Komisi XII DPR RI menyatakan mendukung inisiatif Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi untuk memberikan tunjangan bagi para petugas imigrasi yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan dan terluar Indonesia.

Hal itu disampaikan sebagai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI pada Senin (24/2) yang membahas pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi, khususnya dalam pengawasan orang asing dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menyatakan, terdapat beberapa tantangan dalam menjaga kedaulatan negara di bidang keimigrasian yang harus diselesaikan.

"Setiap wilayah kerja imigrasi memiliki tantangannya masing-masing. Di Kepulauan Riau, misalnya, 96 persen wilayah kerja didominasi laut. Untuk melakukan pengawasan orang asing, petugas kami harus menempuh perjalanan dengan waktu tempuh yang bisa mencapai 33 jam dengan menggunakan kapal patroli yang kondisinya kurang prima," tutur Godam.

Di Kalimantan, lanjut Godam, petugas harus menempuh perjalanan darat hingga 18 jam dengan anggaran operasional terbatas. Sementara di Aceh, isu penolakan masyarakat terhadap pengungsi memerlukan solusi regulasi yang lebih tegas dan praktis.

Berbeda dari kawasan barat, tantangan Kantor Imigrasi di wilayah Indonesia Tengah dan Timur adalah terkait pengawasan kedatangan orang asing serta pencegahan TPPO.

Godam menjelaskan, wilayah ini memiliki banyak pintu masuk dan keluar yang tidak resmi, menimbulkan kerawanan yang tinggi di wilayah perbatasan sehingga meningkatkan risiko pelanggaran keimigrasian serta ancaman terhadap ketertiban umum.

Konsentrasi tinggi Warga Negara Asing (WNA) di Bali, resistensi masyarakat terhadap tenaga kerja asing (TKA) di proyek strategis nasional (PSN) di Sulawesi dan Maluku Utara, serta keberadaan pengungsi jangka panjang di Sulawesi Selatan turut isu dalam RDP tersebut.

Selain itu, masih ada permasalahan terkait keberadaan undocumented persons di Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur, serta kerawanan di wilayah perbatasan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Papua akibat banyaknya jalur tidak resmi.Di kesempatan yang sama, Godam juga menyampaikan kondisi lain yang dihadapi Ditjen Imigrasi, seperti keterbatasan administratif, teknologi informasi, serta koordinasi antarinstansi dalam pengawasan keimigrasian.

Menurutnya, beberapa kantor wilayah di wilayah timur yang masih membawahi lebih dari satu provinsi seperti di Kalimantan Timur dan Papua, memperumit efektivitas pengawasan. Hal itu belum termasuk ancaman keamanan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya yang turut menghambat operasional kantor imigrasi di wilayah terkait.

"Dengan wilayah kerja yang mencakup garis pantai sepanjang 108 ribu kilometer dan lebih dari 17 ribu pulau, kami menyadari betapa menantangnya tugas dan fungsi keimigrasian yang kami emban. Oleh karena itu, kami memohon perhatian dari anggota dewan yang terhormat untuk memfasilitasi kebijakan pemberian tunjangan khusus kepada petugas kami, terutama mereka yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia," ujar Godam.

Merespons hal tersebut, Pimpinan RDP dari Komisi XIII DPR, Dewi Asmara menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi dari para anggota komisi yang mendukung optimalisasi kinerja petugas imigrasi.

"Komisi XIII DPR RI mendorong Imigrasi agar melayani dengan baik namun tetap tegas, meningkatkan pengawasan di wilayah wisata, industri dan pertambangan agar tidak ada penyalahgunaan visa. Ditjen Imigrasi juga harus memberikan perhatian khusus terhadap satuan kerja di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) dalam pemenuhan administrasi, sarana prasarana, sumber daya manusia serta pemberian tunjangan kinerja," kata Dewi.

Dewi juga meminta agar Ditjen Imigrasi meningkatkan koordinasi intelijen dan pengawasan untuk memastikan orang asing yang masuk, tinggal dan bekerja di Indonesia sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Godam pun menyatakan harap agar pihaknya bisa mendapat kesempatan mendukung kesejahteraan petugas yang memiliki risiko kerja tinggi, serta pemenuhan keperluan operasional kerja pada medan yang tak mudah.

"Kami berharap setelah RDP ini, Ditjen Imigrasi dapat diberikan ruang untuk menyejahterakan petugas di wilayah terluar Indonesia yang risiko kerjanya tinggi. Selain itu keperluan operasional untuk bekerja di medan yang sulit juga dapat terpenuhi dengan baik," pungkas Godam.

JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta mencatat sejumlah keberhasilan dalam pelayanan kepada masyarakat selama 2024. Salah satunya melayani 16.061.994 pelaku perjalanan internasional.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta Subki Miuldi, juga menyebutkan, capaian kinerja sepanjang 2024 merupakan hasil kolaborasi Imigrasi Soekarno-Hatta dengan berbagai pihak.

?Capaian Imigrasi Soekarno-Hatta sepanjang 2024 merupakan manifestasi dari integritas pegawai kami, kolaborasi dengan mitra strategis, serta peran aktif dari masyarakat. Kami harap kolaborasi ini dapat terus terjalin dan semakin erat di tahun-tahun mendatang,? ujarnya, Selasa (24/12/2024).

Di sisi lain, kata Subki, tantangan keamanan siber di 2024 menuntut Imigrasi Soekarno-Hatta untuk beradaptasi dalam melakukan penegakan hukum keimigrasian yaitu dengan inovasi teknologi informasi yang mutakhir.

?Strategi ini mendesak dilakukan guna menciptakan penegakan hukum yang cepat, transparan, dan akuntabel di tengah tingginya perlintasan internasional oleh Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA),? katanya.

Inovasi teknologi informasi yang diberlakukan selama 2024 mengantarkan Imigrasi Soekarno-Hatta pada sejumlah capaian kinerja sebagai antara lain

Penambahan 15 unit autogate baru yang tersebar di Terminal 2 dan 3, serta mendesentralisasi konter Visa on Arrival (VoA) di beberapa titik untuk mengurai antrean. Langkah tersebut sukses mempercepat proses pemeriksaan dan meningkatkan pengalaman pengguna jasa bandara.

?Hal ini membuat Imigrasi Soekarno-Hatta berhasil melayani 16.061.994 pelaku perjalanan internasional, 21,15% lebih banyak dibandingkan 2023,? katanya.

Selain itu, Imigrasi Soekarno-Hatta juga berhasil melakukan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

?Sepanjang 2024, Imigrasi Soekarno-Hatta berhasil menyelamatkan 3.543 WNI yang diduga akan bekerja secara nonprosedural di luar negeri, di mana di antaranya terindikasi akan bekerja pada sektor judi online,? katanya.

Menurut Subki, Imigrasi Soekarno-Hatta juga berhasil menerapkan Pemberlakuan Tindakan Administratif Keimigrasian kepada 251 WNA, dan Tindak Pidana Keimigrasian kepada 16 WNA. Beberapa di antaranya melibatkan penggunaan dokumen palsu oleh WNA dari Suriah, Sudan, dan China.

?Penanganan kasus tindak pidana keimigrasian ini meningkat tajam sebesar 128% dibandingkan 2023,? katanya.

Pencapaian lainnya adalah, penerbitan 75.186 paspor dan 2.542 izin tinggal. Selain itu, Imigrasi SoekarnoHatta juga melaksanakan program unggulan seperti Soetta Lestari, Soetta Apaan Tu, dan Si Peluru, serta layanan percepatan paspor darurat untuk situasi mendesak yang juga tersedia melalui Unit Layanan Percepatan Paspor (UP3).

?Termasuk pembaruan domain resmi, pemeliharaan 39 titik LAN, pengembangan 9 aplikasi lokal, dan pemasangan 52 unit CCTV baru di berbagai lokasi mendukung terciptanya layanan berbasis teknologi informasi yang lebih aman dan efisien,? katanya.

Imigrasi Soekarno-Hatta juga membantu Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pemulihan jaringan pascagangguan di Pusat Data Nasional.

?Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Imigrasi Soekarno-Hatta mencapai Rp475,43 miliar, meningkat 4,05% dari tahun sebelumnya,? ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi memiliki beberapa kebijakan guna memudahkan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang memilih bekerja di luar negeri.

Hal tersebut bertujuan menghalau terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) karena WNI bepergian ke luar negeri lewat jalur ilegal.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi Uckhy Adhitya mengatakan Kantor Imigirasi Bekasi berperan penting dalam memberantas TPPO, apalagi dalam tahapan penerbitan paspor bagi CPMI.

Saat proses wawancara, petugas memiliki wewenang melakukan profiling terhadap pemohon yang akan bekerja di luar negeri.

"Kita cek kelengkapan dokumen yang dilampirkan, dan kita dalami saat wawancara. Jangan sampai niat para CPMI untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik, justru menjadi pengalaman buruk bagi mereka," kata Uchky dalam keterangannya pada Kamis (22/11/2024).

Petugas Imigrasi turut mengedukasi para CPMI untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jalur yang sudah disediakan pemerintah. Termasuk dalam pengajuan permohonan paspor, Uckhy menyebut dokumen yang dilampirkan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-0252 Tentang Penegasan Persyaratan Penerbitan Paspor dan Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, kini CPMI tidak perlu melampirkan surat rekomendasi dari kementerian atau lembaga terkait seperti dari Dinas Ketenagakerjaan atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

"Selain itu, bagi CPMI yang baru pertama kali mengajukan permohonan paspor bisa mendapatkan paspor dengan tarif nol rupiah. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Pelayanan Keimigrasian," ujar Uchky.

BACA JUGA: Israel, Negara Yahudi Terakhir dan 7 Indikator Kehancurannya di Depan Mata

Selain kebijakan dalam pelayanan paspor, Kantor Imigrasi Bekasi juga berperan aktif dalam sosialisasi dan edukasi terkait TPPO dengan membentuk Desa Binaan Imigrasi.

Saat ini, Kantor Imigrasi Bekasi menjalin kerjasama dengan Desa Sindangjaya, Kec. Cabangbungin, Kabupaten Bekasi. Fokus kerjasamanya berupa sosialisasi TPPO kepada perangkat desa, serta pendataan jumlah PMI yang berasal dari wilayah tersebut.

Penyelenggaraan Desa Binaan Imigrasi, Kantor Imigrasi Bekasi juga menjalin kerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bekasi, dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat.

" Kami berharap, beberapa kebijakan ini berdampak positif terhadap penurunan jumlah CPMI yang terlibat TPPO," ujar Uchky.

JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto sepakat memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Termasuk upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Hal itu terungkap dalam pertemuan keduanya di Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri membahas penguatan perlindungan bagi PMI serta langkah pencegahan TPPO.

Menteri Agus Andrianto menegaskan pentingnya peran PMI sebagai aset bangsa yang signifikan. "PMI adalah pahlawan devisa yang menyumbang devisa terbesar kedua setelah migas. Kami sepakat mendukung Kementerian PPMI dalam memberikan perlindungan maksimal, termasuk mencegah warga negara menjadi korban TPPO," ungkap Agus, Rabu (19/11/2024).

Sebagai langkah awal, kedua kementerian sepakat untuk segera menyusun nota kesepahaman (MoU) guna memperkuat koordinasi dan implementasi perlindungan PMI.

Agus Andrianto menyoroti tantangan besar dalam mengawasi jalur gelap yang kerap dimanfaatkan jaringan TPPO. "Wilayah Indonesia yang luas dengan banyak pintu masuk memerlukan pengawasan ekstra. Kami akan bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk meminimalkan jalur gelap ini," jelasnya.

Menurut Agus, jalur gelap paling banyak ditemukan di wilayah Kalimantan melalui darat, Kepulauan Riau melalui laut, serta beberapa bandara internasional seperti Soekarno-Hatta, Kualanamu, dan Juanda. "Ini menjadi perhatian serius kami. Penguatan pengawasan di perbatasan adalah kunci untuk mengatasi masalah ini," tambah Agus.

Menteri Abdul Kadir Karding menyambut baik kerja sama ini, terutama dalam menghadapi eksploitasi terhadap PMI yang berangkat secara nonprosedural.

"MoU ini nantinya akan mencakup paspor dengan kode khusus untuk PMI, serta integrasi data perlintasan PMI ke dalam sistem kami, yaitu SISKOP2MI. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko eksploitasi dan meningkatkan pengawasan," ujarnya.

Kerja sama antara Kementerian PPMI dan Kementerian Imigrasi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perlindungan PMI sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai pahlawan devisa, kontribusi PMI sangat penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Dengan langkah konkret seperti integrasi data, pengawasan perbatasan, dan pencegahan eksploitasi, pemerintah optimis dapat meningkatkan kesejahteraan PMI sekaligus menjaga martabat mereka di kancah internasional.