Kapolres Subang AKBP Ariek Indra Sentanub melakukan audiensi dengan komunitas seniman di Subang buntut ulah oknum polisi hina profesi seniman. Ariek memastikan proses hukum terhadap oknum polisi tersebut.

Pertemuan antara Kapolres Subang dan perwakilan komunitas seniman Subang berlangsung di Mapolres Subang pada Senin (21/4/2025). Pertemuan berlangsung hangat.

Ariek berkomitmen untuk menindak anggotanya yang sudah melakukan penghinaan terhadap seniman. Bahkan, tes urin hingga proses etik dilakukan terhadap Aiptu Hendra Gunawan itu.

"Penanganan terhadap oknum tersebut sedang kami laksanakan, termasuk pemeriksaan tes urine dan proses etik oleh Sie Propam. Kami akan sampaikan perkembangan selanjutnya secara terbuka kepada media dan pengurus seni," ujar Ariek.

Kapolres menyampaikan permohonan maaf secara pribadi dan institusional, serta memastikan bahwa proses hukum sedang berjalan sesuai prosedur. Ia menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri.

Ariek juga menyoroti pentingnya menjaga keamanan bagi pelaku seni dan menyampaikan bahwa Polres Subang sangat mendukung keberlangsungan seni budaya lokal. Salah satunya diwujudkan dengan adanya kelompok seni internal Polres seperti grup Sisingaan Polwan dan fasilitas alat musik yang tersedia untuk anggota.

Kapolres Subang saat bertemu dengan seniman Foto: Istimewa

Sementara para perwakilan seniman menyambut baik langkah cepat dan terbuka yang diambil oleh Kapolres Subang. Ketua Seni Pantura, Abdul Gani, memberikan apresiasi atas respons cepat Polres Subang dan menyatakan akan menyampaikan hal ini kepada komunitas seniman di tingkat Jawa Barat.

Permintaan agar dibuatkan video permintaan maaf dari oknum anggota juga mengemuka, sebagai bentuk klarifikasi publik.

"Kami apresiasi kepada bapak Kapolres yang bertindak cepat dan tegas. Kami para seniman juga berharap adanya perlindungan dari aparat kepolisian terkait tindakan pungutan liar yang kerap terjadi saat pelaksanaan pertunjukan seni di lapangan," katanya.

Video seorang oknum polisi menghina para seniman saat manggung di acara hajatan di wilayah Kecamatan Dawuan, Subang viral di media sosial. Oknum polisi itu naik ke atas panggung dan berdialog dengan penyanyi, saat acara berlangsung pada Sabtu (20/04/2025), dalam ucapannya terlontar kalimat yang menyinggung perasaan para pelaku seni.

Seperti dikutip detikJabar dalam video viral yang diunggah di berbagai platform media sosial. "Siang malam, bayarannya berapa? Saya tanya bayarannya berapa?" tanya oknum polisi yang diketahui bernama Aiptu Hendra Gunawan, anggota Polsek Kalijati, dikutip dari kanal YouTube Rusdy Oyag Percussion, Minggu (20/04/2025).

"Orang seni, orang seni itu murahan bener gak? Murahan orang seni itu enggak bakal ada yang kaya, sengsara semua orang seni itu makanya silakan joged, percuma gak ada yang joged bayar mahal-mahal, yang penting tertib aman terkendali kalau ada yang rese urusannya sama Binmas sama Babinsa," kalimat yang menyulut para pelaku seni.

Dilihat dari video itu, setelah oknum polisi melontarkan kalimat itu, anggota polisi dan TNI yang lainnya langsung naik ke atas panggung dan mengamankan situasi.

Pernyataan oknum polisi itu berbuntut panjang, videonya viral dan banyak pelaku seni baik lokal Subang maupun penyanyi asal Subang yang sudah menasional pun ikut menyangkan video itu. Mereka tersinggung dan merasa direndahkan oleh oknum polisi itu.

Video: Kebakaran Sukahaji Bandung, Pedagang Kayu Ada yang Rugi Sampai Rp 150 Juta

Video: Kebakaran Sukahaji Bandung, Pedagang Kayu Ada yang Rugi Sampai Rp 150 Juta

SUBANG, iNewsSubang.id - Gatot Harisaputro resmi dilantik sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Subang, menggantikan Nanank Syamsudin. Serah terima jabatan (sertijab) keduanya dilaksanakan di Hotel Laska Subang, Rabu (22/1/2025).

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, Kusnali, sejumlah pejabat di lingkungan Lapas, pejabat Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Gatot Harisaputro menyampaikan komitmennya untuk menjalankan program Asa Cita Presiden Prabowo, khususnya di bidang ketahanan pangan.

“Program yang kita akan lakukan adalah asa cintanya Pak Presiden, yang pertama ketahanan pangan. Karena potensi di Lapas Subang ini luar biasa, ada 7 hektare lahan yang nanti kita buat untuk ketahanan pangan,” ujar Gatot.

Selain itu, Mantan Kepala Lapas Sukabumi tersebut juga menegaskan pentingnya program kesejahteraan bagi warga binaan.

“Breakdown-nya nanti dari ketahanan pangan ini, ke depan warga binaan punya skill, punya hal yang bisa dibawa, dan masyarakat di sekitar juga mendapat manfaat,” tambahnya.

Sementara itu, Nanank Syamsudin, yang sebelumnya menjabat Kepala Lapas Kelas IIA Subang sejak akhir Agustus 2024, kini berpindah tugas ke Lapas Cirebon.

Editor : Yudy Heryawan Juanda

SUBANG, iNewsSubang.id – Tiga narapidana terorisme (napiter) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Subang resmi mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kamis (5/12/2024). Langkah ini merupakan bagian dari program rehabilitasi dan deradikalisasi yang dilakukan untuk membantu mereka kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang setia kepada Pancasila dan UUD 1945.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), pihak kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Kehadiran mereka menegaskan dukungan terhadap program deradikalisasi yang bertujuan menciptakan keamanan dan perdamaian di masyarakat.

Dalam sambutannya, salah satu narapidana menyatakan tekadnya untuk meninggalkan paham radikal dan menjadi warga negara yang lebih baik. "Melalui ikrar ini, kami berkomitmen untuk menanggalkan paham radikal dan berupaya menjadi warga negara yang baik, mencintai tanah air, dan berkontribusi dalam membangun Indonesia yang damai," ujarnya.

Kepala Lapas Kelas IIA Subang, Nanank Syamsudin, menyebutkan bahwa ikrar tersebut adalah langkah penting dalam proses rehabilitasi. "Kami berharap dengan ikrar ini, mereka dapat kembali ke masyarakat dengan pemahaman yang lebih baik, serta menjauhi radikalisasi. Proses deradikalisasi ini menjadi penting untuk menciptakan ketahanan sosial di masyarakat," ungkap Nanank.

Lebih lanjut, program ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkokoh ideologi Pancasila melalui pendekatan humanis yang tidak hanya mengandalkan hukuman, tetapi juga pembinaan.

Dengan diucapkannya ikrar ini, diharapkan ketiga napiter dapat menjalani masa pembinaan dengan lebih baik dan menjadi contoh positif bagi narapidana lainnya. Program seperti ini diharapkan terus berlanjut untuk memperkuat upaya deradikalisasi dan menciptakan masyarakat Indonesia yang damai dan bebas dari terorisme.

Editor : Yudy Heryawan Juanda

Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait kasus kematian bocah SD akibat dibully kakak kelas di Subang. Sebanyak 15 saksi termasuk anak berkonflik dengan hukum sudah dimintai keterangan.

"Totalnya ada 12 saksi. Ditambah 3 orang anak berkonflik dengan hukum," ujar Kasat Reskrim Polres Subang AKP Gilang Friyana kepada detikJabar, Senin (2/12/2024).

Gilang menuturkan ke-12 saksi yang diperiksa tersebut terdiri dari pihak sekolah hingga keluarga korban. Penyidik juga memeriksa 3 orang anak yang berkonflik dengan hukum.

"Yang tiga orang (anak berkonflik dengan hukum) ini kita mintai keterangan. Mereka didampingi orang tuanya dan juga Bapas," tutur Gilang.

Dia mengatakan saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan. Penyidik masih berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan proses selanjutnya.

"Masih dikoordinasikan dengan semua pihak terkait pengambilan keputusan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, anak berusia 9 tahun di Subang meninggal dunia usai diduga dibully kakak kelasnya. Sebelum meninggal, anak tersebut sempat koma di rumah sakit.

Polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan termasuk melakukan autopsi terhadap jenazah anak tersebut. Kapolres Subang AKBP Ariek Indra Sentanu pun memastikan akan mengusut kasus ini dengan tuntas.

Namun, Ariek mengatakan pihaknya akan melakukan penanganan 'khusus' lantaran kasus ini berkaitan dengan anak.

"Terkait proses penanganan anak di bawah 12 tahun sesuai dengan sistem peradilan anak sesuai dengan UU anak nomor 11 tahun 2012 dan PP nomor 65 tahun 2015 tentang mekanisme diversi dan penanganan prosedur anak beda dengan dewasa sehingga kami dalam penegakan hukum kami tetap harus memandang UU dan kaidah yang berlaku," kata Ariek.

Video: Miris Perundungan Siswa SD di Subang, Korban Koma Sampai Akhirnya Wafat

Video: Miris Perundungan Siswa SD di Subang, Korban Koma Sampai Akhirnya Wafat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi memastikan akan terus mengawal proses hukum kasus perundungan anak berujung kematian di Subang. Agar, kasus tersebut dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan memberikan keadilan bagi korban.

"Kami mendorong pemda, kepolisian, dan pihak sekolah untuk dapat menuntaskan kasus ini, tentunya dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, baik bagi almarhum korban, anak saksi, maupun anak yang berkonflik dengan hukum," ujar Menteri Arifah Fauzi dalam keterangan resminya, di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Arifah menilai, pentingnya memberikan pendampingan dan pengamanan kepada keluarga korban, anak saksi dan keluarganya, serta anak berkonflik dengan hukum. Hal itu pun, dikatakannya saat mengunjungi keluarga anak korban perundungan di Kabupaten Subang. Arifah menyampaikan turut berduka cita mendalam atas meninggalnya korban yang masih usia sekolah dasar akibat perundungan yang kejadiannya di lingkungan sekolah.

Arifah mengatakan, kasus perundungan harus menjadi refleksi dan pembelajaran bagi seluruh pihak untuk meningkatkan perhatian dan komitmen bersama untuk mewujudkan perlindungan bagi seluruh anak Indonesia di manapun berada. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi juga menyempatkan diri untuk berziarah dan berdoa di makam anak korban.

Polsek Blanakan telah memeriksa empat anak saksi dan tiga anak berkonflik dengan hukum yang didampingi oleh orang tua masing-masing. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui korban diduga merupakan korban pemalakan yang kemudian dipukul oleh para terduga pelaku karena tidak memberikan uang. Proses hukumnya akan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menggunakan mekanisme pengambilan keputusan karena anak berkonflik dengan hukum masih berusia di bawah 12 tahun.

Namun, pihak kepolisian akan tetap mengupayakan adanya keadilan hukum bagi korban serta memastikan proses rehabilitasi atau pemulihan tuntas bagi para terduga pelak. Sekaligus, mengingatkan pentingnya peran orang tua dan lembaga layanan pendidikan yang ramah anak.

Kantor Imigrasi Bandung mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Taiwan berinisial HPC. Dia dipulangkan kembali ke negara asalnya setelah selesai menjalani masa pidana di kasus narkoba.

Kasi Inteldakim Kantor Imigrasi Bandung Aditya Nursanto mengatakan, HPC dideportasi pada Selasa (19/11/2024). WNA Taiwan itu diberangkatkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan pesawat China Airlines.

"Deportasi kami kenakan kepada HPC karena tidak menaati peraturan di Indonesia. Setelah serah terima dengan Lapas Kelas IIA Subang, kami segera mengupayakan agar HPC bisa dipulangkan ke negara asal pada kesempatan pertama" ungkap Aditya dalam keterangannya, Rabu (20/11/2024).

HPC telah divonis 12 tahun penjara dalam kasus kepemilikan narkoba. Dia dinyatakan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kepala Kantor Imigrasi Bandung, Babay Baenullah menegaskan bahwa pihaknya memiliki kewenangan untuk memberikan tindakan terhadap orang asing yang patut diduga membahayakan keamanan, mengganggu ketertiban dan tidak menaati peraturan di Indonesia.

"Ini adalah komitmen kami untuk menegakkan hukum keimigrasian, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sesuai dengan kebijakan selective policy yang menjadi pegangan kami, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum, yang bisa masuk dan berada di wilayah Indonesia." pungkasnya.

Bocah Rusia "Kocong" akan Dideportasi Bersama Sang Ibu dari Bali

Bocah Rusia "Kocong" akan Dideportasi Bersama Sang Ibu dari Bali