Partai Demokrat merespons Undang-Undang (UU) BUMN yang mengatur direksi maupun komisaris BUMN bukan penyelenggara negara. Sekjen Demokrat Herman Khaeron mengatakan, jika pejabat atau direksi BUMN melakukan korupsi, tetap akan dihukum.

Herman menegaskan direksi BUMN tidak lantas bisa bebas melakukan korupsi karena tertulis bukan penyelenggara negara. Para direksi tidak ada yang kebal hukum.

"Sehingga dipastikan bahwa undang-undang tidak mengunci, meskipun status pegawai BUMN itu bukan penyelenggara negara, tetapi jika melakukan hal-hal yang ini melanggar hukum, melakukan korupsi, tentu undang-undang lainnya berlaku untuk bisa menangkap, memperkarakan terhadap yang melanggar hukum tersebut," kata Herman Khaeron kepada wartawan di DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

Herman menekankan UU BUMN ini tidak membuat anggapan seolah melindungi atau memberikan hak imunitas kepada direksi. Menurutnya, KPK bisa menindak meski status direksi bukan penyelenggara negara.

"KPK bisa menindak. Karena siapapun meskipun status bukan penyelenggara negara, tetapi objek yang dia kerjakan itu adalah badan usaha milik negara. Artinya tidak terlepas dari institusi tempat dia bekerja," tegas Herman.

Herman menambahkan, selama para direksi menyelewengkan dana perusahaan milik negara itu, tetap akan dihukum oleh lembaga penegak hukum mana pun.

"Kecuali kalau dia mau pakai uangnya sendiri ya silakan. Tapi selama bahwa dia mempergunakan keuangan negara secara tidak benar, institusi negara apa pun bisa untuk memperkarakannya," tutur Herman.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Prasetyo menjelaskan reshuffle kabinet yang sebelumnya disebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bukan soal kabinet menteri, melainkan di internal Partai Golkar.

"Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar. Bukan enggak ada, sama sekali nggak ada," kata Pras kepada wartawan, Kamis (17/4).

Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia meminta Kader Golkar sekaligus Menteri UMKM Maman Abdurrahman bersabar lantaran dalam waktu dekat akan ada perombakan kepengurusan partai.

Bahlil mengatakan reshuffle kepengurusan Partai Golkar mirip dengan reshuffle Kabinet Merah Putih yang tidak harus menunggu 1 tahun masa kerja.

"Pak Maman saya sudah dapat memahami aspirasinya, entar Pak Maman sebentar lagi ada reshuffle nanti. Reshuffle kepengurusan Partai Golkar itu sama dengan reshuffle kabinet tidak mesti menunggu 1 tahun atau 2 tahun," ujar Bahlil dalam sambutan halal bi halal Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (16/4) malam.

Bahlil mengatakan reshuffle kepengurusan Partai Golkar bisa saja langsung dilakukan jika ada kader yang dianggap tidak cocok dengan jabatan yang diemban.

Sementara itu beberapa waktu terakhir santer terdengar kabar mundurnya Hasan sebagai kepala PCO di kalangan. Tetapi sejauh ini belum jelas dari mana isu tersebut bermula. Isu itu muncul setelah Hasan berkomentar mengenai teror kepala babi kepada redaksi Tempo.

Pernyataan Hasan terkait teror kepala babi itu juga sempat menjadi pertanyaan salah satu jurnalis senior saat mewawancarai Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Prabowo kemudian menyebut respons Hasan sebagai kekeliruan. "Itu ucapan yang menurut saya teledor. Itu ya keliru itu. Saya kira beliau menyesal," kata Prabowo.

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menegaskan proses penanganan perkara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak ada unsur politik. Jaksa mengatakan penanganan perkara Hasto murni sebagai bentuk penegakan umum.

Hal itu disampaikan jaksa saat membacakan jawaban eksepsi dalam sidang kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan dengan terdakwa Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/3/2025). Jaksa membantah adanya motif di luar hukum dalam penahanan Hasto.

"Dalam eksepsi Terdakwa halaman 2 sampai 5 dan eksepsi penasihat hukum Terdakwa halaman 13 sampai 40, penasihat hukum dan Terdakwa berdalih bahwa dalam penanganan perkara yang dihadapi oleh Terdakwa karena adanya motif politik dan unsur balas dendam sehingga untuk membungkamnya digunakan instrumen hukum," kata jaksa.

Jaksa menilai eksepsi adanya unsur politik tersebut merupakan tidak benar. Jaksa mengatakan dugaan tersebut tidak relevan dengan alasan yang dibolehkan untuk mengajukan eksepsi.

"Terkait dengan alasan keberatan tersebut, penuntut umum berpendapat materi yang disampaikan penasihat hukum dan Terdakwa tentang hal tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak relevan dengan alasan yang diperkenankan untuk mengajukan keberatan atau eksepsi," sambungnya.

Jaksa menilai adanya dugaan unsur politik dalam penanganan perkara ini, merupakan asumsi Hasto dan penasihat hukumnya. Jaksa menegaskan penanganan perkara Hasto merupakan murni penegakan hukum.

"Melihat pendapat dari Terdakwa tersebut penuntut umum ingin menegaskan bahwa perkara terdakwa ini adalah murni penegakan hukum, dengan berdasarkan pada kecukupan alat bukti yang sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP," ujarnya.

"Oleh karena itu, dalih penasihat hukum dan Terdakwa tersebut di atas merupakan dalih yang tidak berdasar dan harus ditolak," imbuh dia.

KPK mendakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang sudah jadi buron sejak 2020.

"Dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku," kata jaksa saat membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Selain itu, Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buronan.

"Memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu Terdakwa bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah SGD 57.350 (lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dolar Singapura) atau setara Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode tahun 2017-2022," kata jaksa.

Simak juga Video: KPK Tegaskan Tak Ada Politisasi dalam Penahanan Hasto

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan mendukung penuh penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Putri menegaskan tidak ada rencana pembentukan panitia khusus (pansus) di Komisi XII terkait kasus tersebut.

"Kami mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan percaya pada profesionalisme Kejaksaan Agung. Tidak ada pansus di Komisi XII, karena ini ranah penegak hukum. Jangan termakan isu yang tidak jelas, biarkan hukum bekerja," ujar Putri Zulkifli Hasan di kompleks parlemen, Senayan, Jumat (7/3/2025).

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI itu mengatakan DPR tidak akan mengintervensi proses hukum. Namun, menurut dia, DPR akan tetap mendorong Pertamina untuk diselamatkan dari oknum-oknum.

"Kami tidak ikut campur dalam proses hukum, itu adalah kewenangan penegak hukum," ujarnya.

"Namun, yang perlu diingat adalah Pertamina harus tetap kita selamatkan. Jangan sampai perbuatan oknum-oknum ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina yang merupakan aset strategis negara," sambung dia.

Lebih lanjut, dia mengingatkan agar kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah ini menjadi momentum perbaikan tata kelola energi nasional. Dia meminta semua pihak berbenah diri.

"Ini saatnya untuk berbenah. Kami akan terus mengawal agar tata kelola energi menjadi lebih baik, transparan, dan akuntabel," pungkasnya.

Saat ini, total ada sembilan orang yang dijerat sebagai tersangka dalam kasus itu.

Enam di antaranya petinggi subholding PT Pertamina, sementara tiga lainnya dari pihak swasta. Mereka adalah:

1.⁠ RS, selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga;
2.⁠ ⁠SDS, selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional;
3.⁠ ⁠YF, selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping;
4.⁠ ⁠AP, selaku selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International;
5.⁠ ⁠MKAR, selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa;
6.⁠ ⁠DW, selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT. Jenggala Maritim;
7.⁠ ⁠GRJ, selaku Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak;
8. MK, selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga;
9. EC, selaku VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga berinisial EC;

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kuasa hukum menjelaskan jadwal kaos yang menjadi pemicu penganiayaan Muhammad Luthfi Hadyhan (22), mahasiswa koas di Palembang, oleh sopir orang tua Lady (LA). Narasi yang beredar, diduga Lady tidak terima dengan pembagian jadwal piket saat musim libur. Kuasa hukum membantah hal tersebut.

Tim kuasa hukum Lady dan Sri Meilina, Bayu Prasetya Andrinata menjelaskan dugaan tidak adanya kompromi dan musyawarah antarkoas terkait penjadwalan tersebut. Dia menegaskan tidak ada niatan Lady untuk menolak piket jaga.

"Terkait permasalahan ini awalnya, banyak di media seolah olah si Lady ini tidak mau jaga, tidak seperti itu, sebenarnya si Lady itu mau jaga," katanya.

Bayu menerangkan, pada saat jadwal pertama yang sudah dibuat, kelompok Luthfi jaga sebanyak 4 kali dalam sebulan. Sementara kelompok Lady 5 kali jaga dalam sebulan. Kemudian Lady menanyakan hal tersebut. Jadwal jaga pun diperbaiki oleh Sekretariat.

"Hasilnya di mana kelompok Lady 4 kali dan Luthfi 5 kali. Namun, di jadwal yang kedua itu kelompok Lady diberikan jadwal istirahatnya mepet," ujarnya.

Jadwal istirahat yang mepet yang dimaksud adalah jarak antara jaga pertama dan jaga berikutnya. Bayu mengatakan kelompok Luthfi punya jeda 5 hari, sementara kelompok Lady hanya dijeda 2 hari.

"Menurut Lady itu tidak adil. Sebenarnya Lady sudah terima dengan jadwal kedua itu. Tapi memang pada saat Lady bercerita ke ibunya, mamanya izin untuk berbicara dengan si Luthfi, tapi Lady tidak mengizinkan," tuturnya.

Namun, tanpa sepengetahuan Lady, ibunya berinisiatif menemui Luthfi di sebuah kafe di Jalan Demang bersama sopirnya. Saat itu, Lady masih menjalani koas. Lina hendak mengklarifikasi karena diduga Luthfi sempat berbicara dengan nada tinggi terhadap Lady perihal jadwal jaga ini.

"Luthfi berkata kepada Lady melalui voice note, 'Sudahlah kau ni berkali-kali minta ganti, sudahlah kau atur dewek be (kau atur saja sendiri)' tapi nadanya agak tinggi. Mamanya ingin mengklarifikasi kenapa bisa seperti itu," tutur Bayu.

Bayu juga meluruskan terkait perkataan sudah berkali-kali minta ganti. Menurut pengakuan Lady, dia baru meminta perbaikan jadwal satu kali.

Kedua belah pihak telah dipanggil oleh tim investigasi internal Universitas Sriwijaya (Unsri). Keduanya telah memberi keterangan. Lady datang langsung, sementara Luthfi yang masih menjalani perawatan memberikan keterangan via Zoom.

Video: Polisi Ungkap Kronologi Penganiayaan Dokter Koas di Palembang

Video: Polisi Ungkap Kronologi Penganiayaan Dokter Koas di Palembang

Pria GSH anak bos toko roti di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, sempat sesumbar tidak bisa diseret ke penjara usai melakukan penganiayaan terhadap pegawainya, wanita berinisial D. Polisi menegaskan tidak ada yang kebal hukum.

"Dalam perkara ini pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP Lina Yuliana saat dihubungi, Minggu (15/12/2024).

Lina mengatakan saat ini empat saksi sudah diperiksa, termasuk korban dan terlapor. Pihak kepolisian masih melakukan serangkaian pendalaman.

"Memang dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penyelidik atau penyidik membutuhkan waktu dalam rangka mengumpulkan alat bukti guna membuat terang perkara pidananya," tuturnya.

"Jadi perkara yang dilaporkan tersebut oleh penyidik telah memprosesnya dengan jelas, profesional dan prosedural serta membutuhkan waktu dalam rangka pengumpulan alat bukti," imbuhnya.

Pelaku Sesumbar Tak Bisa Dipenjara

Wanita berinisial D pegawai toko roti di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, mengungkap ulah anak bosnya yang melakukan penganiayaan hingga melemparkan kursi. Korban menyebut pelaku sempat sesumbar kebal hukum.

D bercerita peristiwa penganiayaan sudah terjadi berulang kali hingga dirinya memutuskan untuk melaporkan ke polisi. Alih-alih takut, pelaku justru berkata korban tidak bisa memenjarakan dirinya.

"Sebelum kejadian ini saya pernah dilempar meja, tapi tidak mengenai saya dan saya dikatain babu dan orang miskin, dia merendahkan saya dan keluarga saya. Dia juga sempat ngomong 'orang miskin kaya lu nggak bakal bisa masukin gua ke penjara gua kebal hukum'," kata D saat dihubungi, Minggu (15/12).

Puncaknya pada Kamis (17/10), aksi arogan pelaku terulang. Saat itu pelaku meminta korban untuk mengantarkan pesanan makanannya. Namun korban menolak lantaran tengah bekerja dan juga hal tersebut bukan bagian dari tugasnya.

Saat itu pelaku mengamuk hingga melakukan penganiayaan. Korban dilempar menggunakan beberapa barang termasuk kursi hingga membuat kepala korban bocor.

"Akhirnya setelah saya tolak berkali-kali dia marah dan melempar saya pakai patung batu, kursi, meja, mesin bank dilakukan berkali-kali dan semua barang yang dilempar oleh si pelaku semua kena tubuh saya," kata dia.

"Setelah saya dilempari barang di situ bapaknya pelaku narik saya dan suruh saya pulang tapi tas dan HP saya masih tertinggal. Di dalam pas saya mau ambil tas dan HP saya di situ saya dilempari lagi pakai kursi berkali-kali akhirnya saya kabur dan terpojok tidak bisa kemana-mana," imbuhnya.