Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Imigrasi Surakarta tengah mencarikan solusi untuk tenaga kerja asing (TKA) yang terkena dampak PHK oleh perusahaan tekstil dan garmen PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

Kepala Kantor Imigrasi wilayah Surakarta, Bisri mengemukakan ada tiga opsi yang tersedia bagi TKA Ex-Sritex, di antaranya Exit Permit Only (EPO) bagi mereka yang ingin kembali ke negara asal, Bridging Visa yang dapat memberikan waktu maksimal

60 hari untuk mencari pekerjaan dan penjamin baru, serta Alih Penjamin bagi mereka yang telah mendapatkan penjamin baru di Indonesia.

"Ini tiga opsi yang tersedia bagi TKA eks Sritex," tuturnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Dia mengatakan pemerintahan tetap akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi TKA yang terkena dampak PHK PT Sritex.

"Perlindungan hukum sangat penting bagi para TKA yang kehilangan pekerjaan akibat

keputusan [bahwa perusahaan] pailit,” kata Bisri.

Menurutnya, dari total 10.000 pegawai yang di PHK PT Sritex, 23 di antaranya adalah TKA. Maka dari itu, dia memastikan bakal membantu puluhan WNA yang terdampak PHK tersebut.

"Kami akan memberikan kepastian hukum terhadap status mereka ke depan," ujar Bisri.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex akan buka kembali dengan skema baru. Ia mengatakan sekitar 8.000 an karyawan Sritex yang telah di PHK akan bisa bekerja kembali dengan skema yang baru.

"Harapan kami dari pemerintah tentunya semua pekerja yang selama ini menjadi karyawan di PT Sritex, kurang lebih ada 4 perusahaan. Kurang lebih di 8.000 sekian karyawan untuk bisa semuanya nanti akan kembali bekerja dengan skema yang baru," kata Pras di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/3).

Meski begitu, Pras tidak mengungkap skema baru tersebut. Ia hanya memastikan para pegawai Sritex tersebut tetap bekerja di bidang yang selama ini digeluti di bidang tekstil.

"Artinya PT Sritex tetap akan bergerak di bidang tekstil," kata Pras.

Di tempat yang sama, Tim Kurator PT Sritex Nurma Sadikin mengatakan setelah operasi nanti, akan ada rekrutmen pegawai baru di Sritex. Nantinya rekrutmen akan dibuka oleh penyewa alat berat yang baru yang sebelumnya dimiliki PT Sritex.

Ia mengatakan kini sudah ada beberapa investor yang sudah dalam komunikasi untuk melakukan penyewaan alat berat tersebut.

"Jadi ini skemanya adalah disewakan oleh penyewa yang baru. Maka dari itu, tadi yang saya sampaikan bahwa sekarang Tim Kurator sedang membuka opsi bagi para investor yang memang menggeluti bidang tekstil untuk bisa menyewa. Dan saat ini sudah ada beberapa investor yang sudah dalam komunikasi," kata Nurma.

Sritex tutup mulai 1 Maret kemarin. Imbas penutupan operasi, 10 ribu pegawai menjadi korban PHK. Perusahaan tersebut kini resmi milik kurator.

Rapat kreditur dalam kepailitan menyepakati tidak dilaksanakan keberlanjutan usaha atau going concern PT Sritex sehingga proses berlanjut ke pemberesan utang.

Kurator dalam kepailitan PT Sritex, Denny Ardiansyah, mengatakan keputusan ini didasarkan atas waktu 21 hari yang diberikan untuk berembuk dengan debitur pailit.

"Hasil pertemuan dengan debitur sudah disampaikan tidak ada going concern," ucap Denny, Jumat (28/2), seperti dikutip dari Antara.

Ia mengungkapkan beberapa pertimbangan untuk tidak melanjutkan usaha PT Sritex, seperti modal kerja yang tidak ada, kebutuhan tenaga kerja, biaya produksi yang tinggi, hingga dikhawatirkan justru akan mengakibatkan kerugian harta pailit.

Sritex sebelumnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang melalui putusan Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022.

Namun, Sritex tidak menerima putusan itu dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Akan tetapi, MA menolak kasasi tersebut pada Kamis (19/12).

Tim kurator kepailitan Sritex telah menyatakan perusahaan tekstil itu punya utang Rp29,8 triliun.

JAKARTA, investor.id - PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex menunjuk Kantor Hukum Patra M Zen & Partners dan JG Partner sebagai kuasa hukum. 

Patra M Zen dan Jonggi Siallagan selepas penetapan selaku kuasa hukum menyampaikan beberapa hal yang menjadi fokus penanganan Sritex.

“Kami selaku kuasa hukum mengapresiasi sikap pemerintah yang sejak pertama kali kasus ini merebak, telah memerintahkan penyelamatan Sritex. Kami berpendapat hal tersebut sangat pantas dilakukan, mengingat kontribusi Sritex yang sangat besar kepada masyarakat, pemerintah dan dunia usaha Indonesia selama 58 tahun,” tegas Patra dalam keterangan resmi dikutip Selasa (14/1/2025).

Kita harus mendukung penyelamatan SRITEX, karena melalui produk-produk SRITEX yang berkualitas tinggi, industri tekstil  Indonesia mendapatkan perhatian dan tempat didunia internasional,” sambungnya.

Lebih lanjut, Patra menilai dalam proses hukum yang sedang dijalani Sritex saat ini terdapat halangan dan hambatan yang signifikan.

“Kami sedang menyiapkan langkah-langkah hukum untuk membela kepentingan klien kami,” pungkasnya.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) telah menolak permohonan kasasi PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex beserta 3 anak usahanya terkait putusan pailit yang sebelumnya diajukan oleh PT Indo Bharat Rayon.

Dalam catatan Bisnis, Indo Bharat adalah salah satu kreditur utang dagang Sritex. Kendati demikian, nama IBR tidak tercatat dalam laporan keuangan emiten tekstil berkode SRIL tersebut.

Direktur Keuangan SRIL Welly Salam dalam keterangannya yang dikutip 26 Oktober 2024, mengemukakan alasannya. Menurutnya seluruh kreditur yang termasuk sebagai utang dagang tercantum dalam utang usaha dengan pihak ketiga. Setelah adanya putusan pailit, SRIL masih memiliki sisa utang Rp101,3 miliar (Rp101.308.838.984) kepada IBR.

"Perseroan masih memiliki nilai utang tersisa sebesar Rp101,3 miliar kepada IBR, yang mana berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per 30 Juni 2024, mencerminkan 0,38% dari total liabilitas perseroan," ujar Welly dalam keterangannya di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Sabtu (26/10/2024).

Menurutnya, IBR merasa tidak menerima pembayaran kewajiban Grup Sritex berdasarkan Putusan Homologasi sejak Juli 2023, yakni pembayaran secara cicilan bulanan sejumlah US$17.000, dan/atau akan dilunaskan secara penuh pada tanggal jatuh tempo.

"Grup Sritex memandang bahwa ketentuan tersebut tidak bersifat kumulatif, dan pada faktanya Grup Sritex telah melakukan sejumlah pembayaran yang lebih daripada ketentuan minimum yang ditentukan Putusan Homologasi," jelasnya.

Merespons putusan pailit ini, SRIL dengan PT Sinar Panta Djaja, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Bitratex Industries (Grup Sritex) telah menunjuk kuasa hukum dari kantor hukum Aji Wijaya & Co, yang akan mendampingi serta mewakili Grup Sritex dalam melakukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pembatalan Homologasi (Upaya Kasasi).

"Saat ini perseroan masih melakukan upaya kasasi terhadap Putusan Pembatalan Homologasi dan perseroan masih melakukan aktivitas operasionalnya secara normal untuk dapat tetap melakukan pemenuhan terhadap kewajibannya," kata Welly.

Gugatan Sritex

Jauh sebelum ramai putusan pailit, Sritex pernah berupaya menggugat status Indo Bharat yang masuk sebagai kreditur berdasarkan homologasi perjanjian perdamaian yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Gugatan dengan nomor 45/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Smg telah terdaftar pada 22 Desember 2023 lalu.

Ada empat poin gugatan Sritex kepada pihak Indo Bharat. Pertama, meminta supaya majelis hakim menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan tergugat [Indo Bharat Rayon] bukan kreditor dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalam putusan Homologasi.

Ketiga, menghapus kedudukan Indo Bharat Rayon sebagai Kreditor dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalam putusan Homologasi. Keempat, menghukum Indo Bharat untuk membayar biaya perkara.

Adapun hakim memutus perkara ini pada tanggal 20 Februari 2024 dengan amar putusan menolak semua gugatan Sritex dan 3 anak usahanya. Tidak cukup di pengadilan tingkat pertama, Sritex mengajukan kasasi. Sidang putusan kasasi berlangsung pada 22 Mei 2024. Hasilnya, MA menolak kasasi Sritex dan ketiga anak usahanya. "Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi."

Indo Bharat Pailitkan Sritex

Berhasil lolos dari gugatan perdata Sritex, Indo Bharat menggugat balik emiten tekstil itu terkait pembatalan putusan homologasi proposal perdamaian. Gugatan Indo Barat yang dengan nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg registrasi pada tanggal 22 September 2024.

Poin gugatan Indo Barat adalah meminta majelis hakim untuk menyatakan bahwa Sritex dan tiga anak usahanya yakni PT Bitratex Industries, PT Sinar Pantja Djaja, dan PT Prima Yudha Mandiri Jaya, telah lalai memenuhi kewajibannya kepada Indo Bharat Rayon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Oleh karena itu, mereka meminta majelis hakim untuk membatalkan homologasi proposal perdamaian dan menetapkan. Sritex beserta tiga anak usahanya dalam status pailit.

Pada tanggal 21 Oktober 2024, majelis hakim Pengadilan Niaga Semarang mengabulkan gugatan Indo Bharat. Sritex telah lalai memenuhi kewajiban, membatalkan proposal perdamaian, dan menyatakan Sritex beserta ketiga anak usahanya pailit. Status pailit itu diperkuat dengan putusan MA yang menolak permohonan kasasi Sritex pada 18 Desember 2024.

Bisnis.com masih berupaya menghubungi pihak Indo Bharat untuk mengonfirmasi kronologi sengketa dengan Sritex berdasarkan versi mereka sebagai penggugat.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI selaku kreditur utama pada PT Sri Rejeki Isman Tbk (dalam Pailit) atau Sritex menghormati putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Sritex pada Rabu, 18 Desember 2024.

Theo Sibarani kuasa hukum BNI mengatakan Kasasi tersebut merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan mengakibatkan Sritex tetap dalam kondisi pailit.

Namun Sritex masih memiliki upaya hukum peninjauan kembali atau PK yang dapat ditempuh. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat menghentikan proses kepailitan yang saat ini telah berlangsung.

"Dengan pailitnya Sritex, kami selaku kuasa hukum dari BNI tetap mengharapkan agar Majelis Hakim PN Niaga Semarang yang mengadili perkara kepailitan Sritex untuk segera mengeluarkan penetapan pembentukan panitia kreditor sementara (PKS) sebagaimana telah kami mohonkan pada saat rapat kreditor pertama kepailitan Sritex pada tanggal 13 November 2024," ujar Theo di Jakarta, Sabtu (21/12/2024)

Theo menjelaskan pembentukan panitia kreditur sementara menjadi sangat krusial dikarenakan dapat memperlancar proses kepailitan Sritex. Panitia kreditur sementara dapat memberikan nasihat dan masukan kepada Tim Kurator, dapat dilibatkan melihat seluruh buku, dokumen, maupun surat-surat yang berkaitan dengan kepailitan Sritex.

Kemudian, melakukan kordinasi-kordinasi dengan Tim Kurator dari waktu ke waktu guna mencarikan solusi terbaik dan menjaga kepentingan para kreditor, karyawan, pemegang saham dan masyarakat luas.

"Namun pada perkembangannya saat ini beberapa kreditur telah mengajukan going concern atas Sritex. Hal tersebut sebaiknya dipertimbangkan kembali oleh semua pihak dan tidak terburu-buru dilakukan sebelum terbentuknya panitia kreditor sementara," kata Theo.

Theo menambahkan, mengingat banyaknya jumlah kreditur dan besarnya tagihan Sritex, maka pembentukan panitia kreditor sementara menjadi sangat penting dalam hal membantu tugas Tim Kurator agar dirasa lebih imparsial.

Sebagai kreditor utama, BNI hingga saat ini telah melakukan koordinasi-koordinasi dengan para kreditur lain untuk sejalan dengan arahan pemerintah dan memimpin para kreditor guna mencari solusi terbaik atas penanganan kepailitan Sritex.