KOMPAS.com - Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Atnike Nova Sigiro mengungkapkan bahwa Oriental Circus Indonesia (OCI) ternyata pernah dimiliki oleh TNI Angkatan Udara (AU).

Hal itu terungkap dalam rapat bersama Komisi XIII DPR dan sejumlah mantan pemain sirkus OCI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

"Komnas HAM juga menerima SK Nomor Skep/20/VII/1997 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU (Puskopau) Halim Perdanakusuma yang pada Pasal 10 huruf (a) terkait unit usaha jasa niaga umum milik Puskopau, salah satunya adalah sirkus," kata Atnike.

Dalam penjelasan terpisah, Atnike menyebut bahwa Komnas HAM menemukan surat keterangan dari Puskopau yang menyatakan adanya kepemilikan atas sirkus.

Namun, ia menegaskan perlunya penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui apakah hingga kini TNI AU masih memiliki keterkaitan dengan OCI.

"Oh, itu ada surat keterangan yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait keterkaitan badan hukum Puskopau, salah satunya kepemilikan atas sirkus," ujarnya.

"Ini kan kasus yang sudah lama terjadi, tahun '97. Jadi ketika pengaduan itu dilakukan kembali pada tahun 2024 dan terus berlangsung sampai sekarang, maka kita perlu melakukan penelusuran kembali atas informasi yang sudah pernah diperoleh oleh Komnas HAM di periode yang lalu. Dan itu periode Komnas HAM yang masih sangat awal, ya 1997," sambung Atnike.

Apa Bentuk Kekerasan yang Dialami oleh Para Korban?

Dalam kesempatan tersebut, para mantan pemain sirkus juga mengungkapkan kisah pilu mereka. Butet, salah satu korban, mengaku mengalami berbagai kekerasan fisik selama menjadi bagian dari OCI.

"Saya sering dipukuli, dirantai, bahkan pernah dipaksa tampil saat sedang hamil," ujar Butet. Ia juga bercerita dipisahkan dari anaknya dan pernah dijejali kotoran gajah sebagai bentuk penyiksaan.

Fifi, anak Butet, mengalami nasib serupa. Ia baru mengetahui bahwa Butet adalah ibunya setelah dewasa. Fifi juga sempat kabur, namun dikembalikan ke sirkus dan kembali disiksa.

"Saya pernah disetrum di alat kelamin dan dipasung," ungkap Fifi.

Mengapa Kasus Ini Belum Tuntas Selama 28 Tahun?

Atnike menyayangkan lambannya proses penyelesaian kasus eksploitasi di lingkungan sirkus OCI.

Menurutnya, aduan pertama kali masuk ke Komnas HAM pada tahun 1997, namun hingga kini belum ada penyelesaian yang memadai.

"Kasus ini sebenarnya adalah kasus yang sudah sangat lama diadukan ke Komnas HAM. Sangat disayangkan bahwa hingga tahun 2025 belum mendapatkan penyelesaian yang memadai atau memuaskan, khususnya bagi kepentingan korban," jelas Atnike.

"Pertama kali kasus ini diadukan ke Komnas HAM pada tahun 1997, jadi sudah lebih dari 25 tahun, sudah 28 tahun sejak pertama kali diadukan," imbuhnya.

Pada tahun 2002, para korban kembali mengadu karena rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM pada 1997 tidak dijalankan oleh pihak OCI. Kala itu, Komnas HAM telah menyimpulkan adanya beberapa pelanggaran hak asasi manusia.

"Yang pertama adalah pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul identitas dan hubungan kekeluargaan, baik dengan keluarga maupun dengan orang tuanya. Karena seluruh pengadu ketika diambil oleh Oriental Circus masih berada dalam usia anak atau di bawah umur," papar Atnike.

"Pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran terhadap hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis. Lalu yang ketiga adalah pelanggaran hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak yang dapat menjamin masa depannya. Dan yang keempat adalah pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak," jelasnya.

Sebagian artikel ni telah tayang di Kompas.com dengan judul "Temuan Komnas HAM: Sirkus OCI Pernah Dimiliki TNI AU pada 1997".

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengungkapkan bahwa kepemilikan sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari, diduga memiliki keterkaitan dengan Pusat Koperasi Angkatan Udara (Puskopau) TNI AU.

Menurut dia, temuan itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang diterima dengan nomor Skep/20/VII/1997 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.

"Itu ada surat keterangan yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait keterkaitan badan hukum Puskopau salah satunya kepemilikan atas sirkus," kata Atnike usai audiensi dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Pada Pasal 10 huruf A SK tersebut, Puskopau diduga mempunyai kepemilikan atas sirkus OCI tersebut dengan nomenklatur "Unit Usaha Jasa Niaga Umum". Namun, dia perlu menelusuri lebih lanjut kepemilikannya, karena SK tersebut terbit pada tahun 1997.

"Nah itu perlu kita lihat itu kan tahun 97," kata dia.

Menurut dia, kasus dugaan eksploitasi yang terjadi di sirkus OCI sudah terjadi sejak lama. Komnas HAM, kata dia, sudah memperoleh informasi-informasi mengenai dugaan eksploitasi itu sejak tahun 1997, tetapi perlu ditelusuri kembali.

Dia pun mengaku bakal meminta penjelasan kepada Markas Besar TNI AU terkait temuan yang sudah lama tercatat tersebut. Karena, kata dia, ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi.

"Komnas HAM menolak segala bentuk eksploitasi anak yang bersifat komersil atau segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan Oriental Circus Indonesia (OCI) tercatat pernah dimiliki oleh TNI Angkatan Udara (AU). Atnike mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti terkait temuan tersebut.

Hal itu disampaikan Atnike dalam rapat bersama Komisi XIII, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025). Atnike mengatakan temuan itu berdasarkan penelusuran yang dilakukan tim Komnas HAM pada 1997 saat kasus pelanggaran HAM tersebut mulai terungkap.

"Komnas HAM juga menerima SK Nomor SKep/20/VII/1997 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma yang pada pasal 10 huruf (a) terkait Unit Usaha Jasa Niaga Umum milik Puskopau salah satunya Sirkus," kata Atnike.

Ditemui terpisah usai rapat, Atnike membenarkan jika terdapat dokumen yang menyatakan OCI pernah berada di bawah Pusat Koperasi Pangkalan Udara (Puskopau) TNI AU Halim Perdana Kusuma.

"Itu ada surat keterangan yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait keterkaitan badan hukum Puskopau salah satunya kepemilikan atas sirkus," kata Atnike.

Atnike mengatakan saat ini pihaknya akan kembali melakukan penelusuran terhadap temuan-temuan Komnas HAM pada 1997. Termasuk, kata dia, berkaitan dengan dokumen yang menyatakan OCI pernah berada di bawah Puskopau.

"Maka kita perlu melakukan penelusuran kembali atas informasi yang sudah pernah diperoleh oleh Komnas HAM di periode yang lalu, dan itu periode Komnas HAM yang masih sangat awal ya 1997," tuturnya.

Sebelumnya, pihak OCI membantah adanya dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus. Pihak OCI menyatakan akan menyelesaikan dugaan eksploitasi secara kekeluargaan.

"Jadi menurut Pak Jansen ya, apapun yang terjadi beliau tetap mengutamakan penyelesaian kekeluargaan karena mereka seperti adik-adiknya itu, itu kan (yang) angkat dulu almarhum bapaknya, Pak Hadi," kata kuasa hukum OCI Ricardo Kumontas kepada wartawan di Jakarta Selatan, Senin (21/4/2025).

Ricardo mengatakan jalur hukum jadi pilihan terakhir pihak OCI dalam penyelesaian masalah ini. Pendiri OCI Jansen Manansang, terang Ricardo, sedih dengan cerita yang muncul di publik terkait dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus.

'Lihat juga Video: Eks Pemain Sirkus Taman Safari Minta Komnas HAM Buka Berkas 1997'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pilkada serentak digelar tanggal 27 November 2024. Pemerintah berencana menetapkan hari itu sebagai libur nasional.

"Iya. Rencananya begitu," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Pangkalan TNI AU, Halim Perdanakusuma, Jumat (8/11/2034).

Prasetyo akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak. Khususnya KPU dan Kemendagri.

"Saya berencana memang dalam hari-hari dekat ini akan berkoordinasi dengan teman-teman KPU dan Pak Mendagri," katanya.

Ketika ditanya kembali apakah sudah pasti 27 November jadi hari libur nasional, Prasetyo tak menjawab gamblang.

"Nanti kita lihat ya karena kan memang, mohon maaf, ini juga baru pertama kali Pilkada serentak seluruh provinsi dan seluruh kabupaten. Doakan aja semua lancar," tutur Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto berbicara mengenai pemerintahan yang bersih dari muatan politis dan dendam politik sebelum kunjungan kerja ke luar negeri (LN). Istana memberikan penjelasan.

"Ya itu kan pesannya pesan dari beliau bahwa beliau sekarang ingin melihat ke depan, kita bersama-sama bersatu-padu dengan semangat kebersamaan untuk membangun ke depan," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Pangkalan TNI AU, Halim Perdanakusuma, Jumat (11/8/2034).

Pemerintahan, kata Prasetyo, harus bersih dari muatan politis. Terutama kepentingan-kepentingan politik.

"Jadi tidak perlu semua itu misalnya dilandaskan oleh kepentingan-kepentingan politik. Pesannya saya kira itu untuk hal apapun lah," tutur Prasetyo.

Sebelumnya, Prabowo memercayakan pemerintahan ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Kabinet Merah Putih selama dia melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Prabowo meminta pemerintahan bersih dari muatan persaingan politik terkait kampanye.

"Tidak boleh ada unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini harus tegas, harus berani, tapi juga upaya harus bersih dari muatan politis dan dari dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah yang bersih saya kira itu," ujar Prabowo sebelum melakukan kunjungan kerja ke China.