Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan di antaranya adalah Universitas Gadjah Mada (UGM) menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap seorang guru besar di Fakultas Farmasi hingga oknum anggota Polri menyampaikan permintaan maaf kepada pewarta foto Perum LKBN ANTARA, Makna Zaezar, atas dugaan insiden kekerasan.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

UGM pecat guru besar pelaku kekerasan seksual di Fakultas Farmasi

Pimpinan Universitas Gadjah Mada menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap seorang guru besar di Fakultas Farmasi berinisial EM setelah terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah mahasiswa.

Sekretaris Universitas Gadjah Mada (UGM) Andi Sandi dalam keterangan resminya di Yogyakarta, Minggu, menjelaskan sanksi berat itu berdasar hasil pemeriksaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UGM yang menyatakan EM bersalah karena melanggar peraturan rektor dan kode etik dosen.

"Pimpinan UGM sudah menjatuhkan sanksi kepada pelaku berupa pemberhentian tetap dari jabatan sebagai dosen. Penjatuhan sanksi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku," ujar Andi.

Baca selengkapnya di sini.

Polres Tasikmalaya Kota terapkan sistem buka tutup di jalur Gentong

Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota menerapkan sistem buka tutup atau satu arah untuk mengurai kepadatan kendaraan di jalur Gentong yang merupakan jalan nasional di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu.

Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota AKBP Faruk Rozi mengatakan, pada arus milir Lebaran ini pihaknya memberlakukan sistem satu arah dengan cara buka tutup dari satu jalur kemudian memberikan kesempatan jalur lain untuk melajukan kendaraan.

"Kita memberlakukan sistem 'one way' pada arus milir Lebaran 2025 ini, tepatnya dari arah Gentong bawah menuju Bandung," katanya.

Baca selengkapnya di sini.

Kapolri sesalkan insiden dugaan kekerasan jurnalis di Semarang

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyesalkan insiden dugaan kekerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap pewarta foto ANTARA berinisial MZ yang sedang meliput kunjungan Kapolri di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (5/4).

"Saya cek dulu, karena baru mendengar dari link berita. Namun kalau benar itu terjadi, saya sangat menyesalkan kejadian tersebut," kata Sigit di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan bahwa oknum terduga pelaku tersebut bukan ajudannya, namun perangkat pengamanan di lokasi. Namun Sigit menegaskan bahwa dirinya berkomitmen untuk segera menelusuri dan menindaklanjuti insiden tersebut sesuai aturan yang berlaku.

Baca selengkapnya di sini.

Oknum polisi pelaku kekerasan terhadap jurnalis ANTARA meminta maaf

Ipda E, oknum anggota tim pengamanan protokoler Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf kepada pewarta foto Perum LKBN ANTARA, Makna Zaezar, atas dugaan insiden kekerasan saat kunjungan orang nomor satu di kepolisian itu di Stasiun Semarang Tawang, Sabtu (5/4).

Permintaan maaf itu disampaikan usai pertemuan yang digelar di kantor Perum LKBN ANTARA Biro Jawa Tengah di Semarang, Minggu malam.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto yang mewakili Polri, Direktur Pemberitaan ANTARA Irfan Junaidi, serta pewarta foto ANTARA Makna Zaezar, dan Ipda E.

"Saya menyesal dan menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan media atas kejadian di Stasiun Tawang," kata Ipda E.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Sebanyak 21 imigran gelap asal Bangladesh diamankan oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, di sekitar Pantai Karang Paranje, Kelurahan Karyasari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Kamis (13/3/2025) lalu.

Hingga saat ini 21 pria warga negara Bangladesh ini diamankan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas Tasikmalaya. Mereka telah masuk daftar cekal dan akan dideportasi.

Melalui keterangannya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, Indra Bangsawan mengatakan penangkapan itu berawal dari kecurigaan masyarakat terhadap kedatangan warga negara asing (WNA) tersebut. Mereka datang dengan diantar sebuah mobil travel dan hendak menginap di sebuah penginapan sekitar Pantai Karang Paranje.

"Laporan ini berawal dari adanya sekelompok laki-laki yang berjumlah 21 orang yang diantar oleh mobil travel dan hendak menginap di salah satu penginapan yang berlokasi di Pantai KarangParanje, KelurahanKaryasari, KecamatanCibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat," kata Indra.

Saat itu petugas penginapan meminta identitas dari rombongan tamunya itu, tapi mereka tak bisa menunjukkan identitas. Hal ini karuan menimbulkan kecurigaan, sehingga warga berinisiatif untuk melapor ke Polsek Cibalong Kabupaten Garut.

"Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak Polsek Cibalong, Kabupaten Garut, langsung mendatangi penginapan dan melakukan pemeriksaan terhadap 21 orang laki-laki tersebut. Ternyata benar sehingga pihak Polsek berkoordinasi dengan kami, setelah kami periksa lebih lanjut pun benar mereka WNA," kata Indra.

Atas temuan itu Indra mengatakan pihaknya berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian.

"Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan," kata Indra.

Bentuk tindakan administratif keimigrasian itu dilakukan dalam bentuk pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan (cekal) dan deportasi dari wilayah Indonesia.

"Selama menunggu pelaksanaan deportasi, 21(dua puluh satu) Warga Negara Asing tersebut ditempatkan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya terlebih dahulu, yang selanjutnya akan dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi sampai dengan menunggu pelaksanaan deportasi dilakukan," kata Indra.

Indra juga mengutarakan komitmennya untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA demi tegaknya hukum keimigrasian di Indonesia.

"Kami tidak ragu-ragu melakukan penindakan tegas, terhadap pelanggaran-pelanggaran Keimigrasian yang ada di Indonesia. Kami memastikan bahwa hanya WNA yang berkualitas yang dapat tinggal dan berkegiatan di Indonesia. Jangan sampai masyarakat kita dirugikan oleh WNA yang tidak menaati aturan atau berpotensi membahayakan ketertiban dan kedaulatan," kata Indra

Baca artikel selengkapnya di detikjabar

Video: Bocah di Garut Tewas Seusai Tangan Tersangkut Drainase Kolam

Video: Bocah di Garut Tewas Seusai Tangan Tersangkut Drainase Kolam

Sebanyak 21 imigran gelap asal Bangladesh diamankan oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, di sekitar Pantai Karang Paranje, Kelurahan Karyasari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Kamis (13/3/2025) lalu.

Hingga saat ini 21 pria warga negara Bangladesh ini diamankan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas Tasikmalaya. Mereka telah masuk daftar cekal dan akan dideportasi.

Melalui keterangan tertulis yang diterima detikJabar, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, Indra Bangsawan mengatakan penangkapan itu berawal dari kecurigaan masyarakat terhadap kedatangan warga negara asing (WNA) tersebut. Mereka datang dengan diantar sebuah mobil travel dan hendak menginap di sebuah penginapan sekitar Pantai Karang Paranje.

"Laporan ini berawal dari adanya sekelompok laki-laki yang berjumlah 21 orang yang diantar oleh mobil travel dan hendak menginap di salah satu penginapan yang berlokasi di Pantai Karang Paranje, Kelurahan Karyasari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat," kata Indra.

Saat itu petugas penginapan meminta identitas dari rombongan tamunya itu, tapi mereka tak bisa menunjukkan identitas. Hal ini karuan menimbulkan kecurigaan, sehingga warga berinisiatif untuk melapor ke Polsek Cibalong Kabupaten Garut.

"Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak Polsek Cibalong, Kabupaten Garut, langsung mendatangi penginapan dan melakukan pemeriksaan terhadap 21 orang laki-laki tersebut. Ternyata benar sehingga pihak Polsek berkoordinasi dengan kami, setelah kami periksa lebih lanjut pun benar mereka WNA," kata Indra.

Atas temuan itu Indra mengatakan pihaknya berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian.

"Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, bahwa Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan," kata Indra.

Bentuk tindakan administratif keimigrasian itu dilakukan dalam bentuk pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan (cekal) dan deportasi dari wilayah Indonesia.

"Selama menunggu pelaksanaan deportasi, 21(dua puluh satu) Warga Negara Asing tersebut ditempatkan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya terlebih dahulu, yang selanjutnya akan dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi sampai dengan menunggu pelaksanaan deportasi dilakukan," kata Indra.

Indra juga mengutarakan komitmennya untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA demi tegaknya hukum keimigrasian di Indonesia.

"Kami tidak ragu-ragu melakukan penindakan tegas, terhadap pelanggaran-pelanggaran Keimigrasian yang ada di Indonesia. Kami memastikan bahwa hanya WNA yang berkualitas yang dapat tinggal dan berkegiatan di Indonesia. Jangan sampai masyarakat kita dirugikan oleh WNA yang tidak menaati aturan atau berpotensi membahayakan ketertiban dan kedaulatan," kata Indra.

Berikut adalah daftar 21 WNA asal Bangladesh yang diamankan dari Pantai Karang Paranje Garut.

1. Inisial R T (Usia 29 Tahun, Laki-laki, memiliki Paspor)
2. Inisial M A (Usia 22 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
3. Inisial M M M (Usia 34 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
4. Inisial M K (Usia 34 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
5. Inisial M A H (Usia 27 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
6. Inisial M B H (Usia 27 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
7. Inisial M R A (Usia 29 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
8. Inisial M (Usia 29 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
9. Inisial M I S (Usia 26 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
10. Inisial M R H (Usia 21 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
11. Inisial M A M S (Usia 24 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
12. Inisial M A (Usia 33 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
13. Inisial M A G C (Usia 23 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
14. Inisial M H I (Usia 33 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
15. Inisial M A (Usia 35 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
16. Inisial M A H M (Usia 35 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
17. Inisial M A H (Usia 28 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
18. Inisial M S I (Usia 20 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
19. Inisial M J I (Usia 28 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
20. Inisial M J S (Usia 36 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)
21. Inisial M A T (Usia 32 Tahun, Laki-laki, tidak memiliki Paspor)

Tim Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Anti Teror Polri mengamankan seorang pria paruh baya asal Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (5/2/2025) pagi.

Pria berinisial TE (53), warga Kampung Cicubung, Desa Cipacing, Kecamatan Pagerageung itu, diduga terkait dengan kasus terorisme.

Selain mengamankan TE, polisi juga melakukan penggeledahan di rumahnya dan mengamankan beberapa barang.

Proses penggeledahan juga melibatkan aparat Polres Tasikmalaya Kota dan unsur pemerintahan setempat.

Kepala Desa Cipacing Aris Suryadi membenarkan, pihaknya mendapat informasi dari Densus 88 soal warganya yang diamankan. Menurut Aris, TE diduga punya keterkaitan dengan jaringan terorisme di luar daerah.

"Mungkin terduga juga lah," kata Aris.

TE dikabarkan diciduk petugas saat beraktivitas pagi tadi di satu lokasi. Kemudian petugas menghubungi pihak desa untuk mendampingi dalam proses penggeledahan.

"Diamankannya tadi jam 8 pagi, bukan di sini. Terus kami diminta mendampingi penggeledahan di rumahnya," ungkap Aris.

Dari penggeledahan itu Aris menyebut, petugas mengamankan beberapa barang bukti.

Namun dia tidak memahami secara detail hubungan barang-barang itu dengan aksi terorisme.

"Ada tas ransel, memory card dan ada kertas yang di dalamnya ada gambar-gambar bela diri," kata Aris.

Menurut Aris, TE merupakan warga Bandung yang menetap di wilayah itu, karena menikah dengan salah seorang warganya.

TE sudah menetap bertahun-tahun meski menurut warga, dia kurang bergaul akrab dengan masyarakat setempat.

"Lumayan suda lama, 8 tahunan lah," kata Aris.

Pemilik warung di pinggir rumah TE, Ucu (50) juga mengaku, tidak begitu akrab dengan pria paruh baya itu.

Dia mengaku, tidak menyangka pria paruh baya tersebut bisa tersangkut kasus terorisme.

"Nggak nyangka, dia kemarin masih kelihatan ngasih makan ayam," kata Ucu.

Sementara itu hingga petang ini belum diperoleh keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kabar penangkapan tersebut.

Video: Kata Polisi soal Densus 88 Tangkap 4 Terduga Teroris di Majalengka

Video: Kata Polisi soal Densus 88 Tangkap 4 Terduga Teroris di Majalengka

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Praktisi Hukum sekaligus Direktur Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (STHG) Tasikmalaya, Jawa Barat, Nana Suryana, meminta anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menerima informasi utuh terkait tuduhan polisi salah tangkap.

Selama ini, pernyataan Rieke di media massa seolah-olah menggiring ketidakpercayaan publik kepada aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan di Tasikmalaya.

"Menyikapi statemen teman dan kawan kita Rieke Diah Pitaloka terkait kasus pengeroyokan di Tasikmalaya, saya, praktisi hukum, terpanggil untuk menyampaikan ke publik. Seharusnya Rieke, sebelum masuk ke kasus itu, datang ke Tasikmalaya menanyakan ke APH dan korban, supaya mendapatkan informasi lengkap dan tidak sebelah pihak," jelas Nana kepada wartawan di kantornya, Selasa (4/2/2025).

Nana menambahkan, selama ini informasi yang disampaikan ke publik terkait kasus tuduhan salah tangkap di Tasikmalaya mirip dengan kasus Vina Cirebon jilid 2.

Padahal, tuduhan polisi salah tangkap telah terbantahkan dengan bukti rekaman bukti-bukti kepolisian yang ditunjukkan di Komisi III DPR RI, Kamis (30/1/2025).

"Dia (Rieke Diah Pitaloka) lupa, kalau kasus Vina itu korban sudah meninggal dunia, karena tidak ada klarifikasi kepada korban. Di Tasikmalaya, korban masih hidup dan mengetahui pelaku, dan informasi bisa disampaikan dengan jelas," tambah Nana.

Selanjutnya, kata Nana, Rieke menganalisis putusan hakim yang memvonis para pelaku selama 1 tahun 8 bulan penjara.

Hal itu tak bisa dilakukan, kata Nana, meski Komisi Yudisial yang melakukannya bukan analisis putusan, tapi perilaku hakimnya.

"Rieke menganalisis putusan hakim, hakim independen dan putusannya tak bisa dianalisis. Bukan putusannya itu oleh Komisi Yudisial, tapi perilaku hakim. Kemudian, Kepolisian salah tangkap; selama ini ada proses penetapan tersangka yang didukung oleh dua alat bukti kuat," ujar dia.

Dampak dari pernyataan Rieke di media, lanjut Nana, akan membingungkan masyarakat.

Terlebih, proses penegakan hukum di Tasikmalaya selama ini semestinya bisa dijaga dan tidak terganggu oleh kejadian seperti ini.

"Jadi, statemen Rieke bikin bingung masyarakat. Statemen Rieke membuat ada indikasi seolah-olah penegak hukum di Tasikmalaya tidak profesional," tambah dia.

Kemudian, Rieke menyebut para pelaku selama ini tak didampingi pengacara, padahal sejak awal sudah datang ke kantor Peradi meminta bantuan hukum.

Jika selama ini menyebut proses persidangan tak memakai Undang-Undang Perlindungan Anak, saat sidang dilakukan secara tertutup.

Persidangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pun memang mengalami putusan sela akibat perbaikan salah tik tulisan lokasi kejadian yang seharusnya di SL Tobing, tapi ditulis di Cibeureum.

"Dampak pernyataan itu berbahaya karena jadi distrust kepada APH Tasikmalaya. Rieke men-just (menuduh) proses penegakan hukum di Tasikmalaya seolah-olah salah," pungkasnya.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, mengadukan dugaan salah tangkap oleh Polres Tasikmalaya Kota ke Komisi III DPR RI, Selasa (21/1/2025).

Kejadian itu terjadi di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan korban berjumlah empat orang anak-anak yang dituduh melakukan pengeroyokan.

"Ini terkait ada kasus salah tangkap, indikasi kuat. Ini dalam kasus pengeroyokan anak-anak," ujar Rieke.

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim, menegaskan komitmen DPRD dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda).

Selain itu, pihaknya juga mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota.

Pernyataan ini disampaikan sebagai bagian dari implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap Perda Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum.  

Dalam pernyataannya, Aslim menyampaikan tiga poin utama yang menjadi sikap resmi DPRD Kota Tasikmalaya. 

1. Dukungan terhadap Supremasi Hukum

DPRD Kota Tasikmalaya mendukung sepenuhnya tindakan tegas yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota dalam menegakkan hukum. 

Penegakan hukum yang adil dan transparan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan sosial serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, kepastian hukum juga menjadi faktor penting dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.  

"Kami mengapresiasi upaya kepolisian dalam menegakkan supremasi hukum, baik dalam kasus yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai. Hal ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keadilan bagi masyarakat Kota Tasikmalaya," ujar Aslim, belum lama ini.  

2. Penanganan Geng Motor yang Meresahkan  

DPRD juga memberikan dukungan penuh terhadap langkah kepolisian dalam menangani aksi brutal geng motor yang semakin mengkhawatirkan di Kota Tasikmalaya. 

Keberadaan geng motor yang sering terlibat dalam tindakan kriminal, seperti penganiayaan dan perusakan fasilitas umum, telah meresahkan masyarakat.

"Kami mendukung langkah kepolisian dalam menangani geng motor secara tegas dan sistematis. Masalah ini perlu ditangani dengan pendekatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat agar bisa menjadi model nasional dalam menciptakan sistem penanganan geng motor yang efektif," tegasnya.  

3. Apresiasi terhadap Penegak Hukum

Selain itu, DPRD Kota Tasikmalaya juga memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota, Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, dan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang telah menjalankan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.  

Khususnya, DPRD mengapresiasi penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor di Jalan Mayor SL Tobing, Kota Tasikmalaya. Kasus tersebut telah sampai ke tahap putusan Pengadilan Negeri, dengan vonis hukuman penjara 1 tahun 8 bulan bagi terdakwa.  

"Kami mengapresiasi kerja keras aparat penegak hukum yang telah memastikan kasus ini diproses secara adil dan transparan. Ini menjadi bukti bahwa hukum tetap ditegakkan dengan tegas di Kota Tasikmalaya," ungkapnya.   

Dengan adanya dukungan dari DPRD Kota Tasikmalaya, diharapkan upaya penegakan hukum dapat semakin optimal, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Tasikmalaya. 

DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian serta instansi terkait dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat.

Editor : Asep Juhariyono

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Rencana penutupan lahan yang semula dijadwalkan pada 2 Februari 2025 akhirnya mengalami penyesuaian. 

Namun, pihak kuasa hukum ahli waris memastikan bahwa mereka tetap akan melakukan penutupan lahan pada tanggal 4 Februari mendatang.

Jono Sujono, selaku kuasa hukum ahli waris, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi atau surat resmi dari pihak pemerintah Kota Tasikmalaya terkait langkah hukum maupun respon terhadap rencana penutupan lahan tersebut.  

"Kami sudah menyampaikan beberapa informasi dan pemberitahuan¥tt terkait rencana penutupan ini, namun sampai saat ini belum ada surat atau komunikasi resmi dari pihak terkait. Maka, sesuai dengan persiapan yang sudah maksimal, kami akan tetap melaksanakan penutupan lahan pada tanggal 4," ujar Jono Sujono, pada Minggu (2/2/2025) malam. 

Jono juga mengapresiasi langkah Kapolres Kota Tasikmalaya yang akan memfasilitasi pertemuan antara tim kuasa hukum dengan pejabat pemerintah kota. 

Menurutnya, pertemuan tersebut amenjadi langkah positif untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

"Saya berterima kasih kepada Bapak Kapolres yang telah mendampingi kami dan memfasilitasi pertemuan dengan pejabat pemerintah Kota Tasikmalaya. Kami berharap dari pertemuan ini akan ada kesepakatan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku," lanjutnya.

Jika hingga hari Selasa nanti tidak ada keputusan atau kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut, Jono menegaskan bahwa pihaknya akan langsung mengambil tindakan untuk menutup dan mengambil alih lahan sesuai dengan sertifikat yang mencantumkan luas tanah sebesar 440 meter persegi.

Jono menegaskan bahwa lahan yang akan diambil alih telah mengalami kerugian selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk mengembalikan lahan tersebut sesuai dengan luas yang tercatat dalam sertifikat. 

"Tanah ini sejak dulu memiliki luas 440 meter persegi, bukan 144 meter persegi seperti yang dipermasalahkan. Kami hanya ingin mengembalikan hak ahli waris yang selama ini tidak bisa menikmati tanah mereka sendiri," tegasnya.  

Sebagai langkah akhir, pihak kuasa hukum tetap berpegang teguh pada keputusan untuk menutup lahan tersebut pada tanggal 4 Februari, meskipun nantinya masih ada pertemuan lebih lanjut setelah hasil diskusi dengan pemerintah dan pihak kepolisian. 

"Kami tetap akan melaksanakan penutupan lahan, sesuai dengan aturan yang berlaku dan hasil pertemuan yang akan kami jalani dalam waktu dekat. Ditutup dengan ban," pungkas Jono Sujono.  

Pihaknya berharap ada komunikasi dan solusi terbaik agar sengketa ini dapat terselesaikan dengan adil tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan.

Editor : Asep Juhariyono

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Ketiadaan rumah tahanan (rutan) khusus anak di Kota Tasikmalaya mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, terutama Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Moh Faruk Rozi.

Kapolres Tasikmalaya, AKBP Moh Faruk Rozi mengatakan, perlu adanya rutan khusus anak setelah munculnya kasus pengeroyokan dan pembacokan yang melibatkan anggota geng motor di bawah umur.

"Keberadaan rutan anak sangat diperlukan untuk menangani kasus hukum yang melibatkan anak di bawah umur secara lebih tepat," kata AKBP Moh Faruk kepada wartawan di Polres Tasikmalaya Kota, Jumat (31/1/2025) lalu.

Bahkan, dikatakaan Faruk, rutan khusus anak itu menjadi bahan diskusi antara pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun lembaga pemasyarakatannyang ada di Kota Tasikmalaya.

Ia menambahkan, bahwa saat ini penanganan kasus anak harus tetap mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menekankan aspek pembinaan dibandingkan hukuman pidana.

"Mudah-mudahan ke depan dengan adanya kasus ini, baik pemerinta pusat maupun daerah dapat bekerja sama untuk mewujudkan rutan khusus anak yang memang layak," ungkapnya.

Editor : Asep Juhariyono

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id – Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah, Pemuda Pancasila Pimpinan Anak Cabang (PAC) Bojonggambir menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Kampung Cioray, Desa Kertanegla, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. 

Aksi sosial ini dilakukan menyusul kebakaran yang menghanguskan rumah Abudin (63) pada Sabtu (11/1/2025). Insiden tersebut diduga dipicu oleh hubungan arus pendek listrik yang menyebabkan api cepat membesar dan melalap bangunan semi permanen miliknya.  

Ketua PAC Pemuda Pancasila Bojonggambir, Hendra, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud kepedulian terhadap warga yang tengah mengalami musibah.  

"Kami berharap aksi sosial ini dapat sedikit meringankan beban warga yang terdampak kebakaran. Ini adalah bentuk solidaritas kami terhadap masyarakat, khususnya di Kampung Cioray, Desa Kertanegla," ujar Hendra.

Menurutnya, setiap kali terjadi bencana atau peristiwa serupa, Pemuda Pancasila PAC Bojonggambir selalu berupaya untuk terlibat dalam kegiatan sosial. Bantuan yang diberikan merupakan hasil iuran dari para anggota, yang kemudian disalurkan langsung kepada korban.  

"Bantuan ini murni dari hasil gotong royong anggota Pemuda Pancasila. Kami ingin menunjukkan bahwa kepedulian sosial adalah bagian dari nilai-nilai yang kami junjung tinggi," ucapnya.

Dengan adanya aksi sosial ini, diharapkan semakin banyak pihak yang turut serta dalam membantu korban bencana, sehingga masyarakat yang tertimpa musibah dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik.

Editor : Asep Juhariyono

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Bangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Tasikmalaya, Jawa Barat, direncanakan akan segera direlokasi karena over kapasitas sampai 400 persen lebih.

Lapas yang berlokasi di tengah kota, tepatnya di depan Taman Kota Tasikmalaya, saat ini menampung 429 narapidana yang seharusnya hanya untuk 88 tahanan.

Nantinya, lapas akan dibangun di pinggiran kota dengan sarana yang layak dan sistem keamanan yang terbaru.

“Berdasarkan hasil kunjungan Senin (13/1/2025) kemarin, memang lapas ini sudah melebihi kapasitas. Keterisiannya sudah melebihi, harusnya kapasitas adalah 88, tetapi ini yang terisi 429 orang," kata anggota DPR RI Komisi XIII asal PKS, Sohibul Iman, di Tasikmalaya, Selasa (14/1/2025).

"Saya sebagai anggota dewan pusat akan berupaya mendorong relokasi Lapas Tasikmalaya ini agar menjadi lebih layak dan tidak berlokasi persis berada di tengah kota," katanya.

Sohibul menambahkan, bangunan Lapas Tasikmalaya saat ini nantinya akan dijadikan rumah tahanan saja.

Adapun lapas yang baru akan dibangun untuk menampung tahanan asal Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, seperti fungsi utamanya selama ini.

"Saya menilai para tahanan ini tetaplah manusia. Meski status mereka sebagai tahanan, kelayakan tempat mereka saat ini juga perlu diperhatikan," kata Sohibul.

Hasil dari inspeksi ke Lapas Tasikmalaya, tambah Sohibul, saat ini kondisinya jauh dari layak, baik fasilitasnya maupun daya tampung yang jauh dari sesuai.

DPR RI pun akan segera berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam suksesi pemindahan dan pembangunan lapas baru di Tasikmalaya.

"Kemarin juga saya didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Heri Ahmadi, dan anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Dede SIP, saat berkunjung ke lapas. Kami sudah sampaikan dan dengar langsung dari pihak Pemda setempat," katanya.

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id – Menjelang pergantian tahun, Polres Tasikmalaya Kota menggelar refleksi akhir tahun 2024 pada Senin (30/12/2024). Acara ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Joko Sulistiono, di Mako Polres Tasikmalaya Kota.

AKBP Joko Sulistiono memaparkan, bahwa sepanjang tahun 2024, Polres Tasikmalaya Kota telah melaksanakan berbagai operasi kepolisian, baik yang bersifat rutin maupun khusus, seperti Operasi Mantap Brata 2024 dan Operasi Mantap Praja 2024. 

Kedua operasi tersebut berjalan sukses, menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.

“Selama tahun 2024, kami fokus pada upaya preemtif, preventif, dan represif, guna memastikan wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota tetap aman. Meski demikian, ada sejumlah kasus menonjol yang menjadi perhatian masyarakat,” ujar Joko.

AKBP Joko mengungkapkan, Polres Tasikmalaya Kota menerima 405 laporan kasus sepanjang 2024, dengan 295 kasus berhasil diselesaikan. 

Jenis kasus yang paling banyak dilaporkan adalah pencurian dengan pemberatan (191 kasus), pencurian kendaraan bermotor roda dua (52 kasus), penggelapan (101 kasus), penganiayaan (135 kasus), dan penipuan (135 kasus).

“Kami terus berupaya menyelesaikan setiap laporan, terutama kasus-kasus yang berdampak besar terhadap masyarakat,” tegas Joko.

Beberapa kasus kriminal menonjol yang terjadi sepanjang tahun 2024 juga menjadi perhatian khusus. 

Salah satunya adalah penganiayaan di sebuah perusahaan leasing pada 26 Maret 2024, di mana korban dipukul hingga mengalami luka serius. 

Kasus ini ditangani berdasarkan Pasal 351 jo 170 KUHPidana tentang penganiayaan.

Selain itu, pada 10 April 2024, terjadi insiden pembakaran sepeda motor setelah korban terjatuh akibat menabrak trotoar.

Pelaku menghampiri korban, memukulnya, lalu membakar kendaraan korban. Kasus ini juga diproses menggunakan Pasal 351 jo 170 KUHPidana.

Kasus lain yang menonjol adalah penganiayaan berujung kematian di Jalan Letjen Mashudi, Kecamatan Cibeureum.

Korban yang melintas dipukul hingga terjatuh dan mengalami penganiayaan berat, mengakibatkan satu korban meninggal dunia. Pelaku dijerat dengan Pasal 170 KUHPidana dan UU Perlindungan Anak.

Penanganan Kasus Narkotika

Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota juga mencatat keberhasilan dalam menangani 85 kasus penyalahgunaan narkotika selama tahun 2024. 

Dari total kasus tersebut, sebanyak 105 tersangka diamankan, dengan barang bukti meliputi sabu, ganja, tembakau sintetis, ekstasi, dan psikotropika jenis lain.

“Kami berkomitmen memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum kami. Penanganan kasus ini akan terus menjadi prioritas,” tambah Joko.

AKBP Joko Sulistiono menegaskan komitmen Polres Tasikmalaya Kota untuk terus menjaga keamanan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kami berharap langkah-langkah ini dapat menekan angka kriminalitas dan menciptakan rasa aman di Kota Tasikmalaya. Profesionalisme dan dedikasi akan selalu menjadi pedoman kami dalam melayani masyarakat,” tutup Joko.

Editor : Asep Juhariyono

HJ, seorang pria berusia 56 tahun, ditangkap oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri di Desa Jayaratu, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, pada Jumat, 27 Desember 2024.

Penangkapan dilakukan di rumah seorang warga yang berjualan gorengan keliling. HJ diketahui telah menginap di rumah tersebut selama beberapa hari sebelum akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian. Petugas pun kemudian menggeledah rumah HJ di Sukabumi. Berikut fakta-faktanya.

1. Penggeledahan Rumah HJ dan Rumah Ibunya

Setelah penangkapan, Densus 88 AT melakukan penggeledahan di dua lokasi terkait dengan terduga:

Rumah HJ di Desa Sukamaju, Sukabumi: Di sini, petugas menemukan sejumlah barang bukti penting yang berpotensi mengaitkan HJ dengan aktivitas terorisme.

Rumah ibunya di Wangunreja: Lokasi kedua yang juga digeledah oleh tim kepolisian untuk memastikan adanya barang bukti tambahan.

2. Barang Bukti yang Diamankan

Dalam penggeledahan tersebut, Densus 88 AT menemukan 32 barang bukti, di antaranya:

• Pistol berbentuk pena: Senjata ini memiliki panjang sekitar 10 cm dan menyerupai pena, tetapi berfungsi sebagai senjata api.
• Sejenis handgun: Diduga merupakan senjata api lainnya yang dimiliki oleh HJ.
• Peluru: Beberapa butir peluru juga ditemukan, memperkuat dugaan keterlibatan HJ dalam aktivitas bersenjata.

Buku-buku ekstrimis dan dasar hukum: Dokumen ini kemungkinan digunakan sebagai materi ideologi untuk mendukung aktivitas terorisme atau propaganda kelompok
tertentu.

3. Keterlibatan HJ dalam Jaringan NII

HJ diduga terafiliasi dengan jaringan Negara Islam Indonesia (NII), sebuah kelompok teroris yang memiliki agenda ideologis untuk mendirikan negara berbasis Islam di Indonesia. Berdasarkan keterangan petugas, HJ bukanlah eksekutor lapangan yang aktif, melainkan seseorang yang memiliki pangkat tinggi dalam struktur organisasi kelompoknya.

Ia dibandingkan dengan posisi "bintang empat" dalam hierarki birokrasi, yang menunjukkan statusnya sebagai pemimpin tingkat tinggi yang berperan dalam perencanaan atau koordinasi internal.

4. Profil dan Aktivitas HJ di Masyarakat

HJ diketahui pindah ke Desa Sukamaju pada tahun 2010 bersama istri dan anak-anaknya. Namun, selama tinggal di sana, ia dikenal sebagai sosok yang tertutup dan jarang berinteraksi dengan masyarakat. HJ sering berada di luar kota sehingga hanya sesekali terlihat mengikuti kegiatan seperti kerja bakti. Sebaliknya, istrinya aktif di lingkungan masyarakat, menjadi guru di RA (Raudhatul Athfal) dan dikenal ramah. Penyelidikan sejauh ini menunjukkan bahwa anak dan istrinya tidak terlibat dalam aktivitas terorisme.

5. Reaksi Warga Desa

Penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Densus 88 AT mengejutkan warga Desa Sukamaju dan Wangunreja. Sebagian besar warga merasa panik karena tidak menyangka ada aktivitas yang terkait dengan terorisme di lingkungan mereka. Kepala Desa Jayaratu, Rudi Kusmayadi, juga menyampaikan bahwa warga awam tidak pernah menduga bahwa ada individu seperti HJ di antara mereka.

6. Penjual Gorengan yang Disinggahi HJ

HJ ditangkap di rumah seorang warga yang menjual gorengan keliling, berinisial U. Menurut keterangan Kepala Desa Jayaratu, U tidak mengetahui latar belakang HJ sebagai terduga teroris. U sempat dibawa oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan, tetapi kemudian dipulangkan karena tidak terbukti terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum.