Otoritas Iran telah mengeksekusi mati sedikitnya 975 orang sepanjang tahun 2024 lalu. Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) menyebut angka itu sebagai "eskalasi yang mengerikan" dalam penerapan hukuman mati di negara Syiah tersebut.

Data tersebut, seperti dilansir AFP, Jumat (21/2/2025), diungkapkan oleh dua kelompok HAM, Iran Human Rights (IHR) yang berbasis di Norwegia dan Together Against the Death Penalty (ECPM) yang berasal dari Prancis dalam laporan gabungan terbaru yang dirilis pada Kamis (20/2) waktu setempat.

Disebutkan laporan itu bahwa angka 975 orang dieksekusi mati dalam setahun itu merupakan angka tertinggi sejak IHR mulai melakukan pencatatan untuk pelaksanaan eksekusi mati di Iran sejak tahun 2008 lalu.

Dalam beberapa tahun terakhir, eksekusi mati di Iran dilakukan dengan metode hukuman gantung, yang kebanyakan di halaman penjara tetapi kadang-kadang di depan umum, meskipun metode lainnya tetap ada dalam undang-undang negara itu.

Menurut laporan gabungan itu, angka tersebut "mengungkapkan eskalasi yang mengerikan dalam penggunaan hukuman mati oleh Republik Islam (Iran) pada tahun 2024".

IHR dan ECPM menuduh Teheran menggunakan hukuman mati sebagai "alat utama dalam penindasan politik".

"Eksekusi mati ini merupakan bagian dari perang Republik Islam melawan rakyatnya sendiri untuk mempertahankan kekuasaannya," sebut Direktur IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, dalam laporan tersebut.

"Rata-rata lima orang dieksekusi mati setiap hari dalam tiga bulan terakhir tahun tersebut, dengan meningkatnya ancaman perang antara Iran dan Israel," ujarnya.

Angka eksekusi mati di Iran tahun 2024 lalu, menurut laporan tersebut, menunjukkan peningkatan sebesar 17 persen jika dibandingkan dengan 834 eksekusi mati yang tercatat sepanjang tahun 2023.

Laporan gabungan IHR dan ECPM itu juga menyebut bahwa dari 975 orang yang dieksekusi mati sepanjang tahun 2024, sekitar empat orang di antaranya dihukum gantung di depan umum. Kemudian sebanyak 31 orang lainnya yang dieksekusi mati di Iran berjenis kelamin perempuan.

Disebutkan juga bahwa angka itu merupakan angka tertinggi dalam 17 tahun terakhir untuk jumlah eksekusi mati dalam setahun di Iran.

Kelompok-kelompok HAM, yang menyebut Iran sebagai negara yang paling banyak melakukan eksekusi mati setelah China, menuduh Teheran menggunakan hukuman mati untuk menebar ketakutan di kalangan masyarakat, terutama setelah unjuk rasa besar-besaran meluas secara nasional tahun 2022.

Tindak kejahatan yang dapat dihukum mati di Iran mencakup pembunuhan, pemerkosaan, dan pelanggaran narkoba. Namun tuduhan lainnya yang lebih samar, seperti "korupsi di muka Bumi" dan "pemberontakan" -- yang menurut para aktivis digunakan untuk menindak pembangkang -- juga terancam hukuman mati.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Laporan kantor hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut lebih dari 900 orang orang telah dieksekusi mati di Iran sepanjang tahun 2024 lalu. Dari angka tersebut, sebanyak 40 orang di antaranya dieksekusi mati hanya dalam waktu sepekan pada Desember lalu.

Kepala kantor HAM PBB, Volker Turk, seperti dilansir AFP, Rabu (8/1/2025), menyebut sedikitnya 901 orang dilaporkan telah dieksekusi mati di Iran selama tahun 2024 lalu. Dia menyebut data tersebut "sangat meresahkan".

"Sangat meresahkan bahwa sekali lagi kita melihat peningkatan jumlah orang yang dijatuhi hukuman mati di Iran dari tahun ke tahun," kata Turk dalam pernyataannya.

"Sudah saatnya Iran membendung gelombang eksekusi mati yang terus meningkat ini," cetusnya.

Iran memberlakukan hukuman mati untuk kejahatan besar, termasuk pembunuhan, perdagangan narkoba, pemerkosaan dan kekerasan seksual.

"Kami menentang hukuman mati dalam keadaan apa pun. Hal ini tidak sesuai dengan hak mendasar untuk hidup dan meningkatkan risiko eksekusi mati terhadap orang-orang yang tidak bersalah," tegas Turk.

"Dan, untuk lebih jelasnya, hal ini tidak akan pernah bisa diterapkan pada perilaku yang dilindungi oleh hukum hak asasi manusia internasional," ucapnya.

Kantor HAM PBB mengatakan dalam laporannya bahwa sebagian besar eksekusi mati yang dilaksanakan tahun lalu terkait kasus narkoba, meskipun disebutkan juga bahwa "para pembangkang dan orang-orang terkait unjuk rasa tahun 2022 juga dieksekusi mati".

"Ada juga peningkatan jumlah wanita yang dieksekusi mati," sebut kantor HAM PBB dalam laporannya.

Lebih lanjut, Turk mendesak otoritas Iran untuk menghentikan semua eksekusi mati lebih lanjut, dan memberlakukan moratorium hukuman mati dengan tujuan akhir untuk menghapuskannya.

Menurut kelompok HAM Amnesty International, Iran telah mengeksekusi mati lebih banyak orang dalam setahun dibandingkan negara-negara lainnya, kecuali China. Namun ditekankan juga bahwa tidak ada angka pasti yang tersedia untuk data tersebut.

Para aktivis HAM semakin khawatir atas meningkatnya pelaksanaan hukuman gantung di Iran. Mereka menuduh otoritas Teheran di bawah pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dengan sengaja menggunakan hukuman mati sebagai alat untuk menanamkan rasa takut pada masyarakat, terutama setelah unjuk rasa besar-besaran berlangsung secara nasional pada tahun 2022 hingga tahun 2023 lalu.

Secara terpisah, laporan Iran Human Rights (IHR) yang berbasis di Norwegia, yang juga memantau pelaksanaan eksekusi mati di Iran, menyebutkan bahwa sedikitnya 31 wanita telah dieksekusi mati sepanjang tahun 2024.