dengan kemenangan ini, Liverpool makin nyaman di puncak klasemen Liga Inggris dengan 45 poin dari 18 pertandingan. Mereka unggul delapan angka atas Nottingham Forest yang ada di urutan kedua.

Sementara itu, West Ham masih berkutat di papan tengah. The Hammers ada di urutan ke-13 dengan 23 poin.

Artikel ini telah tayang di detikSport. Baca selengkapnya di sini!

Video: Arsenal Tempel Liverpool Seusai Gulung West Ham 5-2

Video: Arsenal Tempel Liverpool Seusai Gulung West Ham 5-2

Satresnarkoba Polres Tulungagung menetapkan tiga tersangka dalam dua kasus penyelundupan sabu dan pil dobel L ke dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) setempat. Salah satu tersangka telah berulang kali beraksi.

Kapolres Tulungagung AKBP Mohammad Taat Resdi, mengatakan dua perkara penyeludupan narkoba yang digagalkan petugas lapas tersebut terjadi pada Selasa, 12 November dan Sabtu 21 Desember 2024.

"Yang pertama pada November itu adalah upaya penyelundupan pil dobel L dengan modus mencampur dengan sambal, sedangkan kedua penyelundupan sabu-sabu yang disembunyikan di balik jilbab," kata Taat Resdi, Jumat (27/12/2024).

Dari proses penyelidikan yang dilakukan Satresnarkoba Polres Tulungagung akhir menetapkan tiga orang tersangka. Pasangan kekasih Arik Bayu Sudarmono (27) Jalan Mayjen Sungkono III Kelurahan Tertek, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung dan Siti Ernawati (34) Dusun Gembes, Desa Masaran. Kecamatan Munjungan, Trenggalek ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyeludupan pil dobel L.

"Sementara itu untuk penyeludupan sabu-sabu, kami menetapkan Mina Mundalis (50) warga Dusun Dawung, Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Tulungagung sebagai tersangka," ujarnya.

Hasil pemeriksaan tersangka Arik dan Erna merupakan residivis narkoba di wilayah Blitar. Keduanya mendapatkan pesanan dari seseorang untuk mengirimkan paket yang berisi sambal bercampur pil dobel L ke dalam Lapas Tulungagung dengan upah Rp 100 ribu.

"Barang itu diserahkan ke tersangka dengan sistem ranjau, diletakkan di pinggir jalan. Namun, berkat kejelian petugas lapas, upaya penyelundupan tersebut berhasil digagalkan," jelasnya.

Sementara itu Kasatresnarkoba Polres Tulungagung AKP Endro Purwandi, mengatakan dari kasus penyeludupan sabu-sabu yang dilakukan tersangka Mina, pihaknya mendapatkan fakta jika yang bersangkutan telah berulang kali penyelundupan ke lapas.

"Tersangka sudah melakukan penyelundupan sabu-sabu tiga kali dan yang terakhir ketahuan. Dia tahu bahwa barang yang dimasukkan adalah narkotika," kata Endro.

Dari tiga kali menjadi kurir sabu-sabu, Mina mendapatkan upah dari bandar sebesar Rp 2,6 juta. Dalam aksinya, tersangka mendapatkan order melalui telepon dari seseorang yang mengaku teman anaknya di dalam lapas.

"Dia tidak tahu siapa yang menelepon itu. Narkotika itu dilempar oleh bandar di halaman rumah tersangka, lengkap dengan uang ongkosnya," ujarnya.

Beruntung upaya penyelundupan ketiga sabu-sabu tersebut berhasil digagalkan oleh petugas Lapas Tulungagung.

Kalapas Tulungagung Budiman R Kusumah, mengatakan upaya penyelundupan yang dilakukan Mina sempat lolos pemeriksaan petugas. "Namun, saat berada di ruang besuk, petugas kami curiga dengan gerak-gerik pelaku yang memberikan sesuatu kepada warga binaan. Akhirnya ketahuan," kata Budiman.

Dari tangan tersangka didapatkan barang bukti 15 gram narkotika jenis sabu-sabu. Barang tersebut disimpan pelaku di balik baju pada bagian bahu.

Akibat perbuatannya tersangka Arik dan Erna dijerat Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sedangkan Mina dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Video Rekomendasi Wisata Lumajang di Libur Akhir Tahun: Pantai Drajid

Video Rekomendasi Wisata Lumajang di Libur Akhir Tahun: Pantai Drajid