Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pidana mati dalam KUHP Nasional tidak dihapus, tapi ditempatkan sebagai sanksi pidana yang bersifat khusus dan dijatuhkan serta dilaksanakan secara sangat hati-hati.

Ia menuturkan jaksa diwajibkan oleh KUHP Nasional untuk mengajukan tuntutan hukuman mati dengan disertai alternatif hukuman jenis lain, misalnya hukuman seumur hidup untuk dipertimbangkan majelis hakim.

"Pemerintah dan DPR memang harus menyusun Undang-undang tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati sebagaimana diamanatkan Pasal 102 KUHP Nasional yang baru" ujar Yusril melalui siaran persnya, dikutip Kamis (10/4).

Kendati demikian, secara substansi, ketentuan mengenai pidana mati sebagai pidana khusus telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 64 huruf c serta Pasal 67 dan 68 KUHP Nasional.

Menurut Yusril, pidana mati tidak serta merta dapat dilaksanakan setelah putusan pengadilan. KUHP mengatur pidana mati hanya dapat dieksekusi setelah permohonan grasi terpidana ditolak oleh Presiden. Jadi, memohon grasi atas penjatuhan pidana mati wajib dilakukan baik oleh terpidana, keluarga atau penasihat hukumnya sesuai ketentuan KUHAP.

Pasal 99 dan 100 KUHP memberi ruang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun.

"Apabila selama masa itu terpidana menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku, maka Presiden dapat mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup," jelas Yusril.

Ia berujar pendekatan kehati-hatian itu berangkat dari penghormatan terhadap hak hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, pidana mati hanya dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan berat tertentu dan tidak boleh dilaksanakan tanpa pertimbangan mendalam.

"Bagaimanapun juga, hakim dan pemerintah adalah manusia biasa yang bisa saja salah dalam memutuskan," ucap Yusril.

Yusril lantas mengutip sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, "Bagi seorang hakim, adalah lebih baik dia salah dalam mengambil keputusan dengan membebaskan seseorang, daripada dia salah memutuskan dengan menghukum seseorang."

Yusril mengatakan jika suatu kesalahan terjadi dalam menjatuhkan dan melaksanakan pidana mati, maka konsekuensinya tidak dapat diperbaiki.

"Orang yang sudah dihukum mati tidak mungkin dihidupkan kembali. Oleh karena itu, kehati-hatian adalah prinsip yang mutlak," tegasnya.

Yusril juga merespons perdebatan seputar hak asasi manusia (HAM) dalam penjatuhan pidana mati. Yusril menyatakan sikap terhadap pidana mati sangat tergantung pada tafsir filosofis tentang hak hidup.

"Beberapa agama di masa lalu mungkin membenarkan pidana mati berdasarkan doktrin dan hukum agama tersebut, namun dalam perkembangan teologis masa kini, ada pula tafsir baru yang menolak pidana mati," tutur dia.

KUHP Nasional, lanjut Yusril, mengambil jalan tengah antara berbagai pendekatan.

"Pidana mati dikenal dalam hukum pidana Islam, hukum pidana adat, maupun dalam KUHP warisan Belanda. Kita menghormati hukum yang hidup atau the living law dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita tidak menghapuskannya, tetapi merumuskan pidana mati sebagai upaya terakhir yang pelaksanaannya dilakukan dengan penuh kehati-hatian," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam sesi wawancara bersama tujuh pemimpin redaksi media nasional di kediamannya, Hambalang, Bogor, Minggu (6/4) lalu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Prabowo berpendapat hukuman mati tidak memberikan ruang koreksi apabila terjadi kesalahan dalam proses hukum.

Prabowo menyatakan meskipun keyakinan atas kesalahan seseorang mencapai 99,9 persen, masih ada kemungkinan individu tersebut menjadi korban atau dijebak. Oleh karena itu, hukuman mati yang bersifat final tidak memungkinkan perbaikan atas kesalahan tersebut.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya pengembalian kerugian negara oleh koruptor dan mendukung penyitaan aset-aset hasil korupsi sebagai langkah yang wajar dalam memberantas tindak pidana tersebut.

Namun, Prabowo juga mengingatkan agar aspek keadilan diperhatikan sehingga anak dan keluarga koruptor tidak ikut menderita akibat penyitaan harta tersebut.

Prabowo menyatakan dosa orang tua tidak seharusnya menjadi beban bagi anak-anak mereka.

Hukuman mati bagi koruptor saat ini diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pidana mati dapat diterapkan dalam keadaan tertentu yakni dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Namun, hukuman tersebut belum pernah diterapkan.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Nurherwati mengungkapkan kesulitan mengeksekusi harta rampasan terpidana mati kasus pemerkosaan 13 santriwati, Herry Wirawan. LPSK berharap harta Herry segera laku dalam pelelangan agar uangnya bisa diberikan kepada korban sebagai biaya ganti rugi atau restitusi yang sudah ditetapkan.

"Kita belajar dari kasusnya Herry Wirawan itu dari tahun 2022 ya hingga saat ini tidak bisa dieksekusi," kata Sri dalam diskusi Tantangan Pemberian Restitusi yang disiarkan secara daring, Rabu (19/3/2025).

Sri mengungkapkan kesulitannya adalah ketika harta Herry sudah dilelang dan si pemenang lelang mengetahui itu barang milik terpidana kasus pemerkosaan, para pemenang lelang itu mundur. Hal itu membuat hingga saat ini para korban belum menerima restitusi.

"Karena apa, kesulitan untuk mengeksekusi, karena ternyata harta rampasan yang sudah beberapa kali diupayakan untuk segera dilelang, ternyata meskipun sudah beberapa kali ada yang menang lelang, tapi kemudian mundur setelah mendengar kasusnya. Sehingga kemudian itu tidak bisa dieksekusi," jelasnya.

"Dulu putusannya ini membebankan kepada negara pada saat putusan di pengadilan negeri, tapi kemudian diperbaiki di putusan banding dan kasasinya, dengan merampas harta Herry Wirawan untuk membayar restitusi sejumlah Rp 331 juta sekian ya. Nah ini yang diharapkan bagaimana ya caranya supaya itu bisa segera dilelang, dan kemudian uangnya itu diserahkan kepada para korban," imbuhnya.

Herry Wirawan adalah terpidana mati dalam kasus pemerkosaan 13 santriwati. Herry diketahui sempat mendapat vonis hukuman penjara seumur hidup. Vonis ini pun diperberat saat sidang banding. Namun Herry mengajukan kasasi. Kasasi itu ditolak dan Herry tetap dihukum hukuman mati.

Kasus pemerkosaan yang dilakukan Herry ini diterima Polda Jawa Barat sejak 2021. Kasus ini kemudian viral di akhir 2021 sampai menyita perhatian Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu menjabat Presiden RI.

Lihat jugaVideo: Terbukti Hamili Santri, Kiai di Trenggalek Divonis 14 Tahun Bui

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sejumlah terpidana kabur dari Lapas Kutacane, Aceh. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengatakan dirinya masih mendalami penyebab kaburnya para napi dari lapas.

"Kita ingin tahu apakah betul masalah makanan yang menjadi penyebab atau masalah yang lain sebagai dampak daripada perilaku petugas dalam layanan," kata Agus di Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).

Agus mengatakan ada informasi para napi kabur usai menuntut kualitas jatah makanan ditingkatkan. Namun, informasi itu masih didalami lebih lanjut.

"Nah, inilah yang mau dicek apakah karena perilaku petugas. Karena yang sementara berkembangan kan karena makan nih, minta jatah makannya sama dengan yang dari KPK. Memang kan ada beberapa klasifikasi di sini, ada yang Rp 18 ribu per hari, ada yang Rp 20 ribu, ada yang Rp 22 ribu," ujarnya.

Agus mengatakan Imipas terus bekerja sama dengan pihak terkait untuk menuntaskan masalah yang terjadi. Dia meminta napi yang kabur segera menyerahkan diri.

"Ini mudah-mudahan bisa segera kita imbau untuk segera menyerahkan diri daripada nanti kena masalah lain," ucapnya.

Diketahui, aksi pelarian para napi itu terjadi pada Senin (10/3) sekitar pukul 18.20 WIB. Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Kaburnya napi tersebut sempat viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat para napi kabur dengan cara melompat pagar dan berlari ke arah jalan raya.

Beberapa napi yang kabur tidak mengenakan baju hanya memakai celana. Mereka lari ke arah warga yang sedang berada di lokasi.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Puluhan narapidana Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, yang kabur beberapa waktu lalu, disebut-sebut menuntut adanya bilik asmara sebagai salah satu fasilitas di dalam penjara.

Apa itu bilik asmara? Apakah bilik asmara memang ada di penjara? Jika ada, apakah legal atau justru melanggar aturan?

Bilik asmara adalah ruangan khusus di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) yang digunakan oleh narapidana untuk bertemu secara intim dengan pasangan sah mereka.

Fasilitas ini sudah diterapkan di beberapa negara sebagai bagian dari hak asasi narapidana untuk tetap memiliki hubungan keluarga yang sehat, termasuk pemenuhan kebutuhan biologis.

Di Indonesia, keberadaan bilik asmara di lapas masih menjadi perdebatan. Hingga saat ini, aturan resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia(disingkatKemenko Kumham Imipas) tidak mengatur secara spesifik tentang penyediaan bilik asmara bagi narapidana.

Direktur Jenderal Permasyarakatan Sri Puguh Utami menyebut setidaknya sudah ada tiga lapas yang memiliki fasilitas ruang saluran hasrat untuk narapidana yang telah menikah. Pengunjung harus dipastikan istri terpidana.

"Itu kami praktikkan sudah mulai tahun lalu. Ada di Lapas Ciangir, Lapas terbuka Kendal, dan Lapas Nusakambangan," ujar Utami di Jakarta sebagaimana dilansir Antara, Kamis 27 Februari 2020.

Utami mengatakan fasilitas tersebut dapat digunakan oleh narapidana yang berada di Lapas dengan kategori 'minimum security'. Para narapidana diperkenankan untuk menyalurkan hasrat biologisnya di ruangan tersebut pada saat kunjungan keluarga berlangsung.

Secara hukum, Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 memang mengakui hak narapidana untuk berkomunikasi dengan keluarga. Namun, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengizinkan atau melarang hubungan suami-istri di dalam lapas.

Menurut Pasal 3 huruf g UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diamanatkan bahwa "Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan".

Beleid tersebut, sejatinya memberikan penegasan bahwa pemberian hukuman kepada narapidana hanya berorientasi untuk menghilangkan kemerdekaannya semata, sedangkan negara tetap bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak mendasar yang dimiliki oleh narapidana sebagai manusia, termasuk hak seksual.

Lebih lanjut, Pasal 9 huruf i UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa "Narapidana berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental".

Ketentuan a quo pada intinya mengamatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlakuan yang manusiawi untuk menjaga fisik dan mental narapidana.

Beberapa pihak menilai bahwa penyediaan bilik asmara dapat menjadi solusi bagi narapidana yang sudah menikah agar tetap bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa fasilitas semacam ini bisa disalahgunakan dan sulit diawasi.

Di beberapa negara seperti Brasil, Meksiko, dan Spanyol, Turki, dan Singapura bilik asmara sudah menjadi bagian dari hak narapidana atau dikenal dengan conjugal visit.

Mereka diberikan waktu tertentu untuk bertemu pasangan dengan syarat telah memenuhi aturan tertentu, seperti berkelakuan baik dan tidak terlibat dalam pelanggaran disiplin. Di Singapur, penggunaan bilik asmara hanya diperbolehkan pada saat jam kantor. Tidak untuk hari libur atau akhir pekan.

Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso merespons rencana pemerintah yang sedang merancang rencana undang-undang (RUU) pemulangan narapidana ke negara asal atau transfer of prisoners. Politikus Gerindra tersebut mendukung rencana itu karena memiliki semangat kemanusiaan.

"Komisi XIII mendukung usulan pemerintah tersebut terkait rancangan UU transfer narapidana. Semangat yang disampaikan, pertama adalah konteks menjaga diplomasi, dengan negara lain, kedua kemanusiaan," ujar Sugiat, Sabtu (8/3/2025).

Menurutnya, meski berdasarkan pada kemanusiaan dengan memulangkan napi ke negaranya, namun perlu dipastikan bahwa napi tersebut tetap menjalani hukuman.

"Ketika napi sudah di sana, harus jalankan hukuman yang disepakati, kan kita bukan membebaskan," ujarnya.

Dia pun pun menyebut harus ada kesepakatan antara Indonesia dan negara asal dari narapidana yang akan dipulangkan. Sehingga, Indonesia menerima keuntungan lain dalam pengiriman napi tersebut.

"(Harus ada) kesepakatan dua negara, misal Indonesia dengan negara narapidana. Harus ada proses diplomasi," ujarnya.

Selain itu, Dia pun menyampaikan perlu ketetapan kategori napi saja yang bisa dikirim ke negara asalnya.

"(Mungkin) Pertama napi yang vonisnya bukan hukuman mati. Itu yang bisa masuk kategori pemindahan ke negara asal," katanya.

Sebelumnya, Sebelumnya, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan saat ini pemerintah berupaya merancang undang-undang (RUU) yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal atau transfer of prisoners. Aturan ini diperlukan lantaran hingga saat ini belum ada UU yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal.

"Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan. Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan," kata Yusril saat berbicara dalam Seminar Nasional Pemulangan Narapidana dalam Kajian Hukum Internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Ubaya secara virtual dilansir Antara, Sabtu (8/3/2025).

Menurut Yusril, pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting, yakni hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Selain itu, pemulangan narapidana ke negara asal juga dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara. Sejumlah syarat yang diatur yakni negara asal terpidana harus mengakui hukuman yang dijatuhkan oleh Indonesia, dan menerima sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Walau demikian, Yusril tidak memungkiri adanya celah hukum yang muncul dari sistem pemulangan narapidana. Celah hukum itu berpotensi meringankan beban hukuman kepada narapidana ketika sudah sampai di negara asal.

Oleh sebab itu diperlukan adanya kerja sama antarnegara untuk memastikan proses hukum dijalani narapidana sesuai dengan yang telah disepakati.

"Salah satu contoh adalah kasus Mary Jane. Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya," ujar Yusril.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra tengah berupaya merancang undang-undang yang mengatur proses pemulangan narapidana atau transfer of prisoners.

Hal tersebut dilakukan lantaran hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang proses pemulangan narapidana ke negara asal.

"Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan. Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan," kata Yusril saat berbicara dalam Seminar Nasional Pemulangan Narapidana dalam Kajian Hukum Internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya) secara virtual, Sabtu (08/3).

Menurut Yusril, pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting yakni hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Selain itu, pemulangan narapidana ke negara asal juga dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara.

Beberapa syarat yang diatur yakni negara asal terpidana harus mengakui hukuman yang dijatuhkan oleh Indonesia, dan menerima sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Walau demikian, Yusril tidak memungkiri adanya celah hukum yang muncul dari sistem pemulangan narapidana ini.

Celah-celah hukum itu berpotensi meringankan beban hukuman kepada narapidana ketika sudah sampai di negara asal.

Karenanya, perlu adanya kerja sama antar ke dua belah pihak negara untuk memastikan proses hukum uang dijalani narapidana sesuai dengan yang telah disepakati.

"Salah satu contoh adalah kasus Mary Jane. Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya," ujar Yusril.

Di akhir seminar, Yusril kembali menekankan pemulangan narapidana adalah hal yang layak untuk dilakukan karena merupakan bagian penting dari diplomasi internasional Indonesia.

"Kami akan terus memperjuangkan kerja sama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan tetap mengutamakan hak asasi manusia dan keadilan," tutupnya.

Terpidana kasus tindak pidana korupsi, Maryoto (55), langsung dieksekusi ke Rumah Tahanan (Rutan) Boyolali untuk menjalani hukuman. Mantan Kepala Desa Teras itu ditangkap tim Kejaksaan Negeri Boyolali, setelah menjadi buron selama 16 tahun.

"Pada hari Rabu (5/3) kemarin kami lakukan pengamanan, kemudian kami terbangkan ke Boyolali tadi pagi, hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 dengan menggunakan pesawat udara. Sekitar pukul 10.00 WIB tadi mendarat (di bandara Adi Soemarmo). Selanjutnya dilakukan eksekusi di Rutan Boyolali," ujar Kasi Intel Kejari Boyolali, Emanuel Yogi Budi Aryanto, di kantor Kejari Boyolali, Kamis (6/3/2025).

Sebelum dijebloskan ke rutan, terpidana diperiksa kondisi kesehatannya lebih dulu. Setelah dinyatakan sehat, terpidana Maryoto lalu dibawa ke Rutan kelas II B Boyolali untuk menjalani hukuman sesuai putusan yang telah inkrah tersebut.

Maryoto ditangkap tim gabungan dari Kejaksaan Negeri Boyolali dan Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung, di rumahnya Jl. Pulau Madura No. 33B Lk. I, RT. 008. Kelurahan Way Halim, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung.

Pantauan detikJateng di Rutan kelas II B Boyolali, tim dari Kejaksaan Negeri Boyolali yang membawa Maryoto tiba di Rutan Boyolali sekitar pukul 11.00 WIB. Maryoto tampak mengenakan rompi warna merah bergaris hitam, di belakangnya bertulisan, 'Tahanan Kejaksaan Negeri Boyolali' dengan nomor 01. Setelah turun dari mobil, terpidana langsung dibawa masuk ke rutan di ruang serah terima narapidana.

Yogi menjelaskan, Maryoto dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan tanah kas desa Teras tahun 2003-2006. Kasus ini telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, setelah upaya hukum terpidana yakni kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung pada 2009 silam.

"Upaya terakhir di inkrah itu adalah putusan Mahkamah Agung," jelasnya.

Karena kasasinya ditolak, terpidana harus menjalani hukuman sesuai putusan di tingkat banding yakni Pengadilan Tinggi. Di tingkat Pengadilan Tinggi itu, Maryoto dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan dan membayar uang pengganti Rp 19.355.875 subsidair 1 bulan kurungan.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Boyolali menangkap buronan terpidana kasus tindak pidana korupsi pengelolaan tanah kas desa Teras tahun 2003-2006, Maryoto. Mantan Kepala Desa Teras itu ditangkap di tempat pelariannya di wilayah Kota Bandar Lampung.

Maryoto ditangkap petugas Kejaksaan pada Rabu (5/3) di wilayah Kota Bandar Lampung. Maryoto telah menjadi buronan dan masuk daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Negeri Boyolali selama 16 tahun.

"16 tahun pelarian, akhirnya dipaksa pulang," kata Kasi Intel Kejari Boyolali, Emanuel Yogi Budi Aryanto, kemarin.

Yogi menjelaskan, Maryoto merupakan terpidana kasus tindak pidana korupsi pengelolaan tanah kas desa Teras tahun 2003 -2006. Terpidana saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Teras. Di tahun 2003 -2006, dia diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan tanah kas desa.

Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Boyolali, lanjut dia, menyatakan Maryoto terbukti bersalah melanggar Pasal 3 dan Pasal 10 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Majelis Hakim PN Boyolali menjatuhkan pidana kepada Maryoto pidana penjara 1 tahun 2 bulan, dan denda Rp 75 juta subsidair 2 bulan dan membayar uang pengganti Rp 37 juta.

"Tapi karena putusan ini, Maryoto mengajukan upaya hukum, banding. Kemudian di Pengadilan Tinggi (PT), diputus pada tanggal 20 Januari 2009, itu jadi putusannya naik menjadi 2 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan, kemudian uang penggantinya turun (menjadi) Rp 19.350.000 subsidair 1 bulan kurungan," paparnya.

Lebih lanjut disampaikan Yogi, atas putusan banding di Pengadilan Tinggi ini, Maryoto melakukan upaya hukum lagi yakni kasasi. Putusan kasasi turun di tahun 2009 dan Mahkamah Agung memutuskan menolak permintaan kasasi dari Maryoto.

"Sehingga yang dipakai putusan Pengadilan (Tinggi) itu yang kita laksanakan," imbuh dia.

Setelah adanya putusan kasasi itu, Kejaksaan Negeri Boyolali hendak melakukan eksekusi terhadap terpidana, yang sebelumnya tidak ditahan. Namun ternyata, terpidana tidak ada di rumahnya dan tidak diketahui keberadaannya. Hingga akhirnya terpidana diketahui berdomisili di Lampung dan ditangkap di sana.

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Prim Haryadi menyampaikan penerapan hukuman mati masih berlaku di Indonesia. Dia mengatakan dalam KUHP baru penerapan hukuman mati diterapkan terbatas.

Hal itu disampaikan Prim dalam acara 'Seminar Nasional Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Hukum Internasional' di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025). Mulanya, Prim menyampaikan sejumlah alasan pengadilan masih memberikan putusan hukuman mati.

"Saat ini ketahui bahwasanya pidana mati di Indonesia ini masih dimungkinkan, karena diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam beberapa pasal KUHP yang masih berlaku, mengatur tentang hukuman mati," kata Prim.

Dia mengatakan, norma hukuman mati sempat diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi saat itu, MK tidak menghapus hukuman mati, sehingga hukuman mati masih berlaku di Indonesia.

"Bahkan pidana mati pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi apakah norma ini bertentangan atau tidak, tapi Mahkamah Konstitusi di tahun 2007, 2008 itu menyatakan masih diperkenankan, di 2008, hanya harus lebih selektif bahasanya barangkali ya," ucapnya.

Prim menyinggung mengenai penerapan hukuman mati dalam KUHP baru yang akan berlaku pada tahun 2026. Menurutnya, hukuman mati diterapkan secara terbatas pada pidana tertentu seperti terorisme hingga narkotika.

"Kemudian KUHP yang baru penerapannya juga terbatas, hanya pada tindak pidana luar biasa, terorisme, kejahatan terhadap negara, pembunuhan berencana dan kejahatan berat terkait narkotika," katanya.

Dia juga mengatakan, dalam KUHP baru, seseorang yang dijatuhi hukuman mati juga tidak langsung dieksekusi. Melainkan akan melewati masa percobaan hukuman penjara selama 10 tahun.

"Jadi berkaitan dengan hukuman mati dalam KUHP yang baru memang ada sedikit diperlonggar, kalau selama ini dalam KUHP yang saat ini berlaku itu memang selesai, tapi di KUHP baru ini ada semacam percobaan 10 tahun, itu baru dipantau kelakuannya terpidana ini," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Agamawan dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bicara mengenai penerapan hukuman mati. Anggota Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, Wawan Gunawan Abdul Wahid, mengatakan hukuman mati sebaiknya ditiadakan.

Hal itu dia sampaikan dalam Seminar Nasional Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Hukum Internasional di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

Dalam acara itu turut hadir Jampidum Asep Nana Mulyana, Ketua Kamar Pidana MA Prim Haryadi, dan Koordinator Sant'Egidio Asia-Pacific Leonardo A Tranggono.

Wawan mulanya menyampaikan pentingnya pemaknaan secara kontekstual ketika membaca dasar hukuman mati dalam Islam. Menurutnya, ulama fikih telah menyampaikan hukum bisa berubah bergantung pada situasi dan waktu.

"Demikian halnya juga pembacaan terhadap hadits Nabi yang seringkali pembacaannya itu adalah menggunakan pemaknaan yang tekstual tidak memperhatikan konteks, tidak memperhatikan perubahan situasi. Padahal sejak dahulu, para ulama fikih sudah mengingatkan kepada kita, bahwa hukum itu bisa berubah, bisa beragam, karena ada situasi yang berubah, ada waktu yang berubah, ada tempat yang berubah, ada tradisi yang tidak sama, ada motivasi yang tidak sama," ucapnya.

Wawan juga menyampaikan makna dalam surat Al-Qur'an yang menyebutkan mengenai hukuman mati, yakni surat Al-Baqarah ayat 178, dalam ayat itu, menurut Wawan, kata 'kutiba' yang berarti diwajibkan, tidak memiliki bobot kewajiban yang sama dalam ibadah seperti salat dan zakat.

"Tapi ayat itu sering kali tidak dibaca lanjutannya, seringkali tidak dilihat bahwa ayat itu, ketika dibaca walaupun mengatakan 'kutiba', diwajibkan, tapi kewajibannya tidak sama dengan kewajiban salat, tidak sama dengan kewajiban haji, tidak sama dengan kewajiban zakat. Sehingga kalau dimudahkan cara menjelaskannya adalah 'boleh ditinggalkan, boleh tidak dilakukan'," jelasnya.

Wawan juga menyampaikan perkembangan penerapan hukuman mati di dunia internasional. Dia mengatakan mulai banyak negara yang meninggalkan hukuman mati. Dia mencontohkan penerapan hukuman mati tidak memiliki kaitan dengan kemajuan suatu negara.

"Apalagi kalau kita tahu bahwa tata krama internasional mengatakan, itu satu situasi yang ya istilah yang tadi digunakan moratorium ya, sudah umumnya ditinggalkan, bahkan bahwa hukuman mati itu tidak ada hubungannya dengan kemajuan suatu negara. Negara-negara Afrika yang tertinggal, yang miskin itu, tidak ada hukuman mati di Afrika, bahkan satu negara yang semula berlakukan hukuman mati sekarang ditinggalkan," ujarnya.

Karena itu, Wawan menilai penerapan hukuman mati sebaiknya ditinggalkan atau bahkan ditiadakan.

"Oleh karenanya, saat ini saya berpendapat, berijtihad, ya sebaiknya hukuman mati ditinggalkan, ditiadakan," katanya.

Tonton juga Video: Anggota Komisi III Ungkap 200 Lebih Terpidana Mati Belum Dieksekusi

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemulangan terpidana Reynhard Sinaga ke Indonesia bukan prioritas pemerintah. Yusril menyebutkan kasus Reynhard lebih banyak berkaitan dengan masalah pribadi.

"Kasus Reynhard itu lebih banyak merupakan kasus pribadi," kata Yusril di gedung Kemenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

Yusril mengatakan, berdasarkan aturan di Inggris, pemerintah Indonesia saat ini belum bisa berbuat banyak di perkara Reynhard. Reynhard disebut baru bisa mengajukan permohonan pengurangan penahanan setelah menjalani hukuman 30 tahun penjara, sementara dia sendiri telah divonis seumur hidup oleh pengadilan Inggris sejak 2020.

"Kita pun tidak bisa berbuat apa-apa oleh karena berdasarkan hukum Inggris, dia baru boleh mengajukan keringanan setelah 30 tahun dia menjalani hukuman. Jadi bahwa kita concern dan kita tahu persoalan itu dan kita pantau perkembangannya," jelas Yusril.

Menurut Yusril, pertimbangan tersebut membuat Reynhard tidak termasuk prioritas pemerintah Indonesia dalam memulangkan sejumlah narapidana WNI di luar negeri. Dia menyebutkan upaya memulangkan Reynhard ke Tanah Air masih jauh untuk dilakukan pemerintah.

"Tapi kalau untuk segera dilakukan exchange prisoner ataupun transfer prisoner itu kiranya masih jauh. Jadi tidak menjadi prioritas untuk dikerjakan oleh pemerintah sekarang," jelas Yusril.

Hambali Segera Diadili

Yusril juga menyinggung nasib terpidana kasus terorisme, Hambali, yang saat ini masih ditahan di penjara Guantanamo. Yusril mengatakan Hambali segera menjalani persidangan di pengadilan Amerika Serikat.

"Begitu juga dengan kasusnya Hambali yang kami mendengar kabar dalam waktu dekat ini akan diadili oleh pihak militer Amerika Serikat dan kita hanya memantau perkembangan itu," ujar Yusril.

Menurut Yusril, pemerintah Indonesia hanya akan mengawasi jalannya persidangan tersebut. Namun, sama seperti Reynhard, Hambali bukan termasuk prioritas narapidana yang akan dipulangkan pemerintah ke Tanah Air.

"Kita melalui Kementerian Luar Negeri akan memantau kasus itu dan memastikan bahwa segera proses hukum itu berjalan secara normal dan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku karena bagaimanapun dia adalah wajah negara Indonesia. Jadi untuk bicara mengenai pemulangan saya kira masih terlalu jauh ya karena proses peradilannya pun baru akan dimulai oleh pihak Amerika Serikat," pungkas Yusril.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Batik karya terpidana mati asal Filipina, Mary Jane Veloso laku terjual seharga Rp600 ribu di booth Kemenimipas pada Pameran Kampung Hukum 2025 di Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (18/2).

Sebelum dipulangkan ke Filipina beberapa waktu lalu, Mary Jane mendekam di Lapas Perempuan Kelas IIA Yogyakarta.Selama menjadi penghuni Lapas, ia aktif mengikuti pembinaan kemandirian, salah satunya membatik.Pembeli batik karya Mary Jane, Tirto, mengaku sosok itu bukan nama asing baginya. Ia merasa tertarik dengan hasil karya terpidana mati tersebut."Dulu saya ikut terlibat dalam pembuatan telaahan tentang Mary Jane," ucap Tirto yang merupakan eks Asisten Deputi Ketua Mahkamah Agung.

Tak hanya batik, ada juga karya warga binaan lainnya yang ikut dipamerkan, mulai dari cukli, tempat tisu, tas, hingga sepatu.Pameran ini akan berlangsung selama dua hari hingga Rabu (19/2) besok. Pameran ini tak sebatas memamerkan produk warga binaan. Booth Kemenimipas juga menawarkan layanan informasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi.Pameran ini diikuti puluhan booth dari lintas Kementerian/Lembaga yang menawarkan beragam informasi hukum dan cenderamata.