PT Timah Tbk (TINS) menetapkan kakak Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Yuslih Ihza Mahendra menjadi Komisaris Independen PT Timah.

Pengangkatan dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Timah yang digelar pada Jumat (2/5) lalu.

Yuslih diangkat bersama tiga anggota dewan komisaris lainnya yakni M Hita Tunggal, Rizani Usman, dan Eniya Listiani Dewi.

Selain mengangkat Yuslih, RUPSLB PT Timah Tbk  juga menetapkan Komisaris Utama dijabat oleh Agus Rohman menggantikan M. Alfan Baharudin.

RUPSLB juga menetapkan Restu Widiyantoro menjadi direktur utama menggantikan Ahmad Dani Virsal.

Selanjutnya, Nur Adi Kuncoro ditunjuk sebagai Direktur Operasi dan Produksi; Fina Eliani sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko; Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara sebagai Direktur Pengembangan Usaha; dan Andi Seto Gadhista Asapa sebagai Direktur Sumber Daya Manusia PT Timah Tbk.

"RUPSLB ini menyetujui perubahan pengurus pada jajaran Direksi dan Komisaris Perusahaan. Hal ini sebagai upaya penguatan tata kelola perusahaan dan transformasi bisnis perusahaan serta peningkatan kinerja korporasi," kata Corporate Secretary PT Timah Rendi Kurniawan dalam keterangan di Jakarta, Jumat seperti dikutip dari Antara.

Dia menyampaikan perubahan pengurus itu merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat kepemimpinan perusahaan dan menjawab tantangan bisnis yang semakin dinamis, serta mendorong tercapainya target-target transformasi dan kinerja yang telah ditetapkan.

BANGKA, KOMPAS.com - Jajaran direksi dan komisaris PT Timah Tbk, Holding MIN ID, diisi mayoritas wajah baru.

Posisi direktur utama dijabat Restu Widiyantoro, menggantikan Ahmad Dani Virsal.

Kemudian, pada posisi komisaris, kakak Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Yuslih Ihza Mahendra, dipercaya sebagai komisaris independen.

Yuslih merupakan mantan Bupati Belitung Timur dari Partai Bulan Bintang.

Sementara itu, Rustam Effendi, yang merupakan mantan Gubernur Bangka Belitung dan politisi PDI Perjuangan, tak lagi menjabat komisaris pada perusahaan pelat merah tersebut.

Pergantian susunan direksi dan komisaris ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Timah Tbk di Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Anggota Komisi III DPRD Bangka Belitung, Imam Wahyudi, menilai perubahan direksi dan komisaris PT Timah sepenuhnya menjadi hak prerogatif pemerintah.

"Mudah-mudahan wajah baru ini bisa mencerahkan pembangunan yang katanya saat ini gelap," ujar Imam saat dihubungi, Jumat.

Imam juga mengetahui bahwa salah satu komisaris yang diganti, yakni Rustam Effendi, karena telah menjabat dua periode.

"Ada yang lama dan ada yang baru masuk, tentu kita lihatlah nanti bagaimana Bangka Belitung ini sebagai daerah penambangan timahnya. Kami dari Komisi III terus memperjuangkan peningkatan royalti menjadi 10 persen," ujar Imam.

Corporate Secretary PT Timah Tbk, Rendi Kurniawan, mengatakan direksi dan seluruh jajaran manajemen menyampaikan komitmen penuh untuk terus melanjutkan peran perusahaan sebagai agen pembangunan nasional serta meningkatkan nilai tambah bagi negara dan seluruh pemangku kepentingan.

"Pergantian pengurus ini merupakan hal yang biasa untuk terus mendorong inovasi, efisiensi, dan tata kelola yang baik," ujar Rendi dalam keterangan tertulis.

"Perusahaan menyampaikan apresiasi kepada jajaran Komisaris dan Direksi di periode sebelumnya, dan semoga kepemimpinan baru akan memperkuat langkah strategis perusahaan ke depan," ucapnya.

Sebelumnya, PT Timah Tbk (TINS) mencatat kinerja keuangan tahun 2024 yang positif, dengan berhasil membukukan laba bersih Rp 1,19 triliun, melonjak 364 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat rugi bersih Rp 449,67 miliar.

Kemudian, sepanjang kuartal pertama tahun 2025, PT Timah Tbk (TINS) juga mencatatkan laba bersih Rp 116,86 miliar atau 120 persen dari target yang sudah ditentukan perusahaan.

BANGKA, KOMPAS.com - Jajaran direksi dan komisaris PT Timah Tbk, Holding MIN ID, diisi mayoritas wajah baru.

Posisi direktur utama dijabat Restu Widiyantoro, menggantikan Ahmad Dani Virsal.

Kemudian, pada posisi komisaris, kakak Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Yuslih Ihza Mahendra, dipercaya sebagai komisaris independen.

Yuslih merupakan mantan Bupati Belitung Timur dari Partai Bulan Bintang.

Sementara itu, Rustam Effendi, yang merupakan mantan Gubernur Bangka Belitung dan politisi PDI Perjuangan, tak lagi menjabat komisaris pada perusahaan pelat merah tersebut.

Pergantian susunan direksi dan komisaris ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Timah Tbk di Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Anggota Komisi III DPRD Bangka Belitung, Imam Wahyudi, menilai perubahan direksi dan komisaris PT Timah sepenuhnya menjadi hak prerogatif pemerintah.

"Mudah-mudahan wajah baru ini bisa mencerahkan pembangunan yang katanya saat ini gelap," ujar Imam saat dihubungi, Jumat.

Imam juga mengetahui bahwa salah satu komisaris yang diganti, yakni Rustam Effendi, karena telah menjabat dua periode.

"Ada yang lama dan ada yang baru masuk, tentu kita lihatlah nanti bagaimana Bangka Belitung ini sebagai daerah penambangan timahnya. Kami dari Komisi III terus memperjuangkan peningkatan royalti menjadi 10 persen," ujar Imam.

Corporate Secretary PT Timah Tbk, Rendi Kurniawan, mengatakan direksi dan seluruh jajaran manajemen menyampaikan komitmen penuh untuk terus melanjutkan peran perusahaan sebagai agen pembangunan nasional serta meningkatkan nilai tambah bagi negara dan seluruh pemangku kepentingan.

"Pergantian pengurus ini merupakan hal yang biasa untuk terus mendorong inovasi, efisiensi, dan tata kelola yang baik," ujar Rendi dalam keterangan tertulis.

"Perusahaan menyampaikan apresiasi kepada jajaran Komisaris dan Direksi di periode sebelumnya, dan semoga kepemimpinan baru akan memperkuat langkah strategis perusahaan ke depan," ucapnya.

Sebelumnya, PT Timah Tbk (TINS) mencatat kinerja keuangan tahun 2024 yang positif, dengan berhasil membukukan laba bersih Rp 1,19 triliun, melonjak 364 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat rugi bersih Rp 449,67 miliar.

Kemudian, sepanjang kuartal pertama tahun 2025, PT Timah Tbk (TINS) juga mencatatkan laba bersih Rp 116,86 miliar atau 120 persen dari target yang sudah ditentukan perusahaan.

Medan (ANTARA) - Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Muryanto Amin menegaskan sanksi hukum bagi peserta ujian yang curang pada seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berbasis Tes (UTBK-SNBT) 2025.

Ia mengatakan, UTBK-SNBT 2025 yang dilaksanakan secara nasional di sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia telah dimulai pada Rabu (23/4) hingga 4 Mei 2025.

Dari laporan, diketahui bahwa ada sejumlah peserta yang melakukan kecurangan. Hari pertama, kecurangan ditemui di UI, yang kemudian pada siang harinya didapati kabar ada praktik perjokian di pusat-pusat UTBK lainnya, termasuk di USU.

"Untuk seluruh kasus tersebut telah diambil tindakan tegas dan diproses di kepolisian," katanya di Medan, Minggu.

Ia menegaskan bahwa panitia UTBK nasional dan USU khususnya tidak menoleransi segala bentuk praktik kecurangan yang dilakukan oleh peserta UTBK.

“Kemarin di USU ada beberapa orang yang kita tahan dan periksa karena terindikasi melakukan kecurangan. Kita menemukan tujuh orang joki dari luar daerah yang menggunakan identitas peserta ujian di USU dan sudah diamankan. Mereka terindikasi memalsukan identitas dan menggunakan kamera yang terletak di bingkai kacamata. Sementara di lokasi lain di luar USU juga ditemukan kecurangan yang kameranya berada di behel dan kancing baju, sehingga tidak terdeteksi oleh metal detector," katanya.

Para joki tersebut telah diperiksa, dibuat berita acaranya, kemudian dilaporkan ke polisi dan ditahan.

Hal itu menjadi pelajaran penting untuk pelaksanaan tahun depan bagi panitia nasional, agar membuat metal detektor yang lebih sensitif terhadap berbagai modus kecurangan yang dilakukan oleh peserta ataupun joki.

"Kita akan lakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk modus kecurangan yang dilakukan oleh para peserta maupun joki tersebut," kata Prof Mury.

Rektor USU mengimbau, kepada seluruh peserta ujian untuk tidak menempuh jalan curang untuk lulus.

“UTBK ini ujian kejujuran, tentang bagaimana anak-anak bangsa kita bersaing bukan hanya soal kepintaran dan kelulusan. UTBK ini merupakan uji kesabaran dan uji kejujuran, yang bisa memberikan banyak dampak pada saat nanti dia menjalani perkuliahan. Kita berharap semua peserta mengikuti kompetisi sesuai dengan peraturan yang ada, karena kalau lulus dengan curang itu pasti tidak akan memberikan banyak faedah bagi dirinya sendiri. Ini soal karakter, karena karakter akan menjadi bagian penting yang menentukan, bukan hanya soal akademik,” katanya.

UTBK-SNBT tahun 2025 di USU diikuti oleh 38.133 peserta yang tersebar di tiga lokasi ujian, yaitu 36.491 peserta mengikuti ujian di USU Medan, 761 peserta di Gunungsitoli, dan 881 peserta di Teluk Dalam.

UTBK akan berlangsung hingga tanggal 4 Mei 2025 dan pengumuman kelulusan peserta akan dilaksanakan pada 28 Mei 2025.

Pewarta: Juraidi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Viral dugaan kecurangan UTBK SNBT 2025 di media sosial. Buntutnya, beragam soal UTBK 2025 hari pertama dan hari kedua, 23-24 April 2025 beredar di media sosial.

Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), Eduart Wolok, mengakui dinamika kecurangan terus terjadi. Ia mengatakan pihaknya sudah mengantisipasi potensi risikonya dan masih melakukan investigasi. Ia mengatakan sejumlah kecurangan memanfaatkan software, ponsel, hingga remote desktop.

"Kasus kebocoran itu terjadi sejak 23 April. Ada 9 kasus yang dilaporkan. Pada 24 April, ada 5 kasus," ucapnya dalam konferensi pers, disiarkan di kanal YouTube SNPMB ID, Jumat (24/4/2025).

"Sudah saatnya kita tidak boleh terlalu permisif terhadap keadaan-keadaan seperti ini, sehingga kami masih membuka peluang apabila memang kita miliki dan sebagainya, mungkin kita akan membawa ke aparat yang lebih berwenang agar supaya menjadi pembelajaran bahwa ini tidak bisa dibenarkan," imbuh Eduart.

Berpotensi Diteruskan ke Aparat Penegak Hukum

Eduart menegaskan penanganan kecurangan juga berpotensi diteruskan ke aparat penegak hukum, di samping peserta didiskualifikasi dari UTBK.

"Peserta yang terbukti melakukan kecurangan, ini akan kita berikan sanksi tegas dengan didiskualifikasi dari SNPMB PTN. Ini perlu kami tegaskan. Karena ini harus dilakukan. Dan termasuk sanksi tegas apabila ada keterlibatan pihak internal yang kalau memang ada," ucapnya.

"Kami tadi malam sudah rapat dan mungkin akan mengambil sikap bahwasanya terhadap kecurangan yang terstruktur, yang memang terstruktur dan disengaja dengan modus yang clear untuk memang mencurangi, bisa saja kita akan membawa ke ranah itu," jelasnya.

Langkah itu dilakukan agar bisa memberikan efek jera untuk bagi pihak-pihak yang ingin mencoreng proses UTBK. Meski begitu, keputusan resmi dikatakan akan diambil setelah pelaksanaan UTBK.

"Kita akan melakukan tentu investigasi terhadap seluruh hal kejadian yang terjadi. Dan juga kita akan melakukan evaluasi sebelum mengambil langkah lebih lanjut yang kita anggap penting dan perlu untuk menjaga integritas UTBK ini," sambungnya.

Atas kecurangan yang terus terjadi, Eduart mengatakan langkah serius perlu seperti penegakan hukum perlu diambil. Di sisi lain, pihaknya juga mempertimbangkan adanya anak yang terjebak oknum atau jaringan kecurangan dengan iming-iming kelulusan di PTN yang diimpikan.

Berdasarkan temuan tim SNPMB, salah satu anak yang terduga curang terbirit-birit masuk ruang ujian kendati baru disuruh masuk. Anak bersangkutan diduga terjebak pada iming-iming kelulusan di UTBK.

Agar Peserta UTBK Hari 1 dan 2 Tak Dirugikan

Sementara itu, tim SNPMB telah mengantisipasi kebocoran soal sehingga tidak ada set soal yang sama. Adapun beberapa soal yang sama merupakan jembatan standarisasi soal antarsesi dan antarhari.

"Jembatan soal itu untuk menjaga standarisasi soal agar supaya asas fairness buat semua peserta bisa kita kedepankan," ungkapnya.

Ia mencontohkan, jika ada kesamaan jawaban benar pada soal di sesi 1 dan sesi 4, maka jawaban soal tersebut bisa tidak dinilai.

"Soal yang sama sengaja kami buat dalam persentase tertentu sebagai jembatan standarisasi soal dari sesi ke sesi, dari hari ke hari. Itu memiliki pola penilaian tersendiri, artinya tidak mungkin akan merugikan peserta. Jika dibilang apple to apple soal sesi 1 dan 4, nilainya sama, itu bisa saja jembatan soal dengan pengetahuan yang sama tidak akan dinilai," tuturnya.

(twu/faz)

JAKARTA - PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) merespons gugatan pidana yang dilayangkan oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) terhadap BHIT dan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

Kuasa Hukum PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) Hotman Paris Hutapea menerangkan bahwa transaksi tersebut sudah sejak 1999, dengan demikian gugatan tersebut sudah kedaluwarsa.

?Ini (transaksi) bulan Mei 1999, sekarang udah berapa tahun? 26 tahun ya. Jadi dari segi pidana sudah kadaluarsa. Dari segi pidana sudah kadaluarsa, karena tindak pidana ini 12 tahun kadaluarsanya,? kata Hotman Paris saat konferensi pers di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Dari sisi hukum perdata, Hotman menjelaskan bahwa Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo tidak memiliki tanggung jawab dari transaksi tersebut.

Hotman menerangkan, pada saat itu PT Bhakti Investama (yang kini PT MNC Asia Holding Tbk) hanya broker yang terlibat di awal transaksi saja dan srlebihnya tidak terlibat dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak Unibank dan CMNP.

?Karena MNC hanya aranger yang mempertemukan, habis itu selanjutnya semua transaksi dilakukan oleh CMNP dengan Unibank, termasuk semuanya,? ujar dia.

Bahkan, Hotman menunjukkan bukti-bukti yang konkret mulai dari transaksi, hasil audit hingga tanda tangan antar direksi CMNP dan Unibank.

?Bahkan tiap tahun auditor dari CMNP melakukan audit, menanyakan ke Unibank, gimana ini statusnya, Unibank oke semua, oke tiap tahun, dan disitu sudah tidak ada peran apapun dari Hary Tanoe maupun Bhakti Investama,? jelasnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex akan buka kembali dengan skema baru. Ia mengatakan sekitar 8.000 an karyawan Sritex yang telah di PHK akan bisa bekerja kembali dengan skema yang baru.

"Harapan kami dari pemerintah tentunya semua pekerja yang selama ini menjadi karyawan di PT Sritex, kurang lebih ada 4 perusahaan. Kurang lebih di 8.000 sekian karyawan untuk bisa semuanya nanti akan kembali bekerja dengan skema yang baru," kata Pras di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/3).

Meski begitu, Pras tidak mengungkap skema baru tersebut. Ia hanya memastikan para pegawai Sritex tersebut tetap bekerja di bidang yang selama ini digeluti di bidang tekstil.

"Artinya PT Sritex tetap akan bergerak di bidang tekstil," kata Pras.

Di tempat yang sama, Tim Kurator PT Sritex Nurma Sadikin mengatakan setelah operasi nanti, akan ada rekrutmen pegawai baru di Sritex. Nantinya rekrutmen akan dibuka oleh penyewa alat berat yang baru yang sebelumnya dimiliki PT Sritex.

Ia mengatakan kini sudah ada beberapa investor yang sudah dalam komunikasi untuk melakukan penyewaan alat berat tersebut.

"Jadi ini skemanya adalah disewakan oleh penyewa yang baru. Maka dari itu, tadi yang saya sampaikan bahwa sekarang Tim Kurator sedang membuka opsi bagi para investor yang memang menggeluti bidang tekstil untuk bisa menyewa. Dan saat ini sudah ada beberapa investor yang sudah dalam komunikasi," kata Nurma.

Sritex tutup mulai 1 Maret kemarin. Imbas penutupan operasi, 10 ribu pegawai menjadi korban PHK. Perusahaan tersebut kini resmi milik kurator.

Rapat kreditur dalam kepailitan menyepakati tidak dilaksanakan keberlanjutan usaha atau going concern PT Sritex sehingga proses berlanjut ke pemberesan utang.

Kurator dalam kepailitan PT Sritex, Denny Ardiansyah, mengatakan keputusan ini didasarkan atas waktu 21 hari yang diberikan untuk berembuk dengan debitur pailit.

"Hasil pertemuan dengan debitur sudah disampaikan tidak ada going concern," ucap Denny, Jumat (28/2), seperti dikutip dari Antara.

Ia mengungkapkan beberapa pertimbangan untuk tidak melanjutkan usaha PT Sritex, seperti modal kerja yang tidak ada, kebutuhan tenaga kerja, biaya produksi yang tinggi, hingga dikhawatirkan justru akan mengakibatkan kerugian harta pailit.

Sritex sebelumnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang melalui putusan Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022.

Namun, Sritex tidak menerima putusan itu dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Akan tetapi, MA menolak kasasi tersebut pada Kamis (19/12).

Tim kurator kepailitan Sritex telah menyatakan perusahaan tekstil itu punya utang Rp29,8 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyebut, terdakwa dugaan korupsi pada tata niaga timah, Harvey Moeis terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Hal ini disampaikan anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Suparman Nyompa, saat menguraikan unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam sidang vonis Harye, Senin (23/12/2024).

Hakim Suparman menyebut perbuatan Harvey yang dinilai melanggar hukum antara lain adalah ia menginisiasi kerja sama sewa alat pengolahan antara PT Timah Tbk dengan perusahaan swasta.

Harvey disebut melakukan negosiasi dengan Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Direktur Keuangan PT Timah Tbk Emil Ermindra, dan Direktur Operasi Produksi PT Timah Alwin Albar.

Tindakan ini dilakukan atas sepengetahuan Direktur PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT Reza Andriansyah, yang diwakili Harvey.

“Terdakwa Harvey Moeis bersama Mochtar Riza Pahlevi, Emil Ermindra, dan Alwin Albar menyepakati harga sewa pengolahan timah sebesar 4.000 dollar AS per ton untuk PT RBT dan 3.700 dollar per ton untuk empat smelter swasta tanpa kajian feasibility study dan kajian dibuat tanggal mundur,” kata Hakim Suparman di ruang sidang.

Hakim Suparman menyebut, biaya sewa smelter tersebut terlalu mahal jika dibandingkan PT Timah yang melebur bijih timah menggunakan smelter milik sendiri.

Kerja sama ini dinilai kemahalan hingga Rp 2.284.950.217.912,14 (Rp 2,2 triliun).

Tidak hanya itu, atas sepengetahuan Suparta dan Reza, Harvey Moeis juga bertemu Mochtar, Alwin Albar, dan 27 pemilik smelter swasta guna membahas permintaan Mochtar kepada mereka agar menyerahkan 5 persen dari kuota ekspor smelter swasta.

“Karena bijih timah smelter swasta tersebut bersumber dari penambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk,” ujar Hakim Suparman.

Selain itu, Hakim Suparman menyebut Harvey Moeis, atas sepengetahuan Suparta, bersepakat dengan pihak PT Timah Tbk untuk menerbitkan surat perintah kerja (SPK).

SPK ini dinilai menjadi akal-akalan untuk melegalkan pembelian bijih timah dari penambang ilegal yang mengambil bijih dari IUP PT Timah.

“Dengan tujuan melegalkan pembelian bijih timah oleh smelter swasta yang berasal dari penambangan ilegal di IUP PT Timah,” tutur Hakim Suparman.

“Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka unsur melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa,” ujar Hakim Suparman.

Dalam kasus ini, hakim menjatuhkan vonis 6 tahun 6 bulan penjara terhadap Harvey.

Ia juga dihukum membayar denda Rp 1 miliar yang akan diganti dengan pidana badan selama 6 bulan jika tak dibayar.

Sebelumnya, jaksa menuntut Harvey Moeis dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair 1 tahun kurungan.

Ia juga dibebankan biaya uang pengganti sebesar Rp 210 miliar.

Jaksa menilai Harvey terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan eks Direktur PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, dan para bos perusahaan smelter swasta.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 12 tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa dalam tahanan, dengan perintah tetap dilakukan penahanan di rutan,” ujar jaksa.

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Harvey Moeis didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari penerimaan uang Rp 420 miliar dari hasil tindak pidana korupsi.

Harvey, yang merupakan perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT), bersama dengan eks Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapatkan keuntungan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengelolaan timah di PT Timah Tbk, Hendry Lie, resmi ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Penahanan ini berlangsung selama 20 hari berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 54/F/FD/11/2024 yang dikeluarkan pada 18 November 2024.

“Hendry Lie akan dibawa ke Gedung Menara Kartika untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, selama satu jam,” kata Dirdik Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers yang disiarkan di Youtube Kompas TV, Selasa (19/11/2024) dini hari.

“Kemudian, dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” tambah dia.

Hendry Lie ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin (18/11/2024) malam.

Dia kembali ke Indonesia dari Singapura karena masa berlaku izin tinggalnya yang habis, pada 27 November.

Hendry berada di Singapura dengan alasan untuk berobat.

Setelah ditangkap, pendiri Sriwijaya Air ini kemudian dibawa ke Kejagung dan menjalani pemeriksaan di Gedung Menara Kartika.

Abdul Qohar menjelaskan bahwa penangkapan Hendry Lie merupakan pengembangan dari penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah.

Pada 29 Februari 2024, penyidik telah memeriksa Hendry sebagai saksi atas kasus tersebut.

Penyidik Jampidsus telah berulang kali memanggil Hendry untuk hadir untuk pemeriksaan, namun yang bersangkutan tidak pernah memenuhi panggilan tersebut.

Kemudian, berdasarkan informasi dari otoritas imigrasi Singapura, Hendry diketahui berada di Singapura sejak 25 Maret 2024.

Akibatnya, pencekalan dilakukan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-043/D/DP.4/03/2024 yang ditetapkan pada 28 Maret 2024, selama enam bulan.

Selain itu, paspor Hendry juga dicabut oleh pihak Imigrasi.

“Berdasarkan surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Nomor IMI.5-GF.03.4-200 tanggal 28 Maret 2024, selain dilakukan pencekalan terhadap Hendry Lie, juga dilakukan pencabutan paspor ke Imigrasi,” ujar Abdul Qohar.

Dari pantauan Youtube Kompas TV, Hendry yang merupakan tersangka ke-22 dalam kasus ini, tiba di Kejagung sekitar pukul 23.00 WIB dengan tangan diborgol, mengenakan kemeja merah muda lengan pendek, celana jeans biru dongker, dan masker putih.

Hendry Lie adalah pemilik perusahaan smelter timah di Bangka, PT Tinido Inter Nusa (TIN).

Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama adiknya, Fandy Lie, yang menjabat sebagai marketing di PT TIN.

Hendry Lie dan para tersangka lainnya dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.