Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi intensif terkait kebijakan tarif yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"(Koordinasi) sangat intens, khusus terutama masalah tarif dunia. Kebijakan tarif dari Amerika," ujar Prasetyo di Wisma Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Prasetyo mengatakan tim pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Kepala Badan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu serta perwakilan dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan secara rutin berkoordinasi untuk mengantisipasi dan memperbarui hasil dari negosiasi yang dilakukan.

Dia menambahkan bahwa kebijakan tarif Amerika Serikat telah mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan, baik dari sisi regulasi maupun penguatan industri dalam negeri.

Selain itu, pemerintah aktif mencari pasar-pasar alternatif di luar Amerika Serikat untuk mengurangi ketergantungan ekspor.

"Bahwa kemudian ada hal-hal yang perlu harus kita benahi baik dari sisi regulasi, kemudian dari sisi industri-industri kita, termasuk mencari pasar-pasar baru, bukan hanya Amerika. Maka kemudian segala sesuatu terus menerus secara intensif kita diskusikan," kata Prasetyo.

Delegasi Indonesia yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menemui United States Secretary of Commerce atau Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick pada Minggu (20/4), untuk menyampaikan proposal negosiasi tarif.

Indonesia menyampaikan penawaran konkret untuk meningkatkan pembelian dan impor Indonesia dari AS demi menyeimbangkan defisit perdagangan AS, di antaranya pembelian produk energi (crude oil, LPG, dan gasoline).

Selain itu, juga peningkatan impor produk pertanian dari AS (soybeans, soybeans meal, dan wheat), yang memang sangat dibutuhkan dan tidak diproduksi di Indonesia.

Secretary Lutnick mengapresiasi komitmen dan proposal konkret itu, dan menilai penawaran dan permintaan Indonesia sangat konkret dan saling menguntungkan bagi kedua negara.

Adapun setelah pertemuan di tingkat menteri antara delegasi Indonesia dengan pihak United States Trade Representative (USTR) yang langsung dipimpin Ambassador Jamieson Greer pada Kamis (17/04), selanjutnya pada Minggu (20/04) di dilaksanakan pertemuan teknis antara tim teknis Indonesia dengan tim dari pihak USTR.

Indonesia mengharapkan format, mekanisme dan jadwal negosiasi dapat disepakati dalam waktu 60 hari, di mana tenggat waktu itu adalah penyelesaian pembahasan isu untuk disepakati, sehingga masih terdapat waktu 30 hari dari total 90 hari penundaan (pause) untuk implementasi kesepakatan.

Pewarta: Fathur Rochman, Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan Kementerian Hukum, melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP), telah menginventarisasi produk perundang-undangan yang tumpang tindih dan menghambat alur investasi di Indonesia.

“Dari kami hasil kajiannya, kami sudah terbitkan buku dari Ditjen PP dan kepada bapak Presiden akan segera kami serahkan menyangkut soal peraturan mana yang saling bertentangan satu dengan yang lain,” kata Supratman saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa.

Menkum menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons pertanyaan wartawan terkait kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Berdasarkan kebijakan yang diumumkan pada tanggal 2 April 2025 itu, Indonesia dikenakan tarif resiprokal 32 persen. Salah satu yang disoroti pascatarif tersebut, yakni aspek regulasi untuk mempermudah investasi.

Menkum mengakui bahwa aspek regulasi merupakan hal yang penting untuk memberi dukungan dalam rangka menciptakan daya saing bagi Indonesia sebagai negara tujuan investasi.

Oleh sebab itu, ia menilai, inventarisasi peraturan perundang-undangan yang tindih-menindih diperlukan.

Lebih lanjut Supratman menyebut pihaknya akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto dari hasil inventarisasi itu. Jika dibutuhkan, akan dilakukan revisi menggunakan metode kodifikasi maupun omnibus law terhadap peraturan yang bermasalah.

“Kami nanti menunggu kebijakan beliau (Presiden),” katanya.

Dalam konferensi pers tersebut, Supratman juga memaparkan bahwa pada tiga bulan pertama tahun 2025, Ditjen PP telah menyelesaikan 2.179 proses harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi peraturan dilakukan di berbagai bidang, termasuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Capaian harmonisasi ini ditargetkan meningkat setelah diluncurkannya aplikasi e-Harmonisasi pada Februari 2025. Inovasi tersebut diyakini dapat meningkatkan kecepatan dan transparansi harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id - Pendiri dan Ketua CT Corp, Chairul Tanjung (CT) menilai Indonesia harus secepatnya melakukan reformasi untuk mengatasi dampak kebijakan tarif impor tinggi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Hal ini lantaran, kebijakan Trump tersebut bakal memberi efek terhadap ekonomi global, termasuk perekonomian Indonesia. Apalagi Trump mematok tarif 32% untuk impor barang dari Indonesia, yang sementara ditangguhkan selama 90 hari.

Karena itu, menurut CT, ekonomi Indonesia membutuhkan reformasi guna mendongkrak persaingan di kancah perdagangan global, terutama dalam kaitannya dengan perdagangan di Amerika.

"Kebijakan tarif tinggi Trump yang menyasar semua negara pasti berpengaruh terhadap Indonesia. Jika tidak cepat diantisipasi, maka akan berdampak signifikan yang berujung pada lesunya ekonomi dalam negeri," katanya pada diskusi panel The Yudhoyono Institute di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (13/4/2025).

CT menyebut, Indonesia bakal masuk ke dalam circle down on economy, jika tidak segera melakukan reformasi secepatnya.  

Diakui, peningkatan tarif tersebut akan langsung berdampak kepada permintaan yang menurun. Hal tersebut akan membuat harga-harga komoditas ikut melemah dan merosot, padahal ekonomi Indonesia saat ini masih bergantung pada komoditas. 

Dampak kedua yang akan dirasakan, tambah CT, dengan pertumbuhan ekonomi turun, investasi akan ikut menurun. Jika investasi turun, harga komoditas turun, akan berpengaruh terhadap fiskal.

“Yang akan terjadi adalah pemerintah dunia usaha akan melakukan yang namanya efisiensi radikal. Ini akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, berpengaruh terhadap pemutusan hubungan kerja atau PHK," tuturnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pemerintah harus segera menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang kebijakan industri dan perdagangan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim menyatakan kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia, menjadi momen untuk merombak kebijakan impor nasional.

"Pemerintah harus segera menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang kebijakan industri dan perdagangan. Ini saatnya momentum krisis global dijadikan peluang untuk melakukan reformasi kebijakan. Aturan yang selama ini membuka keran impor lebar-lebar harus dikaji ulang secara menyeluruh,” kata dia di Jakarta, Rabu.

Oleh karena itu, ia menyampaikan pentingnya koordinasi antar kementerian/lembaga terkait untuk segera merumuskan kebijakan yang proaktif, dan mengingatkan agar aturan yang dibuat tidak merugikan ekonomi domestik.

"Saya berharap Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan dan kementerian lain yang terkait dapat bersinergi untuk merumuskan kebijakan yang proaktif. Jangan sampai regulasi yang ada justru menjadi bumerang bagi perekonomian kita," katanya pula.

Sebagai langkah konkret, Chusnunia mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi arus impor dan memastikan bahwa produk yang masuk ke Indonesia tidak merugikan industri lokal.

“Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas begitu penting. Kita tidak boleh membiarkan industri dalam negeri kita terpuruk akibat serbuan produk impor,” ujarnya.

Selain itu, disampaikan dia, kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat memicu reorientasi atau perubahan perdagangan global.

Menurutnya, negara-negara eksportir besar yang terkena imbas tarif tinggi di pasar AS kini gencar mencari pasar alternatif di kawasan lain, termasuk Asia Tenggara.

“Efek dari tarif resiprokal Trump masih berlanjut hingga hari ini. Negara-negara besar seperti China dan negara Asia lainnya mencari jalur distribusi baru. Indonesia bisa menjadi korban banjir produk impor murah jika pemerintah tidak segera mengoreksi aturan perdagangan kita yang terlalu longgar,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas meminta jajaran dari Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bisa menghapus kuota produk-produk impor sehingga mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia dalam berusaha, terutama yang bermitra dengan pihak global.

"Yang jelas kemarin, Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silahkan," kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional yang disiarkan secara daring di YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa (8/4).

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah mendengar keluhan pengusaha dengan kemitraan dengan perusahaan global terkhusus yang berasal dari AS.

Pengusaha terkait merasa aturan terkait impor di Indonesia membuat ketidakpastian pada proses negosiasi yang dilakukan antara perusahaan dan berpotensi membuat usaha menjadi tertunda.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini besarnya surplus neraca perdagangan negara-negara Asean menjadi penyebab Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif tinggi.

Airlangga menjelaskan, Asean merupakan klaster kawasan yang memberi defisit neraca perdagangan terbesar kedua ke Amerika Serikat (AS), yakni sebesar US$239,9 miliar. Dalam konteks ini, Asean hanya kalah dari China.

Perinciannya, Vietnam memberi andil terhadap defisit neraca perdagangan AS sebesar US$129,4 miliar, Thailand sebesar US$48,3 miliar, Malaysia sebesar US$26,1 miliar, dan Indonesia sebesar US$19,3 miliar.

"Empat negara Asean ini masuk ke 15 negara yang mengakibatkan defisit di Amerika," ungkap Airlangga dalam acara Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025).

Selanjutnya, papar Airlangga, Kamboja juga memberi andil terhadap defisit neraca perdagangan AS sebesar US$13,1 miliar, Filipina sebesar US$5,3 miliar, dan Laos sebesar US$0,8 miliar.

Hanya Singapura yang merupakan negara Asean yang menyumbang surplus neraca perdagangan AS, yaitu sebesar US$2,4 miliar.

"[Oleh sebab itu] tarif negara Asean rata-rata tinggi," ujar Airlangga.

Sebagai informasi, untuk kawasan Asean, Trump mengenakan tarif timbal balik sebesar 32% ke Indonesia. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia (24%) dan Filipina (17%).

Sementara itu, Kamboja (49%) menjadi negara dengan tarif timbal balik tertinggi di kawasan Asean, disusul Laos (48%), Vietnam (46%), Myanmar (44%), dan Thailand (36%). Adapun Singapura menjadi negara di Asean dengan tarif terendah, yaitu 10%.

Airlangga menyampaikan bahwa kesamaan nasib negara-negara Asean itu menjadi krusial. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto sengaja terbang ke Kuala Lumpur untuk menemui Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, beberapa waktu lalu.

"Untuk menyatukan langkah Asean karena ini adalah strategi yang diambil Asean," jelas politikus Partai Golkar itu.

Pada kesempatan berbeda, Airlangga memang sempat menyebutkan bahwa para menteri perdagangan negara-negara anggota Asean akan berkumpul pada 10 April 2025 untuk membahas perihal kebijakan tarif timbal balik Trump.

Dia mengklaim bahwa semua negara Asean sepakat untuk tidak melakukan retaliasi, melainkan mengambil jalur negosiasi dengan AS. Caranya, yaitu dengan memperbarui kesepakatan US-Asean Trade and Investment Facilitation Agreement (TIFA).

"Karena TIFA sendiri secara bilateral ditandatangani pada tahun 1996 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi, sehingga kita akan mendorong berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA," jelas Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, rupanya tidak asal umbar ancaman. Dia tidak perlu menunggu 3 bulan atau 100 hari, untuk merealisasikan janji politiknya. Trump langsung gerak cepat. Dia menghukum negara-negara, yang dianggap musuh atau merugikan ekonomi AS dengan tarif timbal balik atau reciprocal tariff yang cukup tinggi.

Ada banyak negara yang kena hukuman Trump. Asia, Afrika, Uni Eropa terdampak. Hampir semua negara anggota kerja sama BRICS terkena imbasnya. Hanya Brasil yang relatif ringan. Negeri Samba itu hanya kena tarif timbal balik sebesar 10%. Jauh lebih rendah dibandingkan negara BRICS lainnya seperti Indonesia, Afrika Selatan, China, dan India yang kisarannya di angka 26% - 34%.

Negara BRICS lainnya yang tidak kena tarif Trump adalah Rusia. Namun demikian, kondisi Rusia berbeda dengan negara anggota pakta kerja sama ekonomi tersebut. Rusia tanpa dikenakan tarif, mereka harus bertahan dari berbagai macam sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat, terutama AS.

BRICS belakangan tampil sebagai alternatif kekuatan global di tengah dominasi Barat Salah satu kampanye negara-negara tersebut adalah mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS sebagai mata uang perdagangan. Mereka mengampanyekan dedolarisasi. Kampanye ini sempat disinggung oleh Trump. Dia bahkan siap menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang menjadi anggota BRICS.

Dalam catatan Bisnis, pada tanggal 2 Desember 2024 lalu, Trump telah mengancam untuk mengenakan tarif 100% kepada BRICS jika 'ngotot' membuat mata uang baru. "Gagasan bahwa Negara-negara BRICS mencoba untuk menjauh dari dolar sementara kita berdiri dan menonton sudah berakhir," kata Trump.

Selang 4 bulan kemudian, gagasan itu benar-benar direalisasikan. Tidak pernah mundur. Trump benar-benar menghukum, negara-negara BRICS dengan tarif yang cukup tinggi.

Indonesia, yang pada periode pertama Trump aman dari ganjaran tarif, juga tidak bisa berkelit. Kena tarif 32%. India 26%, China 34%, dan Afrika Selatan 30%.
Sementara itu, salah satu pentolan BRICS, Brasil justru berada di angka yang relatif moderat. Mereka hanya kena 10%.

Brasil Diuntungkan?

Terlepas dari alasan Brasil menerima 'perlakuan' berbeda dibandingkan dengan anggota BRICS, tarif Trump dinilai akan menguntungkan ekonomi negara terbesar di Amerika Selatan tersebut.

Mengutip Reuters, pasar lokal bereaksi positif terhadap pengumuman Trump. Real Brasil menguat melewati 5,60 per dolar AS dan mencapai level tertinggi sejak Oktober 2024.

Sementara itu, indeks saham acuan naik tipis 0,23%, dengan banyak yang menunjukkan bahwa beban tarif Brasil yang relatif lebih ringan dapat melindunginya dari risiko perdagangan utama sekaligus menarik aliran modal yang beralih dari Amerika Serikat.

Tim peneliti XP mengatakan kebijakan tarif Trump "buruk secara absolut, tetapi berpotensi positif bagi Brasil," karena perang dagang dapat mendatangkan keuntungan bagi pusat komoditas tersebut sekaligus mempercepat investasi China dalam infrastruktur di seluruh negeri dan Amerika Latin secara lebih luas.

"Selama tahun 2018-2020, di tengah perang dagang dengan Tiongkok, permintaan Tiongkok terhadap komoditas beralih dari AS ke Brasil, yang menguntungkan produk-produk seperti kacang kedelai dan jagung," kata XP.

Iana Ferrao, mitra dan ekonom di BTG Pactual, mengatakan tarif yang dikenakan pada Brasil melegakan mereka yang takut akan hukuman yang lebih berat. "Karena tarif pada negara-negara lain meningkat lebih tajam, sektor-sektor tertentu di Brasil dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang relatif," katanya.

Luis Stuhlbergjer, kepala investasi di Verde Asset Management, mengatakan hubungan perdagangan Brasil yang seimbang dengan Washington berarti negara itu "sangat diuntungkan" di bawah paket tarif di seluruh dunia. "Pertanyaannya adalah apakah Brasil akan mampu memanfaatkan peluang ini," tambahnya.

Bangkitnya Populisme Brasil

Sikap pemerintahan Trump yang lebih lunak ke Brasil juga bisa dibaca secara politik. Apalagi, Brasil sebentar lagi menyelenggarakan Pemilihan Umum alias Pemilu pada tahun 2026 nanti. Salah satu kandidat yang muncul antara lain, mantan presiden Jair Bolsonaro.

Bolsonaro adalah sekutu Trump. Mereka merepresentasikan politikus sayap kanan dengan janji-janji politik yang sangat populis. Dia belum lama ini misalnya mengatakan jika terpilih lagi sebagai presiden menarik Brazil dari BRICS dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Yang terakhir telah dilakukan oleh Trump.

Sebagaimana diberitakan Antara, pernyataan Bolsonaro hanya beberapa pekan setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden Argentina Javier Milei —sekutu dekat Bolsonaro— memutuskan untuk keluar dari sejumlah organisasi dan badan internasional.

Bolsonaro berjanji akan meneken "perjanjian pertahanan yang kuat" dengan AS, memberantas terorisme di perbatasan Brazil dengan Paraguay dan Argentina, serta mengizinkan pangkalan militer AS beroperasi di kawasan itu.

Meski dilarang mencalonkan diri, Bolsonaro dikabarkan akan ikut bertarung dalam pemilihan presiden 2026. Dia berharap Trump bisa menekan pengadilan Brazil untuk menunda larangan terhadap kegiatan politiknya.

Dia juga mengusulkan agar Trump menjatuhkan sanksi pada pemerintahan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva. Sanksi itu bisa membantu Bolsonaro kembali ke dunia politik.

Pada Januari 2023, para pendukung Bolsonaro menduduki gedung-gedung pemerintah, termasuk istana presiden, di Brasilia untuk memprotes hasil pemilihan presiden 2022. Sekitar 2.000 orang ditahan dalam peristiwa itu.

Brazil adalah salah satu negara pendiri BRICS, yakni kelompok 11 negara yang juga beranggotakan Rusia, China, India, dan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjatuhkan reciprocal tariff atau tarif timbal balik terhadap Indonesia sebesar 32%. Hukuman Trump kepada RI itu diumumkan di Gedung Putih, Washington DC, pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat.

Sebagaimana dilansir dari laman resmi Gedung Putih, Trump menyoroti penerapan kebijakan persyaratan konten lokal di berbagai sektor. Trump merasa keberatan dengan kebijakan pemerintahan Indonesia yang berupaya meningkatkan penggunaan produk lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang impor.

Selain itu, Trump juga menyoroti tentang rezim perizinan impor yang kompleks. Izin impor di Indonesia, bisa melibatkan banyak instansi dan sejumlah kementerian, meskipun otorisasi perizinan impor ada di Kementerian Perdagangan.

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah kewajiban perusahaan SDA untuk memindahkan semua pendapatan ekspor atau Devisa Hasil Ekspor (DHE) mereka ke dalam negeri untuk transaksi senilai $250.000 atau lebih. Kebijakan DHE baru berlaku 1 Maret 2025 lalu.

Trump, lanjut laporan dari Gedung Putih, juga menganggap Indonesia tidak adil karena mengenakan tarif terhadap etanol sebesar 30%. Padahal AS hanya 2,5%.

"Tarif moneter dan tarif non-moneter adalah dua jenis hambatan perdagangan yang digunakan pemerintah untuk mengatur impor dan ekspor. Presiden Trump menangkal keduanya melalui tarif timbal balik untuk melindungi pekerja dan industri Amerika dari praktik tidak adil ini," demikian keterangan resmi Gedung Putih yang dikutip, Kamis (3/4/2025).

Kebijakan Tarif Trump

Adapun, Presiden AS Donald Trump telah memberlakukan pengenaan tarif dasar 10% untuk semua produk impor ke Amerika Serikat (AS) dan bea masuk yang lebih tinggi untuk belasan mitra dagang terbesar di negara tersebut. Vietnam mendapat tarif timbal balik "resiprokal" tertinggi 46%, sementara Indonesia 32%.

Kebijakan kontroversial yang diumumkan Trump di Rose Garden, Gedung Putih pada Rabu sore (2/4/2025) waktu setempat memperdalam perang dagang yang ia mulai saat dirinya kembali menjabat sebagai Presiden AS.

Bea masuk ini akan menimbulkan hambatan baru di negara dengan ekonomi konsumen terbesar di dunia ini, membalikkan liberalisasi perdagangan selama puluhan tahun yang telah membentuk tatanan global, dan menciptakan perang dagang baru.

Negara-negara yang menjadi mitra dagang AS diperkirakan akan merespons dengan "tindakan balasan" masing-masing yang dapat menyebabkan harga-harga melonjak untuk semua produk, mulai dari sepeda hingga wine. Saham-saham berjangka AS merosot setelah pengumuman Trump.

“Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kewajiban memarkir devisa hasil ekspor (DHE) sektor Sumber Daya Alam (SDA) menjadi salah satu pemicu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif resiprokal 32% terhadap Indonesia.

Sebagaimana dilansir dari laman resmi Gedung Putih, Trump menyoroti penerapan kebijakan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, hingga kewajiban perusahaan SDA untuk memindahkan semua pendapatan ekspor mereka ke dalam negeri untuk transaksi senilai $250.000 atau lebih.

Selain itu, otoritas AS juga menganggap Indonesia tidak adil karena mengenakan tarif terhadap etanol sebesar 30%. Padahal AS hanya 2,5%.

"Tarif moneter dan tarif non-moneter adalah dua jenis hambatan perdagangan yang digunakan pemerintah untuk mengatur impor dan ekspor. Presiden Trump menangkal keduanya melalui tarif timbal balik untuk melindungi pekerja dan industri Amerika dari praktik tidak adil ini," demikian keterangan resmi Gedung Putih yang dikutip, Kamis (3/4/2025).

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump akhirnya memberlakukan pengenaan tarif dasar 10% untuk semua produk impor ke Amerika Serikat (AS) dan bea masuk yang lebih tinggi untuk belasan mitra dagang terbesar di negara tersebut. Vietnam mendapat tarif timbal balik "resiprokal" tertinggi 46%, sementara Indonesia 32%.

Kebijakan kontroversial yang diumumkan Trump di Rose Garden, Gedung Putih pada Rabu sore (2/4/2025) waktu setempat memperdalam perang dagang yang ia mulai saat dirinya kembali menjabat sebagai Presiden AS.

Bea masuk ini akan menimbulkan hambatan baru di negara dengan ekonomi konsumen terbesar di dunia ini, membalikkan liberalisasi perdagangan selama puluhan tahun yang telah membentuk tatanan global, dan menciptakan perang dagang baru.

Negara-negara yang menjadi mitra dagang AS diperkirakan akan merespons dengan "tindakan balasan" masing-masing yang dapat menyebabkan harga-harga melonjak untuk semua produk, mulai dari sepeda hingga wine. Saham-saham berjangka AS merosot setelah pengumuman Trump.

“Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kewajiban memarkir devisa hasil ekspor (DHE) sektor Sumber Daya Alam (SDA) menjadi salah satu pemicu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif resiprokal 32% terhadap Indonesia.

Sebagaimana dilansir dari laman resmi Gedung Putih, Trump menyoroti penerapan kebijakan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, hingga kewajiban perusahaan SDA untuk memindahkan semua pendapatan ekspor mereka ke dalam negeri untuk transaksi senilai $250.000 atau lebih.

Selain itu, otoritas AS juga menganggap Indonesia tidak adil karena mengenakan tarif terhadap etanol sebesar 30%. Padahal AS hanya 2,5%.

"Tarif moneter dan tarif non-moneter adalah dua jenis hambatan perdagangan yang digunakan pemerintah untuk mengatur impor dan ekspor. Presiden Trump menangkal keduanya melalui tarif timbal balik untuk melindungi pekerja dan industri Amerika dari praktik tidak adil ini," demikian keterangan resmi Gedung Putih yang dikutip, Kamis (3/4/2025).

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump akhirnya memberlakukan pengenaan tarif dasar 10% untuk semua produk impor ke Amerika Serikat (AS) dan bea masuk yang lebih tinggi untuk belasan mitra dagang terbesar di negara tersebut. Vietnam mendapat tarif timbal balik "resiprokal" tertinggi 46%, sementara Indonesia 32%.

Kebijakan kontroversial yang diumumkan Trump di Rose Garden, Gedung Putih pada Rabu sore (2/4/2025) waktu setempat memperdalam perang dagang yang ia mulai saat dirinya kembali menjabat sebagai Presiden AS.

Bea masuk ini akan menimbulkan hambatan baru di negara dengan ekonomi konsumen terbesar di dunia ini, membalikkan liberalisasi perdagangan selama puluhan tahun yang telah membentuk tatanan global, dan menciptakan perang dagang baru.

Negara-negara yang menjadi mitra dagang AS diperkirakan akan merespons dengan "tindakan balasan" masing-masing yang dapat menyebabkan harga-harga melonjak untuk semua produk, mulai dari sepeda hingga wine. Saham-saham berjangka AS merosot setelah pengumuman Trump.

“Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.