Menteri Ketenagakerjaan Yassierli secara resmi melepas keberangkatan pekerja beserta keluarganya dalam program Mudik Bersama 2025 di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (27/3).

Program ini bertujuan untuk membantu para pekerja merayakan Idul Fitri di kampung halamannya masing-masing. Yassierli mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam menyukseskan program Mudik Bersama 2025.

"Saya ucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi. Semoga kegiatan semacam ini dapat terus berlanjut," ujar Yassierli dalam keterangannya, Jumat (28/3/2025).

Yassierli juga menekankan bahwa program mudik tahunan ini mencerminkan kepedulian bersama dalam menciptakan hubungan industrial Pancasila yang harmonis.

"Acara pelepasan mudik ini adalah bukti nyata kerja sama yang baik dalam mewujudkan program mudik gratis yang bermanfaat bagi pekerja," ucap Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli menegaskan bahwa momen Idul Fitri harus dijadikan kesempatan untuk bertransformasi menuju ketenagakerjaan Indonesia yang lebih baik, unggul, dan berdaya saing.

"Kami sangat mendukung kegiatan mudik ini dan akan terus memfasilitasinya dengan baik," tegasnya.

Diketahui, pada Mudik Bersama 2025, total sebanyak 13.700 pekerja diberangkatkan menggunakan 231 bis dan 4 gerbong kereta api dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Khusus dari kantor Kementerian Ketenagakerjaan, 800 pekerja diberangkatkan dengan 17 bis menuju kota-kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Barat.

Adapun penyelenggaraan Mudik Bersama 2025 didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan, DPN APINDO, PT Freeport Indonesia, PT HM Sampoerna Tbk, PT PLN (Persero), PT TASPEN (Persero), Bank BNI, Bank BRI, PT Tirta Investama, PT Suzuki, BP TAPERA, dan PT Nojorono Tobacco International.

Simak juga Video: Wakapolri Resmi Luncurkan Program Mudik Aman Keluarga Nyaman Bersama Korlantas

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Rabu (26/2).

Japto tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.30 WIB didampingi kuasa hukum. Ia sempat memberi salam, tetapi tidak banyak bicara saat ditanya seputar kasus Rita yang membuat dirinya diperiksa.

"Nanti biar saja di dalam," ujar Japto saat ditanya persiapan untuk pemeriksaan di Gedung Dwiwarna KPK, Jakarta Selatan, Rabu (26/2).

Dalam kesempatan itu, Japto menyatakan 11 mobil yang diduga terkait perkara sudah diserahkan ke KPK setelah sebelumnya sempat dititipkan di rumahnya.

Pada Selasa, 4 Februari 2024, rumah kediaman Japto di Jagakarsa, Jakarta Selatan, digeledah tim penyidik KPK. Sejumlah barang bukti diduga terkait perkara disita.

Bukti-bukti diantaranya uang dalam mata uang rupiah dan asing senilai Rp56 miliar, 11 mobil (Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis dan Suzuki), dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE).

Materi pemeriksaan nanti adalah untuk mengonfirmasi asal-usul barang-barang tersebut.

Lembaga antirasuah kembali memproses hukum Rita Widyasari karena menduga yang bersangkutan menerima gratifikasi jutaan dolar berkaitan dengan pertambangan batu bara, jumlahnya sekitar US$3,3 hingga US$5 per metrik ton batu bara.

Rita diduga juga telah menyamarkan penerimaan gratifikasi tersebut sehingga ia turut dijerat dengan Pasal TPPU.

Saat ini, Rita tengah mendekam di Lapas Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018. Ia terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.

Lebih lanjut, Rita juga disebut-sebut dalam kasus yang menjerat mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Dalam perkara itu, Rita masih berstatus saksi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno untuk diperiksa sebagai saksi pada hari ini, Rabu (26/2).

Pemeriksaan tersebut untuk melengkapi berkas perkara dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

"Kalau tidak salah memang kita terjadwalnya begitu ya. Jadi, ditunggu saja kehadirannya, hadir apa enggak," ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Kantornya, Jakarta, Selasa (25/2).

Penyidik KPK akan mengonfirmasi sejumlah barang bukti diduga terkait perkara yang didapat dari penggeledahan di rumah Japto beberapa waktu lalu.

Penggeledahan dilakukan pada Selasa, 4 Februari 2024.

Dari rumah Japto yang berlokasi di Jakarta Selatan, penyidik ketika itu menyita uang dalam mata uang rupiah dan asing senilai Rp56 miliar.

Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti lain seperti 11 mobil (Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis dan Suzuki), dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE).

KPK kembali memproses hukum Rita Widyasari karena menduga yang bersangkutan menerima gratifikasi jutaan dolar berkaitan pertambangan batu bara, jumlahnya sekitar US$3,3 hingga US$5 per metrik ton batu bara.

Rita diduga juga telah menyamarkan penerimaan gratifikasi tersebut sehingga KPK menerapkan Pasal TPPU.

Saat ini, Rita tengah mendekam di Lapas Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018. Ia terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.

Lebih lanjut, Rita juga disebut-sebut dalam kasus yang menjerat mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Dalam perkara itu, Rita masih berstatus saksi.