Jakarta -

Komisi XIII DPR rapat dengar pendapat dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Komisi XIII DPR mendukung tunjangan untuk petugas imigrasi yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia.

Hal itu disampaikan sebagai hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI pada Senin (24/2/2025). Rapat tersebut membahas pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi khususnya dalam pengawasan orang asing dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, awalnya menjelaskan terkait masih terdapat beberapa tantangan dalam menjaga kedaulatan negara di bidang keimigrasian yang harus diselesaikan.

"Setiap wilayah kerja imigrasi memiliki tantangannya masing-masing. Di Kepulauan Riau, misalnya, 96% wilayah kerja didominasi laut. Untuk melakukan pengawasan orang asing, petugas kami harus menempuh perjalanan dengan waktu tempuh yang bisa mencapai 33 jam dengan menggunakan kapal patroli yang kondisinya kurang prima," tutur Plt Dirjen Imigrasi dalam keterangannya.

Di Kalimantan, lanjut Godam, petugas harus menempuh perjalanan darat hingga 18 jam dengan anggaran operasional terbatas. Sementara di Aceh, isu penolakan masyarakat terhadap pengungsi memerlukan solusi regulasi yang lebih tegas dan praktis.

Kemudian, sedikit berbeda dari kawasan barat, tantangan pada Kantor Imigrasi di wilayah Indonesia Tengah dan Timur adalah dalam pengawasan kedatangan orang asing serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Wilayah ini memiliki banyak pintu masuk dan keluar tidak resmi sehingga menimbulkan kerawanan di wilayah perbatasan, meningkatkan risiko pelanggaran keimigrasian serta ancaman terhadap ketertiban umum.

Konsentrasi tinggi warga negara asing di Bali, resistensi masyarakat terhadap tenaga kerja asing di proyek strategis nasional di Sulawesi dan Maluku Utara, serta keberadaan pengungsi jangka panjang di Sulawesi Selatan menjadi isu yang mengemuka. Selain itu, juga terdapat permasalahan terkait dengan keberadaan undocumented persons di Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur, serta kerawanan di wilayah perbatasan seperti NTT, Maluku, dan Papua akibat banyaknya jalur tidak resmi.

"Dengan wilayah kerja yang mencakup garis pantai sepanjang 108.000 kilometer dan lebih dari 17.000 pulau, kami menyadari betapa menantangnya tugas dan fungsi keimigrasian yang kami emban. Oleh karena itu, kami memohon perhatian dari anggota dewan yang terhormat untuk memfasilitasi kebijakan pemberian tunjangan khusus kepada petugas kami, terutama mereka yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia," ujar Godam.

Tidak hanya itu, Godam mengemukakan kondisi lainnya, di antaranya adalah keterbatasan administratif, teknologi informasi, serta koordinasi antarinstansi dalam pengawasan keimigrasian. Beberapa kantor wilayah di wilayah timur masih membawahi lebih dari satu provinsi, seperti di Kalimantan Timur dan Papua, yang memperumit efektivitas pengawasan.

Selain itu, ancaman keamanan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya turut menghambat operasional kantor imigrasi di wilayah tersebut.

Menanggapi Ditjen Imigrasi, Pimpinan RDP dari Komisi XIII DPR, Dewi Asmara, menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi dari para anggota komisi yang mendukung optimalisasi kinerja petugas Imigrasi. Dia mendukung adanya tunjangan kinerja bagi para petugas imigrasi di wilayah terluar RI.

"Komisi XIII DPR RI mendorong Imigrasi agar melayani dengan baik namun tetap tegas, meningkatkan pengawasan di wilayah wisata, industri dan pertambangan agar tidak ada penyalahgunaan visa. Ditjen Imigrasi juga harus memberikan perhatian khusus terhadap satuan kerja di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) dalam pemenuhan administrasi, sarana prasarana, sumber daya manusia serta pemberian tunjangan kinerja," tutur Dewi.

Dewi juga meminta agar Ditjen Imigrasi meningkatkan koordinasi intelijen dan pengawasan untuk memastikan orang asing yang masuk, tinggal, dan bekerja di Indonesia sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Kami berharap setelah RDP ini, Ditjen Imigrasi dapat diberikan ruang untuk menyejahterakan petugas di wilayah terluar Indonesia yang risiko kerjanya tinggi. Selain itu keperluan operasional untuk bekerja di medan yang sulit juga dapat terpenuhi dengan baik," pungkasnya.

Tonton juga Video: Walkot Semarang Jadi Tersangka Suap Proyek Kursi SD-Sunat Tunjangan ASN

(maa/imk)

JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta mencatat sejumlah keberhasilan dalam pelayanan kepada masyarakat selama 2024. Salah satunya melayani 16.061.994 pelaku perjalanan internasional.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta Subki Miuldi, juga menyebutkan, capaian kinerja sepanjang 2024 merupakan hasil kolaborasi Imigrasi Soekarno-Hatta dengan berbagai pihak.

?Capaian Imigrasi Soekarno-Hatta sepanjang 2024 merupakan manifestasi dari integritas pegawai kami, kolaborasi dengan mitra strategis, serta peran aktif dari masyarakat. Kami harap kolaborasi ini dapat terus terjalin dan semakin erat di tahun-tahun mendatang,? ujarnya, Selasa (24/12/2024).

Di sisi lain, kata Subki, tantangan keamanan siber di 2024 menuntut Imigrasi Soekarno-Hatta untuk beradaptasi dalam melakukan penegakan hukum keimigrasian yaitu dengan inovasi teknologi informasi yang mutakhir.

?Strategi ini mendesak dilakukan guna menciptakan penegakan hukum yang cepat, transparan, dan akuntabel di tengah tingginya perlintasan internasional oleh Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA),? katanya.

Inovasi teknologi informasi yang diberlakukan selama 2024 mengantarkan Imigrasi Soekarno-Hatta pada sejumlah capaian kinerja sebagai antara lain

Penambahan 15 unit autogate baru yang tersebar di Terminal 2 dan 3, serta mendesentralisasi konter Visa on Arrival (VoA) di beberapa titik untuk mengurai antrean. Langkah tersebut sukses mempercepat proses pemeriksaan dan meningkatkan pengalaman pengguna jasa bandara.

?Hal ini membuat Imigrasi Soekarno-Hatta berhasil melayani 16.061.994 pelaku perjalanan internasional, 21,15% lebih banyak dibandingkan 2023,? katanya.

Selain itu, Imigrasi Soekarno-Hatta juga berhasil melakukan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

?Sepanjang 2024, Imigrasi Soekarno-Hatta berhasil menyelamatkan 3.543 WNI yang diduga akan bekerja secara nonprosedural di luar negeri, di mana di antaranya terindikasi akan bekerja pada sektor judi online,? katanya.

Menurut Subki, Imigrasi Soekarno-Hatta juga berhasil menerapkan Pemberlakuan Tindakan Administratif Keimigrasian kepada 251 WNA, dan Tindak Pidana Keimigrasian kepada 16 WNA. Beberapa di antaranya melibatkan penggunaan dokumen palsu oleh WNA dari Suriah, Sudan, dan China.

?Penanganan kasus tindak pidana keimigrasian ini meningkat tajam sebesar 128% dibandingkan 2023,? katanya.

Pencapaian lainnya adalah, penerbitan 75.186 paspor dan 2.542 izin tinggal. Selain itu, Imigrasi SoekarnoHatta juga melaksanakan program unggulan seperti Soetta Lestari, Soetta Apaan Tu, dan Si Peluru, serta layanan percepatan paspor darurat untuk situasi mendesak yang juga tersedia melalui Unit Layanan Percepatan Paspor (UP3).

?Termasuk pembaruan domain resmi, pemeliharaan 39 titik LAN, pengembangan 9 aplikasi lokal, dan pemasangan 52 unit CCTV baru di berbagai lokasi mendukung terciptanya layanan berbasis teknologi informasi yang lebih aman dan efisien,? katanya.

Imigrasi Soekarno-Hatta juga membantu Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pemulihan jaringan pascagangguan di Pusat Data Nasional.

?Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Imigrasi Soekarno-Hatta mencapai Rp475,43 miliar, meningkat 4,05% dari tahun sebelumnya,? ucapnya.

JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto sepakat memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Termasuk upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Hal itu terungkap dalam pertemuan keduanya di Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri membahas penguatan perlindungan bagi PMI serta langkah pencegahan TPPO.

Menteri Agus Andrianto menegaskan pentingnya peran PMI sebagai aset bangsa yang signifikan. "PMI adalah pahlawan devisa yang menyumbang devisa terbesar kedua setelah migas. Kami sepakat mendukung Kementerian PPMI dalam memberikan perlindungan maksimal, termasuk mencegah warga negara menjadi korban TPPO," ungkap Agus, Rabu (19/11/2024).

Sebagai langkah awal, kedua kementerian sepakat untuk segera menyusun nota kesepahaman (MoU) guna memperkuat koordinasi dan implementasi perlindungan PMI.

Agus Andrianto menyoroti tantangan besar dalam mengawasi jalur gelap yang kerap dimanfaatkan jaringan TPPO. "Wilayah Indonesia yang luas dengan banyak pintu masuk memerlukan pengawasan ekstra. Kami akan bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk meminimalkan jalur gelap ini," jelasnya.

Menurut Agus, jalur gelap paling banyak ditemukan di wilayah Kalimantan melalui darat, Kepulauan Riau melalui laut, serta beberapa bandara internasional seperti Soekarno-Hatta, Kualanamu, dan Juanda. "Ini menjadi perhatian serius kami. Penguatan pengawasan di perbatasan adalah kunci untuk mengatasi masalah ini," tambah Agus.

Menteri Abdul Kadir Karding menyambut baik kerja sama ini, terutama dalam menghadapi eksploitasi terhadap PMI yang berangkat secara nonprosedural.

"MoU ini nantinya akan mencakup paspor dengan kode khusus untuk PMI, serta integrasi data perlintasan PMI ke dalam sistem kami, yaitu SISKOP2MI. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko eksploitasi dan meningkatkan pengawasan," ujarnya.

Kerja sama antara Kementerian PPMI dan Kementerian Imigrasi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perlindungan PMI sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai pahlawan devisa, kontribusi PMI sangat penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Dengan langkah konkret seperti integrasi data, pengawasan perbatasan, dan pencegahan eksploitasi, pemerintah optimis dapat meningkatkan kesejahteraan PMI sekaligus menjaga martabat mereka di kancah internasional.