JAKARTA, investor.id - Tim kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengeklaim penetapan Hasto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah. Kesimpulan tersebut telah diserahkan dalam sidang lanjutan praperadilan di PN Jaksel, Rabu (12/2/2025).

"Kita sudah menyampaikan kesimpulan 81 halaman yang pada pokoknya menyatakan penetapan tersangka Pak Hasto tidak sah, melanggar hukum, melanggar prosedur," kata kuasa hukum Hasto, Patra M Zen seusai sidang di PN Jaksel, Rabu (12/2/2025). 

Patra beralasan, penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan terlebih dahulu, baru dikumpulkan alat-alat buktinya. Menurutnya, hal itu tak semestinya dilakukan.

"Yang kedua, dalam pemeriksaan praperadilan kemarin, terbukti alat-alat bukti yang disampaikan oleh termohon in cassu KPK adalah bukti-bukti yang dipergunakan untuk orang lain. Bukti-bukti yang digunakan berdasarkan sprindik orang lain. Bukti-bukti yang bahkan sudah diuji dalam persidangan tahun 2020," ungkap Patra.

Patra optimistis permohonan praperadilan pihaknya akan dikabulkan. Dia menyebut KPK menggunakan alat bukti yang telah dipakai untuk pihak beperkara lainnya. 

"Ketiga, alasan dan dasar hukumnya mengapa permohonan praperadilan ini harus dikabulkan, karena penyidik tidak pernah melakukan sprindik dan proses penyelidikan penyidikan sebelum menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka," ujar Patra.

"Ini perjuangan bukan hanya untuk Pak Hasto. Ahli sampaikan bahwa KUHAP dan juga pasal 44 KPK harus dibaca bukan memberikan kewenangan kepada penyidik, bukan hanya itu. Tapi juga mengandung perlindungan terhadap hak asasi manusia. Maka tentu kalau ditanya apakah kami optimis, tentu saja kami berharap besok kita sama-sama dengarkan putusan," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Tim kuasa hukum Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menghadirkan ahli hukum acara pidana dan tindak pidana korupsi, Jamin Ginting, sebagai saksi dalam sidang praperadilan. Jamin mengatakan penetapan seorang tersangka harus menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) dengan nama tersangka tersebut.

"Kalau seseorang ditetapkan sebagai tersangka maka nafas terkait dengan semua alat bukti itu ada di sprindik-nya. Dia harus mengeluarkan sprindik baru kecuali dari awal sudah disebutkan dalam sprindik itu namanya sebagai terlapor atau dijadikan sebagai tersangka," kata Jamin Ginting di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025).

Jamin mengatakan barang bukti yang sudah digunakan dalam perkara tertentu harus disita kembali jika ingin digunakan untuk perkara lain. Dia mengatakan penetapan tersangka harus menggunakan sprindik baru, bukan sprindik atas nama tersangka lain.

"Tapi kalau dia tidak ada disebutkan namanya, ujug-ujug, tiba-tiba muncul, dia harus mengeluarkan sprindik baru. Konsekuensi dengan sprindik baru itu apa? Semua produk hukumnya meliputinya. Apakah itu penyitaan, pemeriksaan saksi, semua alat bukti mengikuti dan harus ada penyitaan ulang, pemanggilan ulang, pemeriksaan ulang," kata Jamin.

"Walaupun itu terhadap bukti yang sudah pernah digunakan sebelumnya ya. Itu harus disita lagi. Apalagi kalau dalam putusan sebelumnya menyatakan barang itu diserahkan kepada orang lain, kepada si A, si C, dimusnahkan dan segala macam. Tidak pernah dikatakan itu akan digunakan untuk perkara dia. Maka menurut saya harus dilakukan sesuai dengan prosedur ulang lagi, sesuai dengan sprindik yang ada yang sudah di penyelidikan yang baru tersebut," tambahnya.

Jamin mengatakan sebuah barang bukti harus melalui prosedur sesuai perintah putusan pengadilan jika akan digunakan lagi untuk perkara lain. Dia mengatakan barang bukti itu menjadi tidak sah jika prosedur perintah pengadilan tak dilakukan lebih dulu sebelum digunakan untuk perkara lain.

"Dalam putusan salah satu terdakwa yang sudah inkrah, menyebutkan bahwa barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya, dari mana benda tersebut disita. Lalu dalam proses penyelidikan perkara yang berbeda, alat bukti tersebut digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Padahal belum ada penyitaan kembali dari pihak pemilik yang sah, yang dikembalikan berdasarkan putusan pengadilan. Apakah alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka?" tanya kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy.

"Jadi dalam putusan yang sudah inkrah ya, dinyatakan, biasanya di belakang itu dinyatakan alat bukti ini akan diserahkan kepada siapa, dari mana alat bukti itu diambil atau yang memiliki kewenangan, atau digunakan untuk perkara lainnya, perkara siapa di situ. Tapi kalau dikatakan tadi alat bukti itu dikembalikan kepada si A. Tiba-tiba alat bukti tersebut tidak pernah dikembalikan dan tiba-tiba muncul di kasus orang lain atau kasus si B begitu, si C," kata Jamin.

"Pertanyaannya apakah yang pertama alat bukti yang sudah benar-benar dikembalikan melalui proses benar, itu pertama. Yang kedua, kalaupun sudah dikembalikan, apakah sudah dilakukan penyitaan kembali terhadap alat bukti yang sudah dikembalikan tadi yang akan digunakan untuk alat bukti pelaku yang sekarang ini. Nah kalau itu sudah digunakan, sudah dilakukan, sah. Tapi kalau itu tidak pernah dilakukan, maka alat bukti itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan orang ini sebagai tersangka. Dan dianggap sebagai itu alat bukti yang tidak sah," imbuhnya.

Diketahui, politikus PDIP Harun Masiku telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap PAW anggota DPR. Status itu disematkan kepada Harun sejak Januari 2020.

Harun diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun, selama lima tahun terakhir, keberadaan Harun Masiku belum diketahui.

Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto dan pengacara Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Hasto juga diduga merintangi penyidikan Harun.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek Digitalisasi SPBU PT Pertamina periode 2018-2023. Sudah ada tersangka dalam perkara ini.

"(Sudah ada tersangka) ada," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika dikonfirmasi, Selasa (21/1/2025).

Tessa menjelaskan surat perintah penyidikan (Sprindik) telah diterbitkan pada September 2024 lalu. Namun belum dirincikan konstruksi perkaranya.

"Sprindik September 2024," ucapnya.

Adapun pada hari ini, KPK menjadwalkan pemanggilan kepada sejumlah saksi dalam perkara tersebut. Pemeriksaan dijadwalkan dilakukan di gedung Merah Putih KPK, dan berikut pihak yang dipanggil:

1. DDW Pensiunan PT Telkom (Principal Expert Bagian Oil and Gas pada Divisi Enterprise Service PT TELKOM Periode Tahun 2016-2019)
2. DPA Ast. Manager Channel Improvement PT Pertamina (Periode Tahun 2016-2019)
3. SFT Senior Solution Architect (GM Project Business (Probis) Big Data & IoT (Internet of Thing) PT Sigma Cipta Caraka (Periode Tahun 2018)
4. FSR Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Nutech Integrasi (Direktur Keuangan dan Operasi PT Nutech Integrasi Periode Tahun 2019-2021)
5. HHF Auditor PT Pertamina (Persero)
6. HPTW Manager Channel Digitalization Operation PT Pertamina Patra Niaga

Terpisah, PT Pertamina Patra Niaga mengatakan pihak yang dipanggil adalah pekerjanya dengan status sebagai saksi. Pemanggilan itu untuk mendukung pengusutan yang sedang dilakukan oleh KPK.

"Sebagai saksi yang dimintai keterangan dan informasi lebih detil untuk mendukung investigasi yang dilakukan oleh KPK," ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, dalam keterangannya, Selasa (21/1).

Dirinya menyampaikan Pertamina Patra Niaga melaksanakan operasional bisnisnya dalam koridor GCG (Good Corporate Governance). Heppy menyebut pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan.

"Pertamina Patra Niaga menghormati proses hukum yang berjalan dengan memenuhi panggilan pihak berwenang,"sebutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, Patra M Zein, mengungkapkan adanya anomali dalam penetapan kliennya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Patra, ini adalah kali pertama sejak KPK didirikan pada 27 Desember 2002, lembaga tersebut menerbitkan hingga empat surat perintah penyidikan (sprindik) untuk menjerat Hasto.

"Kami mau sampaikan adalah sejak Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri 27 Desember 2002, saya ulang, sejak 27 Desember 2002, baru kali ini KPK menerbitkan bukan dua, bukan tiga, tapi empat sprindik dalam satu perkara," kata Patra, dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (9/1/2025).

"Baru kali ini, lebih dari 22 tahun di KPK berdiri," sambung dia.

Patra menduga bahwa banyaknya sprindik menunjukkan bahwa para penyidik KPK tidak bulat dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka.

"(Seluruh penyidik) Tidak akan bersepakat, masih ada tentu penyidik yang masih baik untuk diri KPK," ujar dia.

Ia menyebut, dalam menangani perkara tersebut, KPK mengeluarkan anggaran lebih banyak dari nilai dugaan suap kasusnya.

"Ironisnya, dugaan uang suap dalam kasus ini hanya ratusan juta, tetapi biaya penyelidikan bisa mencapai 10 kali lipat," ujar dia.

Patra merinci bahwa sprindik pertama diterbitkan pada 9 Januari 2020, sprindik kedua pada 5 Mei 2023, dan sprindik ketiga serta keempat pada 23 Desember 2023.

"Jika kita tarik, sejak penetapan tersangka Harun Masiku Januari 2020, masyarakat dapat mempertanyakan berapa banyak anggaran yang telah digunakan oleh KPK, termasuk untuk operasi pencarian Harun Masiku, baik di dalam maupun luar negeri," lanjutnya.

Patra menilai, penetapan tersangka terhadap Hasto terkesan dipaksakan.

"Kalau saja Pak Hasto bukan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya kira masyarakat sepakat tidak akan sampai begini. Maka dugaan kriminalisasi, dugaan pemaksaan, dan dugaan order valid tidak bisa kita larang," ujar dia.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam pengadilan sudah dinyatakan bahwa uang suap untuk pergantian antar waktu (PAW) adalah milik Harun Masiku, sehingga penyidik seharusnya sudah menghentikan penyelidikan.

Patra juga menekankan perlunya evaluasi terhadap KPK.

"Saya berharap masih ada penyidik-penyidik KPK yang baik. Karena kita tahu bahwa drama ini begitu berjilid-jilid, termasuk membawa flashdisk dan buku sampai tas koper. Dan baru pertama kali juga, tidak ada yang bisa dibawa saat penggeledahan," pungkas dia.

KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap bersama Harun Masiku kepada Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan. PDIP menuding penetapan tersangka Hasto kental muatan politisasi hukum.

Berdasarkan informasi sumber detikcom, penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto itu tertera dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari KPK. Dalam SPDP itu, tertulis surat perintah penyidikan atau sprindik penetapan tersangka Hasto bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah ekspose perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Hasto dijerat sebagai tersangka bersama mantan Caleg PDIP Harun Masiku yang sudah menjadi tersangka lebih dulu sejak 2020. KPK menduga Hasto bersama Harun Masiku memberi suap ke Wahyu Setiawan yang saat suap terjadi menjabat Komisioner KPU RI.

Hasto dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Tipikor. Suap dari Harun Masiku itu diberikan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku menjadi Anggota DPR RI lewat proses pergantian antarwaktu (PAW).

Sejauh ini, tiga orang telah dijatuhi hukuman penjara dalam kasus suap dari Harun Masiku, yaitu Wahyu yang dihukum 7 tahun penjara, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio yang dihukum 4 tahun penjara, dan seorang swasta bernama Saeful yang dihukum 1 tahun 8 bulan penjara.

KPK dalam waktu dekat akan menjelaskan secara detail mengenai penetapan tersangka Hasto. Hal itu akan disampaikan lewat konferensi pers resmi.

"Akan disampaikan," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat ditanya mengenai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, Selasa (24/12/2024).

PDIP Tuding Politisasi Hukum

Juru Bicara PDIP Chico Hakim menuding ada upaya mengganggu dan menenggelamkan PDIP lewat penetapan tersangka Hasto.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico.

Chico mengungkit ancaman sprindik yang disebutnya ditujukan kepada beberapa ketua umum partai lain. Dia menyebut memang kerap ada upaya politisasi hukum.

"Ketika ada ancaman sprindik pada beberapa ketua umum partai lain, kemudian menyerah dan ikut arus kebijakan/pilihan/dukungan suatu kekuatan itu bukti nyata politisasi hukum," ucapnya.

"Sampai detik ini belum ada info akurat yang kami terima terkait apakah sudah dijadikan tersangkanya Pak Sekjen," ujarnya.

Video: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ditetapkan Tersangka KPK!

Video: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ditetapkan Tersangka KPK!