Canberra (ANTARA) - Tarif-tarif yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) berisiko membawa dunia kembali ke "hukum rimba," di mana negara-negara kecil dan lemah menjadi pihak yang paling menderita, kata Duta Besar (Dubes) China untuk Australia Xiao Qian dalam artikel yang diterbitkan dalam harian lokal The Australian pada Jumat (25/4).

Baru-baru ini, AS tanpa pandang bulu memberlakukan tarif terhadap semua mitra dagangnya, memaksa mereka untuk memulai apa yang disebut sebagai negosiasi tarif resiprokal dan menuntut setiap negara untuk memberikan konsesi yang signifikan, ungkap Xiao, seraya menyerukan kepada masyarakat internasional untuk tetap menerapkan kewaspadaan tingkat tinggi terhadap tindakan semacam itu.

"Jika AS dibiarkan bertindak sewenang-wenang, dunia akan kembali ke 'hukum rimba', di mana yang kuat memangsa yang lemah, dan semua negara akan menjadi korban," ujar Xiao.

Delapan puluh tahun lalu, sebagai respons terhadap kehancuran Perang Dunia II, negara-negara mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencegah perang, menyelesaikan perselisihan, dan mendorong pembangunan global.

Sejak saat itu, kata Xiao, sistem internasional yang berpusat pada PBB berdasarkan hukum internasional telah memungkinkan semua negara, terlepas dari skala atau kekuatannya, untuk berinteraksi secara setara dalam kerja sama dan kompetisi global, yang mendorong kemajuan bersama.

Saat ini, sebut dia, AS secara terang-terangan memberlakukan tarif terhadap seluruh dunia dan menjalankan politik hegemonik serta penindasan unilateral di bidang ekonomi dan perdagangan.

"Dalam menghadapi hegemoni, sikap patuh dan kompromi tidak akan menghasilkan apa-apa dan konsesi yang berlebihan hanya akan membuat pihak penekan menjadi semakin berani, yang pada akhirnya akan berujung pada kekalahan bersama dan kegagalan dalam menyelesaikan masalah," ujarnya.

Ia mengatakan China merupakan pendukung teguh multilateralisme dan tatanan internasional berbasis aturan, yang secara konsisten mengadvokasi penyelesaian perbedaan melalui dialog dan negosiasi.

Dalam menghadapi intimidasi sepihak AS, Xiao menyatakan China akan dengan tegas melindungi hak-haknya dan membantu mencegah kembalinya dunia tanpa hukum, di mana kekuatan yang menentukan kebenaran.

Pewarta: Xinhua
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap rencana Amerika Serikat (AS) untuk mereformasi Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).

Sri Mulyani memaparkan hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada pertemuan G20 di Washington D.C. Dia menyebut, AS akan tetap menjadi anggota dan memimpin lembaga-lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia (World Bank).

Dia menuturkan, lembaga-lembaga tersebut akan menjadi tumpuan AS dalam melaksanakan berbagai agenda nasionalnya. Sri Mulyani juga mengatakan, AS juga sedang fokus melakukan reformasi pada WTO untuk tujuan yang sama.

"WTO sekarang menjadi fokus dari berbagai macam kebijakan AS terhadap partner dagangnya, termasuk reciprocal tariffs, yang tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah tatanan perdagangan yang lebih adil menurut AS," jelasnya dalam sesi Konferensi Pers secara daring, Jumat (25/4/2025).

Terkait hal tersebut, dia mengatakan Pemerintah Indonesia perlu melihat seperti apa peranan AS dalam lembaga-lembaga internasional ke depannya, termasuk WTO. Sri Mulyani menyebut, Indonesia akan terus mempelajari perkembangan rencana AS tersebut.

Adapun, Sri Mulyani Indrawati menyebut dirinya juga telah berdiskusi dengan sejumlah menteri keuangan dari negara lain di tengah proses negosiasi tarif impor dengan Amerika Serikat.

Dia menuturkan, dialog tersebut dilakukan untuk menanyakan bagaimana masing-masing negara melakukan pembicaraan dengan AS terkait negosiasi tarif.

"Ini tentu tujuannya adalah supaya pada akhirnya akan ada sebuah solusi yang bisa bersifat menyeluruh, sehingga akan menimbulkan kepastian dunia. Karena ketidakpastian dunia telah menyebabkan proyeksi perekonomian global yang melemah, itu tentu akan merugikan seluruh negara-negara di dunia," jelasnya.

Dia menambahkan, pertemuan itu juga menjadi ajang negara-negara untuk melakukan forum atau pertemuan guna menurunkan ketegangan serta mencapai berbagai pemahaman bersama. Hal tersebut agar perekonomian dunia dapat terus terjaga dan memunculkan risiko pelemahan ekonomi atau bahkan resesi.

China resmi mengumumkan akan mengurangi jumlah impor film AS. Hal itu diumumkan Badan Perfilman Nasional China di laman resmi mereka pada Kamis (10/4) menyusul perang tarif yang terjadi antara negara mereka dengan AS.

Salah satu juru bicara Badan Perfilman Nasional China mengonfirmasi hal tersebut setelah ditanya mengenai kenaikan tarif AS atas barang-barang China akan memengaruhi impor film AS.

Ia menyatakan AS telah membuat kekeliruan dengan mengenakan tarif berlebihan kepada China dan meyakini itu akan mengurangi niat baik penonton China terhadap film-film Hollywood.

"Tindakan keliru pemerintah AS untuk menyalahgunakan tarif pada China pasti akan semakin mengurangi dukungan penonton domestik terhadap film-film Amerika," kata Administrasi Film China dalam sebuah pernyataan tanggapan.

"Kami akan mengikuti hukum pasar, menghormati pilihan penonton, dan mengurangi jumlah film AS yang diimpor secara moderat," kata juru bicara tersebut seperti diberitakan Global Times.

Juru bicara tersebut juga menekankan bahwa China sebagai pasar film terbesar kedua di dunia tetap berkomitmen pada keterbukaan tingkat tinggi.

Mereka menekankan bakal tetap memperkenalkan film-film luar biasa dari lebih banyak negara untuk memenuhi permintaan pasar.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara kedua negara karena tarif hukuman yang dikenakan pemerintah AS atas impor dari China terus melonjak.

Spekulasi tentang larangan film Hollywood mencuat sejak Selasa (8/4) setelah beberapa blogger Cina yang berpengaruh menyuarakan larangan penayangan film Hollywood yang sejalan dengan pertimbangan otoritas untuk melawan ancaman tarif terbaru dari AS.

Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian kala itu masih enggan menyampaikan keputusan terkait hal tersebut.

"Kami tidak mengomentari apa yang telah dikatakan di Internet. Saya hanya menjelaskan posisi China dengan jelas. Kami akan terus mengambil tindakan tegas untuk melindungi hak dan kepentingan kami yang sah dan sesuai hukum."

Lanjut ke sebelah...

Setelah rencana tersebut diumumkan, beberapa netizen Cina menyuarakan dukungan untuk keputusan tersebut. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa sebenarnya tidak menyukai produk film studio AS terkini.

Data pasar telah menggambarkan penurunan daya tarik film-film Hollywood di China bahkan sebelum pengumuman terbaru.

Hingga Rabu (9/4) sekitar 10 film AS telah dirilis di China sepanjang 2025, tapi hanya Captain America: Brave New World dan A Minecraft Movie yang meraup lebih dari 100 juta yuan.

Pakar dari Akademi Pusat Kebudayaan dan Administrasi Pariwisata Sun Jiashan mengatakan China sebagai pasar siap memainkan peran yang lebih signifikan dalam membentuk masa depan sinema global.

"Keputusan Badan Perfilman Nasional China untuk mengurangi impor film Amerika sejalan dengan lintasan pertumbuhan sinema domestik dan mencerminkan lanskap industri film China yang terus berkembang," kata Sun Jiashan.

Begitu pula dengan profesor Nanjing Normal University sekaligus peneliti Zhang Peng yang menyatakan penonton Cina semakin tertarik pada produksi domestik berkualitas tinggi yang selaras dengan budaya dan nilai-nilai lokal.

Film-film China, seperti The Wandering Earth dan Ne Zha 2, disebut tidak hanya meraih kesuksesan box office tetapi juga memperoleh pengakuan internasional.

"Sementara itu, ketergantungan Hollywood pada sekuel dan waralaba superhero telah menyebabkan stagnasi kreatif, yang semakin mengurangi daya tariknya," kata Zhang.

Terpisah, Presiden AS Donald Trump menertawakan keputusan China mengurangi jumlah film Hollywood yang boleh diputar di negara tersebut. Keputusan itu diambil China sebagai balasan tarif terbaru yang diterapkan Trump.

"Saya rasa saya pernah mendengar hal yang lebih buruk," jawab Trump sambil tertawa seperti diberitakan Variety pada Kamis (10/4).

Pengumuman China mengurangi impor film AS muncul setelah putaran tarif terbaru Trump. Trump mengumumkan jeda 90 hari untuk beberapa negara, tapi tetap menaikkan tarif untuk barang-barang China menjadi 125 persen dan naik lagi menjadi 145 persen per Kamis (10/4) waktu AS. 

Sementara itu, China sudah mengumumkan tarif balasan dengan mematok 84 persen untuk produk-produk AS.

Fokus kita jelas, potong ekonomi biaya tinggi, sederhanakan izin usaha, dan berikan insentif nyata bagi industri yang patuh pada kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN)

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Jodi Mahardi menyatakan, penundaan pemberlakuan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mempercepat reformasi ekonomi dan meningkatkan daya saing.

“Fokus kita jelas, potong ekonomi biaya tinggi, sederhanakan izin usaha, dan berikan insentif nyata bagi industri yang patuh pada kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN),” kata Jodi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Jodi menegaskan, langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat fondasi industri nasional agar mampu bersaing di pasar global. Selain itu, juga untuk menjaga keterjangkauan barang dan jasa bagi masyarakat.

Langkah reformasi ini bukan hanya demi ekspor, lanjut Jodi. DEN menginginkan ekonomi yang lebih efisien, produk yang lebih murah untuk rakyat, dan industri dalam negeri yang tumbuh karena diberi dorongan positif, bukan diberatkan dengan aturan yang kaku.

Terkait TKDN, Jodi menyatakan, kebijakan tersebut tetap penting, namun dengan penyesuaian pendekatan, yakni dari kewajiban menjadi insentif.

“Industri yang menggunakan komponen lokal harus diberi keuntungan, bukan dihambat oleh proses teknis yang panjang dan tidak produktif,” ujarnya.

Sementara itu, menanggapi Presiden AS Donald Trump yang tetap memberlakukan tarif resiprokal ke China, jubir DEN mengatakan, ketegangan dagang antara kedua negara tersebut bisa menjadi peluang strategis bagi Indonesia.

“Tentu berdampak global, tapi bagi Indonesia ini bisa jadi peluang strategis. Dengan pendekatan yang lebih bersahabat dan insentif yang tepat, kita bisa menarik relokasi investasi dan memperluas akses ekspor ke pasar non-tradisional,” tutur Jodi.

Pada Rabu (9/4) sore waktu AS, Donald Trump mengumumkan penundaan selama 90 hari atas tarif resiprokal ke berbagai negara mitra dagang, namun tetap menaikkan bea masuk kepada China sebesar 125 persen.

Negara yang rencananya akan dikenakan tarif resiprokal lebih tinggi hanya dikenakan tarif dasar sebesar 10 persen, yang mana untuk baja, aluminium, dan mobil akan sama.

Trump mengatakan sudah ada lebih dari 75 negara yang siap bernegosiasi dengan AS, di sisi lain, pihaknya akan tetap meninjau kemungkinan menaikkan tarif di sektor farmasi.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mempersiapkan sejumlah paket negosiasi yang akan dibawa ke perundingan untuk menghadapi kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal AS di Washington D.C.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/4), menilai jalur diplomasi dipilih sebagai solusi yang saling menguntungkan tanpa mengambil langkah retaliasi terhadap kebijakan tarif resiprokal tersebut.

Namun, Pemerintah Indonesia akan melakukan pertemuan lebih dulu dengan pimpinan negara-negara ASEAN pada 10 April 2025 untuk menyamakan sikap.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025