Keluh Kesah Agus Difabel di Lapas Usai Pendampingnya Bebas
Terdakwa kasus kekerasan seksual Agus difabel mengeluhkan tidak mmeiliki pendampingan saat masa penahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, NTB. [227] url asal
#agus-difabel #pelecehan-seksual #detikbali #kelas-iia-kuripan #lapas #michael-anshory #i-wayan-agus-suartama #nusa-tenggara-barat #perempuan #korban #kekerasan #tahanan #pidana #kuripan #keluh #tindak #penahanan #jaks
Jakarta - Terdakwa kasus kekerasan seksual I Wayan Agus Suartama alias Agus difabel mengeluhkan masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Agus mengeluh karena tidak lagi memiliki pendamping dalam tahanan.
"Adapun hal-hal lain diceritakan mengenai di lapas karena Agus saat ini sudah tidak memiliki pendamping," kata penasihat hukum Agus, Michael Anshory, dilansir detikBali, Rabu (14/5/2025).
Anshory menyebut pendamping Agus disediakan untuk mengurusnya saat berada di lapas sudah bebas. Agus sudah tidak memiliki pendamping di lapas sejak pekan lalu.
Keluhan Agus itu sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Anshory menyebut, majelis hakim juga sudah mengingatkan jaksa penuntut umum (JPU) agar memperhatikan hak dari Agus.
Dalam pledoi yang disampaikan, Agus juga meminta untuk dibebaskan dari dakwaan jaksa penuntut umum. Agus menilai dakwaan jaksa penuntut umum terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap sejumlah perempuan tidak terbukti secara hukum.
"Di dalam pembelaan hari ini, kami mengulas mengenai riwayat kehidupan terdakwa. Di dalam pledoi kami tetap berpegang teguh bahwa apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak terbukti secara hukum. Itu poinnya di dalam pledoi yang kami buat," ucap Anshory.
Anshory menilai unsur-unsur dalam penerapan pasal yang didakwakan jaksa dinilai tidak terbukti secara hukum. Anshory membeberkan tidak ada kejelasan terkait dengan jumlah korban.
Baca selengkapnya di sini dan di sini.
(wnv/jbr)
Agus Difabel Mengeluh Tak Lagi Punya Pendamping di Lapas
Terdakwa kekerasan seksual, I Wayan Agus Suartama, mengeluh tidak memiliki pendamping di Lapas. Haknya diabaikan meski sudah disuarakan di persidangan. [384] url asal
#agus-difabel #kekerasan-seksual #agus-difabel-tersangka-pelecehan #lapas-kuripan #mataram #ntb #nusa-tenggara-barat #pengadilan-negeri-pn-mataram #michael-ansory #uu-tpks #pasal-6-huruf-c #kelas-iia-kuripan
Mataram - Terdakwa kasus kekerasan seksual I Wayan Agus Suartama alias Agus difabel berkeluh kesah dalam persidangan. Salah satunya, ia mengeluh karena tidak lagi memiliki pendamping saat penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Adapun hal-hal lain diceritakan mengenai di lapas karena Agus saat ini sudah tidak memiliki pendamping," kata penasihat hukum Agus, Michael Ansory, Kamis (14/5/2025).
Menurut Michael, pendamping Agus yang disediakan untuk mengurusnya saat berada di lapas sudah bebas. Walhasil, hingga saat ini, Agus tidak memiliki pendamping di lapas. "Sehingga Agus berkeluh kesah di dalam pledoinya secara lisan," ujarnya.
Agus sudah tidak memiliki pendamping di lapas sejak pekan lalu. Persoalan tidak memiliki pendamping itu juga telah disuarakan Agus pada persidangan sebelumnya.
Majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut, ungkap Michael, juga telah mengingatkan jaksa penuntut umum (JPU) agar memperhatikan hak dari Agus. Namun, hak Agus itu hingga kini tidak dipenuhi.
Sebagaimana diketahui, JPU sebelumnya menuntut agar majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mataram menjatuhi Agus dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp 100 juta dengan subsider tiga bulan kurungan. JPU menilai Agus terbukti bersalah dan melanggar Pasal 6 huruf C juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
(hsa/hsa)
Istri Agus Difabel Belum Jenguk Suaminya di Lapas Kuripan
Kepala Lapas Kelas IIA Kuripan, Muhammad Fadli, menuturkan I Wayan Agus Suwartama belum pernah dijenguk oleh istrinya, Ni Luh Nopianti, sejak nikah adat. [308] url asal
#agus-difabel-nikah #lapas-kuripan #lombok-barat #ntb #nusa-tenggara-barat #lembaga-pemasyarakatan #keluarga #istri-agus-difabel-belum-jenguk-suaminya #pernikahan-agus #keluarga-warga-desa-ulakan #rumah #istri
Lombok Barat - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Muhammad Fadli, menuturkan I Wayan Agus Suwartama belum pernah dijenguk oleh istrinya, Ni Luh Nopianti. Pria difabel yang terjerat kasus pelecehan seksual tersebut menikah secara adat pada Kamis (10/4/2025) lalu.
"Belum pernah dijenguk (oleh istrinya)," tutur Fadli, Kamis (17/4/2025). Agus pun masih beraktivitas seperti biasa di Lapas.
Menurut Fadli, Lapas IIA Kuripan tidak ada kaitannya dengan pernikahan Agus. Apalagi, pernikahan secara adat itu tidak digelar di Lapas yang berada di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), itu.
Sebelumnya, Perbekel Desa Ulakan, I Ketut Sumendra, menuturkan keluarga Nopianti sempat melarang putrinya menikah dengan Agus lantaran usia perempuan itu masih 18 tahun. Belakangan, keluarga warga Desa Ulakan, Karangasem, itu luluh dan mengizinkan putrinya menikah dengan Agus meski pria difabel tersebut terjerat kasus pelecehan seksual.
Acara adat pernikahan tersebut digelar di rumah Nopianti. Adapun, kehadiran Agus digantikan oleh sebilah keris.
(gsp/hsa)
Suasana Haru, Keluarga Napi Lapas Selong Berkumpul di Hari Raya
Ratusan keluarga WBP Lapas Selong antusias berkunjung saat Idul Fitri. Lapas menyediakan layanan kunjungan dan salat berjemaah untuk warga binaan. [451] url asal
#hari-raya #lapas-selong #kunjungan-keluarga #narapidana #idul-fitri #lombok-timur #keluarga-napi-lapas-selong #istri #indonesia #direktorat-jenderal #nusa-tenggara-barat #ratusan #ratusan-keluarga-wbp-lapas-sel
Lombok Timur - Ratusan keluarga warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), antusias melakukan kunjungan saat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Layanan kunjungan khusus Lebaran dibuka untuk keluarga narapidana selama tiga hari ke depan.
"Lapas Selong akan melayani kunjungan selama tiga hari ke depan ketika Idul Fitri, dimulai dari hari ini," kata Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik serta Kegiatan Kerja Lapas Selong, Gamal Masfur, saat ditemui detikBali di ruang kerjanya, Senin (31/3/2025).
Program layanan kunjungan Idul Fitri ini sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
"Kunjungan ketika Idul Fitri untuk warga binaan lapas merupakan perintah dari Dirjen Pemasyarakatan, itu serentak di seluruh Indonesia," jelas Gamal.
Salat Idul Fitri dan Kebersamaan dengan Keluarga
Selain kunjungan keluarga, Lapas Selong juga memfasilitasi warga binaan untuk melaksanakan salat Id berjemaah.
"Tadi juga kami laksanakan salat sunah Idul Fitri secara berjemaah dengan warga binaan lapas. Kunjungan keluarga juga bertujuan memberikan kesempatan kepada warga binaan supaya bisa merasakan suasana Lebaran," ujarnya.
Salah satu napi, SA (37), mengaku bahagia saat dikunjungi oleh keluarganya pada momen Idul Fitri. Dia terharu bisa berkumpul dengan keluarga di hari yang fitri.
"Ada istri dan anak yang mengunjungi. Sangat senang rasanya bisa berkumpul bersama keluarga, apalagi ketika Lebaran ini," ujarnya semringah.
Warga binaan lainnya, HM (29), juga merasakan kebahagiaan saat dikunjungi keluarganya. Selain bisa bertemu, ia juga menikmati makanan khas Lebaran yang dibawakan oleh keluarganya.
"Sangat senang. Ini dibawakan makanan ringan, ketupat, dan opor ayam. Sudah lama tidak makan ketupat soalnya," ucap HM.
Pantauan detikBali, ratusan masyarakat memadati area parkir Lapas Selong. Di dalam aula kunjungan, keluarga warga binaan memenuhi ruangan yang telah disediakan. Untuk kenyamanan para pengunjung, pihak lapas menyiapkan fasilitas berupa tenda dan karpet untuk tempat duduk.
(dpw/dpw)
6 Napi Korupsi di Lapas Selong Diusulkan Dapat Remisi Idul Fitri
Enam narapidana korupsi di Lapas Selong diusulkan untuk remisi Idul Fitri. Total 308 warga binaan ajukan remisi, dengan verifikasi masih berlangsung. [397] url asal
#napi-korupsi #remisi-idul-fitri #lapas-selong #nusa-tenggara-barat #tim-pengamat-pemasyarakatan-lapas #pemasyarakatan #pasal-10-undang-undang-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan #pidana #tindak #narap
Lombok Timur - Sebanyak enam narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) diusulkan mendapat remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Lapas Kelas IIB Selong Ahmad Sihabudin.
Suhabudin menyebut total warga binaan Lapas Selong yang diajukan mendapat remisi sebanyak 308 orang. Mereka diusulkan mendapat remisi khusus I (RK-I) ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DitjenPAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.
"Saat ini masih tahap verifikasi," kata Sihabudin, Rabu (12/3/2025).
Sihabudin merincikan, dari jumlah tersebut sebanyak 152 orang merupakan napi kasus tindak pidana umum. Sementara sisanya, 150 napi tindak pidana narkotika dan enam orang tindak pidana korupsi.
"Besaran remisi yang kami diusulkan bervariasi. Mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari hingga 2 bulan," bebernya.
Sihabudin menjelaskan, bahwa warga binaan diusulkan mendapat remisi asalkan telah memenuhi syarat sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Proses pengajuan remisi dilakukan secara online setelah disetujui melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas.
"Tidak ada pengecualian, asalkan memenuhi syarat (sesuai UU), pasti diusulkan," tegas Sihabudin.
Adapun syarat warga binaan yang diusulkan yakni menunjukkan perubahan sikap dan perilaku ke arah lebih baik selama menjalani masa hukuman, aktif mengikuti program pembinaan yang dibuktikan dengan laporan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang dibuat oleh wali, serta telah menunjukkan penurunan tingkat risiko melalui asesmen oleh asesor Lapas. Surat Keputusan (SK) remisi Hari Raya Idul Fitri biasanya terbit paling lambat H-1 Lebaran.
(nor/nor)
Cegah Terorisme, Pemerintah Awasi Jemaah Tabligh di Masjid Mataram
Pemerintah Mataram awasi jemaah tabligh menjelang Ramadan 2025 untuk cegah terorisme. Koordinasi dengan masjid dan lingkungan jadi syarat utama. [344] url asal
#terorisme #jemaah-tabligh #mataram #ramadan-2025 #jamaah #izin #cegah #cegah-terorisme #nusa-tenggara-barat #masjid-mataram #indonesia #bali #pemerintah-awasi-jemaah-tabligh #takmir #keberadaan-jemaah #masjid-at-taq
Mataram - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengawasi keberadaan jemaah tabligh atau dai kompor menjelang Ramadan 2025. Hal ini untuk mengantisipasi terorisme.
"(Ini dilakukan) dalam rangka antisipasi kami terhadap orang asing yang masuk ke wilayah kami. Kegiatan dakwah pun (akan) kami rapikan," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Mataram, Zarkasyi, di Mataram, Rabu (26/2/2025).
Zarkasyi menyebut kegiatan para jamaah tabligh mulai kembali ramai beberapa pekan terakhir menjelang Ramadan. "Kami dapat laporan ada yang masuk di beberapa masjid. Kalau seperti itu kami arahkan langsung ke Masjid At-Taqwa," jelas Zarkasyi.
Kegiatan para jemaah tabligh yang kerap menetap dari satu masjid ke masjid lain itu dilakukan tanpa koordinasi atau izin ke camat hingga kepala lingkungan. Bahkan mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia.
"(Jamaah tabligh) ini kan nggak ada jadwal, nggak pernah menginformasikan ke kami, kapan dia datang. Tiba-tiba (saja) datang dari Bali, Jakarta, Lampung, dan lainnya," jelas mantan Camat Ampenan tersebut.
Zarkasyi menegaskan jemaah tabligh harus mendapatkan izin dari pengurus masjid untuk meminimalisasi potensi gesekan dengan warga. "Paling tidak harus ada koordinasi dengan kepala lingkungan setempat dan takmir masjid. Sehingga (kegiatan ini) tidak menimbulkan penolakan-penolakan (warga)," tandasnya.
(nor/nor)
20 Tuan Guru di Balik Rencana Pengalihan Status Tahanan Zaini Arony
Mantan Bupati Lombok Barat, Zaini Arony, ajukan penangguhan penahanan terkait kasus korupsi LCC. Permohonan didukung tokoh agama dan sedang ditelaah Kejati NTB. [503] url asal
#zaini-arony #korupsi #penangguhan-penahanan #kejati-ntb #lombok-barat #lombok-city-center #kejati #bliss-pembangunan-sejahtera #isabel-tanihaha #rutan #tenggara-barat #guru #kejaksaan #arony #pidana-khusus #pidana-k
Mataram - Mantan Bupati Lombok Barat, Zaini Arony, mengajukan penangguhan penahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia terjerat kasus dugaan korupsi kerja sama operasional (KSO) pemanfaatan aset lahan pembangunan Lombok City Center (LCC).
Kuasa hukum Zaini Arony, Ijrat Prayitno, mengungkapkan permohonan penangguhan penahanan diajukan dengan alasan kesehatan kliennya yang menurun. Ia juga menyebut pengajuan tersebut didukung oleh puluhan tokoh agama dan pimpinan pondok pesantren (ponpes) di Lombok Barat.
"Ada 20 tuan guru dan tokoh-tokoh agama yang kami jadikan sebagai jaminan pengalihan penahanan. Kami minta pengalihan penahanan jadi tahanan kota," ujar Ijrat di Mataram, Selasa (25/2/2025).
Ia menambahkan, Zaini kini berusia 71 tahun dan belum lama ini menjalani pemasangan ring jantung. "Terus sakit-sakitan. Baru pasang ring jantung. Kondisi kakinya (sakit)," imbuhnya.
Ijrat juga memastikan kliennya tidak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. "Sudah diserahkan permintaan pengalihan tahanan ke Kejati. Sudah kami ajukan kemarin langsung, begitu ada penahanan," tegasnya.
Kejati NTB Telaah Permohonan
Kejati NTB saat ini meneliti berkas permohonan penangguhan penahanan yang diajukan Zaini Arony. Jaksa masih mempertimbangkan apakah pengajuan tersebut dapat dikabulkan.
Kasi Penkum Kejati NTB, Efrien Saputera, membenarkan adanya surat permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum Zaini. Ia menegaskan bahwa Kejati NTB tengah menelaah permohonan tersebut.
"Benar, kami sudah terima suratnya. Saat ini sedang diteliti oleh teman-teman Pidsus (Pidana Khusus Kejati NTB)," ungkap Efrien kepada detikBali, Selasa (25/2/2025).
Proses telaah dilakukan untuk menilai urgensi permohonan tersebut. "Pengajuan bisa dikabulkan maupun ditolak. Makanya kami telaah dulu," imbuhnya.
Kasus Korupsi LCC
Sebelumnya, Zaini Arony ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi KSO pemanfaatan aset lahan pembangunan LCC dan langsung ditahan di Rutan Praya, Lombok Tengah, selama 20 hari ke depan.
"Hari ini sudah kami lakukan penahanan hingga 20 hari ke depan di Rutan Praya. Ini dilakukan tentu ada maksud dan tujuannya, karena sebelumnya ada tersangka LS ditahan di sana," ujar penyidik Kejati NTB, Hasan Basri, di kantornya, Senin (24/2/2025).
Kasus ini telah diusut sejak 2020. Selain Zaini, Kejati NTB juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu mantan Direktur Utama (Dirut) PT Tripat Lombok Barat, Lalu Azril Sopandi, dan mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera, Isabel Tanihaha.
(dpw/dpw)
Sidang Perdana Tertutup, Agus Difabel Ajukan Pengalihan Status Tahanan
Sidang kasus pelecehan dengan terdakwa Agus Difabel digelar tertutup di PN Mataram, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/1). [606] url asal
#tindak-pidana-kekerasan-seksual #kesusilaan #pasal-6-huruf-a #terdakwa-agus #dinsos #tindak #mahendrasmara-purnamajati #dinsos-provinsi #kdd-ntb #tahanan #nusa-tenggara-barat #kejahatan #joko-jumadi
(CNN Indonesia) 16/01/25 22:00
v/53186/
Penyandang tunadaksa yang menjadi terdakwa perkara pelecehan seksual I Wayan Agus Suartama (IWAS) alias Agus Difabel mengajukan pengalihan status tahanan ke majelis hakim pada sidang perdana yang digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/1).
Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram Lalu Moh. Sandi Iramaya mengatakan terdakwa Agus mengajukan pengalihan status tahanan tersebut melalui penasihat hukumnya.
"Permohonan pengalihan status tahanan itu hak terdakwa, dikabulkan atau tidaknya, itu wewenang majelis hakim. Nantinya akan melihat pertimbangannya, seperti itu," kata Sandi dalam konferensi pers di Media Center Pengadilan Negeri Mataram.
Pertimbangan mengajukan pengalihan status tahanan, jelas dia, karena terdakwa Agus merasa tidak nyaman dengan kondisi ruang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat.
Pada sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa Agus melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan atau eksepsi.
Dalam dakwaan, jaksa penuntut umum mendakwa Agus dengan Pasal 6 huruf A dan/atau huruf C juncto Pasal 15 ayat (1) huruf E Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Majelis hakim yang diketuai Mahendrasmara Purnamajati kemudian menetapkan sidang lanjutan pada Kamis (23/1) dengan agenda pembuktian dari jaksa penuntut umum.
Pengadilan Negeri Mataram pun buka suara soal alasan sidang kasus pelecehan dengan terdakwa Agus Difabel itu digelar tertutup.
"Karena ini masuk pidana khusus, perkara asusila, jadi dia (sidang) tertutup untuk umum, kami menyampaikan informasi dengan inisialnya (IWAS)," kata Sandi.
Dia mengatakan pengadilan menggelar sidang perdana Agus secara tertutup dengan tetap melihat hak-hak terdakwa sebagai penyandang disabilitas.
"Jadi, Pengadilan Negeri Mataram sudah melakukan beberapa persiapan, antara lain menyiapkan ruang sidang utama, kemudian menyiapkan petugas untuk mendampingi yang bersangkutan (penyandang disabilitas). Kalau untuk sarana dan prasarana, Pengadilan Negeri Mataram telah tersedia untuk disabilitas," kata Sandi.
Selain itu, dalam sidang secara tertutup yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Mahendrasmara Purnamajati juga ada pemberian pendampingan dari Dinas Sosial Kota Mataram.
"Untuk penasihat hukum yang hadir tujuh dari 19 orang," ujarnya.
Dari rangkaian persidangan, jaksa penuntut umum membacakan seluruh dakwaan Agus di hadapan majelis hakim.
"Jadi, dakwaan sudah dibacakan dan tidak ada keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa," ucap dia.
Oleh karena tidak ada pengajuan eksepsi, sidang dilanjutkan pada Kamis (23/1) dengan agenda pembuktian dari jaksa penuntut umum.
Sandi menerangkan dalam agenda selanjutnya, jaksa penuntut umum akan menghadirkan lima saksi.
Perihal identitas saksi, ia tidak bisa menyebutkan ke publik mengingat perkara ini masuk klasifikasi kejahatan terhadap kesusilaan.
"Pembuktian rencananya akan dihadirkan 5 saksi dari jaksa penuntut umum. Untuk saksinya siapa saja, tidak bisa kami sampaikan," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat Joko Jumadi mengatakan PN Mataram sudah memenuhi hak-hak terdakwa pelecehan seksual IWAS alias Agus Difabel sebagai penyandang disabilitas dalam menjalankan persidangan.
"Kami melihat sidang berjalan maksimal, pemenuhan hak-hak Agus sudah tersedia, aksesnya ke pengadilan sudah tersedia. Bahkan, tadi Agus mau ke toilet pun, itu sudah aksesibel," kata Joko yang ikut memantau sidang perdana Agus Difabel bersama Tim KDD NTB di PN Mataram.
Dalam proses sidang perdana yang berjalan secara tertutup, Joko melihat pengadilan juga membuka akses pendampingan bagi terdakwa Agus.
"Selain didampingi orang tuanya, ada juga dari dinsos (dinas sosial) kota, dinsos provinsi. Kami dari KDD back up juga kalau memang diperlukan menyiapkan pendampingan. Advokat yang berikan bantuan hukum juga sudah ada 16 orang. Jadi, hak-haknya sudah terpenuhi," ujarnya.
Yan Mangandar yang juga bagian dari anggota KDD NTB menyampaikan dari persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut terlihat Agus mendapatkan kebebasan memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.
"Dari informasi pendamping juga menyebutkan kalau proses sidang berjalan bebas, artinya Agus memberikan keterangan secara bebas di dalam persidangan. Jadi, tidak ada hambatan untuk akses keadilan bagi Agus," kata Yan.
Agus Difabel Ajukan Tahanan Kota gegara Tak Nyaman Dibui
Agus ingin menjadi tahanan rumah atau tahanan kota lantaran tidak betah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat. [422] url asal
#mataram #agus-difabel #pelecehan-seksual #nusa-tenggara-barat #pn-mataram #lapas #pemasyarakatan #ajukan-tahanan #agus-difabel-ajukan-tahanan-kota #pengadilan-negeri-mataram #tahanan #penahanan #inisialnya #status
Mataram - I Wayan Agus Suartama (22), pria difabel yang merupakan terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajukan pengalihan status tahanan. Hal itu terungkap usai sidang pertama di Pengadilan Negeri Mataram.
Dilansir detikBali, sidang yang berlangsung pada Kamis (16/1/2025) itu dilakukan secara tertutup. Melalui penasihat hukumnya, Agus mengajukan pengalihan status tahanan kepada majelis hakim PN Mataram.
Agus ingin menjadi tahanan rumah atau tahanan kota lantaran tidak betah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat.
"Secara materiil kami akan mengajukan beberapa surat terkait pengalihan status penahanan, bisa tahanan rumah, bisa tahanan kota. Ini agar hak-haknya bisa terpenuhi sebagaimana biasanya," kata Ainuddin, koordinator penasihat hukum Agus.
Ia mengaku pengajuan pengalihan status penahanan tersebut dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan. Ainuddin melihat sejauh ini, kliennya tak bisa jauh dan selalu bergantung kepada orang tuanya. Agus juga mengaku tidak nyaman dengan minimnya fasilitas di Lapas Kelas IIA Kuripan.
"Kami diminta dari jaksa untuk menghadirkan orang tua, artinya ada kepentingan Agus yang mestinya dijalankan secara pribadi tidak bisa dijalankan," ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara PN Mataram, Lalu Mohammad Sandi Iramaya, mengatakan permohonan Agus akan dipertimbangkan lebih dulu oleh majelis hakim.
"Di sidang ini terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan permohonan pengalihan status tahanan. Jadi permohonan ini hak dari terdakwa, dikabulkan atau tidak, itu hak dari majelis hakim," katanya.
Sementara itu, sidang kedua akan digelar pada 23 Januari 2025 dengan mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi. Jaksa akan menghadirkan lima saksi ke persidangan.
"Ini perkaranya pidsus, jadi berlangsung secara tertutup untuk umum. Jadi kami akan menyampaikan informasi dengan inisialnya. Untuk saksinya berapa, saksinya berapa akan ada inisialnya. Tidak bisa disampaikan secara terbuka," tegasnya.
(dai/dai)
Sidang Perdana, Agus Difabel Keluhkan Kondisi Lapas Lombok Barat
I Wayan Agus Suartama, pria difabel, keluhkan minimnya fasilitas di Lapas Lombok Barat saat sidang dugaan pelecehan mahasiswi. Kebenaran akan terungkap. [404] url asal
#pelecehan-seksual #mataram #lapas-lombok-barat #nusa-tenggara-barat #pria-disabilitas-perkosa-mahasiswi #agus-difabel-keluhkan-kondisi-lapas-lombok-barat #pidana #tahanan-pidana #tahanan-lapas #agus-difabel
Mataram - I Wayan Agus Suartama mengeluhkan kondisi ruangan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Lombok Barat. Pria difabel yang diduga melecehkan mahasiswi itu menyebut minimnya fasilitas di ruang Lapas tersebut.
"Sebelumnya ada pemberitaan, ada sebuah pendampingan di LP atau disebut untuk memenuhi hak-hak disabilitas, ternyata bohong," keluh Agus di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Kamis (16/1/2025).
Agus hari ini menjalani sidang perdana di PN Mataram terkait dugaan pelecehan mahasiswi. Dia tiba pada pukul 08.59 Wita menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram.
Agus mengenakan rompi merah marun bertulisan 'tahanan pidana umum'. Sebanyak tujuh pengacara akan mendampinginya di meja hijau.
"Kebenaran akan terungkap," kata Agus.
Agus didakwa melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Ancaman hukuman untuk pria difabel itu adalah 12 tahun penjara dengan denda maksimal Rp 600 juta.
Sebelumnya, Ketua Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Nusa Tenggara Barat (NTB) Joko Jumadi berkoordinasi dengan Lapas Lombok Barat untuk menyiapkan sel khusus saat Agus ditahan. Menurut Joko, Lapas Lombok Barat telah memiliki dua ruangan khusus yang bisa digunakan untuk menampung penyandang disabilitas seperti IWAS. Ia menilai kedua ruang tahanan itu bisa ditempatkan untuk IWAS.
"Satu kamar ada dua kamar mandi. Toiletnya ada yang jongkok dan duduk, kemudian ada shower," imbuh Joko.
Di sisi lain, Joko meminta agar IWAS mendapatkan pendamping selama menjadi tahanan lapas. Menurut dia, pendamping IWAS dapat berasal dari warga binaan di lapas tersebut. Nantinya, pendamping itu diberikan tugas untuk memfasilitasi kebutuhan IWAS.
"Umpamanya IWAS butuh bantuan buka celana, nanti akan ada tenaga pendamping yang bantu," kata Joko saat itu.
(gsp/hsa)
IWAS Huni Blok Lansia-Disabilitas di Lapas Kuripan Berisi 12 Orang
IWAS, pria difabel yang ditahan di Lapas Kuripan, NTB, dalam kondisi aman. Keluarga dan pendamping siap mendukung selama proses penahanan berlangsung. [487] url asal
#iwas #lapas-kuripan #disabilitas #tahanan #pelecehan-seksual #nusa-tenggara-barat #tersangka-pelecehan #kejaksaan-negeri #usia #rumah #kelas-iia-kuripan #kejari-mataram #komisi-disabilitas-daerah-kdd-ntb #lemb
Mataram - IWAS alias Agus (22) menghuni blok khusus lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ketua Komisi Disabilitas Daerah (KDD) NTB, Joko Jumadi, mengungkapkan blok yang dihuni IWAS berkapasitas 20 orang.
Namun, Joko melanjutkan, saat ini isi ruangan tersebut berjumlah 12 warga binaan. Praktisi hukum pidana ini juga memastikan akan terus memantau proses penahanan IWAS selama proses penahanan berlangsung.
"(Ada) 12. Kami akan tetap pantau kondisi Agus," bebernya, Jumat (10/1/2025).
Joko memastikan kondisi IWAS saat ini aman terkendali. IWAS yang merupakan pria difabel tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi itu sempat mengancam bunuh diri saat hendak ditahan, Kamis (9/1/2025).
"Kemarin kami (KDD) sudah komunikasi dengan Kalapas (Kepala Lapas) terkait dengan kondisi Agus. Sementara kondisi Agus terkendali," terang Joko.
Menurut Joko, selama di dalam tahanan IWAS akan didampingi oleh pendamping warga binaan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Kuripan. Selain itu, pria tunadaksa itu juga akan didampingi oleh keluarganya yang kebetulan berada di dalam lapas menjadi tahanan.
"Agus di dalam tahanan didampingi oleh keluarganya yang kebetulan menjadi warga binaan di Lapas Kuripan. Selain dari tenaga pendamping warga binaan lainnya," ujarnya.
Joko menilai seluruh hak-hak IWAS sebagai penyandang disabilitas sudah terpenuhi dengan baik. Bahkan, sejak proses penyelidikan, penyidikan di Polda NTB. "Sementara ini menurut kami sudah (terpenuhi)," tegasnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, terus mengawasi IWAS. Meski begitu, jaksa meyakini IWAS dalam keadaan aman di lapas.
"Itu (soal pengawasan) kewenangan lapas, kami hanya menerima informasi dari lapas kalau ada perkembangan terkait tahanan-tahanan yang kami titipan di sana," kata Kasi Intel Kejari Mataram Harun Al Rasyid kepada detikBali, Jumat.
Harun menilai pria tunadaksa tanpa lengan itu akan cepat beradaptasi dengan lingkungan seiring proses penahanan selama persidangan berlangsung. Jaksa juga meyakini para tahanan, termasuk IWAS, dalam kondisi aman karena terus diawasi petugas Lapas.
Harun menjelaskan koordinasi kejaksaan dengan pihak lapas sangat intens dilakukan. Hal itu bukan hanya terkait kasus IWAS, melainkan soal tahanan-tahanan titipan lainnya. "Koordinasi kami selalu terbuka dengan lapas," ujarnya.
(hsa/gsp)
IWAS Huni Blok Lansia-Disabilitas Berisi 12 Orang di Lapas Kuripan
IWAS, pria difabel yang ditahan di Lapas Kuripan, NTB, dalam kondisi aman. Keluarga dan pendamping siap mendukung selama proses penahanan berlangsung. [487] url asal
#iwas #lapas-kuripan #disabilitas #tahanan #pelecehan-seksual #nusa-tenggara-barat #tersangka-pelecehan #kejaksaan-negeri #usia #rumah #kelas-iia-kuripan #kejari-mataram #komisi-disabilitas-daerah-kdd-ntb #lemb
Mataram - IWAS alias Agus (22) menghuni blok khusus lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ketua Komisi Disabilitas Daerah (KDD) NTB, Joko Jumadi, mengungkapkan blok yang dihuni IWAS berkapasitas 20 orang.
Namun, Joko melanjutkan, saat ini isi ruangan tersebut berjumlah 12 warga binaan. Praktisi hukum pidana ini juga memastikan akan terus memantau proses penahanan IWAS selama proses penahanan berlangsung.
"(Ada) 12. Kami akan tetap pantau kondisi Agus," bebernya, Jumat (10/1/2025).
Joko memastikan kondisi IWAS saat ini aman terkendali. IWAS yang merupakan pria difabel tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi itu sempat mengancam bunuh diri saat hendak ditahan, Kamis (9/1/2025).
"Kemarin kami (KDD) sudah komunikasi dengan Kalapas (Kepala Lapas) terkait dengan kondisi Agus. Sementara kondisi Agus terkendali," terang Joko.
Menurut Joko, selama di dalam tahanan IWAS akan didampingi oleh pendamping warga binaan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Kuripan. Selain itu, pria tunadaksa itu juga akan didampingi oleh keluarganya yang kebetulan berada di dalam lapas menjadi tahanan.
"Agus di dalam tahanan didampingi oleh keluarganya yang kebetulan menjadi warga binaan di Lapas Kuripan. Selain dari tenaga pendamping warga binaan lainnya," ujarnya.
Joko menilai seluruh hak-hak IWAS sebagai penyandang disabilitas sudah terpenuhi dengan baik. Bahkan, sejak proses penyelidikan, penyidikan di Polda NTB. "Sementara ini menurut kami sudah (terpenuhi)," tegasnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, terus mengawasi IWAS. Meski begitu, jaksa meyakini IWAS dalam keadaan aman di lapas.
"Itu (soal pengawasan) kewenangan lapas, kami hanya menerima informasi dari lapas kalau ada perkembangan terkait tahanan-tahanan yang kami titipan di sana," kata Kasi Intel Kejari Mataram Harun Al Rasyid kepada detikBali, Jumat.
Harun menilai pria tunadaksa tanpa lengan itu akan cepat beradaptasi dengan lingkungan seiring proses penahanan selama persidangan berlangsung. Jaksa juga meyakini para tahanan, termasuk IWAS, dalam kondisi aman karena terus diawasi petugas Lapas.
Harun menjelaskan koordinasi kejaksaan dengan pihak lapas sangat intens dilakukan. Hal itu bukan hanya terkait kasus IWAS, melainkan soal tahanan-tahanan titipan lainnya. "Koordinasi kami selalu terbuka dengan lapas," ujarnya.
(hsa/gsp)