Oknum pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel) bernisial AR (35) ditangkap terkait kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu. Polisi menyita 8 saset sabu dengan berat 4,6 gram.

"Betul. Memang ada kami amankan. Sekarang ini ada di kantor kami," ujar Kasat Narkoba Polres Bulukumba AKP Syamsuddin kepada detikSulsel, Kamis (15/5/2025).

AR diamankan di minimarket Jalan Gajah Mada, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba, Selasa (13/5) sekitar pukul 15.00 Wita. Dari tangan pelaku, polisi menyita 8 saset diduga sabu dengan rincian 5 saset kecil dan 3 saset sedang.

"Total berat barang bukti mencapai 4,6 gram. "(Barang bukti) kami juga masih bawa ke Labfor Polda Sulsel nanti untuk dilakukan pemeriksaan," katanya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas II A Bulukumba Akbar Amnur membenarkan AR merupakan pegawainya. Dia menyebut pelaku sudah bertugas sejak tahun 2009 dan berstatus aparatur sipil negara (ASN).

"Iya, betul, ada satu anggota kami. Di salah satu pusat perbelanjaan diamankan pihak kepolisian karena diduga ada barang bukti narkotika," katanya.

Akbar mengaku selama ini tak melihat perilaku mencurigakan dari AR dalam menjalankan tugas. Meski demikian, dia membenarkan AR sempat dijatuhi sanksi disiplin dan telah dibina secara intensif.

"Kalau dalam melaksanakan tugas, sih, dalam pengamatan saya dalam kondisi baik-baik saja. Memang laporan yang masuk ke saya, dulu pernah ada penjatuhan hukuman disiplin. Saya sudah lakukan pembinaan intensif, pengarahan, penguatan, bahkan terakhir disiapkan surat pernyataan untuk memperbaiki dirinya," bebernya.

Lebih lanjut, Akbar mengungkapkan bahwa AR diduga terjerat masalah ekonomi. Berdasarkan laporan yang dia terima, pelaku punya utang piutang dan terlibat judi online.

"Kemudian juga ada informasi bahwa anggota kami ini punya urusan utang piutang di luar. Kemudian ada juga indikasi dia judi online," tuturnya.

Video: Sekitar 14 Ribu Rekening Bank Diblokir Terkait Judol

Video: Sekitar 14 Ribu Rekening Bank Diblokir Terkait Judol

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan perilaku sobis yang marak terjadi di Sulsel. Fatwa ini diharapkan bisa mencegah tindak kriminal di tengah penegakan hukum pidananya yang dinilai belum maksimal.

Diketahui, sobis atau yang juga diistilahkan sosial dan bisnis merupakan perilaku modus penipuan berbasis digital atau online. Dalam bahasa daerah di Sulsel, pelaku yang melakukan tindakan sobis dikenal dengan sebutan passobis.

MUI Sulsel mengharamkan perilaku sobis lewat fatwa bernomor: 006 Tahun 2025 tentang Hukum Sobis. Fatwa itu diteken Ketua Komisi Fatwa MUI Sulsel Prof Dr KH Rusydi Khalid dan Sekretaris Dr KH Syamsul Bahri Abd Hamid pada 4 Mei 2025.

"Kegiatan sobis termasuk dalam kategori penipuan (gharar dan tadlis) yang diharamkan dalam Syariat Islam," demikian tertulis terkait ketentuan hukum dalam fatwa MUI Sulsel tersebut.

Dalam fatwanya, MUI Sulsel menegaskan, harta yang diperoleh dari kegiatan sobis adalah haram. Keputusan ini memperhatikan dalil Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, pendapat ulama, serta memperhatikan dampak ekonomi dan psikologis yang ditimbulkan.

"Passobis dapat dikenakan hukuman ta'zir/sanksi sesuai dengan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia," tertulis fatwa MUI Sulsel.

Penegakan Hukum Tidak Selesai

Sekretaris Umum MUI Sulsel KH Muammar Bakry menjelaskan, fatwa haram terhadap kegiatan sobis berangkat dari keresahan masyarakat. Dia mengaku sudah banyak korban yang terdampak dari aksi kejahatan passobis.

"Hanya saja hampir tidak ada penyelesaian dalam hukum. Kemarin misalnya pihak TNI secara kelembagaan menangkap puluhan orang yang diduga (passobis)," kata Muammar kepada detikSulsel, Selasa (7/5/2025).

Kodam XIV/Hasanuddin sebelumnya menangkap 40 terduga passobis di Kabupaten Sidrap. Para pelaku kemudian diserahkan ke Polda Sulsel, namun belakangan 37 orang di antaranya dipulangkan dengan alasan belum ada laporan resmi dari korban.

"Sayangnya tidak ada penyelesaiannya secara hukum dengan alasan tidak ada korbannya mengaku. Padahal sudah banyak korban yang menyampaikan itu dan bahkan sudah melapor ke polisi," tuturnya.

Muammar mengatakan, salah satu daerah di Sulsel bahkan sudah dianggap sebagai sarang passobis. Mirisnya, perilaku sobis dianggap sebagai sebuah kebanggaan bagi yang menjalankannya.

"Di daerah tertentu kegiatan sobis itu dianggap sebagai kebanggaan dan kalau itu terjadi di masyarakat, dianggap kebaikan dan kebanggaan," ungkap Muammar.

Anggapan tersebut dinilai bisa merusak tatanan sosial dan nilai moral yang dibangun di Indonesia. Persoalan ini dianggap bisa merusak wajah masyarakat khususnya Sulsel.

"Oleh karena itu, tentu MUI berkewajiban menyampaikan duduk perkara bagaimana sebenarnya kegiatan sobis itu yang indikasinya mengarah kepada penipuan dan pencurian," tegasnya.

Muammar menambahkan, fatwa yang mengharamkan perilaku sobis dibuat berdasarkan aturan dan larangan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Jika melanggar, maka dinilai tidak mematuhi ajaran Islam.

"Jadi kalau ini tetap dilanggar berarti menginjak-injak Al-Qur'an, kalau pelakunya muslim berarti menginjak Al-Qur'annya sendiri. Tentang bagaimana efeknya, tentu kita serahkan ke pemerintah dan penegak hukum," jelasnya.

MUI Sulsel pun akan mensosialisasikan fatwa haram sobis ini ke masyarakat, termasuk kepada pelaku sendiri. Dia juga berharap warga saling mengingatkan untuk menghindari perilaku sobis dan segala bentuk tindak kriminal lainnya.

"Saling mengingatkan bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan ajaran agama dan hukum negara. Kita juga harapkan ulama-ulama di daerah menyiarkan fatwa ini," imbuh Muammar.

37 Passobis Tangkapan TNI Dipulangkan Polisi

Kodam XIV/Hasanuddin sebelumnya menangkap 40 terduga pelaku sobis alias passobis di Sidrap pada Kamis (24/4). Penangkapan ini setelah TNI mendapat laporan dari warga yang menjadi korban.

"Total ada 40 orang diamankan dari satu lokasi di Sidrap. Semuanya berada di satu rumah," kata Kapendam XIV/Hasanuddin Letkol Arm Gatot Awan Febrianto, Kamis (25/4).

Terduga pelaku menjalankan penipuannya dengan modus mencatut nama pejabat Kodam XIV/Hasanuddin. Selain itu ada pula yang beraksi dengan modus jual beli online, investasi emas dan jual beli barang elektronik.

"Modus yang digunakan antara lain, penyamaran sebagai anggota TNI dengan menggunakan identitas dan atribut palsu demi meyakinkan korban dan mencatut nama pejabat dari Kodam," kata Gatot.

Para pelaku kemudian diserahkan kepada Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut pada Jumat (25/4). Namun dari hasil pemeriksaan penyidik kepolisian, 37 orang di antaranya dipulangkan dengan dalih tidak ada laporan resmi dari korban setelah 24 jam diamankan.

"Sehubungan dengan batasan waktu 24 jam dalam proses penangkapan tanpa status tersangka di kepolisian, maka terhadap 37 orang terduga pelaku lainnya dilakukan pemulangan ke keluarganya," ucap Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Dedi Supriyadi saat konferensi pers, Sabtu (27/4).

Dedi menuturkan, kasus dugaan penipuan sobis tersebut merupakan delik aduan. Penyidik kepolisian membutuhkan laporan dari korban untuk dapat melanjutkan proses hukum.

"Dari sekitar 40 korban yang telah dihubungi oleh penyidik, hanya tiga korban yang bersedia membuat laporan resmi. Oleh karena itu, proses hukum hanya dilanjutkan terhadap 3 orang terduga pelaku," jelasnya.

Ketiga pelaku yang masih diamankan berdasarkan ada 3 korban yang bersedia diperiksa. Dedi menegaskan kasus ini masih akan didalami lebih lanjut.

"Ketiga korban yang bersedia membuat laporan ini akan diperiksa lebih mendalam, termasuk dalam proses peningkatan status perkara ke tahap penyidikan, pemeriksaan tersangka, serta pemeriksaan saksi korban," imbuh Dedi.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Didik memastikan terduga pelaku yang dipulangkan masih berpotensi diperiksa untuk keperluan penyelidikan. Pihaknya sudah mengamankan ratusan handphone untuk diperiksa lebih lanjut.

"Dari total 144 handphone yang diamankan, sejauh ini kami telah berhasil mengangkat data dari 20 handphone. Proses ini membutuhkan waktu karena jumlah perangkat yang cukup banyak," tutur Didik.

Dari hasil analisis sementara dari 20 handphone itu, terdeteksi ada 41 korban penipuan dengan modus jual beli handphone, investasi dalam negeri dan luar negeri. Namun dari jumlah korban itu, hanya ada 3 korban yang baru melapor dan bersedia diperiksa.

"Ketiga korban tersebut terdiri dari satu korban di Jawa Timur dengan kerugian sebesar Rp 8 juta, satu korban di Pontianak dengan kerugian sebesar Rp 3 juta, dan satu korban di Semarang yang saat ini berada di Singapura dengan kerugian sebesar Rp 30 juta," jelasnya.

Video: Polda Sulsel Pulangkan 37 Terduga Pelaku Penipuan Online

Video: Polda Sulsel Pulangkan 37 Terduga Pelaku Penipuan Online

MAKASSAR, KOMPAS.com - Sebanyak 37 orang sindikat kelompok penipuan berbasis online yang dikenal dengan sebutan Passobis di Sulawesi Selatan (Sulsel), kini dikenakan sanksi wajib lapor oleh Polda Sulsel.

Sebelumnya, 40 orang diamankan oleh Komando Daerah Militer (Kodam) XIV Hasanuddin terkait kasus ini.

Setelah diserahkan kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel, 37 orang tersebut dinyatakan bebas karena tidak terdapat bukti kuat dalam kasus dugaan penipuan.

Tiga orang lainnya masih ditahan dan menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Sulsel.

Pakar Hukum Pidana dan Kriminolog, Prof. Heri Tahir, menjelaskan bahwa proses penangkapan dan penyelidikan seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian.

"Sebenarnya memang yang boleh melakukan penangkapan itu hanya penyidik, tetapi bisa saja tanpa penyidik apabila tertangkap tangan. Tetapi kalau tertangkap tangan harus segera diserahkan ke pihak penyidik (Kepolisian)," ungkap Prof. Heri saat dihubungi Kompas.com, Senin (29/4/2025).

Guru besar Universitas Negeri Makassar (UNM) ini juga menilai langkah Polda Sulsel yang menerapkan wajib laporan terhadap 37 orang yang diamankan oleh Kodam XIV Hasanuddin sudah sesuai dengan ketentuan hukum.

"Sebelum penyidikan dilakukan, ada mekanisme penyelidikan untuk menunjukkan apakah itu ada tindak pidana. Penyidikan itu minimal memerlukan dua alat bukti, termasuk penangkapan," jelasnya.

Prof. Heri menambahkan bahwa penangkapan harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat pelanggaran hak terhadap kebebasan bergerak seseorang. "Berlaku hanya 24 jam, setelah tidak terbukti itu harus dilepaskan demi hukum," tuturnya.

Ia juga menekankan bahwa kasus tindak pidana penipuan merupakan delik biasa dan bukan delik aduan.

"Artinya, tanpa pengaduan bisa ditindaklanjuti. Namun, jika ada indikasi seperti alat bukti dan lainnya, pihak kepolisian dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut," ucapnya.

Menurut Prof. Heri, banyak orang yang belum bisa membedakan antara delik aduan dan delik biasa.

Penanganan kasus penipuan, terutama dalam hal penangkapan dan penyidikan, tidak bisa dilakukan sembarangan.

"Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki mekanisme yang jelas untuk mengatasi kasus penipuan," tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti kasus penipuan meskipun tidak ada laporan resmi, selama terdapat cukup bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana.

"Masalahnya, penipuan ancaman hukuman di bawah 5 tahun, tetapi dalam KUHP ada pengecualian, seperti penganiayaan meskipun di bawah 5 tahun bisa dilakukan penahanan sama dengan penipuan," tuturnya.

Rencana Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin mendorong pembentukan peraturan daerah (perda) terkait larangan aktivitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) menimbulkan pro dan kontra. DPRD Makassar mendukung rencana perda anti-LGBT itu, namun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar justru menolak.

Diketahui, rencana penyusunan perda anti-LGBT kembali mengemuka usai viral 2 pria berciuman di tempat hiburan malam (THM) Helens Play Mart Makassar. Satgas Pengawasan Perizinan Kota Makassar pun turun menyegel sementara THM tersebut pada Rabu (23/4) malam.

"Kami akan mendorong adanya perda LGBT, supaya ini benar-benar, minta maaf yah bukan menyangkut ini itu, tapi kan ini sudah mempertontonkan di muka umum," kata Appi kepada wartawan di Balai Kota Makassar, Kamis (24/4/2025).

Appi mengatakan aksi pria sesama jenis saling berciuman tidak baik bagi generasi muda. Dia mengaku sudah banyak mendapat laporan adanya aksi tidak senonoh di THM yang mesti ditertibkan.

"Lalu ada lagi yang viral perempuan. Minta maaf, perempuan pakai jilbab dicekoki miras. Apa ini? Yang izin-izin (THM) seperti ini, harus ditertibkan," jelasnya.

Dia mengaku mempersilakan THM beroperasi asal sesuai izin dan tetap taat pada norma sosial. Hal ini harus sejalan dengan program Pemkot Makassar di bawah kepemimpinannya yang ingin menjadikan masyarakat Makassar berakhlak mulia.

"Kita selalu bilang dari awal, yang ingin kita bangun adalah akhlak. Ini harus ada pendidikan," imbuh Appi.

Perda Anti-LGBT Bogor Jadi Referensi

DPRD Makassar mendukung pembentukan perda anti-LGBT yang kembali digaungkan Appi. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Makassar Anwar Faruq mengaku Pemkot Makassar bisa mencontoh Pemkot Bogor yang telah menerbitkan perda tersebut.

"Di Bogor sudah ada (perda larangan LGBT), makanya kita mau pelajari juga biar sama-sama belajar, bagaimana bisa menelurkan perda itu," kata Anwar kepada detikSulsel, Jumat (21/4).

Anwar berharap rancangan perda (ranperda) terkait larangan LGBT tersebut bisa dibahas dalam waktu dekat. Pasalnya ranperda tersebut sedianya sempat dibahas di DPRD Makassar.

"Sudah pernah dimunculkan di DPRD cuma masih mendapatkan banyak tantangan, dan sekarang dimunculkan kembali dengan bantuan kerja sama eksekutif dalam hal ini Pak Wali," ucanya.

Ketua DPD PKS Makassar ini mengaku ranperda terkait larangan LGBT sempat masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) 2023. Namun ranperda tersebut mandek dibahas setelah ada penolakan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Masih banyak LSM, yang baru aja direncanakan (perdanya) saja, mulai menyatakan perlawanannya atau penentangannya terhadap perda tersebut. Mereka yang pro LGBT," ujarnya.

Namun Anwar menegaskan ranperda larangan LGBT ini sudah urgen untuk dibahas dan diterbitkan regulasinya. Menurut dia, aktivitas LGBT semakin membuat resah masyarakat imbas viralnya 2 pria berciuman di THM.

"Memprihatinkan. Jadi pembentukan perda ini sangat perlu untuk diadakan di Kota Makassar untuk menghindari hal-hal yang melanggar tatanan susila dan norma agama," tutur Anwar.

Anwar menganggap penyimpangan seksual bisa mengakibatkan kesengsaraan. Dia menilai LGBT merupakan penyakit, sehingga yang perlu ditekankan dalam perda itu nantinya adalah fokus pada pencegahan dan pembinaan.

"Mereka ini (LGBT) kan penyakit jadi harus diobati. Jangan dikriminalkan, jangan dikucilkan tetapi harus dibina dengan baik. Sehingga mereka sadar bahwa perilaku tersebut tidak benar," bebernya.

Menurut Anwar, membatasi ruang gerak LGBT termasuk dalam bentuk pembinaan. Anwar khawatir perilaku LGBT yang secara bebas saat ini dikhawatirkan menimbulkan dampak yang lebih luas.

"Kita akan buat perdanya lebih bagus karena dampaknya kalau dibiarkan sangat banyak. Penderita HIV/AIDS didominasi penyuka sesama jenis ini, permintaan miras akan naik, perilaku KDRT akan naik dari perilaku tersebut," tutur Anwar.

Perda Anti-LGBT Dinilai Diskriminatif

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menegaskan menolak pembahasan ranperda terkait larangan LGBT. Pihaknya menganggap regulasi itu diskriminatif dan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Inikan sebenarnya ranperda yang memang dulu di tahun 2023 pernah diusulkan untuk dijadikan perda tapi kita menolak, karena menurut kami akan meningkatkan kebencian," tegas Direktur LBH Makassar Abdul Azis Dumpa kepada detikSulsel, Jumat (25/4).

Azis mengatakan sebagian masyarakat keliru memahami orientasi seksual yang menganggap LGBT sebagai penyimpangan seksual. Kesalahpahaman ini rawan membuat posisi LGBT semakin terpinggirkan.

"Jadi tidak bisa sebenarnya (dibuatkan perda) karena pada faktanya yang terjadi adalah, karena menganggap LGBT sebagai penyimpangan seksual justru memperbanyak lagi peristiwa diskriminasi kepada LGBT," tuturnya.

Pihaknya menilai ranperda LGBT tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Regulasi itu dinilai akan bertentangan dengan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang justru menyebut LGBT bukan sebagai penyimpangan atau gangguan.

"Kalau (perda) ini dibuat maka akan ada misalnya kegiatan yang sifatnya pengamanan, rehabilitasi, karena dianggap sebagai penyimpangan, seringkali pendekatan pengamanan dan rehabilitasi dilakukan secara represif," ucap Azis.

"Kalau nanti ini kemudian ada perdanya, kelompok LGBT nanti akan sulit mengakses layanan dasar dan pendidikan. Kemudian sulit mendapat pekerjaan kalau misalnya dikatakan LGBT, dia bisa kehilangan pekerjaan dan seterusnya," sambungnya.

Menurut Azis, pemerintah atau aparat penegak hukum seharusnya fokus menegakkan undang-undang hukum pidana yang berlaku tanpa harus memandang orientasi seksual. Dia menegaskan, tindakan asusila bisa dilakukan siapa saja tanpa melihat orientasi seksualnya.

"Kan sudah ada undang-undang hukum pidana. Kalau misalnya mengatakan ada orang yang melakukan tindak pidana tertentu, silakan saja diproses. Artinya, ini tidak ada urgensi sebenarnya apa yang hendak diselesaikan perda ini sehingga mau digolkan lagi," terang Azis.

Dia kembali menegaskan bahwa ranperda anti-LGBT rawan memperburuk keadaan. Hal ini terjadi karena cara pandang keliru yang menganggap LGBT sebagai penyimpangan seksual.

"Jadi menurut kami tidak ada urgensi untuk mendorong perda LGBT ini, justru akan menambah banyaknya pelanggaran HAM terhadap mereka karena stigma diskriminasi," imbuh Azis.

Tangis wanita berinisial HA (52) pecah usai ditangkap terkait kasus penipuan modus calo penerimaan anggota Polri sebesar Rp 750 juta. Polisi juga mengamankan pria inisial MR (53) dalam kasus ini.

Polres Luwu menghadirkan HA dan MR dalam konferensi pers di Mapolres Luwu pada Rabu (16/4/2025). Keduanya tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye.

Saat digiring polisi ke hadapan awak media, pelaku HA yang mengenakan jilbab abu-abu hitam langsung menangis histeris. Dia mengaku melakukan aksi penipuan karena disuruh oleh seseorang.

"Disuruh jeka juga saya, Pak," kata HA dengan tersedu-sedu.

Kasi Humas Polres Luwu Iptu Yakobus Rimpung mengatakan pelaku ditangkap setelah polisi menerima empat laporan terkait dugaan penipuan tersebut. Kedu pelaku menawarkan bantuan kelulusan dalam seleksi Bintara Polri.

"Sudah 4 laporan yang masuk, pelakunya perempuan berinisial HA dan lelaki MR, dengan modus menjanjikan kelulusan dalam seleksi penerimaan Bintara Polri dengan membayar sejumlah uang," ujar Yakobus kepada detikSulsel, Rabu (16/4).

Yakobus menuturkan HA yang bertugas mencari target calon siswa (casis) Bintara Polri. Sementara MR mengaku sebagai anggota Polri untuk meyakinkan orang tua para korban.

"Modus mereka adalah menawarkan bantuan kelulusan dalam seleksi Bintara Polri. HA merekrut para casis dan meminta sejumlah uang, sedangkan MR berperan meyakinkan orang tua korban dengan mengaku sebagai jenderal berpangkat Irjen," bebernya.

"Mereka meyakinkan orang tua dari calon siswa Polri, bahwa anak mereka akan dijamin lulus seleksi jika membayar mahar sebesar Rp 300 juta hingga Rp 400 juta. Total kerugian yang dialami para korban mencapai Rp 750 juta," sambungnya.

Yakobus mengungkapkan empat casis yang jadi korban masing-masing inisial SC, EP, AD dan ZM. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan korban dari aksi tipu-tipu kedua pelaku bertambah.

"Kami membuka ruang bagi masyarakat yang mungkin juga menjadi korban namun belum melapor. Tidak menutup kemungkinan juga terdapat pelaku lain di balik kasus ini," bebernya.

Kedua pelaku saat ini ditahan di Mako Polres Luwu guna penyelidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan Pasal 378 jo Pasal 55 dan 56 KUHP tentang tindak pidana penipuan.

"Dengan ancaman hukuman penjara maksimal empat tahun," tutupnya.

Video: Komplotan Pencuri Gasak Emas Warga Pandeglang, Modus Pengobatan

Video: Komplotan Pencuri Gasak Emas Warga Pandeglang, Modus Pengobatan

Kasus tahanan bernama M Rusli (49) yang tewas di Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), belum berakhir setelah penyebab kematiannya masih dipertanyakan keluarganya. Kini, keluarga Rusli mengungkap adanya dugaan pemerasan mencapai Rp 3,5 juta oleh oknum polisi saat Rusli ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba.

Rusli awalnya ditangkap polisi di kamar kosnya pada Kamis (27/2/2025). Keluarga mengaku dugaan pemerasan bermula ketika Rusli bersama handphone miliknya diamankan di kantor Satnarkoba Polres Parepare pada Jumat (28/2) sekitar pukul 00.52 Wita.

"Jadi hanya beberapa jam dari penangkapan itu sudah diambil dananya, HP-nya. HP-nya bukan diambil paksa, diambil tanpa sepengetahuannya," ujar Agussalim kepada detikSulsel, Kamis (17/4).

Agussalim menuding oknum polisi saat itu diam-diam mentransfer uang dari ponsel milik Rusli. Uang milik Rusli yang tersimpan dalam aplikasi dompet digital ponselnya, ditransfer ke salah satu rekening sesuai keinginan oknum polisi.

"Itu sebenarnya bagi saya itu bisa dikategorikan pencurian itu. Karena dia (oknum polisi) mengambil, mentransfer saldonya almarhum tanpa sepengetahuan orangnya, tanpa minta izin," tuturnya.

Nominal uang yang ditransfer mencapai Rp 1 juta. Oknum polisi dituding melakukan transfer setelah meminta sandi akun aplikasi dompet digital dari menantu Rusli yang ada di lokasi saat itu.

"Itu kan menggunakan akun, bukan melalui rekening, dia menggunakan akun. Jadi, waktu pak polisi ambil HP-nya itu diminta sama menantu korban sandinya. Lalu dia transfer uangnya Rp 1 juta ke rekening," tambah Agussalim.

Dugaan pemerasan oknum polisi terhadap Rusli tidak sampai di situ. Oknum polisi atau penyidik berinisial M yang menangani kasus Rusli diduga kembali meminta uang Rp 2,5 juta yang diserahkan secara tunai.

"Itu Rp 2,5 juta itu diserahkan kepada M. M yang minta Rp 2,5 juta itu penyidiknya. Ya, penyidiknya yang minta, diantarkan lah sama menantunya almarhum," bebernya.

Agussalim mengklaim uang yang diserahkan kepada oknum polisi itu untuk menghilangkan barang bukti (BB) narkoba satu bal. Namun Agussalim heran karena bukti narkoba yang dimaksud tidak ditemukan saat Rusli ditangkap.

"Pertama katanya tujuannya untuk itu, supaya BB-nya satu bal itu dihilangkan. (Tetapi) kan memang tidak ada waktu penangkapan," tambah Agussalim.

Dia melanjutkan, oknum polisi yang diduga meminta uang juga berdalih sebagai upaya menghilangkan utang pembebasan bersyarat (PB) Rusli. Pasalnya, Rusli dinilai masih memiliki utang PB selama tiga tahun.

"Karena masih ada utang PB-nya 3 tahun lebih, utang pembebasan bersyarat. Almarhum ini kan pernah dipenjara, ada utang PB," bebernya.

Keluarga menganggap persoalan itu masuk ranah dugaan penipuan. Kendati begitu, Agussalim mengaku keluarga sudah melaporkan dugaan pemerasan oknum polisi terhadap Rusli tersebut ke Polres Parepare.

"Masuk, masuk semua (laporannya). Pemerasannya di pidana umum. Sekarang ditangani, itu di lantai 2 reskrim," imbuh Agussalim.

Polisi Bantah Dugaan Pemerasan

Kapolres Parepare AKBP Arman Muis membantah adanya dugaan pemerasan sebagaimana tudingan keluarga Rusli. Kendati begitu dia membenarkan adanya transferan uang yang terindikasi sebagai penyalahgunaan wewenang oleh oknum polisi.

"Kalau soal pemerasan, sampai saat ini tidak ada. Karena itu memang niatnya bagus. Benar, ada transfer, tapi itulah saya bilang penyalahgunaan wewenang," ungkap Arman kepada wartawan, Rabu (16/4).

Arman tidak menjelaskan lebih jauh soal transferan yang dimaksud. Namun dia menyinggung soal personelnya yang masih sempat berinteraksi dengan Rusli saat penangkapan.

"Pada saat yang bersangkutan sedang bersama tersangka, dia masih bermain-main. Walaupun itu dia mau ceritanya utang, mau ceritanya dia membantu dan lain sebagainya, tapi itu adalah penyalahgunaan wewenang," jelasnya.

Dugaan Kelalaian Oknum Polisi

Arman memastikan masih menyelidiki kasus tewasnya Rusli setelah sempat dirawat di rumah sakit pada Kamis (1/4). Dia mengaku ada dugaan personelnya melakukan pemukulan terhadap Rusli saat penangkapan.

"Saat ini kita sudah menangani sangat profesional. Indikasi pemukulan itu, itu sedang kita melakukan proses penyelidikan dan proses penanganan," ujar Arman.

Dari 2 oknum polisi yang diperiksa, salah satunya merupakan Kanit Narkoba Satnarkoba Polres Parepare berinisial Ipda S. Arman berdalih personelnya melakukan pemukulan karena Rusli sempat melakukan perlawanan.

"Di situ ternyata hasil BAP, ada perlawanan dari tersangka, sehingga (oknum polisi) refleks untuk melakukan tindakan (pemukulan) untuk pembelaan," ungkapnya.

Menurut Arman, personelnya melakukan pelanggaran karena tidak memborgol Rusli saat ditangkap. Arman mengatakan oknum polisi yang terlibat akan menjalani sidang kode etik untuk mengusut tuntas kasus ini.

"Mudah-mudahan dalam waktu minggu ini, kita sudah bisa melakukan proses sidang, indikasi atau tidaknya yang pasti di situ ada kelalaian anggota saya. Tapi terkait dengan adanya penganiayaan, ini tidak semudah itu," tutur Arman.

"Bukan saya melakukan sebuah proses pembelaan, tapi ini adalah hukum di Indonesia. Hukum kita itu tidak semudah itu menetapkan sebuah tersangka. Harus dibuktikan dengan dukungan saksi-saksi, terus butuh barang bukti, ada ahli dan lain sebagainya," pungkasnya.

Keluarga tahanan kasus narkoba bernama M Rusli (49) yang tewas di Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), melaporkan dugaan pemerasan yang dilakukan oknum polisi Polres Parepare. Keluarga mengaku diperas hingga mencapai Rp 3,5 juta.

Kakak Rusli bernama Agussalim mengatakan dugaan pemerasan itu terjadi di kantor Satnarkoba Polres Parepare (28/2) sekitar pukul 00:52 Wita. Dugaan pemerasan itu dilakukan tidak lama setelah Rusli ditangkap.

"Itu sebenarnya bagi saya itu bisa dikategorikan pencurian itu. Karena dia mengambil, mentransfer saldonya almarhum tanpa sepengetahuan orangnya, tanpa minta izin," ungkap Agussalim kepada detikSulsel, Kamis (17/4/2025).

Agussalim membeberkan oknum polisi mulanya menyita handphone Rusli dan mengirim uang melalui aplikasi DANA sebanyak Rp 1 juta. Uang itu dikirim ke rekening orang lain berinisial HWR.

"Jadi, waktu Pak polisi ambil HP-nya itu diminta sama menantu korban, sandinya. Lalu dia transfer uangnya Rp 1 juta ke rekening atas nama HWR," bebernya.

Agussalim menuding oknum polisi juga meminta uang Rp 2,5 juta kepada menantu M Rusli. Uang itu diminta oleh oknum polisi berinisial M yang menjadi penyidik kasus Rusli.

"Itu Rp 2,5 juta itu diserahkan kepada M. M yang minta Rp 2,5 juta itu penyidiknya. Ya, penyidiknya yang minta. Diantarkan lah sama menantunya almarhum," katanya.

Dia melanjutkan, uang Rp 2,5 juta itu diminta untuk menghilangkan barang bukti (BB) narkoba satu bal. Namun bukti satu bal narkoba itu bukan milik M Rusli dan tidak ditemukan saat penangkapan.

"Pertama katanya tujuannya untuk itu. Supaya BB-nya satu bal itu dihilangkan. Kan memang tidak ada waktu penangkapan," tambah Agussalim.

Menurut Agussalim, uang itu diminta oknum polisi dengan dalih untuk menghilangkan utang pembebasan bersyarat (PB) Rusli. Pasalnya, M Rusli masih memiliki utang PB selama tiga tahun.

"Karena masih ada utang PB-nya 3 tahun lebih. Utang pembebasan bersyarat. Almarhum ini kan pernah dipenjara, ada utang PB," jelas Agussalim.

Dia mengatakan dugaan pemerasan itu sudah dilaporkan ke Polres Parepare. Agussalim mengungkapkan dugaan pemerasan oleh oknum polisi itu sudah ditangani Satreskrim Polres Parepare.

"Masuk, masuk semua (laporannya). Pemerasannya di pidana umum. Sekarang ditangani, itu di lantai 2 reskrim," tambah Agussalim.

Di sisi lain, Kapolres Parepare AKBP Arman Muis menepis adanya dugaan pemerasan kepada Rusli. Namun, Arman mengakui adanya bukti transfer yang ditemukan dari hasil pemeriksaan dua oknum polisi yang diduga terlibat dalam perkara ini.

"Kalau soal pemerasan, sampai saat ini tidak ada. Karena itu memang niatnya bagus. Benar ada transfer, tapi itulah saya bilang penyalahgunaan wewenang," kata Arman.

Sebelumnya diberitakan, Rusli ditangkap di kamar kosnya terkait kasus dugaan narkoba pada Kamis (27/2). Rusli sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau Parepare karena mengeluh sakit hingga dilaporkan meninggal pada Selasa (1/4).

Video: Remaja di Parepare Tiba-tiba Dibusur OTK Saat Nongkrong

Video: Remaja di Parepare Tiba-tiba Dibusur OTK Saat Nongkrong

Tahanan kasus narkoba bernama M Rusli (49) ternyata sempat dipukul oknum polisi sebelum tewas di Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel). Oknum polisi membela diri melakukan pemukulan karena tahanan tersebut melakukan perlawanan saat ditangkap.

Diketahui, M Rusli awalnya ditangkap di kamar kosnya pada Kamis (27/2). Rusli sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau Parepare karena mengeluh sakit hingga dilaporkan meninggal pada Selasa (1/4).

Kapolres Parepare AKBP Arman Muis mengungkap indikasi pemukulan terhadap Rusli terungkap dari hasil pemeriksaan terhadap 2 oknum polisi yang menangani tahanan itu. Keduanya diperiksa Propam atas dugaan pemukulan tersebut.

"Saat ini kita sudah menangani sangat profesional. Indikasi pemukulan itu, itu sedang kita melakukan proses penyelidikan dan proses penanganan," kata Arman kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

Dari 2 oknum polisi yang diperiksa, salah satunya merupakan Kanit Narkoba Satnarkoba Polres Parepare berinisial Ipda S. Dugaan pemukulan itu diduga terjadi saat Rusli ditangkap.

"Penyalahgunaan kewenangan di situ, pada saat yang bersangkutan sedang melakukan penangkapan. Di situ ternyata hasil BAP, ada perlawanan dari tersangka, sehingga (oknum polisi) refleks untuk melakukan tindakan (pemukulan) untuk pembelaan," ungkapnya.

Arman mengakui personelnya saat itu menyalahi prosedur operasional standar penangkapan. Dia membeberkan, pelaku tidak diborgol saat ditangkap.

"Saya sampaikan sama yang bersangkutan, itu menyalahi SOP. Kenapa kamu tidak melakukan pemborgolan waktu itu dan lain sebagainya. Kemudian, teman-teman di situ juga, anggota saya sedikit ada kelalaian," ucap Arman.

Dia juga menyinggung adanya hubungan emosional antara pelaku dan oknum polisi yang melakukan penangkapan. Arman menganggap situasi ini tidak dibenarkan karena menyalahi aturan etika dalam penyalahgunaan wewenang.

"Pada saat yang bersangkutan sedang menangani si pelaku atau almarhum ini, dia ada hubungan emosional. Seharusnya etikanya ketika kita sudah menangani kasus, itu tidak boleh lagi kita berhubungan," jelasnya.

Namun Arman enggan berspekulasi lebih jauh soal adanya dugaan penganiayaan yang mengakibatkan tahanan tersebut tewas. Pihaknya juga masih mendalami dugaan kelalaian yang dilakukan personelnya.

"Mudah-mudahan dalam waktu minggu ini, kita sudah bisa melakukan proses sidang, indikasi atau tidaknya yang pasti di situ ada kelalaian anggota saya. Tapi terkait dengan adanya penganiayaan, ini tidak semudah itu," tutur Arman.

"Bukan saya melakukan sebuah proses pembelaan, tapi ini adalah hukum di Indonesia. Hukum kita itu tidak semudah itu menetapkan sebuah tersangka. Harus dibuktikan dengan dukungan saksi-saksi, terus butuh barang bukti, ada ahli dan lain sebagainya," terangnya.

Arman mengatakan sidang kode etik terhadap dua oknum polisi akan mulai bergulir pekan ini. Dia memastikan kedua personelnya akan diberikan sanksi tegas jika terbukti melakukan pelanggaran.

"Kita mengacu pada peraturan kepolisian saja. (Sanksinya) Itu bisa disiplin, bisa kurungan, bisa sel dan lain sebagainya, bisa juga permohonan maaf," imbuh Arman.

Keluarga Rusli Mengadu ke DPRD Parepare

Keluarga sempat mencurigai Rusli tewas karena dianiaya. Namun pihak RSUD Andi Makkasau mengaku tidak menemukan adanya tanda kekerasan baik bekas lebam dan patah di tubuh korban sebagaimana pernyataan korban.

Dari hasil pemeriksaan, Rusli diduga mengalami gagal napas. Tahanan tersebut juga didiagnosa diduga menderita tumor paru di sebelah kiri.

Belakangan, keluarga Rusli tidak serta merta menerima hasil diagnosa dokter. Pihak keluarga tahanan pun mengadukan perkara ini ke DPRD Parepare pada Selasa (15/4).

"Saya tidak terima itu (diagnosa dokter). Saya bukan curiga kalau itu dipalsukan, saya curiga tidak betul diagnosanya," ungkap kakak korban, Agussalim di Kantor DPRD Parepare.

Dia mengaku akan terus mencari keadilan atas tewasnya Rusli. Pihak keluarga berencana melakukan pembuktian adanya dugaan penganiayaan melalui langkah autopsi.

"Langkah selanjutnya tentu saya kejar ini aparat hukumnya sampai di mana prosesnya nanti. Akhirnya pada kesimpulan harus dilakukan autopsi oleh dokter forensik yang kredibel dan independen," ujarnya.

Sementara Direktur RSUD Andi Makkasau Parepare, dr Renny Anggraeny mendukung keluarga Rusli melakukan autopsi. Dia menyebut Dokter Nirmalasari yang sempat memberikan pernyataan terkait kasus ini hanya menyampaikan fakta berdasarkan hasil diagnosa.

"Kita bilang diduga, Dokter Mala itu tidak bilang tumor. Dia bilang diduga keganasan atau infeksi pneumonia itu berdasarkan hasil rontgen. Kalau tidak yakin, suruh lapor ke polisi baru autopsi ki," jelasnya.

Ketua Komisi II DPRD Parepare Satria Parman Agoes Mante juga menyarankan keluarga Rusli melakukan autopsi. Hal ini setelah keluarga tahanan tersebut tidak mempercayai hasil diagnosa dokter.

"Semuanya itu dijawab oleh pihak rumah sakit dibuktikan dengan hasil medis. Tapi pihak keluarga agak kurang trust (kepercayaan) kepada pihak rumah sakit," jelas Parman.

Tahanan kasus narkoba Polres Parepare bernama M Rusli (49) meninggal usai menjalani perawatan di rumah sakit di Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel). Dua oknum polisi yang sempat menangani tahanan tersebut kini diperiksa Propam atas dugaan kelalaian.

Kapolres Parepare AKBP Arman Muis mengaku dugaan kelalaian itu terjadi saat Rusli ditangkap di kamar kosnya pada Kamis (27/2). Oknum polisi yang melakukan penangkapan tidak memborgol pelaku.

"Saat ini kita periksa ada dua orang (oknum polisi), karena terindikasi ada penyalahgunaan wewenang," ungkap Arman kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

Dari 2 oknum polisi yang diperiksa, salah satunya merupakan Kanit Narkoba Satnarkoba Polres Parepare berinisial Ipda S. Menurut Arman, personelnya menyalahi standard operating procedure (SOP).

"Saya sampaikan sama yang bersangkutan, itu menyalahi SOP. Kenapa kamu tidak melakukan pemborgolan waktu itu dan lain sebagainya. Kemudian, teman-teman di situ juga, anggota saya sedikit ada kelalaian," jelasnya.

Kelalaian yang dimaksud adalah oknum polisi dan pelaku diduga memiliki hubungan emosional. Oknum penyidik dan pelaku kerap berhubungan.

"Seharusnya etikanya ketika kita sudah menangani kasus, itu tidak boleh lagi kita berhubungan. Karena menyalahi aturan etika dalam penyalahgunaan wewenang," papar Arman.

Arman memastikan kasus ini masih diselidiki lebih lanjut. Kedua oknum polisi yang diperiksa selanjutnya akan menjalani sidang kode etik.

"Mudah-mudahan dalam waktu minggu ini, kita sudah bisa melakukan proses sidang, indikasi atau tidaknya yang pasti di situ ada kelalaian anggota saya," tegasnya.

Jika terbukti melanggar, kedua oknum polisi itu akan dikenakan sanksi. Namun terkait hukumannya akan ditentukan dalam sidang kode etik.

"Kita mengacu pada peraturan kepolisian saja. (Sanksinya) Itu bisa disiplin, bisa kurungan, bisa sel dan lain sebagainya, bisa juga permohonan maaf," imbuh Arman.

Diketahui, tahanan narkoba Polres Parepare itu meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau Parepare pada Selasa (1/4). Rusli sempat mengeluh sakit hingga dirawat di rumah sakit.

Arman pun enggan berspekulasi lebih jauh soal adanya dugaan penganiayaan di balik tewasnya tahanan sebagaimana tudingan keluarga Rusli. Dia kembali menegaskan bahwa hal ini butuh pembuktian lebih lanjut.

"Tapi terkait dengan adanya penganiayaan, ini tidak semudah itu. Bukan saya melakukan sebuah proses pembelaan, tapi ini adalah hukum di Indonesia. Hukum kita itu tidak semua itu menetapkan sebuah tersangka," tegasnya.

Kanit Narkoba Polres Parepare Dimutasi

Sementara itu, Kanit Narkoba Satnarkoba Polres Parepare Ipda S telah dimutasi imbas tewasnya tahanan kasus narkoba. Satu polisi lainnya yang tidak disebutkan identitasnya juga dimutasi untuk diperiksa Propam.

"Kemarin sudah dimutasi. Mutasi pindah fungsi tapi belum putus," ujar Kasi Propam Polres Parepare, AKP Syukri Masse kepada detikSulsel, Jumat (11/4).

Dia menegaskan sanksi untuk kedua oknum polisi tersebut akan ditentukan dalam sidang kode etik. Pihaknya juga masih mendalami keterlibatan oknum polisi lain dalam kasus ini.

"Nanti hasil finalnya terkait kalau Kanit menyebut orang lain. Kita periksa lagi," imbuhnya.

Syukri menegaskan kasus ini diselidiki setelah kakak Rusli bernama Agussalim melapor ke polisi. Keluarga Rusli juga melaporkan adanya dugaan pemerasan di balik kasus ini.

"Karena ada laporan polisi (kakak korban) Agussalim di SPKT. Dua yang dilaporkan, di Polres (Parepare) dan di Polda (Sulsel). Namanya kalau ada pelanggaran anggota, baru terduga pelanggar," jelas Syukri.

Polres Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengungkap hasil pemeriksaan terhadap dua oknum anggota polisi terkait tewasnya tahanan narkoba M Rusli (49). Dari berita acara pemeriksaan (BAP) terungkap oknum polisi sempat memukul Rusli sebelum tewas karena melawan saat ditangkap.

"Di situ ternyata hasil BAP ada perlawanan dari tersangka. Sehingga (oknum polisi) refleks untuk melakukan tindakan (pemukulan) untuk pembelaan," ungkap Kapolres Parepare AKBP Arman Muis kepada detikSulsel, Rabu (16/4/2025).

Menurut Arman, dua oknum polisi itu menyalahi SOP saat melakukan penangkapan. Dia mengatakan oknum polisi tersebut harus memborgol pelaku untuk mengantisipasi perlawanan.

"Sehingga saya sampaikan sama yang bersangkutan, itu menyalahi SOP. Kenapa kamu tidak melakukan pemborgolan waktu itu dan lain sebagainya?" katanya.

Arman melanjutkan, kasus terkait dugaan penganiayaan tahanan narkoba yang tewas itu segera disidangkan. Dua oknum polisi akan menjalani sidang kode etik pekan ini.

"Insyaallah. Ya minggu ini lah, kita usahakan minggu ini ya," imbuh dia.

Arman menuturkan, dugaan kelalaian itu dua oknum polisi diancam hukuman sesuai peraturan kepolisian. Mulai dari hukuman kurungan penjara hingga permohonan maaf.

"Kita mengacu pada peraturan kepolisian saja. Itu bisa disiplin, bisa kurungan, bisa sel dan lain sebagainya. Bisa juga permohonan maaf," tegas Arman.

Sebelumnya Propam Polres Parepare telah memeriksa dua oknum polisi terkait tewasnya tahan narkoba M Rusli (49). Dua oknum polisi itu sudah dimutasi ke penugasan lain.

"Iya (sudah diperiksa). Kemarin sudah dimutasi. Mutasi pindah fungsi tapi belum putus," ungkap Kasi Propam Polres Parepare, AKP Syukri Masse kepada detikSulsel, Jumat (11/4).

Video: Miris, Dua Balita Disekap dan Disiksa Pacar Ibunya di Jakut

Video: Miris, Dua Balita Disekap dan Disiksa Pacar Ibunya di Jakut

Keluarga tahanan narkoba Polres Parepare Sulawesi Selatan (Sulsel) M Rusli (49) yang tewas mengadu ke DPRD Parepare. Keluarga korban mencurigai diagnosa dokter di surat kematian M Rusli tidak benar.

"Saya tidak terima itu (diagnosa dokter). Saya bukan curiga kalau itu dipalsukan, saya curiga tidak betul diagnosanya," ungkap kakak korban, Agussalim kepada detikSulsel di Kantor DPRD Parepare, Selasa (15/4/2025).

Agussalim menilai, sesak napas dan bayangan putih di foto rontgen itu tidak semata-mata tumor paru. Dia juga menyoroti gejala sesak napas yang dinilai tidak bisa langsung disebut tumor paru.

"Saya kira ini trauma abdomen. Dia menyampaikan foto rontgen itu ada bayangan putih, bukan semata-mata tumor. Bisa saja infeksi atau penebalan jaringan dan lain-lain," katanya.

Dia mengaku akan terus mencari keadilan atas tewasnya M Rusli kepada aparat penegak hukum. Agussalim siap melakukan pembuktian adanya dugaan penganiayaan melalui langkah autopsi.

"Langkah selanjutnya tentu saya kejar ini aparat hukumnya sampai di mana prosesnya nanti. Akhirnya pada kesimpulan harus dilakukan autopsi oleh dokter forensik yang kredibel dan independen," ujarnya.

Di sisi lain, Direktur RSUD Andi Makkasau Parepare, dr Renny Anggraeny mendukung keluarga korban memastikan penyebab kematian. Namun dia menegaskan bahwa dokter melakukan diagnosa tanpa intervensi pihak lain.

"Cuma kami itu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dokter saat pemeriksaan pasien. Kalau misalnya ada kecurigaan kalau kami ini kerjasamalah diintimidasi lah, tidak ada sama sekali," jelasnya.

Renny mengaku rumah sakit terkadang sulit mengetahui penyebab kematian pasien. Olehnya itu, dokter hanya melakukan diagnosa atau dugaan penyebab kematian pasien.

"Makanya kita bilang diduga. Dokter Mala itu tidak bilang tumor. Dia bilang diduga keganasan atau infeksi pneumonia itu berdasarkan hasil rontgen. Kalau tidak yakin, suruh lapor ke polisi baru autopsi ki," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Parepare Satria Parman Agoes Mante meminta keikhlasan keluarga korban. Menurut dia, penjelasan tentang diagnosa dokter itu harus dibekali ilmu medis.

"Banyak hal yang diadukan, semuanya itu dijawab oleh pihak rumah sakit dibuktikan dengan hasil medis. Tapi pihak keluarga agak kurang trust (kepercayaan) kepada pihak rumah sakit," jelasnya.

Parman menyarankan agar keluarga korban melakukan langkah autopsi jika tidak puas dengan diagnosa dokter. Sehingga dengan begitu pihak keluarga bisa menemukan kepastian penyebab kematian M Rusli.

"Kalau memang merasa tidak puas dengan hasil diagnosa dokter," pungkas Parman.

Sebelumnya diberitakan, Propam Polres Parepare memutasi dan memeriksa dua oknum polisi terkait tewasnya tahanan narkoba bernama M Rusli (49). Salah satu yang dimutasi adalah Kanit Narkoba Satnarkoba Polres Parepare Ipda S.

"Iya (sudah diperiksa). Kemarin sudah dimutasi. Mutasi pindah fungsi tapi belum putus," ujar Kasi Propam Polres Parepare, AKP Syukri Masse kepada wartawan, Jumat (11/4).

Video: Remaja di Parepare Tiba-tiba Dibusur OTK Saat Nongkrong

Video: Remaja di Parepare Tiba-tiba Dibusur OTK Saat Nongkrong

Kanit Narkoba Satnarkoba Polres Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) Ipda S dimutasi buntut tewasnya tahanan narkoba bernama M Rusli (49) usai diduga dianiaya. Satu polisi lainnya yang tidak disebutkan identitasnya turut dimutasi terkait kasus ini.

M Ruslin meninggal setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau, Parepare pada Selasa (1/4). Propam Polres Parepare kemudian mengusut kasus tersebut dengan memeriksa dua oknum polisi.

"Iya (sudah diperiksa). Kemarin sudah dimutasi. Mutasi pindah fungsi tapi belum putus," ujar Kasi Propam Polres Parepare, AKP Syukri Masse kepada detikSulsel, Jumat (11/4/2025).

Syukri mengatakan Kanit Narkoba Satnarkoba Polres Parepare Ipda S dan satu polisi yang diduga terlibat akan menjalani sidang kode etik. Dia menegaskan pihaknya masih melakukan pendalaman terkait kasus ini.

"Kami rencana mau sidangkan dulu. Iya (sidang etik). Kami nanti sidang kode etik baru bisa menjawab. Akan diputuskan sama ketua komisi," katanya.

Dia menegaskan sanksi untuk kedua oknum polisi tersebut akan ditentukan dalam sidang kode etik. Pihaknya juga masih mendalami keterlibatan oknum polisi lain dalam kasus ini.

"Nanti hasil finalnya terkait kalau Kanit menyebut orang lain. Kita periksa lagi," imbuhnya.

Syukri menambahkan pemeriksaan dilakukan setelah kakak M Rusli, Agussalim melaporkan dugaan penganiayaan dan pemerasan. Laporan itu bukan hanya di Polres tapi juga di Polda Sulsel.

"Karena ada laporan polisi (kakak korban) Agussalim di SPKT. Dua yang dilaporkan. Di Polres dan di Polda. Namanya kalau ada pelanggaran anggota, baru terduga pelanggar," ujarnya.

Video: Miris, Dua Balita Disekap dan Disiksa Pacar Ibunya di Jakut

Video: Miris, Dua Balita Disekap dan Disiksa Pacar Ibunya di Jakut