JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap praktik mafia hukum yang menurutnya sudah berlangsung sejak era awal reformasi.

Salah satunya terjadi dalam proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Mahfud menyebut, praktik tersebut sebagai bagian dari mafia hukum, yakni ketika hukum digunakan sebagai alat untuk kepentingan pribadi melalui kolaborasi dan kolusi berbagai pihak.

“Dulu ada tenggarai ini mafia bagaimana deal-dealan legislatif, legislatif muncul cara otokratik legalism di mana hukum itu dibuat berdasarkan kepentingan politik jangka pendek,” kata Mahfud, dalam program Gaspol! Kompas.com, dikutip Selasa (13/5/2025).

Ia mencontohkan adanya perubahan kalimat dalam sejumlah undang-undang yang sudah disetujui DPR, namun berubah saat masuk ke Sekretariat Negara (Setneg).

“Bahkan, dulu banyak kasus undang-undang yang disetujui kalimatnya berubah, sudah ditetapkan DPR, begitu masuk Setneg itu lain kalimatnya,” ujar dia.

Mahfud pun menyinggung Undang-Undang Tembakau yang mengalami perubahan redaksi.

Menurut dia, perubahan itu merupakan bagian dari praktik mafia hukum.

“Dulu ada Undang-undang Tembakau, itu ada kalimat yang berubah, banyak lah undang-undang (yang) kalimatnya berubah. Itu sudah mafia hukum. Karena apa, karena kehendak-kehendak orang yang ingin mengambil keuntungan secara culas dari negeri ini itu diatur saja lewat undang-undang, 'tolong buatkan pasal gini dong' di awal reformasi itu,” kata dia.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengungkap bahwa pada masa itu bahkan ada anggota DPR yang mengaku menerima uang Rp 50 juta untuk setiap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dibahas dalam pembentukan undang-undang.

“Bahkan ada anggota DPR yang mengatakan dulu waktu saya membahas Undang-Undang Kehutanan atau Jamsostek gitu ya, setiap DIM itu dibayar Rp 50 juta satu orang. Waktu itu gede banget, sekarang anda dengan Rp 50 juta kecil,” ujar dia.

Ia menambahkan bahwa praktik semacam itu terjadi demi mengubah bahkan sekadar tanda baca dalam rancangan undang-undang.

Namun demikian, Mahfud menekankan bahwa pernyataan itu diketahui dari bekas Anggota DPR RI.

“Waktu zaman-zaman awal reformasi itu kalau kita dengar korupsi Rp 10 miliar 'wah', sehingga mendengar uang 1 DIM membahas Undang-undang itu agar kalimat 'koma' ini diganti 'dan' itu bayar Rp 50 juta untuk setiap anggota DPR,” ucap Mahfud.

“Beda kan artinya koma dan 'dan' itu atau 'dan' diganti atau, itu sudah beda kan artinya. Itu satu DIM itu masuk di DPR bayar saja Rp 50 juta. Itu pengakuan orang sesudah berhenti dari anggota DPR dia kan terus ngomong, itu dulu, dan itu berlanjut pada perubahan-perubahan kata, narasi, tata bahasa, itu kan sudah hukum, bukan pengadilan, tapi legislasi,” imbuh dia.

TAKALAR, iNewsCelebes.id - Seorang pengunjung Lapas (LP) Kelas IIB Takalar diamankan saat mencoba menyelundupkan tembakau sintetis yang diduga jenis gorila untuk suaminya yang merupakan narapidana kasus narkotika. Pengunjung tersebut, Nindi (35), diketahui membawa paket tembakau sintetis seberat 2,3 gram yang disembunyikan di dalam kaos kakinya.

Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Takalar mengungkapkan bahwa suami Nindi, Muhammad Iqbal, adalah narapidana yang baru dipindahkan dari Rutan Kelas I Makassar sekitar satu bulan lalu.

"Bersangkutan baru saja turun dari sel merah dan masuk ke dalam sel blok, tetapi kembali terlibat dalam upaya penyelundupan tembakau sintetis ini," ujar KPLP Lapas Takalar, Heintje.

Kronologi kejadian bermula pada pukul 09.00 WITA, saat pihak lapas membuka layanan kunjungan perayaan hari raya bagi warga binaan. Sekitar pukul 09.40 WITA, Nindi mendapatkan giliran untuk mengunjungi suaminya. Sesuai dengan prosedur, setiap pengunjung dan barang bawaannya diperiksa sebelum masuk ke dalam lapas. Saat pemeriksaan badan terhadap pengunjung wanita, petugas menemukan satu bungkus tembakau sintetis di dalam kaos kaki Nindi.

"Saat diperiksa, Nindi mengakui bahwa barang tersebut adalah pesanan suaminya. Jika dilihat dari jumlahnya, tembakau sintetis ini kemungkinan untuk konsumsi pribadi, bukan untuk diedarkan," tambah Heintje.

Muhammad Iqbal sendiri diketahui memiliki riwayat sebagai pengguna dan pengedar tembakau sintetis sebelumnya. Atas kejadian ini, pihak lapas langsung mengambil tindakan tegas dengan kembali memasukkan Iqbal ke dalam sel merah. Sementara itu, Nindi beserta barang bukti diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Takalar untuk diproses lebih lanjut.

"Kami dari Lapas Takalar berkomitmen penuh untuk memberantas peredaran narkoba dan tidak akan memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan narkotika di dalam lingkungan lapas," tegas Heintje.

Editor : Muhammad Nur

Wanita bernama Nindi (35) diamankan saat mencoba menyelundupkan tembakau sintetis yang diduga jenis gorila untuk suaminya yang ditahan di Lapas Kelas IIB Takalar. Wanita itu membawa paket tembakau sintetis seberat 2,3 gram yang disembunyikan di dalam kaos kakinya.

"Setelah pemeriksaan badan, pengunjung wanita didapati ada alas kaki tepatnya di dalam kaos kaki dia plester satu bungkus tembakau yang diduga sintetis gorila di kakinya. Diakui atau dibenarkan sendiri oleh ibu Nindy bahwa itu tembakau sintetis gorila pesanan suaminya," ujar KPLP Lapas Takalar, Heintje kepada detikSulsel, Rabu (2/3/2025).

Penangkapan tersebut dilakukan oleh pihak Lapas IIB Takalar yang melakukan pemeriksaan kepada pengunjung dalam rangka libur hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Rabu (2/3) pagi. Suami dari wanita tersebut diketahui bernama Muhammad Ikbal (35).

Heintje mengatakan, Muhammad Iqbal, adalah narapidana yang baru dipindahkan dari Rutan Kelas I Makassar. Proses pemindahannya dilakukan sekitar satu bulan lalu.

"Bersangkutan baru saja turun dari sel merah dan masuk ke dalam sel blok, tetapi kembali terlibat dalam upaya penyelundupan tembakau sintetis ini," katanya.

Heintje menduga tembakau sintetis ini akan digunakan sendiri oleh narapidana tersebut. Pelaku dan barang bukti kini telah diserahkan ke Polres Takalar.

"Satuan Narkoba telah mengambil data dan mengambil ibu bersama barangnya. Kalau dari timbangan yang dirilis oleh Satuan Narkoba Polres Takalar 2,3 gram dalam satu paket," jelas Heintje.

Menurut Hetinje, narapidana tersebut merupakan tahanan dalam kasus peredaran dan pengguna narkotika jenis tembakau gorila. Sedangkan barang bukti yang didapat ini merupakan barang sisanya.

"Dulu dia (narapidana) mengedar dan menggunakan. Barang ini adalah sisa barang yang diambil dari rumahnya sisa paket tembakau diduga sintetis suaminya," ungkapnya.

Melihat dari Dekat, Proses Pengolahan Rumput Laut di Desa Ujungbaji, Takalar

Melihat dari Dekat, Proses Pengolahan Rumput Laut di Desa Ujungbaji, Takalar

JAKARTA, investor.id– Pakar Hukum Universitas Trisakti, Ali Ridho meminta agar Pemerintah Indonesia memperkuat kedaulatan hukum dan ketaatan terhadap regulasi.

Kedaulatan hukum diperkuat dengan menegakkan hukum yang adil dan konsisten, serta melakukan reformasi hukum secara komprehensif. 

“Kebijakan harus berbasis kepentingan nasional, sehingga pemerintah harus merancang regulasi yang berpihak pada kepentingan nasional, termasuk terkait regulasi kesehatan,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (17/2/2025).

Selain itu, pemerintah diminta melakukan pemberdayaan masyarakat dan civil society dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.

Karena itu, Kemenkes tidak boleh tergesa-gesa dalam pengesahan Rancangan Permenkes, melainkan kembali memperhatikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait sebagai bentuk meaningful participation.

Bagi Ali, tindakan tersebut akan meningkatkan legitimasi pemerintah dan mengurangi celah bagi intervensi asing melalui aktor non-negara.

"Atas hal tersebut, sebenarnya cukup merumuskan ulang atau rekonstruksi materi muatan dalam Rancangan Permenkes agar sejalan dengan falsafah kerakyatan," jelasnya.

Masalah intervensi asing imenjadi pembicaraan hangat usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan negara yang dipimpinnya keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Padahal, AS merupakan donatur terbesar bagi WHO.

Keputusan AS meninggalkan WHO disebut sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan negara dari dominasi korporasi tertentu dalam menjalankan fungsi kesehatan.

Tindakan ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Indonesia di tengah adanya wacana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Permenkes.

Ali menyatakan, Indonesia seharusnya sudah sejak lama memiliki posisi untuk tidak tunduk dengan agenda asing dalam menyusun sebuah kebijakan.

"Konsentrasi Indonesia terhadap perbaikan regulasi, seharusnya tidak perlu menunggu momentum AS keluar WHO,” ujarnya.

Dia menilai rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang terdapat pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tidak tepat dari sisi konstitusi. Hal ini menyusul adanya dugaan agenda untuk mendorong pengadopsian pasal-pasal Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dalam rancangan aturan tersebut.

Menurut Ali, FCTC sesungguhnya bukan instrumen hukum yang legal untuk dijadikan rujukan. Pasalnya, FCTC secara legal tidak diratifikasi di Indonesia.

"Menjadikan FCTC sebagai landasan atau kiblat dalam pembentukan regulasi merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi," jelas Ali.

Indonesia sendiri sudah memiliki kiblat dalam pembentukan hukum yang berkeadilan dan berkepastian, yaitu Pancasila, UUD 1945, dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini juga berlaku untuk pengaturan di bidang kesehatan. 

"Keseluruhannya layak untuk dijadikan kiblat dalam perumusan Rancangan Permenkes, bukan justru melandaskan pada instrumen asing yang belum berkepastian hukum,” ujar Ali.

Jika terus dipaksakan kehendak untuk menerapkan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek melalui Rancangan Permenkes, maka tindakan tersebut mengarah ada reduksi kedaulatan negara.

Ali menambahkan, pasalnya, penyusunan Rancangan Permenkes ini melawan arah substansi dalam putusan MK yang menghendaki pengaturan ekosistem tembakau secara proporsional dan berkeadilan, bukan malah pelarangan seperti yang dikehendaki FCTC.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News