Tim Bawa Kasus Bocor Draft Putusan Cerai Paula-Baim ke Ranah Hukum
Tim kuasa hukum Paula Verhoeven akan ambil langkah hukum soal draft putusan cerai Paula dan Baim Wong yang bocor ke media sosial. [369] url asal
#paula-verhoeven #selebriti #baim-wong #rumor #cerai-paula-baim #pidana #timnya #tim #tudingan #kuasa-hukum #pengadilan-agama #bawa-kasus #unggahan #baim #perselingkuhan #bawas-ma #dewan-pers #erwin-na
(CNN Indonesia) 30/04/25 07:37
v/128448/
Tim kuasa hukum Paula Verhoeven mengaku tak tahu siapa yang menyebarkan draft putusan cerai Paula dan Baim Wong yang kemudian viral di media sosial dan menyebabkan rumor soal kliennya.
Maka dari itu, Erwin Natosmal Oemar selaku kuasa hukum Paula Verhoeven telah membawa perihal tersebut ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung RI.
"Itu kami tidak tahu, makanya kami kemarin membawa ke Bawas, biarkan Bawas menginvestigasi dan biar kemudian menemukan siapa aktor di balik ini," kata Erwin seperti diberitakan pada Selasa (29/4).
"Kami sedang akan mencoba tentang langkah hukumnya," beber Erwin soal rencana mereka selanjutnya menyikapi bocor draft putusan cerai Paula dan Baim tersebut.
Erwin juga menyebut proses analisis masih berlangsung untuk mendalami dan menentukan ranah yang akan mereka tempuh melalui jalur hukum pidana.
Sebelumnya sebuah unggahan di media sosial menyebar dan diklaim berisikan draft putusan cerai Paula dan Baim. Dalam unggahan itu, disebutkan soal informasi pribadi Paula Verhoeven yang disebut menjadi salah satu alasan Baim menceraikan Paula.
Bukan hanya itu, kontroversi soal putusan cerai untuk Paula dan Baim juga muncul setelah pihak pengadilan justru membeberkan alasan perceraian kepada media, termasuk soal perselingkuhan dan menyebut Paula sebagai "istri durhaka".
Padahal, putusan cerai tersebut tidak ditampilkan kepada publik di laman resmi pengadilan yang berarti bersifat pribadi.
Diberitakan detikHot pada Selasa (29/4), Paula Verhoeven merasa difitnah dan nama baiknya sudah dicemari atas aksi tersebut.
Ia membantah keras tudingan tersebut dan menyebut tidak ada bukti konkret perselingkuhan atau pun perzinahan dalam proses pengadilan.
Paula Verhoeven dan timnya kemudian mengadukan juru bicara pengadilan ke Komisi Yudisial karena dianggap melanggar kode etik.
Paula juga melapor ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) terkait dugaan pelanggaran administratif atas menyebarnya draft putusan cerai Paula dan Baim tersebut.
Tim kuasa hukum Paula Verhoeven turut melakukan audiensi di Dewan Pers atas pemberitaan sejumlah media yang dianggap telah melanggar privasi klien mereka, termasuk mencantumkan data pribadi secara tidak etis.
Dewan Pers juga memberikan arahan untuk menempuh jalur pengaduan agar proses klarifikasi bisa berlangsung sesuai prosedur.
Selain itu, Paula Verhoeven mengajukan banding atas putusan cerai dari Baim Wong, yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Melalui kuasa hukum Paula, Alvon Kurnia Palma, banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin (28/4) lewat sistem elektronik.
Legislator PDIP Pertanyakan Tindak Lanjut Kementerian HAM soal Kasus OCI
Anggota Komisi XIII DPR RI F-PDIP Marinus Gea menyoroti Kementerian HAM dalam menangani kasus dugaan eksploitasi eks pemain Oriental Circus Indonesia (OCI). [303] url asal
#oci #sirkus #eksploitasi #komisi-xiii-dpr #komisi-xiii-dpr-ri-fraksi-pdip #pemain #dpr-ri #pdip #f-pdip #imbuh #fraksi-pdip #langgar-ham #oriental-circus-indonesia #mugiyanto #marinus-gea #wakil-menteri-ham #tindak
Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP, Marinus Gea, menyoroti kinerja Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menangani kasus dugaan eksploitasi mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI). Marinus menegaskan Kementerian HAM harus melindungi hak-hak para korban.
"Inilah yang terjadi di OCI kemarin. Kita sudah mulai mengungkap fakta bahwa ada pelanggaran HAM. Tapi Kementerian HAM, apa tindakannya? Apa yang sudah dilakukan?" ujar Marinus kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).
Menurutnya, Kementerian HAM lamban dalam menindaklanjuti kasus tersebut. Di sisi lain, dia menyebut DPR telah menerima keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan usai para korban mengadukan kasusnya ke Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, beberapa waktu lalu.
Marinus pun mengingatkan pentingnya Kementerian HAM membangun komunikasi langsung dengan masyarakat. Hal itu, menurutnya, agar fungsi kementerian benar-benar dirasakan rakyat Indonesia.
"Perlu ada sosialisasi. Masyarakat harus tahu ke mana mereka melapor, bagaimana mereka bisa mendapatkan perlindungan," ujarnya.
Selain itu, Marinus juga menyinggung terkait tingginya popularitas kementerian HAM saat ini. Namun, kata dia, popularitas itu belum dibarengi dengan pemahaman masyarakat terhadap manfaat yang diberikan.
"Kementerian HAM ini populer karena figurnya. Tapi masyarakat belum paham, perlindungan HAM apa yang sebenarnya bisa mereka dapatkan," ungkap Marinus.
Marinus juga menyoroti laporan penggunaan anggaran Kementerian HAM 2025. Dia mengatakan dari pagu Rp 113 miliar, baru Rp 51 miliar yang terealisasi.
Marinus pun meminta Kementerian HAM untuk menjelaskan terkait realisasi anggaran senilai Rp 51 miliar. Dia mengingatkan anggaran yang dikeluarkan harus bermanfaat untuk masyarakat.
"Apakah realisasi Rp 51 miliar ini hanya untuk kegiatan rutin, atau ada program-program nyata yang berjalan? Ini harus jelas," tuturnya.
"Penggunaan anggaran harus bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Jangan hanya jadi angka di atas kertas," imbuh dia.
'Simak juga Video: Komisi XIII DPR Anggap Eksploitasi Eks Pemain OCI Langgar HAM Berat'
Kasus Kematian Santri Ponpes Al-Aziziyah Molor gegara Pesantren Tidak Kooperatif
Komnas HAM soroti lambatnya penanganan kasus meninggalnya Nurul Izati di Ponpes Al-Aziziyah. Penyidik kesulitan karena kurangnya kooperasi dari pesantren. [582] url asal
#kasus-nurul-izati #pondok-pesantren-al-aziziyah #ponpes-al-aziziyah #komnas-ham #santriwati-tewas-dianiaya #pondok #polisi #universitas #rsud-soejono-selong #pekerja-migran-indonesia #korban #kekerasan #kasus-wal
Lombok Barat - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti molornya penanganan kasus meninggalnya santriwati bernama Nurul Izati di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Aziziyah, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Penyidik kesulitan karena pihak pesantren tidak kooperatif.
Hal itu disampaikan Komnas HAM saat menggelar pertemuan dengan Aliansi Stop Kekerasan Seksual NTB, UPT PPA NTB, UPT PPA Lombok Barat, Dinsos NTB, dan Sentra Paramita Mataram di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Selasa (29/4/2025).
Pertemuan tersebut berlangsung cukup alot, bahkan sampai empat jam. Hanya saja, Komnas HAM menolak untuk memberikan keterangan ihwal hasil pertemuan itu.
"Tujuan Komnas HAM juga hari ini, selain kasus Walid Lombok juga terkait kasus ponpes AA (Al-Aziziyah) atas meninggalnya NI (Nurul Izatidi) Lombok Barat," katanya kuasa hukum Nurul Izati, Yan Mangandar, ditemui di Universitas Muhamadiyah Mataram.
Yan menuturkan Komnas HAM mempertanyakan penyebab molornya penanganan kasus dalam pertemuan tersebut. Salah satunya yakni pesantren tidak kooperatif kepada penyidik. Hal itu menjadi alasan kepolisian belum mengungkap kasus tersebut.
"Misalnya, dari tiap saksi itu mereka yang mengajukan. Kemudian sebelum sampai di kantor polisi, mereka yang kondisikan dulu di ponpes. Kemudian pihak-pihak yang ada di dalam ponpes itu kan tidak ada yang tahu. Ini juga salah satu hambatan dalam proses kasus ini," beber Yan.
Yan menyebut sampai saat ini polisi belum menemukan keberadaan sosok yang disebut sebagai Bibi Dapur yang akan menjadi saksi kunci. "Orang ini saksi kunci. Sayangnya, di kasus ini sampai saat ini (polisi tidak tahu) siapa Bibi Dapur ini," imbuhnya.
Di sisi lain, Yan berujar, pihak ponpes menyebut jika Bibi Dapur sudah ke luar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). "Makanya saya sejak awal sudah berharap ponpes terbuka, tetapi pada faktanya mereka sulit sekali terbuka dengan alasan menjaga nama baik ponpes. Padahal saya sejak awal berharap kasus ini terang benderang," tegasnya.
Sebelumnya, Nurul Izati mengembuskan napas terakhir di RSUD Soejono Selong, Sabtu (29/6/2024) pagi. Santriwati itu meninggal dunia setelah diduga dianiaya pakai balok oleh sesama santri di Ponpes Al-Aziziyah.
Yan mengungkapkan Nurul meninggal dunia pukul 10.30 Wita, kemarin. Remaja itu dirawat setelah diduga dipukul pakai balok oleh santri di sana.
"Korban meninggal setelah kritis 16 hari dan dirawat di RSUD Soedjono Selong Lombok Timur," ujar Yan, Sabtu (29/6/2024).
Jenazah Nurul dimakamkan di tanah kelahirannya di Ende, NTT. Namun atas permintaan keluarga, jenazah korban akan diautopsi di RS Bhayangkara Mataram, untuk menguak misteri penyebab kematian remaja 14 tahun itu.
"Jenazah almarhumah Nurul Izati akan dilakukan autopsi di RS Bhayangkara Mataram. Sedang dalam perjalanan ke Mataram," kata Kasatreskrim Polresta Mataram Kompol I Made Yogi Purusa Utama, Sabtu (29/6/2024).
(nor/nor)
1 Tahanan Polres Lahat yang Kabur Ditangkap-Ditembak, 4 Orang Masih Diburu
Polisi kembali berhasil menangkap satu tahanan Polres Lahat yang kabur usai menjebol dinding sel dengan obeng. Pelaku terpaksa ditembak karena berusaha kabur. [547] url asal
#palembang #tahanan-kabur #tahanan-polres-lahat-kabur-dari-sel #tahanan-polres-lahat-kabur #satreskrim-polres-lahat #tubuh-polres-lahat #resintelmob-bataylon #detiksumbagsel #tindak-pidana #pencurian #narkoba
Palembang - Polisi kembali berhasil menangkap satu tahanan Polres Lahat, Sumatera Selatan, yang kabur usai menjebol dinding sel dengan obeng yakni Jimi Saputra (23). Petugas terpaksa menembak pelaku karena berusaha kabur saat hendak diamankan.
Sebelumnya, polisi berhasil menangkap tiga tahanan kabur yakni Andre Suwardi, Irpan Suryadi dan Dika Cahyadi, mereka ditangkap pada Minggu (27/4/2025) di dua lokasi berbeda, yaitu di Kecamatan Gumai Talang, Lahat dan Kecamatan Belimbing, Muara Enim. Dengan ditangkapnya satu pelaku lagi, total sudah empat orang yang ditangkap dan empat masih diburu.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mukmin Wijaya membenarkan jika kepolisian kembali berhasil menangkap satu dari lima tahanan kabur yang masih dalam pengejaran.
"Iya betul, satu lagi (tahanan kabur) sudah berhasil diamankan," katanya dikonfirmasi detikSumbagsel, Selasa (28/4/2025).
Kata dia, pria pengangguran yang berhasil ditangkap itu merupakan tahanan reskrim di kasus pemerkosaan.
"Betul, dia (Jimi) merupakan tahanan terkait tindak pidana Pasal 285 KUHP juncto pasal 6 huruf c tentang tindak pidana kekerasan seksual UU nomor 12 tahun 2022," katanya.
Dijelaskannya, Jimi berhasil ditangkap tim gabungan saat sedang bersembunyi di wilayah perkebunan Talang Tabuhan Indikat Ilir, Kecamatan Gumai Ulu, Lahat. Dia terpaksa ditembak di kaki karena mencoba kabur lagi saat hendak dilakukan penangkapan.
"Ditangkapnya pada hari Senin tanggal 28 April 2025, sekitar pukul 18.30 WIB, oleh tim gabungan dari Satreskrim Polres Lahat, Jatanras Polda Sumsel dan Resintelmob Bataylon D, di perkebunan Talang Tabuhan Indikat Ilir, Kecamatan Gumai Ulu, Lahat," ungkapnya.
"Tapi pada saat akan ditangkap tersangka ini mencoba melarikan diri sehingga tim gabungan memberikan tindakan tegas terukur dengan menembak bagian kaki tersangka," lanjutnya.
Sementara, kata dia, untuk empat tahanan lainnya yang masih kabur yakni, Herlan Purnomo dan Popi Pandri merupakan tahanan Kasus narkoba, lalu Harliko Darlinsyah tahanan kasus pencurian dengan kekerasan (curas) dan Saputra tahanan asus pemerkosaan. Keempat kini masih dalam pengejaran.
"Untuk empat tahanan lagi, masih terus dilakukan pengejaran oleh tim gabungan," katanya.
Dia pun mengimbau dan meminta kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan atau persembunyian keempat tersangka yang masih buron, agar memberitahukan ke personel Polres Lahat maupun Polda Sumsel.
"Terkhusus kepada keluarga tersangka apabila mengetahui keberadaan tersangka agar segera menyerahkan tersangka kepada pihak kepolisian dan Kapolres berkomitmen akan terus melakukan pengejaran kepada empat tersangka," katanya.
"Kami serius dalam menangani kasus ini. Penyelidikan tidak hanya difokuskan pada pengejaran terhadap tahanan yang kabur, tetapi juga dilakukan pemeriksaan internal di tubuh Polres Lahat untuk mengungkap kemungkinan adanya kelalaian," sambungnya.
(csb/csb)
Pihak Paula Verhoeven Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait Draft Putusan Cerai Bocor
Tim kuasa hukum Paula Verhoeven menanggapi penyebaran draft putusan cerai yang melanggar privasi. Mereka mempertimbangkan langkah hukum. [429] url asal
#paula-verhoeven #baim-wong #penyebaran #bukti-perselingkuhan #pengadilan-agama-jakarta-selatan #komisi-yudisial #tim #pasangan #timnya #pengadilan-agama #kuasa-hukum-paula-verhoeven #jakarta-pusat #kepolisian #per
Jakarta - Tim kuasa hukum Paula Verhoeven angkat suara soal tersebarnya draft putusan cerai antara Paula dan Baim Wong di media sosial. Dalam dokumen yang tersebar tersebut, terdapat sejumlah informasi pribadi Paula Verhoeven yang seharusnya tidak dipublikasikan karena menyangkut ranah privasi.
Menanggapi hal ini, kuasa hukum Paula Verhoeven, Erwin Natosmal Oemar, mengungkapkan pihaknya belum mengetahui siapa yang menyebarkan dokumen tersebut.
"Itu kami tidak tahu, makanya kami kemarin membawa ke Bawas, biarkan Bawas menginvestigasi dan biar kemudian menemukan siapa aktor di balik ini," kata Erwin Natosmal Oemar saat ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).
Erwin Natosmal Oemar juga menyampaikan saat ini timnya tengah mempertimbangkan langkah hukum terkait penyebaran dokumen tersebut, termasuk kemungkinan membuat laporan ke kepolisian.
"Kami sedang akan mencoba tentang langkah hukumnya," beber Erwin.
Lebih lanjut, ia menambahkan proses analisis masih berlangsung untuk menentukan mana ranah yang ditindak melalui jalur hukum pidana.
"Secepatnya, sedang kami analisis," ujar Erwin Natosmal Oemar.
Pasangan selebritas Baim Wong dan Paula Verhoeven resmi bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Putusan tersebut menjadi kontroversial setelah juru bicara pengadilan menyampaikan alasan perceraian.
Pernyataan itu membuat Paula Verhoeven merasa difitnah dan mencemari nama baiknya. Dia membantah keras tudingan tersebut dan menyebut bahwa tidak ada bukti perselingkuhan ataupun perzinaan dalam proses persidangan.
Paula Verhoeven kemudian mengadukan juru bicara pengadilan ke Komisi Yudisial, karena diduga melanggar kode etik. Ia juga melapor ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) terkait dugaan pelanggaran administratif.
Terbaru, tim kuasa hukum Paula Verhoeven melakukan audiensi di Dewan Pers atas pemberitaan sejumlah media terkait yang telah melanggar privasi klien mereka, termasuk mencantumkan data pribadi secara tidak etis.
Dewan Pers juga memberikan arahan untuk menempuh jalur pengaduan agar proses klarifikasi bisa berlangsung sesuai prosedur.
(ahs/mau)
2 Napi di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau Dapat Amnesti dari Presiden
Dua narapidana Lapas Kelas IIA Lubuklinggau mendapat amnesti dari presiden. Sedangkan usulan amnesti yang diajukan pihak lapas sebanyak 145 narapidana. [336] url asal
#lubuklinggau #amnesti #lapas-iia-lubuklinggau #amnesti-dari-presiden #pidana #masyarakat #sorotan #hukumannya #detiksumbagsel #kelas #napi #hukuman #narapidana-lapas-kelas-iia-lubuklinggau #presiden #budi-yuliarno
Lubuklinggau - Dua narapidana Lapas Kelas IIA Lubuklinggau mendapat amnesti (pengampunan hukuman) dari presiden. Sedangkan usulan amnesti yang diajukan pihak lapas sebanyak 145 narapidana.
Hal ini diungkapkan oleh Kalapas Kelas IIA Lubuklinggau Budi Yuliarno. Dia mengatakan hanya dua narapidana yang lolos seleksi usulan amnesti tersebut.
"Untuk amnesti sebagaimana proses yang dilaksanakan oleh pusat. Setelah kita teliti, kita pelajari arahan ataupun ketentuan yang ada, Lapas Kelas IIA Lubuklinggau ini hanya dua (narapidana) yang menjadi penilaian untuk diberikan amnesti. Sedangkan kemarin itu sudah diajukan sebanyak 145 narapidana," katanya saat ditemui detikSumbagsel, Senin (28/4/2025).
Budi mengatakan usulan amnesti tersebut tetap memperhatikan keadilan serta hal yang dapat menjadi nilai bagus kepada masyarakat dan pemerintah.
"Saat ini amnesti untuk kedua warga binaan tersebut masih dalam proses. Saat ini kita menunggu keputusan dari pusat," ungkapnya.
Budi menjelaskan, salah satu kriteria warga binaan yang diusulkan mendapat amnesti yakni warga binaan tersebut memiliki perkara yang tidak menjadi sorotan masyarakat.
"Sementara yang dua warga binaan yang lolos usulan amnesti itu memiliki kasus pidana umum," jelasnya.
Sedangkan untuk 143 narapidana yang tidak mendapatkan amnesti dari presiden tetap harus menjalankan masa hukumannya sesuai masa tahanan mereka masing-masing.
(csb/csb)
Industri sawit tetap kuatkan ekonomi, tapi butuh kepastian hukum
Peneliti dari Universitas Indonesia Eugenia Mardanugraha menilai, industri sawit mampu memperkuat ekonomi nasional sehingga diperlukan kepastian hukum untuk ... [384] url asal
#kelapa-sawit #peneliti #kepastian-hukum-kelapa-sawit #peneliti-ui
Kalau kita terus jadi price taker, maka sebesar apa pun produksi kita, nilainya akan tetap dikendalikan pihak lain...,
Jakarta (ANTARA) - Peneliti dari Universitas Indonesia Eugenia Mardanugraha menilai, industri sawit mampu memperkuat ekonomi nasional sehingga diperlukan kepastian hukum untuk menjaga keberlanjutan usaha dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.
"Ketidakpastian hukum yang terjadi pada sektor sawit mengganggu keberlanjutan industri ini secara keseluruhan," kata Eugenia dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Menurut dia, industri kelapa sawit sepanjang tahun 2024 mencatatkan nilai ekspor mencapai 20 miliar dolar AS sehingga menjadi komoditas non-migas dengan kontribusi devisa terbesar bagi perekonomian Indonesia.
Namun di balik capaian ekspor tersebut, pelaku usaha menilai masih ada tantangan yang harus segera diselesaikan yang berkaitan dengan persoalan kepastian hukum dan ketidakjelasan regulasi pemerintah.
Kepastian hukum dan kestabilan aturan diperlukan untuk arah dan masa depan industri sawit jangka panjang.
Eugenia menilai kondisi ini berbahaya bagi petani kecil yang hanya memiliki lahan sawit seluas 1- 5 hektare dan bergantung sepenuhnya pada hasil kebun mereka untuk hidup.
Petani kecil tidak punya banyak pilihan seperti pengusaha besar, sehingga jika industri sawit terpuruk, mereka adalah pihak pertama yang akan terdampak paling besar akibat krisis tersebut.
Ketidakpastian regulasi dikhawatirkan menghadirkan ekspektasi negatif yang menyebabkan pelaku usaha ragu melakukan investasi, menunda peremajaan tanaman, atau membiarkan lahan sawit menjadi tidak produktif.
Dia mengusulkan agar regulator membenahi tata kelola sektor sawit, dengan regulasi konsisten, adil, dan berpihak pada keberlanjutan agar melindungi jutaan petani sawit di seluruh Indonesia.
Data Kementerian Pertanian mencatat 73,83 persen dari nilai ekspor pertanian Indonesia berasal dari komoditas kelapa sawit, jauh melampaui kontribusi komoditas lain seperti kopi, karet, dan lainnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik, ekspor minyak sawit Indonesia sepanjang tahun 2024 mencapai 21,60 juta ton dengan total nilai sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat bagi negara.
Meski Indonesia menjadi produsen sawit terbesar dunia dengan produksi 46,8 juta ton crude palm oil (CPO), kendali harga internasional tetap berada di tangan Malaysia dan Rotterdam sehingga Indonesia hanya menjadi price taker.
"Kalau kita terus jadi price taker, maka sebesar apa pun produksi kita, nilainya akan tetap dikendalikan pihak lain. Ini saatnya Indonesia naik kelas, bukan cuma produsen, tapi juga pemain utama dalam rantai nilai global sawit,” kata Eugenia.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
8 Tahanan Polres Lahat Kabur, Kapolres-Kasat Tahti dan Petugas Jaga Diperiksa
Sebanyak 8 tahanan Polres Lahat, kabur usai menjebol dinding sel. Usai kejadian itu, Kapolres, Kasat Tahti, dan petugas jaga diperiksa. [535] url asal
#palembang #tahanan-polres-lahat-kabur #tahanan-polres-lahat-kabur-dari-sel #tahanan-kabur #polres-lahat #sel-tahti-mapolres-lahat #novi-edyanto #kapolres-lahat #kabupaten-muara-enim #polres #petugas #tim #kapolre
Palembang - Bid Propam Polda Sumatera Selatan tengah mengusut dugaan kelalaian atas kejadian kaburnya 8 tahanan Polres Lahat. Selain sejumlah petugas jaga saat kejadian, Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto dan Kasat Tahti Polres Lahat Iptu Dahyan Kahni pun tak luput dari pemeriksaan.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mukmin Wijaya mengungkapkan penyelidikan dugaan adanya kelalaian sejumlah anggota tersebut hingga saat ini masih dalam penyelidikan dan pemeriksaan.
"Iya, masih penyelidikan pemeriksaan," kata Nandang dikonfirmasi detikSumbagsel, Senin (28/4/2025).
Nandang juga tak membantah jika selain petugas jaga saat kejadian, Kapolres Lahat dan Kasat Tahti juga diperiksa propam.
"Iya, (petugas jaga, Kasat Tahti dan Kapolres) semua diperiksa," katanya.
Terkait informasi sejumlah petugas tersebut telah dinonaktifkan dari jabatannya untuk mempermudah proses penyelidikan dan pemeriksaan, Nandang pun enggan menanggapi hal tersebut lebih jauh.
"Kalau itu (informasi petugas jaga, Kasat Tahti dan Kapolres telah dinonaktifkan dari jabatannya untuk mempermudah proses penyelidikan dan pemeriksaan) nanti dulu ya," ujarnya.
Sebelumnya, Tim Paminal Bid Propam Polda Sumsel dan Polres Lahat akan memberikan sanksi tegas kepada petugas yang lalai, yang menyebabkan delapan tahanan di sel Tahti Mapolres Lahat kabur, Minggu (27/4/2025).
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mukmin Wijaya mengatakan, petugas jaga tahanan akan diberi sanksi tegas berupa sanksi kode etik apabila hasil penyelidikan dan pemeriksaan dari Tim Paminal Polda sumsel dan Polres Lahat jika terbukti lalai.
"Kita beri sanksi tegas kepada petugas jaga tahanan jika terbukti ada kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya," tegasnya, Senin.
Diketahui, pasca kaburnya delapan tahanan Tahti Polres Lahat, Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto langsung membentuk tim dan memimpin langsung untuk melakukan pengejaran terhadap tahanan yang kabur.
"Alhamdullilah tiga dari delapan tahanan kabur berhasil kita tangkap kembali," ujarnya.
Ketiga tersangka diamankan dari lokasi yang berbeda yakni Kecamatan Gumai Talang, Kabupaten Lahat dan di Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim.
"Ketiga tersangka yang diamankan yakni Andre Suwardi, Irvan Suryadi dan Dika Cahyadi," kata Kapolres.
Menurut Novi, hingga saat ini Timsus dari Polres Lahat masih terus melakukan pengejaran terhadap lima tersangka lainnya yang masih belum tertangkap.
"Ketiga orang tahanan yang berhasil ditangkap ini atas informasi masyarakat dan kerja keras tim," ungkapnya.
Kapolres pun mengimbau kepada masyarakat dan keluarga tersangka untuk memberikan informasi atau menyerahkan langsung tersangka ke Polres.
"Kami akan lebih serius menanggani kasus ini dan terus melakukan pengembangan penyelidikan baik terhadap tersangka yang sudah tertangkap kembali maupun penyelidikan dalam internal personel," ujarnya.
(csb/csb)
Kejagung: Direktur JakTV Tahanan Kota Dipasangi Detektor, Istri Jadi Jaminan
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengubah status penahanan Direktur Pemberitaan JakTV nonaktif Tian Bahtiar (TB) sebagai tahanan kota di Bekasi. [423] url asal
#kejaksaan-agung #kejagung #jaktv #bekasi #tom-lembong #sakit-jantung #hak-hak-tersangka #tersangka-ms #junaedi-saibih #tian-bahtiar #rutan #direktur-jaktv-tahanan-kota #direktur-penyidikan-jampidsus-kejagung-a
Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengubah status penahanan Direktur Pemberitaan JakTV nonaktif Tian Bahtiar (TB) sebagai tahanan kota di Bekasi. Kejagung menyebut istri Tian menjadi jaminan dalam pengalihan penahanan terhadap suaminya.
"Ada juga jaminan orang terhadap proses pengalihan (penahanan) itu, istri yang bersangkutan," kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, Senin (28/4/2025).
Selain jaminan orang, Tian juga dipasangi alat detektor untuk memantau pergerakannya. Dia juga dikenai wajib lapor setiap minggu.
"Terkait dengan pengalihan penahanan ini, dari rutan menjadi kota, kepada yang bersangkutan juga dilekatkan alat elektronik (detektor) yang akan melakukan pemantauan terhadap pergerakan," tutur Harli.
"Yang bersangkutan juga dikenakan untuk wajib lapor setiap hari Senin, satu kali dalam satu minggu," tambah dia.
Harli menyebut pengalihan penahanan terhadap Tian dilakukan sejak Kamis (24/4). Alasannya, Tian menderita riwayat penyakit jantung.
"Dapat kami sampaikan bahwa ternyata yang bersangkutan ada riwayat sakit jantung dan sudah delapan ring dipasang, kemudian ada kolesterol dan (masalah) di pernapasan. Ternyata yang bersangkutan karena harus mengkonsumsi obat pengencer darah. Sehingga, kalau tidak salah sampai mengeluarkan darah di mulut dan mata," kata Harli.
Dia mengatakan penanganan kasus dugaan permufakatan jahat terkait kasus suap vonis lepas korupsi ekspor minyak goreng yang menjerat Tian sebagai salah satu tersangka terus berlanjut. Dia menyebut Kejagung akan mengusut kasus itu hingga tuntas.
"Perlu kami tegaskan juga bahwa tentu penanganan perkara ini terus dilanjutkan. Bahkan kita selalu rilis terkait dengan saksi-saksi yang dipanggil dan diperiksa oleh penyidik untuk membuat terang tindak pidana yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan," ujar Harli.
Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan Tian Bahtiar diduga melakukan permufakatan jahat dengan pengacara Marcella Santoso dan Junaedi Saibih untuk mengganggu penanganan perkara. Tian diduga berperan untuk mengubah opini masyarakat melalui konten pemberitaan di mengenai kasus korupsi komoditas timah PT Timah dan kasus impor gula dengan tersangka Tom Lembong.
Qohar mengatakan perbuatan Tian termasuk dalam perintangan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Qohar mengatakan Tian diduga menerima uang Rp 478,5 juta untuk membuat konten yang menyudutkan kejaksaan. Tian disebut menerima 'orderan' Marcella dan Junaedi agar membuat konten negatif tentang kejaksaan dalam menangani perkara 2 kasus itu.
"Dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan Jak TV news, sehingga Kejaksaan dinilai negatif, dan telah merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa yang ditangani Tersangka MS dan Tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau Terdakwa," ujarnya.
Atas dasar itulah Kejagung menetapkan Tian Bahtiar sebagai tersangka. Qohar mengatakan yang dilakukan Tian dkk adalah upaya untuk menggiring opini publik dengan pemberitaan negatif sehingga konsentrasi penyidik terganggu.
(ond/haf)
Kejagung: Dirpem JAKTV nonaktif wajib lapor usai jadi tahanan kota
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan bahwa tersangka kasus dugaan perintangan penanganan perkara, Tian Bahtiar (TB) selaku Direktur Pemberitaan JAKTV ... [506] url asal
#kejaksaan-agung #kasus-perintangan-penyidikan #tian-bahtiar #tahanan-kota
Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan bahwa tersangka kasus dugaan perintangan penanganan perkara, Tian Bahtiar (TB) selaku Direktur Pemberitaan JAKTV nonaktif, dibebankan wajib lapor usai dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota.
“Yang bersangkutan dikenakan untuk wajib lapor setiap hari Senin, satu kali dalam satu pekan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin.
Adapun tersangka Tian Bahtiar dialihkan penahannya sejak Kamis (24/4) menjadi tahanan kota dari sebelumnya ditempatkan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.
Kapuspenkum mengatakan alasan pengalihan penahanan itu lantaran Tian memiliki riwayat penyakit jantung.
“Yang bersangkutan ada riwayat sakit jantung dan sudah 8 ring dipasang. Selain itu, ada kolesterol dan masalah pada pernapasan," katanya.
Karena adanya riwayat penyakit tersebut, dokter pun melakukan observasi terhadap yang bersangkutan. Hasilnya diketahui bahwa yang bersangkutan harus mengonsumsi obat pengencer darah.
"Kalau tidak salah, (Tian Bahtiar) sampai mengeluarkan darah di mulut dan mata," imbuhnya.
Karena alasan tersebut, kata Harli, penahanan tersangka Tian pun dialihkan menjadi tahanan kota.
Diungkapkan pula oleh Kapuspenkum bahwa istri tersangka Tian menjadi jaminan atas pengalihan penahanan yang bersangkutan. Selain itu, Tian juga dipasangi alat khusus agar pergerakannya selalu terpantau.
“Mudah-mudahan kami harapkan yang bersangkutan ke depan akan ada pemulihan dan supaya lebih sehat dalam menghadapi perkara ini,” katanya.
Diketahui bahwa Tian Bahtiar (TB) merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan penanganan perkara di Kejaksaan Agung.
Selain Tian, Kejagung juga menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Marcella Santoso (MS) selaku advokat serta Junaedi Saibih (JS) selaku dosen dan advokat.
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar mengatakan bahwa para tersangka melakukan pemufakatan jahat yang dilakukan untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan penanganan perkara secara langsung atau tidak langsung.
Perintangan itu dilakukan pada rangkaian penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015–2022, tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong, dan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO).
Qohar mengatakan bahwa terungkapnya kasus ini berawal dari pengembangan kasus dugaan suap dalam putusan lepas perkara pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dari pengembangan, diketahui bahwa tersangka Marcella Santoso dan Junaedi Saibih memerintahkan tersangka Tian Bahtiar untuk membuat berita-berita negatif yang menyudutkan penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung dengan imbalan biaya sebesar Rp478.500.000,00.
Uang tersebut, kata Qohar, masuk ke dalam kantong pribadi Tian.
"Tersangka TB kemudian memublikasikannya di media sosial, media online, dan JAKTV News sehingga kejaksaan dinilai negatif," katanya.
Selain melalui berita, tersangka Marcella dan Junaedi juga membiayai demonstrasi dan kegiatan seminar, podcast, serta talkshow yang menyudutkan kejaksaan.
Selanjutnya oleh tersangka Tian, berita demonstrasi tersebut dipublikasikan dalam bentuk pemberitaan.
Ketiga tersangka dikenai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Bom Mobil Tewaskan Jenderal Rusia, Tersangka Didakwa Terorisme
Komite Investigasi Rusia mengumumkan tersangka ledakan bom mobil, yang menewaskan seorang jenderal senior, telah didakwa atas terorisme. [274] url asal
#rusia #jenderal-rusia-tewas #ledakan-bom-mobil #ledakan-bom #jenderal #kyiv #mobil #terorisme #kematian #serangan #teroris #dinas-rahasia-ukraina #komite-investigasi-rusia #ignat-kuzin #ledakan #tindakan-teroris #huk
Moskow - Seorang pria Rusia, yang pernah tinggal di Ukraina, menjadi tersangka dalam ledakan bom mobil di pinggiran Moskow yang menewaskan seorang jenderal senior Rusia pekan lalu. Komite Investigasi Rusia mengumumkan tersangka telah didakwa atas terorisme terkait ledakan bom mobil tersebut.
Komite Investigasi Rusia dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Senin (28/4/2025), menyebut tersangka diidentifikasi bernama Ignat Kuzin, yang berusia 42 tahun dan pernah tinggal di wilayah Ukraina.
"Ignat Kuzin telah didakwa melakukan tindakan teroris," kata para penyidik pada Komite Investigasi Rusia dalam pernyataannya.
Ditambahkan bahwa permintaan untuk penangkapan secara resmi terhadap Kuzin telah diajukan ke pengadilan.
Kuzin disebut dapat menghadapi hukuman penjara seumur hidup jika terbukti bersalah atas dakwaan yang dijeratkan.
Komite Investigasi Rusia dalam pernyataannya juga menyebut Kuzin diduga menerima bayaran US$ 18.000 dari dinas rahasia Ukraina untuk serangan bom itu.
Moskow telah menuduh Kyiv ada di balik ledakan bom mematikan di pinggiran Moskow pada Jumat (25/4) pekan lalu, yang menewaskan seorang jenderal senior Rusia bernama Yaroslav Moskalik, yang menjabat Wakil Kepala Direktorat Operasional Utama Staf Umum Militer Rusia.
Dinas rahasia Rusia, FSB, mengatakan pada Sabtu (26/4) bahwa Kuzin telah ditahan otoritas berwenang. FSB merilis sebuah video interogasi yang menunjukkan Kuzin mengakui tindak kejahatannya, namun tidak diketahui secara jelas apakah dia berbicara di bawah tekanan.
Ukraina sejauh ini belum memberikan komentar apa pun terkait ledakan bom mobil di pinggiran Moskow dan kematian jenderal senior Rusia itu.
Namun dinilai bahwa ledakan bom mobil itu memiliki ciri-ciri serangan sebelumnya, selama tiga tahun terakhir, yang dilancarkan oleh Kyiv terhadap para tokoh militer dan pendukung penting invasi Rusia terhadap Ukraina.
(nvc/ita)
5 Fakta Aiptu LC 4 Kali Perkosa Tahanan Tak Terima Dipecat-Ajukan Banding
Oknum Polres Pacitan, Aiptu LC, dipecat dari kepolisian dan terancam kurungan pidana. Itu lantaran usai memperkosa tahanan perempuan sebanyak 4 kali. [424] url asal
#aiptu-lc #polisi-perkosa-tahanan #tahanan-diperkosa-polisi #polres-pacitan #kasat-tahti-polres-pacitan #pemerkosaan-di-pacitan #polisi-dipecat #ptdh #surabaya #polisi #kurungan-pidana #tindak-pidana #2-aiptu-lc
Surabaya - Oknum Polres Pacitan, Aiptu LC, dipecat dari kepolisian dan terancam kurungan pidana. Itu lantaran usai memperkosa tahanan perempuan.
Namun, Aiptu LC mengajukan banding terkait vonis etik tersebut.
Ini Sederet Faktanya:
1. Aiptu LC Ajukan Banding soal Vonis Etik
Oknum Polres Pacitan, Aiptu LC, dipecat dari kepolisian dan terancam kurungan pidana. Itu lantaran usai memperkosa tahanan perempuan.
Namun, Aiptu LC mengajukan banding terkait vonis etik tersebut.
2. Aiptu LC Perkosa Tahanan Sebanyak 4 Kali
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan penanganan pidana terkait dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh LC ditangani penyidik dari Polda Jatim. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bid Propam Polda Jatim LC melakukan pencabulan sebanyak 4 kali.
"Yang terakhir adalah pencabulan dan persetubuhan. Jadi, mungkin rekan-rekan perlu kita luruskan bahwa yang bersangkutan ini bukan melakukan tindak pidana lain, namun melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap salah satu tahanan wanita," kata Jules, Minggu (27/4/2025).
3. Sanksi Tegas Vonis PTDH Dijatuhkan Aiptu LC
Meski begitu, LC tak asal menerima putusan itu. Ia langsung mengajukan banding terkait vonis PTDH yang dijatuhkan kepadanya.
"Kemudian yang bersangkutan diberikan kesempatan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Ternyata yang bersangkutan masih mengajukan banding," ujarnya.
Jules menegaskan Bid Propam Polda Jatim akan mempertimbangkan hal itu. Kendati telah menjatuhkan sanksi etik secara tegas pada LC.
4. Aiptu LC Jadi Tersangka 21 April 2025
"Tentu ini nanti juga akan menjadi pertimbangan dari penyidik pada teman-teman Propam ya. Yang jelas, tindakan tegas akan diberikan sanksi tegas terhadap yang bersangkutan," imbuh polisi dengan 3 melati di pundaknya itu.
Sejak 21 April 2025, LC telah ditetapkan tersangka untuk kasus pidana. Kini, ia tengah menjalani kurungan pidana usai dipecat dari kepolisian.
Saksikan Live DetikSore :
(irb/fat)