Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk menyalurkan beasiswa bagi pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).

Dia juga meminta pemda agar membuat program peningkatan kapasitas bagi pegawai yang dapat dididik oleh PTN-BH. Menurutnya, banyak Pemda telah memberikan beasiswa kepada pelajar untuk melanjutkan studi ke PTN-BH.

"Karena beasiswa ini memang salah satu program hampir semua kepala daerah itu memberikan beasiswa, di antaranya beasiswa lulusan SMU, SMK, untuk masuk PTN-BH," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5/2025).

Dalam acara Silaturahmi dan Rapat Kerja Forum Majelis Wali Amanat (MWA) PTN-BH 2025 di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) Jumat (9/5), Tito Karnavian juga mendorong pemda untuk bekerja sama dengan PTN-BH dalam peningkatan kapasitas pegawai. Sebab, dia menilai Pemda memerlukan pegawai dengan kapasitas atau keahlian tertentu. Beberapa Pemda diketahui telah menjalankan program tersebut.

"Kalau di polisi kan wajib untuk penyidik harus sarjana hukum. Makanya polisi sangat agresif membangun hubungan dan kerja sama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta," ujarnya.

Dia menjelaskan pemberian beasiswa, baik kepada masyarakat maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Beasiswa untuk PNS masuk dalam anggaran belanja jasa, sementara beasiswa pendidikan masyarakat masuk dalam anggaran belanja barang dan jasa. Adapun beasiswa untuk pendidikan masyarakat miskin termasuk dalam anggaran bantuan sosial.

Namun, dia mengingatkan agar dapat bekerja sama dengan Pemda, PTN-BH perlu meningkatkan kualitasnya sehingga lebih unggul dibanding perguruan tinggi lainnya. Sebab, dia meyakini Pemda hanya akan bersedia menjalin kerja sama jika PTN-BH mampu menawarkan program yang menarik dengan biaya terjangkau.

"Hukum market berlaku, yang produknya lebih berkualitas, harga lebih murah, itu mau dipakai pasti oleh Pemda," ujarnya.

Sebelumnya, ia memaparkan lima peran utama yang dapat dilakukan Pemda dalam mendukung pengembangan PTN-BH, yaitu memberikan dana hibah, membantu pembangunan infrastruktur di dalam dan sekitar lingkungan PTN-BH, menyediakan beasiswa bagi lulusan SMA/SMK untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, meningkatkan kapasitas aparatur Pemda melalui pendidikan di PTN-BH, serta menjalin kerja sama dalam bidang penelitian dan program-program kreatif.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sidang agenda eksepsi Aipda Robig Zaenudin tersangka penembakan Gamma siswa SMKN 4 Semarang dilaksanakan hari ini. Saat membacakan nota keberatan, penasihat hukum Robig menyebut dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) tidak jelas. Nota keberatan itu juga mengutip ayat surat An Nisa dan Al Maidah dari Al-Qur'an.

Pantauan detikJateng, sidang dimulai pukul 12.40 WIB di Ruang Prof Oemar Seno Adji, Pengadilan Negeri Semarang, Kecamatan Semarang Barat. Terdakwa Robig sudah memasuki ruang sidang 20 menit sebelumnya atau pukul 12.20 WIB.

Dalam sidang itu, tim penasihat hukum Robig yang terdiri dari tujuh orang membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam kasus Robig. Salah satu tim penasihat hukum, Herry Darman menyatakan keberatan atas dakwaan yang disusun JPU karena dinilai tak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur Pasal 143 KUHAP.

"Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kombinasi di mana surat dakwaan jaksa umum merupakan kombinasi dari dakwaan berbentuk kumulatif dengan alternatif," kata Herry di ruang sidang, Selasa (15/4/2025).

Ia mengatakan, terdakwa atau Robig kesulitan memahami perbuatan hukum yang dituduhkan kepadanya. Dakwaan JPU juga disebut menimbulkan ketidakjelasan atas pasal mana yang benar-benar dikenakan.

Robig sebelumnya didakwa sejumlah pasal berat, yakni Pasal 80 ayat (3) dan ayat (1) UU Perlindungan Anak, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, serta Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

"Jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan tidak memenuhi syarat dakwaan kombinasi yang mengakibatkan syarat materiil surat dakwaan tidak terpenuhi. Maka surat dakwaan patut dinyatakan batal demi hukum karena dakwaan kumulatif harus cermat, jelas, lengkap," jelasnya.

Penasihat hukum juga mengkritisi ketidakkonsistenan penggunaan istilah dalam dakwaan seperti 'dikejar' dan 'kejar-kejaran' yang dinilai menimbulkan makna berbeda dan membingungkan.

"Kata 'dikejar' dan 'kejar-kejaran' mempunyai makna yang berbeda yang berakibat berbeda, itulah arti perbuatan yang menjadikan surat dakwaan tidak mudah dipahami oleh terdakwa sehingga dakwaan dikategorikan sebagai dakwaan yang tidak cermat dan jelas tidak memenuhi syarat materiil dan patut untuk dinyatakan dakwaan batal demi hukum," jelasnya.

Selain itu, penasihat hukum Robig menyoroti dakwaan yang disebut tidak menguraikan secara lengkap peristiwa sebelum penembakan terjadi. Padahal menurutnya rekonstruksi yang telah dilakukan penyidik Polda Jateng 30 Desember 2024 mengungkap adanya pertemuan yang disepakati sekelompok anak untuk melakukan tawuran dengan tangan kosong yang berubah menjadi tawuran bersenjata.

"Tawuran yang dilajukan dengan perjanjian tangan kosong akhirnya menggunakan senjata tajam berupa celurit, cocor bebek warna merah panjang 1,5 meter, dan petasan yang telah dipersiapkan sebelumnya," ungkapnya.

Kemudian penasihat hukum menyebut dakwaan tidak menjelaskan secara rinci situasi di lokasi kejadian. Ia menyebut, ada ancaman terhadap terdakwa saat melepas tembakan.

"Saat melepas tembakan pertama ke atas, terdakwa berteriak 'polisi-polisi' bukan berteriak menyuruh berhenti sebagaimana di dalam surat dakwaan,"ucapnya.

Ia mengatakan surat dakwaan tidak menjelaskan secara rinci peristiwa situasi dan kondisi kejadian apakah terdakwa sedang dalam keadaan terancam yang dapat menghambat unsur pidana. Ia bersikukuh bahwa Gamma dan teman-temannya sempat mengayunkan senjata tajam ke arah Robig.

Dalam eksepsi, disebutkan pula Robig sempat menunjukkan itikad baik setelah kejadian penembakan karena sempat mencari keberadaan korban dan para saksi, melaporkan hal yang dialaminya ke pihak kepolisian Polrestabes Semarang, serta membawa Gamma ke RSUP Dr Kariadi saat menemui Gamma dalam kondisi terluka bersama teman-temannya.

"Gamma Rizkynata Oktafandy bin Andi Prabowo dalam keadaan terluka. Selanjutnya terdakwa membawa mereka semua menuju RSUP Dr. Kariadi Kota Semarang," jelasnya.

Atas hal-hal tersebut, penasihat hukum Robig pun meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. Penasihat hukum mengajukan lima poin amar putusan sela.

Pertama, menerima dan mengabulkan eksepsi nota keberatan melalui penasihat hukum seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum. Ketiga, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan diungkap. Empat, menetapkan pemeriksaan perkara Robig tidak dilanjutkan. Lima, membebankan biaya perkara kepada negara.

"Atau apabila yang mulia Ketua Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," tuturnya.

Kutip Surat Al-Maidah dan An-Nisa

Penasihat hukum juga mengutip surat An-Nisa ayat 135 di dalam Al-Qur'an yang artinya,

"Jadilah kamu penegak keadilan menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap orang tuamu dan kerabatmu."

"Selanjutnya mengutip surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya 'Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwa. Takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan'," paparnya.

Usai pembacaan eksepsi, JPU meminta waktu satu minggu untuk menanggapi nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum Robig dalam sidang dengan agenda eksepsi hari ini.

Respons Pihak Gamma

Sementara itu, pengacara keluarga Gamma, Zainal Abidin 'Petir' menilai eksepsi Robig tersebut merupakan bentuk upaya mengulur waktu dan tidak berdasar.

"Kaitannya dengan dakwaan itu urusannya jaksa, tapi ketika saya melihat dan mendengarkan eksepsi dari pengacara, saya sih ketawa saja, ini hanya untuk mengulur waktu," jelasnya.

Ia menyebut dalih pembelaan yang menyatakan penembakan dilakukan secara spontan dan tidak disengaja bertolak belakang dengan fakta yang ada.

"Dikatakan terdakwa melakukan pembunuhan tapi karena ketidaksengajaan. Bagaimana bisa bilang ketidaksengajaan?" jelasnya.

"Sepeda motornya saja dihalangi ditaruh di tengah jalan, dihalangkan ke korban kemudian dia berdiri mengeluarkan senjata dan menembak beberapa kali. Kayak gitu kok spontanitas," imbuh dia.

Ia meyakini eksepsi yang diajukan akan ditolak Majelis Hakim. Menurutnya, dakwaan JPU sudah cermat, jelas, dan lengkap.

"Kalau ngomong tidak cermat dan jelas, tidak jadi tersangka dulu dong. Sudah tersangka dan jelas dibawa ke pengadilan, sudah lengkap," ujarnya.

Petir juga sempat menyindir pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an tim penasihat hukum Robig. Diketahui, tim penasihat hukum Robig mengutip Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 135 dan Al Maidah ayat 8.

"Sudah menembak, sekarang mengingat ayat suci Al-Qur'an. Sebelum menembak seperti itu, jangan jual-jual ayat suci Al-Qur'an hanya untuk pembelaan diri, tidak baik," tuturnya.

Ayah Gamma Minta Robig Dihukum Mati

Sementara itu, ayah korban, Andi Prabowo, menyatakan keberatannya terkait permintaan Robig bebas dalam eksepsi itu.

"Keenakan orangnya (Robig) kalau dibebaskan, harusnya kan tidak seperti itu. Kalau memang dia bersalah ya harus ditahan, nggak adil," tutur Andi.

Andi pun minta pengadilan untuk memberikan keputusan seadil-adilnya. Ia berharap tersangka penembakan yang menghilangkan nyawa anaknya itu pun bisa dihukum mati.

"Kalau dari pihak keluarga harapan keluarga dakwaannya hukuman mati, karena kehilangan seseorang itu sangat berat," harapnya.

Sebelumnya diberitakan, anggota Polrestabes Semarang Aipda Robig Zainudin diduga menembak sekelompok pemuda yang melintas dengan sepeda motor di Jalan Candi Penataran Raya, Kota Semarang pada Minggu (24/11/2024) dini hari.

Terdapat tiga orang yang tertembak, semuanya merupakan siswa SMKN 4 Semarang. Korban Gamma Rizkynata Oktafandy tertembak di bagian pinggul. Akibatnya, pelajar berusia 17 tahun ini tewas. Dua korban lain juga tertembak tetapi selamat. Korban AD terserempet peluru di dada dan korban ST tertembak di tangan.

TULUNGAGUNG, KOMPAS.com - Dua pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, terpaksa mengikuti ujian di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) akibat terjerat kasus hukum.

Keduanya mengerjakan ujian di ruang khusus yang disediakan pihak lapas dengan pendampingan pada Senin (14/04/2025).

Lapas Kelas IIB Tulungagung memfasilitasi kedua pelajar yang sedang menjalani proses hukum untuk mengikuti ujian penilaian sumatif akhir jenjang (PSAJ).

Dua pelajar tersebut adalah FA (18), pelajar kelas 12 dari SMK Negeri Rejotangan, dan BK (18), pelajar dari SMK Negeri Bandung.

FA merupakan tahanan titipan Kejaksaan Negeri Tulungagung yang terjerat kasus perlindungan anak, setelah terbukti membawa kabur pacarnya yang berusia di bawah umur, yang berujung pada laporan polisi.

Sementara itu, BK ditahan atas kasus jual beli bubuk petasan dan dijerat dengan Undang-Undang Darurat.

"Kami menyediakan ruangan khusus, juga waktu secara khusus selama pengerjaan ujian berlangsung," ujar Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, Anak Didik, dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik Giatja) Lapas Tulungagung, Rizal Arbi Fanani.

Ujian PSAJ yang berlangsung mulai 10 April hingga 22 April 2025 tersebut dilaksanakan dengan pendampingan guru dari masing-masing sekolah.

Puguh Priyadi Eko Saputro, guru pendamping dari SMK Negeri 1 Rejotangan, menjelaskan bahwa FA telah mengikuti ujian praktik.

Saat ini, FA mengerjakan ujian PSAJ yang merupakan agenda terakhir untuk menentukan kelulusan.

"Sebelumnya ujian praktik sudah dilaksanakan. Dan ujian PSAJ ini agenda terakhir menentukan kelulusan," ungkap Puguh.

Selama pelaksanaan ujian, seluruh perlengkapan yang diperlukan disediakan oleh pihak sekolah.

Sebelum mengerjakan soal, guru pendamping memberikan arahan terkait proses pengerjaan ujian seperti pada umumnya.

Dengan kondisi ini, kedua pelajar tersebut tetap berusaha untuk menyelesaikan pendidikan mereka meskipun berada dalam situasi yang sulit.

Kuasa Hukum Aufaa Luqmana Re A, Arif Sahudi, menjawab pihak Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mempertanyakan kerugian yang dialami Aufaa terkait mobil Esemka. Arif menegaskan Aufaa dirugikan oleh Jokowi sejak masih SMA.

"Kerugian Aufaa itu muncul diawali sejak SMA," kata Arif saat dihubungi, Sabtu (12/4/2025).

Arif mengatakan Aufaa sudah dirugikan karena terlanjut tidak berkuliah untuk membuka usaha angkutan barang kos. Ia menyebut Aufaa memilih pikap Esemka untuk melancarkan usahanya.

"Lulus sengaja tidak kuliah karena ingin belajar jadi pengusaha angkutan barang kos, karena bertempat tinggal di belakang kampus UNS. Dengan niat itu tentu butuh armada yang harga murah agar segera memperoleh keuntungan dan jatuh pilihan ke pick up Esemka," ucapnya.

Namun, Arif mengatakan mobil pikap Esemka itu tidak kunjung ada. Karena itu, Aufaa pun dirugikan imbas ketiadaan mobil Esemka tersebut.

"Dengan nggak ada mobil pikap esemka maka keuntungan dan potensi keuntungan semakin hilang, itulah kerugiangannya," jelasnya.

Arif pun meminta pihak Jokowi untuk belajar dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka terkait bisnis. "Saran saya kuasa hukum sana untuk belajar ke Mas Gibran tentang keuntungan dan kerugian dalam berbisnis," imbuh dia.

Pernyataan Pihak Jokowi

Sebelumnya, Kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, mempertanyakan kerugian yang dialami Aufaa terkait mobil Esemka.

"Kalau dia bicara kerugian tentu saja kalau saya memberikan pendapat kan terlalu prematur ya, jadi siapa yang mendalilkan ya dia wajib membuktikan kan begitu. Apakah benar terkait dengan adanya wacana yang selama ini digulirkan mengenai mobil nasional Esemka tersebut, tiba-tiba dia mengalami kerugian kan begitu," kata Irpan ditemui di Sumber, Banjarsari, Solo, seperti dilansir detikJateng, Jumat (11/4).

Irpan mengatakan bahwa mobil Esemka itu diwacanakan saat Aufa masih berusia 6 tahun. Dia menyebut Jokowi memunculkan ide mobil nasional itu tahun 2012.

"Sebab kalau saya melihat dari segi usianya ya ketika mobil Esemka untuk diwacanakan sebagai mobil nasional yang bersangkutan umurnya 6 tahun ya, umurnya 6 tahun itu. Karena 2006 dia lahir, 2012, Pak Jokowi memunculkan ide bagaimana agar mobnas SMK itu bisa diproduksi secara massal, dikurangkan seperti itu," jelasnya.

Selain itu, Irpan mengatakan Jokowi tidak mengenal Aufaa Luqmana Re A. Meskipun, diakuinya, Jokowi mengetahui Aufaa merupakan putra dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Aufa adalah adik dari Almas Tsaqibbirru Re A, penggugat batas usia pancalonan presiden dan wakil presiden ke MK.

"Oh dengan penggugat tidak, tidak mengenal. Jadi tepatnya penggugat itu putranya Pak Boyamin ya, Pak Boyamin," jelasnya.

Sebelumnya, Aufaa Luqmana Re A melayangkan gugatanmelalui Pengadilan Negeri (PN) Solo. Aufaa menuntut ganti rugi wanprestasi sebesar Rp 300 juta karena tak bisa membeli mobil Esemka.

Gugatan itu diajukan secara online dengan nomor pendaftaran online PN SKT-08042025051, Selasa (8/4). Aufaa menggugat Jokowi karena telah memprogramkan Esemka sebagai mobil nasional saat menjabat Presiden.

Kuasa hukum Aufaa, Sigit N Sudibyanto mengatakan, kliennya adalah anak dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Ayahnya dikenal sebagai advokat dan aktivis asal Solo.

"Aufaa adalah anak nomor tiga Mas Boyamin. Adiknya Almas (Tsaqibbirru)," kata Sigit, saat dihubungi detikJateng, Selasa (8/4/2025).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Keluarga salah satu korban penembakan oleh Aipda Robig Zaenudin mengaku dapat intimidasi dari pihak kepolisian. Hal itu membuat mereka mengajukan pendampingan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Diketahui, tersangka Robig telah melepas tembakan yang mengenai beberapa siswa SMKN 4 Semarang pada 24 Desember 2024 silam. Tembakan itu menewaskan satu siswa, Gamma (17), dan melukai dua korban lainnya yakni A (18) dan S (17).

Rupanya, beberapa hari setelah penembakan, beberapa orang tak dikenal mengintai dan memotret aktivitas di rumah para korban. Orang-orang yang berlalu-lalang di sekitar rumah para korban itu sempat mengaku dirinya merupakan polisi.

Pengacara keluarga korban dari LBH Semarang, Fajar Muhammad Andhika, menyebut hal itu dikeluhkan oleh keluarga. Menurutnya, tindakan tersebut membuat pihak korban tidak nyaman.

"Itu terkonfirmasi dari pernyataan keluarga korban bahwa beberapa hari itu di sekitar rumah korban yang di Semarang, beberapa kali keluarga melihat beberapa orang tak dikenal lalu lalang," kata Dhika saat dihubungi awak media, Rabu (8/1/2025) malam.

"Dugaan itu dari aparat kepolisian, kami sangat menyayangkan karena hak atas kenyamanan adalah hak asasi manusia yang mana tidak diperbolehkan aparat kepolisian di luar prosedur hukum, melakukan tindakan-tindakan lain yang membuat keluarga korban merasa tidak nyaman," tutur Dhika.

Informasi mengenai itu didapat pihaknya usai terus berkomunikasi dengan keluarga korban. Dhika mengatakan, dugaan intimidasi itu menjadi salah satu faktor yang membuat keluarga korban mengajukan permohonan pendampingan kepada LPSK.

"Pelaporan ke LPSK sudah sejak dua mingguan yang lalu. Selain karena intimidasi, keluarga korban masih gigih untuk mendorong pelaku dihukum berat," tuturnya.

"Perjuangan inilah yang dikhawatirkan oleh keluarga menjadi salah satu potensi munculnya dugaan tindakan-tindakan tekanan yang mengganggu hak atas rasa aman," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas mengatakan, ada salah satu korban dalam kasus penembakan Gamma yang meminta pendampingan kepada LPSK. Pihaknya telah menghubungi saksi dan korban lainnya, tetapi mereka belum bersedia mengajukan permohonan pendampingan.

"Kami sudah berkali-kali menelpon dan mencoba bertemu tapi mereka ini belum menyatakan mau mengajukan permohonan ke LPSK," kata Susi saat dihubungi awak media, Rabu (8/1/2025).

"(Apakah karena intervensi polisi?) Ya bisa jadi seperti itu, karena keluarga ragu-ragu terus ketika mau mengajukan permohonan. Kami tidak tahu persisnya seperti apa karena memang kan mereka tidak menyampaikan ke LPSK. Belum diketahui apakah ada intervensi," lanjutnya.

Kasus penembakan Gamma oleh anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang ini disebut telah mendapat perhatian khusus, sehingga sudah ada tim yang diterjunkan ke Semarang untuk melakukan pendampingan. Jika benar ditemukan adanya ancaman, kasus itu akan mendapat atensi berat.

"Kalau memang ada ancaman nyata terhadap para korban atau para saksinya, maka ini menurut saya atensi berat, kalau ada ancamannya," tegasnya.

Selain itu, kasus bisa mendapat atensi berat jika ada perlawanan dari pihak pelaku. Hal itu menjadi satu tantangan tersendiri dalam pemberian perlindungan.

"Perlawanan hukum misalnya tidak mengakui atau kemudian ada obstruction of juctice. Itu kita juga harus aware. Karena bisa jadi karena pelakunya mengetahui sebelum penyidikan, kemudian menghilangkan barang bukti, merubah TKP," paparnya.

"Ada lagi perlawanan misal malah saksi atau korban dilaporkan balik ke polisi atas pencemaran nama baik. Cuma kasus ini kami belum mendalami apakah ada perlawanan atau tidak sejauh ini. kalau dari yang nampak sih belum ada," lanjutnya.

Dimintai konfirmasi, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengaku belum mengetahui adanya orang tak dikenal yang mengaku polisi mengintai rumah keluarga korban.

"Harus diselidiki dahulu, siapa orang dimaksud tersebut," kata Artanto melalui pesan singkat kepada detikJateng, Kamis (9/1/2025).

Ia juga mempersilakan keluarga korban yang mendapat intimidasi untuk melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Dengan melakukan pelaporan, kata Artanto, baru bisa dipastikan siapa yang melakukan intimidasi.

"Silakan melapor ke pihak kepolisian bila merasa ada yang mengganggu. Sebagai dasar dilakukan penyelidikan siapa yang dimaksud," tuturnya.

Video Aipda Robig Jadi Tersangka, Legislator: Evaluasi Penggunaan Senjata

Video Aipda Robig Jadi Tersangka, Legislator: Evaluasi Penggunaan Senjata

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan pendampingan dari salah satu saksi di kasus penembakan Aipda Robig yang menewaskan Gamma di Semarang. Saat ini LPSK tengah menelaah kemungkinan untuk memberikan pendampingan itu.

"Baru satu (pemohon), dari satu korban. Pendampingnya yang kemarin kontak LPSK," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas saat dihubungi, Rabu (8/1/2025).

Dia mengungkap LPSK sudah bertemu dengan para saksi pada saat awal kasus itu mengemuka. Hanya saja baru beberapa hari belakangan ada pendamping salah satu saksi yang mengontak LPSK.

Dia menduga para saksi dalam kasus tersebut masih ragu-ragu untuk meminta pendampingan kepada LPSK. Pihaknya sendiri juga tidak akan memaksakan untuk memberikan pendampingan.

"LPSK sendiri, pemberian perlindungannya berbasis pada kesukarelawanan. Kalau yang bersangkutan, saksi, dan korban tidak mau dilindungi, kan kita tidak bisa memaksa. Karena itu prinsip yang ada di UU Perlindungan Saksi dan Korban," jelasnya.

Meski sudah ada satu saksi yang mengajukan permohonan, pihaknya masih perlu untuk menelaah permohonan tersebut. Sebab, terdapat kriteria tertentu yang menjadi syarat untuk memperoleh pendampingan LPSK.

"Kami masih dalam proses penelaahan, setelah itu kita putuskan apakah permohonan ini diterima atau tidak? Kalau dalam konteks ini, permohonan yang diajukan masih berkaitan dengan proses pendampingan," lanjutnya.

"Menurut ketentuan kami itu 30 hari kerja. Bisa diperpanjang jika masih dibutuhkan penelaahan lebih lanjut. Tetapi kalau dibutuhkan secara lebih cepat, bisa kita percepat," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, seorang pelajar SMKN 4 Semarang, Gamma tewas ditembak oleh Aipda Robig. Selain itu ada 2 pelajar lain yang terluka akibat tembakan itu.

Awalnya, polisi menyebut Gamma merupakan pelaku tawuran yang hendak menyerang Aipda Robig menggunakan senjata tajam. Belakangan, informasi bahwa Gamma menyerang polisi dengan senjata tajam itu tidak ada bukti.

Aipda Robig akhirnya menjadi tersangka dalam kasus kematian Gamma. Dia juga sudah terkena sanksi pemecatan dari kepolisian, namun dia mengajukan banding.

Video: Sebelum Tembak Gamma, Aipda Robig Sempat Beri Tembakan Peringatan

Video: Sebelum Tembak Gamma, Aipda Robig Sempat Beri Tembakan Peringatan

SEMARANG, iNews.id – Aipda Robig Zaenudin (38) anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang tersangka pembunuhan siswa SMK masih ditahan di Polda Jateng. Aipda Robig tidak dicampur dengan tahanan lain.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto mengatakan, Aipda Robig statusnya tahanan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng, selaku yang menangani kasus pidananya.

“Ya tempat khusus dong (bukan lokasi tahanan umum), iya kan. Karena tahanan Polri, tahanan anggota tidak bisa disatukan dengan tahanan umum lainnya,” ujar Kombes Artanto, Rabu (25/12/2024).

Perihal permohonan banding dari Aipda Robig terkait putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari sidang di tingkat pertama Komisi Kode Etik Polri (KKEP), dia belum bisa memberi informasi lebih lanjut.

“Karena saya belum dapat informasi lebih lanjut,” katanya.

Dia menyampaikan, kondisi Aipda Robig dalam keadaan sehat. “Karena semua tahanan itu kan dicek kesehatan, fisik dan sebagainya,” katanya.  

Diketahui, Aipda Robig merupakan pelaku penembakan terhadap sejumlah pelajar SMK di Semarang, Minggu (24/11/2024). Saat itu, ada tiga pelajar yang sedang berkendara motor.

Aipda Robig kemudian mengumbar empat kali tembakan mengarah para korban. Tembakan tersebut menyebabkan satu tewas, dua lainnya luka-luka.

Selain ditetapkan sebagai tersangka kasus pidana, Aipda Robig juga diproses internal. Dalam sidang Komite Kode Etik Polri (KKEP) Polda Jateng yang digelar Senin (9/12/2024) memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri. Aipda Robig kemudian mengajukan banding

Editor: Kurnia Illahi

Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng telah menetapkan Aipda Robig sebagai tersangka kasus penembakan Gamma. Aipda Robig saat ini juga telah ditahan.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menjelaskan sebelumnya Aipda Robig menjalani penempatan khusus (Patsus) selama menjalani proses sidang etik. Kini setelah sidang etik selesai, Aipda Robig menjalani penahanan.

"(Aipda Robig) Kemarin sudah naik ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Langsung dikeluarkan dan diterima oleh Ditreskrimum penyidiknya, dilanjutkan penahan oleh Ditreskrimum," kata Artanto saat dihubungi awak media, Selasa (10/12/2024).

"Jadi beralih proses penahanannya dari Patsus, dari Bid Propam, kemudian diserahkan ke Ditreskrimum itu dilakukan penahanan proses pidananya," sambungnya.

Sejauh ini sudah ada 23 saksi yang diperiksa dalam kasus penembakan Aipda Robig. Saksi itu merupakan keluarga dan teman Gamma serta pihak lainnya yang juga terkait dalam kasus penembakan tersebut.

"Saksi yang diperiksa ada 23 yang berkaitan dengan kejadian itu, rekan-rekan almarhum pasti sudah diambil keterangan. Lainnya dari pihak keluarga dan pihak terkait," paparnya.

Artanto menyampaikan, dalam kasus pidananya, Aipda Robig dilaporkan keluarga Gamma terkait Pasal 388 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian.

"Kasusnya pasal 351, pasal 338, kemudian Undang-undang Perlindungan Anak," jelas Artanto.

Diberitakan sebelumnya, Aipda Robig telah dijatuhi vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada sidang etik yang digelar Senin (9/12). Pria yang menembak Gamma siswa SMKN 4 Semarang hingga tewas itu menyatakan banding.

Di hari yang sama, penyidik Polda Jateng juga melakukan gelar perkara atas peristiwa penembakan tersebut. Usai gelar perkara mereka menetapkan Aipda Robig sebagai tersangka.

Video: Ayah Gamma Puas Aipda Robig Dipecat dari Kepolisian-Jadi Tersangka

Video: Ayah Gamma Puas Aipda Robig Dipecat dari Kepolisian-Jadi Tersangka

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memberikan apresiasi atas keputusan sidang etik Polda Jawa Tengah yang menjatuhkan pemecatan kepada Aipda Robig, oknum polisi yang menembak Gamma, siswa SMK di Semarang. Habiburokhman menilai Aipda Robig tak cuma mencoreng nama baik Polri, tapi juga menghilangkan nyawa anak bangsa.

"Kami apresiasi keputusan sidang etik Polda Jateng yang menjatuhkan PTDH kepada Aipda Robiq. Pelaku bukan hanya mencoreng nama baik Polri, tapi juga telah menghilangkan nyawa anak bangsa yang tak bersalah," kata Habiburokhman saat dihubungi, Selasa (10/12/2024).

Habiburokhman meminta selanjutnya proses pidana harus terus berjalan. Dia berharap Aipda Robig dijatuhi hukuman berat karena kekejiannya.

"Selanjutnya proses pidana kepada Robiq harus segera dijalankan. Perbuatan orang itu sangatlah keji dan tidak berperikemanusiaan. Dia harus dihukum berat secara pidana," ucap dia.

Aipda Robig Dipecat dan Ditetapkan Tersangka

Sebelumnya diberitakan, sidang etik untuk Aipda Robig Zaenudin, pelaku penembakan yang menewaskan Gamma (17), siswa SMKN 4 Semarang, telah selesai digelar. Dalam sidang itu, Aipda Robig dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias dipecat.

Hal ini disampaikan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam yang mengikuti sidang etik di Mapolda Jateng malam ini. Pantauan detikJateng, sidang etik itu selesai sekitar pukul 20.30 WIB.

"Putusannya ada tiga. Satu dinyatakan perbuatannya tercela, terus dipatsus (penempatan khusus) 14 hari, dan PTDH," kata Anam di Mapolda Jateng, dilansir detikJateng, Senin (9/12).

Selain dipecat, Aipda Robig menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto.

"Hari ini sudah dilaksanakan gelar perkara kasus pidana oleh Direskrimum Polda Jateng. Yang bersangkutan sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka," kata Kombes Artanto.

Lihat Video: Nasib Aipda Robig Penembak Mati Pelajar SMK, Kini Dipecat dari Kepolisian

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Kapolda Jawa Tengah mengambil langkah tegas dalam kasus penembakan siswa oleh oknum polisi di Semarang.

Insiden ini menewaskan seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang, Gamma (17), dan melukai dua orang lainnya.

Koordinator Subkomisi Pemantauan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, menyatakan perbuatan Aipda Robig (RZ) memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia.

"Melakukan penegakan hukum secara adil, transparan, dan imparsial, baik etika, disiplin, dan pidana kepada oknum RZ," kata Uli saat memberikan keterangan di Jakarta, Kamis (5/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

Komnas HAM meminta agar proses hukum dilakukan tanpa diskriminasi atau tekanan dari pihak mana pun. Penegakan hukum melibatkan tiga aspek, yakni etika, disiplin, dan pidana.

Langkah ini dinilai penting demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Pelaku penembakan telah ditahan, tetapi belum ditetapkan sebagai tersangka. Kapolda Jawa Tengah memastikan sidang etik akan digelar secepatnya.

Komnas HAM juga mengingatkan perlunya penegakan hukum yang mengedepankan keadilan bagi semua pihak.

Komnas HAM menilai tindakan pelaku melanggar hak hidup dan prinsip-prinsip legalitas serta proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 mengatur penggunaan senjata api, termasuk kewajiban memastikan keselamatan manusia.

Kasus ini menjadi perhatian luas setelah GRO, korban tewas, dimakamkan di Sragen. Keluarga korban berharap keadilan dapat ditegakkan tanpa pandang bulu.

Komnas HAM juga menyerukan perlindungan bagi saksi dan korban agar proses hukum dapat berjalan lancar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan evaluasi penggunaan senjata api oleh anggotanya secara rutin.

Langkah ini diusulkan menyusul insiden penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang oleh Aipda Robig (RZ), yang menewaskan Gamma (17) dan melukai dua korban lainnya yang merupakan siswa SMKN 4 Semarang.

"Komnas HAM merekomendasikan Kapolda Jawa Tengah melakukan evaluasi secara berkala atas penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian di lingkungan Polda Jawa Tengah, termasuk asesmen psikologi secara berkala," kata Koordinator Subkomisi Pemantauan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, saat menyampaikan rekomendasi evaluasi ini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

Komnas HAM menilai pentingnya pemeriksaan psikologi berkala guna memastikan anggota polisi memiliki kecakapan emosional dalam menjalankan tugas.

Insiden di Semarang dianggap melanggar prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.

Selain asesmen psikologi, Komnas HAM mendorong peningkatan pemahaman personel kepolisian, khususnya tingkat bintara, terhadap aturan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Komnas HAM merekomendasikan Kapolda Jawa Tengah memberi evaluasi pemahaman maupun pengetahuan kepada anggotanya mengenai Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Langkah evaluasi dianggap krusial mengingat pelanggaran yang dilakukan Robig dianggap memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia.

Komnas HAM menyebut tindakan ini melanggar hak hidup, hak bebas dari perlakuan kejam dan tidak manusiawi, serta hak atas perlindungan anak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta meminta Polri membuktikan bahwa anggotanya masih layak untuk memegang senjata api. Senjata api harusnya digunakan sebaik-baiknya, bukan justru membahayakan rakyat seperti yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Sudirta mengatakan, sesungguhnya polisi tidak memerlukan senjata api, kecuali untuk menangani kejahatan sekelas terorisme dan kejahatan besar lainnya. Penggunaan senjata api itu, kata dia, juga harus disertai dengan izin dan ketentuan pengembalian.

"Melihat bayang-bayang ini, maka mulailah jika polisi itu masih boleh pegang senjata, gunakan secara baik, jangan digunakan untuk menghadapi rakyat," kata Sudirta saat rapat soal penembakan siswa SMK oleh oknum polisi dengan Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Menurut dia, ada beberapa kajian bahwa polisi di beberapa negara maju hanya cukup bermodalkan pentungan. Dengan kajian itu, menurutnya, polisi di Indonesia pun akan mengarah kepada hal tersebut.

Selain itu, dia pun mengingatkan bahwa polisi merupakan unsur sipil yang bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, hingga menegakkan hukum. Menurut dia, polisi pun berbeda dengan tentara yang bersifat kombatan tempur.

Dalam beberapa hari ini, menurutnya, berbagai kalangan pun mulai menyoroti terkait penggunaan senjata api oleh Polri karena kasus-kasus yang sebelumnya terjadi, mulai dari polisi tembak polisi di Sumatra Barat, hingga polisi tembak siswa SMK di Semarang.

Untuk itu, dia pun meminta agar Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar tidak melindungi oknum polisi Aipda RZ yang menyalahgunakan senjata api hingga menyebabkan siswa SMK berinisial GRO meninggal dunia.

"Satu tujuannya agar masyarakat tenang, merasa aman. Polisi masih pegang senjata, tapi polisi itu tidak mengarahkan senjatanya ke masyarakat," kata dia.