JAKARTA - Enam syarat menjadi Jaksa Agung akan diulas di artikel ini. Syarat tersebut tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Agung kini dipimpin oleh Sanitiar Burhanuddin, atau juga dikenal dengan nama ST Burhanuddin . Dia menjadi Jaksa Agung sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Oktober 2019.

Selanjutnya, pada pemerintahan Prabowo Subianto, ST Burhanuddin tetap menjadi Jaksa Agung hingga saat ini. Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 135/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024.

Jaksa Agung merupakan jabatan tertinggi di Kejaksaan Agung. Dalam Pasal 18 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksud Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.

JAKARTA - Enam syarat menjadi Jaksa Agung akan diulas di artikel ini. Syarat tersebut tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Agung kini dipimpin oleh Sanitiar Burhanuddin, atau juga dikenal dengan nama ST Burhanuddin . Dia menjadi Jaksa Agung sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Oktober 2019.

Selanjutnya, pada pemerintahan Prabowo Subianto, ST Burhanuddin tetap menjadi Jaksa Agung hingga saat ini. Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 135/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024.

Jaksa Agung merupakan jabatan tertinggi di Kejaksaan Agung. Dalam Pasal 18 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksud Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.



Selanjutnya, ayat (4) Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara. Di ayat (5) disebutkan bahwa Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda. Kemudian ayat (6) Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan. Terakhir, ayat (7) berbunyi Jaksa Agung Muda merupakan unsur pembantu pimpinan.

Apa saja syarat menjadi Jaksa Agung?

Ketentuan tentang seseorang diangkat menjadi Jaksa Agung ada di Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2021. Berikut ini bunyi pasal 20: Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. berijazah paling rendah sarjana hukum;
e. sehat jasmani dan rohani; dan
f. berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Kenapa Jaksa Agung diberhentikan dari jabatannya?

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 22, yang berbunyi:
(1) Jaksa Agung diberhentikan dari jabatannya karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri;
c. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
d. berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet;
e. diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan;
f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
g. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; atau
h. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.



(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Demikian ulasan tentang syarat menjadi Jaksa Agung. Semoga artikel ini bermanfaat.

Jakarta -

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyambangi Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantornya. Budi Arie meminta Kejaksaan memberikan pendampingan terkait program Kopdes Merah Putih.

"Kami diminta oleh Kementerian Kooperasi untuk mendukung bahwa pemerintahan Kabinet Merah Putih akan membentuk Koperasi Merah Putih," kata Burhanuddin, di kantornya, Rabu (7/5/2025).

Burhanuddin mengatakan jajarannya siap mengawal program Kopdes Merah Putih tersebut. Selain itu, Burhanuddin menambahkan saat ini Kejagung juga telah memiliki aplikasi Jaga Desa yang dapat membantu melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa, termasuk implementasi dari Koperasi Desa Merah Putih.

"Koperasi ini cukup luas karena di seluruh desa seluruh Indonesia. Sekitar 80 ribu kooperasi dan tentunya ini adalah bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang ecek-ecek, bukan pekerjaan yang asal-asalan, tapi memerlukan suatu keseriusan," tuturnya.

Diketahui Kemenkop akan membentuk program Koperasi Merah Putih yang berjumlah 80 ribu di desa/kelurahan. Oleh karenanya, Budi Arie menemui Jaksa Agung untuk meminta Kejaksaan melakukan pengawasan dan pendampingan hukum, serta mitigasi risiko untuk pelaksanaan Koperasi Merah Putih tersebut.

Budi Arie menambahkan, pendampingan hukum dan mitigasi risiko menjadi hal yang penting agar kredibilitas Kopdes Merah Putih dapat terjaga.

Apalagi, lanjut Menkop Budi Arie, tujuan dari pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memutus rantai distribusi yang panjang, menghilangkan rentenir.

(yld/dhn)

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Rabu (16/4). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

1. Advokat Hotma Sitompul meninggal dunia

Advokat senior Hotma Sitompul meninggal dunia di Jakarta, Rabu.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Luhut Pangaribuan mengatakan Hotma tutup usia setelah menjalani perawatan akibat sakit yang dideritanya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana, Jakarta.

Baca selengkapnya di sini.

2. Jokowi pertimbangkan bawa persoalan ijazah ke ranah hukum

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan akan membawa persoalan ijazah kuliahnya yang dipermasalahkan sejumlah pihak, ke ranah hukum.

"Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana," kata Jokowi.

Baca selengkapnya di sini.

3. Kejagung kembalikan berkas pagar laut Tangerang ke Polri

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan lagi berkas kasus dugaan pemalsuan SHM dan SHGB di wilayah pagar laut Tangerang kepada Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.

“Jaksa penuntut umum (JPU) pada Jampidum Kejagung telah mengembalikan berkas perkara atas nama Arsin bin Asip dan kawan-kawan yang disangka melanggar pasal-pasal pemalsuan, pada tanggal 14 April 2025,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar.

Baca selengkapnya di sini.

4. Polres Garut periksa dokter kasus dugaan asusila terhadap pasien

Kepolisian Resor Garut melakukan pendalaman pemeriksaan seorang dokter kandungan terkait kasus dugaan asusila terhadap pasiennya saat memeriksakan kehamilan di klinik kesehatan Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Dokter kandungan inisial MSF ditangkap di wilayah Garut, Selasa (15/4) malam atau kurang dari 24 jam setelah video dugaan asusila itu ramai di media sosial, kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh jajaran Polres Garut pada Rabu.

Baca selengkapnya di sini.

5. Jaksa Agung mutasi enam kepala kejaksaan tinggi

Jaksa Agung Sanitiar (St.) Burhanuddin melakukan mutasi terhadap enam kepala kejaksaan tinggi (kajati) sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Prin-23/A/JA/04/2025.

"Benar ada mutasi. Beberapa kepala kejaksaan tinggi itu sudah memasuki usia fungsional 60 tahun. Jadi, tentu harus ada pergantian," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Pakar komunikasi politik Effendi Gazali mengungkap fenomena tingginya apresiasi publik terhadap kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) di tengah krisis kepercayaan atas lembaga-lembaga penegak hukum. Menurutnya, lembaga yang dipimpin ST Burhanuddin itu tampil beda karena berhasil menjawab keresahan publik dengan membalikkan istilah 'no viral, no justice'.

"Kenapa publik memberikan apresiasi? Kadang-kadang kan kita suka dengar no viral no justice, tapi yang terjadi dengan kejaksaan sebetulnya justice dulu baru viral, kebalik gitu yah," kata Effendi dalam keterangan, Rabu (19/3/2025).

No viral, no justice atau jika tidak viral, tak akan ada keadilan merupakan istilah yang kerap muncul di media sosial. Istilah ini bentuk kritik netizen atas penegakan hukum yang dinilai lamban atau tidak sebagaimana semestinya sebelum suatu kasus menjadi viral.



Menurut Effendi, tindakan Kejagung justru menunjukkan kebalikannya. Penegakan hukum dijalankan secara independen, profesional, dan akuntabel dengan tujuan utama, yakni upaya menegakkan kebenaran dan keadilan.

Dengan prinsip mengutamakan kebenaran dan keadilan, tak heran bila Kejagung tampil lebih berani dan meyakinkan di mana hasil kerjanya bisa langsung dirasakan publik.

Gebrakan Kejagung bahkan kerap mengejutkan publik dengan terungkapnya kasus korupsi besar dan pelik seperti kasus Jiwasraya, Asabri, Duta Palma, PT Timah dan terbaru kasus tata kelola mintak mentah Pertamina yang rugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

Respons Jaksa Agung

Mendengar penyataan Effendi, Jaksa Agung ST Burhanuddin langsung memberi tanggapan. Dia menyebut kemepimpinannya lebih mengedepankan hasil kerja ketimbang sensasi.

Burhanuddin selalu menekankan jajarannya agar penegakan hukum dijalankan melalui proses yang adil, bertumpu pada fakta-fakta dan bukti yang kuat serta mengikuti prinsip hukum yang berlaku.

"Saya orang Sunda, punya prinsip caina herang laukna beunang (airnya bening, ikannya dapat), kami tidak mau ribut dulu, tapi yang terjadi ini loh saya punya hasilnya ini. Jadi gak usah ribut-ribut dulu, gak usah teriak-teriak dulu, tapi hasilnya yang utama," kata Burhanuddin.

Dia juga menyampaikan akan sedih bila penuntutan suatu kasus oleh lembaganya ternyata harus kandas di pengadilan. "Kalau gagal saya menuntut (perkara) saya berlinang air mata. Terakhir (sedih dan menangis) ya itu kasus Asabri," ungkapnya saat menjawab pertanyaan salah satu panelis acara.

Dalam acara tersebut, Burhanuddin juga mengaku bahwa dalam penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi banyak sekali tekanan dari pihak yang terafiliasi dengan koruptor. Bahkan, dirinya pernah mendapat ancaman dari pihak yang akan meluluhlantakkan Gedung Kejagung.

"Datang seorang militer, dia bilang: kalau keluarga saya nggak dibebaskan saya luluhlantakkan," kata Jaksa Agung menirukan pihak pengancam.

"Silakan saja, gedung ini punya rakyat, punya negara, silakan saja kalau mau," jawab Jaksa Agung.

Tak hanya ancaman, Jaksa Agung juga mengaku pernah mendapat iming-iming uang dengan nilai fantastis, yakni Rp2 triliun untuk stop kasus namun dirinya menolak.

"Saya bilang, nggak ada, ini (perkara) tetap harus jalan, ini marwah Kejaksaan dan marwah saya secara pribadi, saya pantang untuk surut," tegasnya.

Ia mengatakan jika dirinya makin ditekan akan makin membeku. Karena prinsip dirinya kalau telah melangkah harus dijalani dengan risiko apa pun.

"Usai saya dilantik, saya kumpulkan saudara-saudara termasuk TB Hasanuddin. Saya pesan, kalau kalian melakukan perbuatan pidana apalagi korupsi saya tidak akan peduli siapa pun kalian," kata Burhanuddin.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mencari kehadiran Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam pertemuan rektor. Prabowo berkelakar ST Burhanuddin tak hadir karena tengah mengejar orang.

Hal itu disampaikan Prabowo pada awal sambutannya dalam pertemuan dengan para rektor yang digelar di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/3/2025). Prabowo mulanya menyapa satu per satu jajaran Kabinet Merah Putih yang hadir.

"Yang saya hormati para menteri koordinator, para menteri-menteri, para wakil menteri seluruh anggota kabinet yang hadir," kata Prabowo.

Prabowo menyapa para menko yang hadir, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno. Prabowo juga menyapa Mendiktisaintek Brian Yuliarto hingga Menag Nazaruddin Umar.

"Menko Perekonomian Saudara Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Doktor Pratikno yang pernah menjabat Rektor UGM tahun 2012-2014. Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Pangan Saudara Zulkifli Hasan, Menteri Agama Prof KH Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Prof Brian Yuliarto, Ini Brian atau Brayen? Nama agak kebarat-baratan," ujarnya.

"Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Menteri Pertanian Saudara Andi Amran Sulaiman, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Setkab Saudara Teddy Indra Wijaya. Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Prof Haji Muhadjir Effendi, Menko PMK 2019-2024, Menteri Pendidikan 2016-2019. Kalau nggak salah pernah Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini banyak orang pinter nih," ujarnya.

Prabowo lalu menyapa Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin. Saat tahu, ST Burhanuddin tidak hadir, Prabowo berkelakar kalau ST Burhanuddin tengah mengejar orang.

"Yang saya hormati Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Staf Angkatan. Jaksa Agung nggak ada? Lagi ngejar-ngejar orang ini," ujar Prabowo yang disambut tawa para rektor.

Prabowo kemudian melanjutkan sambutannya dengan menyapa para rektor yang hadir. Prabowo berterima kasih kepada para rektor di lokasi.

"Kita bersyukur masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Istana Merdeka sore hari ini melaksanakan suatu tatap muka dan diskusi tukar-menukar pandangan," ujarnya.

Prabowo menjelaskan tujuan dirinya mengumpulkan rektor untuk memberikan penjelasan terkait kebijakan pemerintah. Baik kebijakan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan mendatang.

"Saudara-saudara sekalian, saya mengundang Saudara-saudara sore hari ini untuk memberi penjelasan. Tentang apa yang sudah kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan dalam waktu yang akan datang, dan tentang keadaan, keadaan yang berlaku, di bangsa kita," ujarnya.

"Dan keadaan yang berlaku di tingkat global di dunia. Karena apa yang terjadi di dunia akan memengaruhi kita sehingga kita patut untuk memahami apa yang sedang terjadi," lanjut Prabowo.

Simak Video 'Hore! Hari Ini Prabowo Bakal Umumkan Tunjangan Guru ASN-PPPK Daerah':

(eva/jbr)

JAKARTA - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi masih ada 300 terpidana mati yang belum diekseksui. Terutama terpidana yang merupakan Warga Negara Asing (WNA).

Menurut Yusri, eksekusi hukuman mati, terutama kepada WNA berkaitan dengan hubungan Indonesia terhadap banyak negara serta biasanya mempertimbangkan pula arahan dari presiden.

?Memang kalau eksekusi mati itu kan terkait juga dengan hubungan dengan banyak negara ya. Karena itu juga tentu kita harus mendengar apa pertimbangan dan arahan Presiden terhadap pelaksanaan pidana mati itu,? kata Yusril, Jumat (7/2/2025).

Yusril menjelaskan, Kejaksaan adalah instansi yang berwenang melaksanakan eksekusi. Namun pada terpidana eksekusi mati terdapat sejumlah hal yang harus dipertimbangkan.

?Beda halnya dengan hukuman mati, hukuman mati itu kan orangnya ditembak, ya selesai, mati ya. Tapi persoalannya karena ini menyangkut negara-negara lain, pertimbangan kemanusiaan dan lain-lain," ujar dia.

"Orang mengajukan grasi dan lain-lain kepada presiden, akibatnya banyak sekali pelaksanaan hukuman mati itu yang tertunda pelaksanaannya," imbuhnya.

Yusril mengaku akan terus berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung terkait persoalan itu. ?Saya dapat memaklumi apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung itu. Karena itu kami tetap berkoordinasi satu sama lain dan menyampaikan kepada presiden, apa pertimbangan presiden, apakah perlu dieksekusi atau mau dibagaimanakan. Pada akhirnya itu adalah arahannya dari Pak Presiden sendiri,? jelas dia.

Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkap, 300 terpidana mati belum dieksekusi hingga saat ini karena sejumlah kendala yang dialami. Salah satu kendalanya apabila terpidana hukuman mati merupakan Warga Negara Asing (WNA).

"Sekarang kami untuk pelaksanaan hukuman mati sudah hampir 300-an yang hukumnya mati tapi tidak bisa dilaksanakan," kata Burhanuddin di Kejaksaan Tinggi Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

Burhanuddin menjelaskan, mayoritas para WNA yang mendapatkan hukuman mati merupakan terpidana dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Kendala lain, kata Burhanuddin, saat ini banyak negara lain yang menyatakan keberatan terhadap eksekusi mati terhadap warga negaranya.

Untuk itu, Burhanuddin mengatakan, koordinasi secara intensif terus dilakukan dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengeksekusi WNA terpidana mati. Burhanuddin mengakui banyak tantangan diplomatik yang juga akan dihadapi pemerintah untuk benar-benar bisa melaksanakan hukuman mati.

"Kita pernah beberapa kali bicara waktu itu masih Menteri Luar Negerinya Ibu (Retno Marsudi), 'Kami masih berusaha untuk menjadi anggota ini, anggota ini, tolong jangan dulu (dieksekusi), nanti kami akan diserangnya nanti'," katanya.

Namun Burhanuddin mengatakan eksekusi mati terhadap WNA juga akan berdampak pada WNI yang terlibat dalam masalah hukum di luar negeri.

"Saya bilang, (WN) China bagaimana kalau kami eksekusi?' Kebetulan di sana eksekusi mati masih berjalan. Apa jawabnya Bu Menteri pada waktu itu? Pak kalau orang China dieksekusi di sini, orang kita di sana akan dieksekusinya," katanya.

"Jadi memang sangat-sangat saya bilang capek-capek kita udah nuntut hukuman mati, (tapi) tidak bisa dilaksanakan. Itu mungkin problematika kita," sambungnya.

Jakarta -

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan saat ini masih ada sekitar 300 terpidana mati yang belum dieksekusi. Dia menyebut pelaksanaan eksekusi mati mengalami sejumlah kendala, terlebih jika terpidana hukuman mati merupakan Warga Negara Asing (WNA).

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berbicara tentang pertimbangan hubungan antara negara. Termasuk mengikuti instruksi presiden terkait pidana mati.

"Memang kalau eksekusi mati itu kan terkait juga dengan hubungan dengan banyak negara ya. Dan karena itu juga tentu kita harus mendengar apa pertimbangan dan arahan presiden terhadap pelaksanaan pidana mati itu," kata Yusri menjawab pertanyaan wartawan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Dia membenarkan Kejaksaan adalah instansi yang berwenang melaksanakan eksekusi. Namun pada terpidana eksekusi mati, kata Yusril, terdapat sejumlah hal yang harus dipertimbangkan.

"Beda halnya dengan hukuman mati, hukuman mati itu kan orangnya ditembak, ya selesai, mati ya. Tapi persoalannya karena ini menyangkut negara-negara lain, pertimbangan kemanusiaan dan lain-lain," jelas Yusril

"Orang mengajukan grasi dan lain-lain kepada presiden, akibatnya banyak sekali pelaksanaan hukuman mati itu yang tertunda pelaksanaannya," ucapnya.

Meski begitu, eks Ketum PBB itu mengaku bisa memaklumi pernyataan Jaksa Agung itu. Dia memastikan, pihaknya terus berkoordinasi kepada Kejaksaan perihal itu.

"Saya dapat memaklumi apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung itu. Karena itu kami tetap berkoordinasi satu sama lain dan menyampaikan kepada presiden, apa pertimbangan presiden, apakah perlu dieksekusi atau mau dibagaimanakan. Pada akhirnya itu adalah arahannya dari Pak Presiden sendiri," terangnya.

Yusril kembali memastikan koordinasi akan terus terjalin dengan Kejaksaan. Terlebih mengenai kasus pemulangan terpidana mati kembali ke negara asalnya.

"Selama ini juga kami terus melakukan koordinasi termasuk dengan Kejaksaan Agung sendiri, mengingat agak beda dengan orang yang dipidana sumur hidup misalnya, itu sudah dieksekusi oleh Kejaksaan Agung dan tugas selanjutnya adalah pada Kementerian Hukum kalau sekarang," ungkapnya.

"Tapi kalau pidana mati itu ada eksekusi yang masih menggantung. Nah karena itu sebelum proses pemindahan narapidana itu terjadi, saya juga mengirimkan surat kepada Jaksa Agung, menyatakan bahwa pemerintah atas juga persetujuan dan arahan Bapak Presiden, itu akan memindahkan yang bersangkutan ke negaranya dan karena itu tidak dilakukan eksekusi terhadap narapidana yang dijatuhi hukuman mati ini, surat-suratnya itu ada saya sampaikan kepada Kejaksaan Agung," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan kebanyakan terpidana mati merupakan warga asing dengan kasus narkoba. Di antaranya berasal dari Eropa, Amerika, dan paling banyak Nigeria.

Proses hukum tersebut harus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri karena mempertimbangkan hubungan dengan negara lain. "Kita pernah beberapa kali bicara waktu itu masih menteri luar negerinya ibu (Retno Marsudi), 'Kami masih berusaha untuk menjadi anggota ini, anggota ini, tolong jangan dulu nanti kami akan diserangnya nanti'," kata dia.

Burhanuddin menuturkan pemerintah juga mempertimbangkan nasib WNI jadi terpidana mati di luar negeri. Menurutnya, ada perhitungan-perhitungan yang sampai saat ini belum menemukan titik terang.

"Begitu selesai kami coba minta keringanan, karena kalau kayak China. Saya bilang, China bagaimana kalau kami eksekusi. Kebetulan di sana eksekusi mati masih berjalan. Apa jawabnya bu menteri pada waktu itu? 'Pak kalau orang China dieksekusi di sini, orang kita di sana akan dieksekusinya'," ungkapnya.

"Jadi memang sangat-sangat saya bilang capek-capek kita udah nuntut hukuman mati nggak bisa dilaksanakan. Itu mungkin problematika kita," sambung dia.

Simak Video: Anggota Komisi III Ungkap 200 Lebih Terpidana Mati Belum Dieksekusi

(ond/isa)

Penegakan hukum yang independen menjadi tonggak utama dalam menjaga keadilan di masyarakat. Namun, upaya memastikan agar hukum berjalan tanpa intervensi kerap menghadapi berbagai tantangan.

Hal ini salah satunya tercermin dari praktik suap yang ditemukan di lembaga peradilan, seperti yang terjadi dalam kasus-kasus besar yang terungkap dalam satu tahun terakhir. 

Bagaimana memastikan penegakan hukum di Indonesia berjalan adil tanpa intervensi? Saksikan Special Interview yang disiarkan langsung di CNN Indonesia TV pada Kamis, 6 Februari 2025, pukul 21.00 WIB.

Jaksa Agung ST Burhanuddin akan hadir sebagai narasumber dalam acara bertema "Upaya Penegakan Hukum Tanpa Intervensi" malam ini, dengan jalannya diskusi akan dipandu oleh Mayfree Syari. 

Ia akan membagikan perspektif tentang tantangan dan strategi dalam penegakan hukum yang independen dan profesional, di lembaga yang dipimpinnya. Seiring dengan dinamika sosial dan politik yang terus berkembang, menjaga integritas hukum menjadi faktor utama dalam mempertahankan kepercayaan publik.

Saksikan Special Interview "Upaya Penegakan Hukum Tanpa Intervensi" di CNN Indonesia TV atau di situs CNN Indonesia hari ini, pukul 21.00 WIB.

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berjanji akan selalu mendukung kebijakan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Supratman mengatakan kerja sama Kementerian Hukum dan Kementerian Pemuda dan Olahraga pasti berlanjut, terutama soal naturalisasi calon pemain tim nasional.

Hal itu disampaikan Supratman dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan 29 kementerian/lembaga di Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025). Dito hadir langsung dalam acara tersebut.

"Kepada saudara saya di Menteri Pemuda dan Olahraga, kerja sama kita pasti akan terus berlanjut, terutama naturalisasi," kata Supratman dalam pidatonya.

Supratman menyatakan komitmen Kementerian Hukum untuk terus memberikan dukungan kepada Kemenpora dalam kebijakan naturalisasi. Dia menuturkan hal itu dilakukan untuk mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bisa tampil dalam Piala Dunia 2026.

"Apa pun kita akan support Menteri Pemuda dan Olahraga, kita ingin mewujudkan mudah-mudahan cita-cita dan keinginan Bapak Presiden untuk kita bisa tampil dalam Piala Dunia 2026 insyaallah di bahwa kepemimpinan Menpora kita sporadis," ujarnya.

Sejumlah pejabat hadir dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman itu. Mereka di antaranya Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Omar Edward Sharif Hiariej (Eddy Hiariej), Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar juga hadir. Selain itu turut hadir Ketua KPK Setyo Budiyanto, Ketua Ombudsman Mokhammad Najih, Ketua LPSK Brigjen Purn Achmadi, Kepala BSSN, Letnan Jenderal (Purn) Hinsa Siburian, Kepala BNN Marthinus Hukom, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Kepala LKPP Hendrar Prihadi hingga Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Sekjen Kementerian Hukum, Nico Afinta, mengatakan penandatanganan Nota Kesepahaman ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif dalam rangka mewujudkan visi Indonesia maju. Dia mengatakan kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan sinergi antar lembaga dengan Kementerian Hukum.

"Upaya kita untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian dan mitra bersama," kata Nico dalam paparannya.

Nico mengatakan kegiatan ini juga dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam kerja sama yang dilakukan. Menurutnya, kegiatan ini merupakan momen yang baik di awal tahun 2025.

"Untuk memastikan setiap kerja sama memiliki landasan hukum yamg kuat dan relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan saat ini," ujarnya.

(mib/ygs)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyoroti korupsi ratusan triliun rupiah tapi hanya divonis ringan. Anggota Komisi III DPR F-Golkar Soedeson Tandra menekankan seharusnya koruptor dihukum maksimal agar menimbulkan efek jera.

"Kita sangat menyayangkan vonis yang ringan itu, tidak sesuai dengan politik hukum bangsa kita. Apa itu? Satu, kita sedang benar-benar ingin untuk menghapus, paling sedikit meminimalisir perbuatan-perbuatan korupsi, salah satu unsur yang dapat meminimalisir perbuatan korupsi adalah hukuman yang barat yang diberikan kepada pelakunya untuk menimbulkan efek jera," kata Soedeson kepada wartawan, Selasa (31/12/2024).

Soedeson mengatakan korupsi kasus timah yang dilakukan Harvey Moeis dan tersangka lainnya telah merusak lingkungan. Kasus ini, kata dia, juga mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar hingga Rp 300 triliun.

"Dikaitkan dari kualitas korupsi khususnya timah ini, satu, merusak lingkungan, kedua menyebabkan kerugian negara yang begitu besar, maka hukumannya harus setimpal, minimal hukumannya setara dengan tuntutan jaksa itu," kata dia.

Soedeson memaknai bahwa pesan Prabowo dalam kasus timah ini agar hakim serius menangani kasus korupsi. Hal itu, kata dia, agar kasus korupsi bisa ditekan jumlahnya karena pelaku dihukum berat.

"Kalau Pak Prabowo itu dia mewakili negara dan bangsa ini yang terus terang beliau mengimbau kepada seluruh komponen bangsa, termasuk hakim untuk benar-benar serius, kalau kita benar-benar ini agar korupsi ini dapat dihapus, atau minimal ditekan serendah-rendahnya, maka kita harus serius menanganinya," katanya.

Persilakan KY Usut Dugaan Pelanggaran

Selain itu, Soedeson mendukung Komisi Yudisial (KY) yang melakukan penyelidikan terkait ada tidaknya dugaan pelanggaran oleh hakim dalam kasus timah ini. Dia meminta agar KY melakukan fungsinya sesuai dengan prosedur.

"Kita mempersilakan Komisi Yudisial melaksanakan fungsi, tetap berpegang agar independensi hakim itu tetap harus dijaga, tapi kalau memang ditemukan adanya pelanggaran atau kesalahan prosedur maka kami meminta agar dihukum seberat-beratnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap prosedur, tetapi kita juga mengingatkan agar Komisi Yudisial agar jangan sampai kepada hal-hal yang berkaitan dengan independensi terhadap hakim," tegasnya.

Prabowo Minta Koruptor Divonis 50 Tahun

Presiden Prabowo yang minta koruptor divonis 50 tahun itu diucapkan di acara Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (30/12). Prabowo tiba-tiba menyinggung hakim yang memvonis ringan terdakwa yang merugikan negara ratusan triliun rupiah.

"Kalau sudah jelas, jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliun ya semua unsurlah, terutama juga hakim-hakim ya vonisnya jangan terlalu ringanlah, nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi," kata Prabowo, Senin (30/12).

Prabowo lalu memanggil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang juga hadir dalam acara. Prabowo mendorong agak Jaksa Agung naik banding. Kalau bisa, menurutnya, diberi vonis 50 tahun.

"Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung, naik banding nggak? Naik banding ya, naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira," ujar Prabowo.

(lir/jbr)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyinggung kasus yang merugikan negara hingga ratusan triliunan. Prabowo lalu mempertanyakan vonis terdakwa yang dinilai ringan.

Hal itu diungkap Prabowo dalam pengarahannya di acara Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Bappenas, Jakarta Pusat. Prabowo tiba-tiba menyinggung hakim yang memvonis ringan terdakwa yang merugikan negara ratusan triliunan.

"Kalausudah jelas, jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliun ya semua unsurlah, terutama juga hakim-hakim ya vonisnya jangan terlalu ringan lah, nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi," kata Prabowo, Senin (30/12/2024).

Diketahui, kasus yang disinggung Prabowo mengarah ke kasus korupsi dengan terdakwa Harvey Moeis. Kasus ini menyebabkan kerugian negara Rp 300 triliun. Tapi Harvey Moeis malah divonis hanya 6,5 tahun penjara.

Prabowo mengatakan rakyat memahami vonis tersebut yang tidak sebanding. Ia lalu mengkhawatirkan kondisi penjara yang nantinya ada AC hingga TV.

"Tapi Rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti, rampok triliunan, eh ratusan triliun, vonis sekian tahun," tutur Prabowo.

"Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pake TV," lanjut Prabowo.

Prabowo lalu memanggil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang juga hadir dalam acara. Prabowo mendorong agak Jaksa Agung naik banding. Kalau bisa menurutnya, perlu divonis 50 tahun.

"Tolong Menteri Pemasyarakatan yah, Jaksa Agung, naik banding ngga? naik banding ya, naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira," ujar Prabowo.

(isa/eva)