Sidang lanjutan kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan terdakwa Achmad Farid Hamsyah dan Ayu Wardhani Sechatur Rochmania kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Rabu (7/5/2025). Agenda sidang kali ini adalah pembacaan eksepsi dari tim kuasa hukum terdakwa.

Kuasa hukum terdakwa, Supolo Setyo Wibowo, dalam eksepsinya menyatakan keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sidoarjo. Ia menilai, kliennya hanya menjadi pelaku lapangan dalam sindikat perdagangan ginjal lintas negara dan dijadikan kambing hitam.

"Klien kami keberatan karena proses TPPO ini tidak berdiri sendiri. Ada pihak yang mengatur dan membiayai, tapi kenapa hanya mereka yang diadili? Di mana aktor intelektualnya?" tegas Supolo saat ditemui usai sidang di ruang Kartika PN Sidoarjo, Rabu (7/5/2025).

Supolo bahkan menyebut nama Siti Nurul Haliza alias Nunu yang disebut-sebut dalam berkas perkara sebagai penyedia dana perjalanan ke India. Namun, Nunu hanya berstatus sebagai saksi.

"Logikanya, operasi semacam ini tidak murah. Tanpa dana, tidak akan jalan. Tapi kok yang membiayai justru dibiarkan jadi saksi? Ini janggal," ujarnya.

Pihaknya juga berencana menghadirkan ahli pidana dalam sidang berikutnya untuk menegaskan bahwa dalam tindak pidana berantai, pihak pembiaya tidak bisa lepas dari tanggung jawab hukum.

Lebih lanjut, Supolo menilai dakwaan dari JPU kabur dan tidak cermat. Ia menyebut beberapa unsur delik tidak dijabarkan secara rinci, sehingga bisa merugikan posisi hukum kliennya.

"Kami tidak ingin klien kami divonis atas dasar dakwaan yang lemah dan membuka ruang tafsir. Asas keadilan harus ditegakkan, jangan sampai sebelum putusan hakim keluar, sudah ada penghakiman seolah bersalah," tegasnya.

Sidang perdana digelar pada Rabu (30/4/2025) ditempat yang sama dengan agenda pembacaan dakwaan dari JPU Kejari Sidoarjo yang dibacakan oleh Wahid.

Dalam dakwaannya kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 4 Jo Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Subsider, mereka dikenai Pasal 432 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan dan penyertaan. Sementara itu, satu terdakwa lain, Mochamad Baharudin Amin, disidangkan secara terpisah.

Kasus ini mencuat setelah petugas Imigrasi Juanda mengamankan lima orang yang hendak berangkat ke India pada 9 November 2024. Mereka diduga hendak melakukan transaksi jual beli ginjal. Ketiganya kemudian diserahkan ke Polda Jatim untuk penyidikan lebih lanjut. Sidang akan dilanjutkan besok, Kamis (8/5/2025), dengan agenda tanggapan dari JPU terhadap eksepsi terdakwa.

Video: Truk Tronton Tabrak 2 Rumah di Sidoarjo, Sopir Diduga Ngantuk

Video: Truk Tronton Tabrak 2 Rumah di Sidoarjo, Sopir Diduga Ngantuk

PT KAI akan menempuh jalur hukum terkait truk bermuatan kayu menabrak Kereta Api (KA) Commuter Line Jenggala Nomor 470 di perlintasan sebidang JPL 11 Gresik, Jawa Timur. Asisten masinis bernama Abdillah Ramdan meninggal dunia dalam kejadian itu.

Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif menyampaikan, insiden terjadi sekitar pukul 18.35 WIB. Truk diduga melintasi perlintasan tanpa memperhatikan kereta yang tengah melaju dari arah Indro menuju Sidoarjo.

"Truk menerobos perlintasan dan tertemper bagian depan kereta. Akibatnya, asisten masinis meninggal dunia di tempat. Masinis utama saat ini masih menjalani perawatan medis," ujar Luqman dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).

Sebanyak 130 penumpang KA Commuter Line Jenggala selamat dari kejadian tersebut. Mereka telah dievakuasi menggunakan rangkaian kereta pengganti ke Stasiun Surabaya Pasar Turi dan Sidoarjo. Perjalanan KA antarkota dipastikan tidak terganggu karena insiden terjadi di jalur cabang yang tidak dilalui kereta jarak jauh.

KAI Daop 8 Surabaya menyesalkan peristiwa ini dan menegaskan akan menempuh jalur hukum terhadap pemilik serta sopir truk. Menurut Luqman, kelalaian yang menyebabkan kecelakaan fatal seperti ini harus diproses secara tegas.

"Kami akan melanjutkan ke proses hukum. Ini bukan hanya kerugian operasional, tapi soal nyawa petugas kami yang gugur saat menjalankan tugas," tegasnya.

Baca selengkapnya di sini

Lihat Video 'Kecelakaan Horor Trailer-KA Komuter di Gresik, Asisten Masinis Tewas':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Asisten Masinis KAI Gugur, Harga Mahal dari Pelanggaran Perlintasan

Jakarta (ANTARA) - Kereta Api Commuter Line (CL) Jenggala relasi Indro – Sidoarjo mengalami insiden tertemper truk muatan kayu pada Selasa, 8 April 2025 pukul 18.35 WIB. Kejadian ini terjadi di Jalan Perlintasan Langsung (JPL) 11 pada km 7+600/700 antara Stasiun Indro dan Kandangan, tepatnya di perlintasan tidak dijaga (register).

“Berdasarkan laporan dari kondektur KA 470, insiden terjadi ketika truk muatan kayu menerobos perlintasan sebidang tanpa memperhatikan keberadaan kereta api yang sedang melintas. Akibatnya, bagian depan kereta tertemper truk, yang menyebabkan masinis dan asisten masinis mengalami luka dan segera dilarikan ke RS Semen Gresik untuk mendapatkan penanganan medis,” ungkap Vice President Public Relations KAI Anne Purba.

Setelah mendapat penanganan medis, asisten masinis yang bertugas dalam perjalanan tersebut, Abdillah Ramdan, meninggal dunia.

“Kami kehilangan salah satu awak sarana perkeretaapian (ASP) terbaik. Almarhum Abdillah Ramdan bukan hanya seorang Asisten Masinis yang berdedikasi, tetapi juga sosok yang mewakili semangat pengabdian dalam melayani masyarakat. Kepergiannya saat menjalankan tugas menjadi duka yang mendalam bagi seluruh keluarga besar KAI. Peristiwa ini sangat merugikan dari berbagai aspek, termasuk gangguan operasional, kerusakan sarana dan prasarana, serta yang paling utama adalah risiko terhadap keselamatan petugas dan penumpang,” ungkap bela sungkawa Anne.

Atas insiden tersebut, KAI segera melakukan koordinasi dengan petugas pengatur perjalanan kereta api (PPKA), kondektur, serta petugas keamanan di Stasiun Indro dan Kandangan. Proses evakuasi langsung dilakukan, dan rangkaian pengganti dengan nomor sarana K330801-04 segera dikirim dari Stasiun Surabaya Pasarturi untuk menggantikan rangkaian yang terdampak.

Pada pukul 18.58 WIB, sebanyak 130 penumpang KA 470 kemudian dialihkan ke rangkaian pengganti agar tetap dapat melanjutkan perjalanan dengan selamat dan nyaman.

“KAI memastikan bahwa peristiwa ini tidak mengganggu perjalanan kereta api jarak jauh lintas utara Jawa karena lokasi kejadian berada di jalur cabang antara Stasiun Kandangan dan Indro yang tidak dilalui KA antarkota,” kata Anne.

KAI kembali mengingatkan masyarakat untuk disiplin dan menaati aturan keselamatan saat melintasi perlintasan sebidang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas mengatur bahwa pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

“Secara khusus, Pasal 114 menyatakan bahwa setiap pengguna jalan yang akan melewati perlintasan sebidang wajib berhenti, melihat dan mendengar, serta hanya melintas jika kondisi telah aman. Sementara itu, Pasal 296 mengatur sanksi pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda maksimal Rp750.000,- bagi pelanggar yang tetap melintas meski sinyal berbunyi atau palang pintu sudah mulai turun,” tukas Anne.

Selain itu, Pasal 124 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian juga menegaskan bahwa setiap pengguna jalan wajib mendahulukan kereta api di titik perpotongan sebidang antara jalur KA dan jalan raya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). KAI akan menempuh jalur hukum dan terus berkoordinasi dengan pihak penyidik dari Kepolisian.

"Terhadap kejadian tersebut, di mana terdapat dugaan kelalaian dari pengemudi truk yang tidak mendahulukan perjalanan kereta api sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang, dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasal-pasal yang mengatur kelalaian berkendara di Indonesia antara lain tercantum dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam Pasal 310 ayat (4) disebutkan, apabila kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),” jelas Anne.

“KAI menyesalkan masih adanya kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang yang disebabkan karena kelalaian pengguna jalan. Ini menjadi pengingat bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama,” tambah Anne.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru saat melintas di rel kereta api.

“Berhentilah sejenak, tengok kanan dan kiri, pastikan tidak ada kereta api yang melintas. Jangan abaikan nyawa Anda dan orang lain hanya karena ingin cepat sampai,” imbaunya.

KAI secara aktif terus melakukan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai platform, termasuk sosialisasi langsung di perlintasan, kampanye keselamatan, serta kerja sama dengan pihak kepolisian dan dinas perhubungan untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang.

KAI juga terus mendorong pemerintah daerah dan pihak terkait untuk menutup perlintasan sebidang tidak dijaga atau membangun flyover/underpass guna mencegah potensi kecelakaan serupa di masa depan.

“KAI berkomitmen untuk terus mengutamakan keselamatan perjalanan kereta api dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Keselamatan adalah prioritas utama dan membutuhkan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat,” tutup Anne.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2025

Polresta Sidoarjo terus menggelar aksi berbagi selama bulan Ramadan. Salah satunya dengan membagikan ratusan paket takjil dan makanan untuk berbuka puasa.

Tak hanya bagi pengguna jalan, makanan juga diberikan kepada para tahanan yang sedang menjalani proses hukum di rumah tahanan Polresta Sidoarjo.

Setiap sore, puluhan anggota kepolisian turun ke jalan untuk membagikan takjil gratis kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan di beberapa titik keramaian yang sering mengalami kepadatan lalu lintas.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing menyatakan, kegiatan ini adalah bentuk kepedulian dan berbagi kasih dari kepolisian kepada masyarakat.

"Setiap hari kami membagikan sekitar 500 paket takjil gratis kepada pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Ini merupakan wujud kepedulian kami dalam berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan," ujarnya, Jumat (14/3/2025).

Selain untuk pengendara, polisi juga menyalurkan paket makanan berbuka puasa bagi ratusan tahanan di rumah tahanan Polresta Sidoarjo. Setiap hari, tak kurang dari 200 paket makanan dan minuman dibagikan kepada para tahanan tanpa membeda-bedakan status mereka.

Menurut Christian Tobing, kegiatan ini bertujuan agar para tahanan tetap bisa merasakan suasana Ramadan meskipun berada di balik jeruji besi.

"Kami ingin menunjukkan bahwa kepedulian dan nilai-nilai kemanusiaan tetap kami junjung tinggi, tanpa melihat status seseorang. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi mereka yang sedang menjalani masa tahanan," tambahnya.

Kegiatan berbagi takjil dan makanan ini tidak hanya dilakukan di pusat kota Sidoarjo, tetapi juga di wilayah pinggiran melalui jajaran 18 Polsek di bawah Polresta Sidoarjo. Setiap hari, anggota kepolisian terjun langsung ke masyarakat untuk menyalurkan bantuan selama bulan Ramadan.

Aksi ini mendapat respons positif dari warga, terutama pengendara yang sedang dalam perjalanan menjelang waktu berbuka puasa. Begitu pula dengan para tahanan yang tampak senang menerima makanan dari petugas.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semangat berbagi dan kebersamaan di bulan Ramadan semakin terasa, baik bagi masyarakat umum maupun mereka yang tengah menghadapi proses hukum.

Video: 3 Rekomendasi Tempat War Takjil dan Ngabuburit di Denpasar

Video: 3 Rekomendasi Tempat War Takjil dan Ngabuburit di Denpasar

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id–Lapas Kelas I Surabaya Kanwil Ditjenpas Jatim dalam mengembangkan program ketahanan pangan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) sukses dalam panen raya jagung dengan hasil mencapai 2 ton. Panen ini dipimpin langsung oleh Kakanwil Ditjenpas Jatim, Kadiyono dengan didampingi oleh Kalapas Kelas I Surabaya, Jayanta, Kalapas Kelas IIA Sidoarjo, Plt.Karutan Perempuan Kelas IIA Surabaya, Kapolsek Porong, perwakilan dari Koramil 04 Kodim 0816 Sidoarjo dna beberapa petugas lainnya, Kamis (20/02/2025).

Sebelum pelaksanaan panen Jayanta menjelaskan bahwa lahan seluas 48 X 84 meter tersebut sebelumnya ditanami pohon jati dan setelah diratakan dikelola oleh jajaran Kegiatan Kerja Lapas Kelas I Surabaya dengan melibatkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai bentuk program pembinaan kemandirian ketrampilan, “Di lahan ini kami menanam berbagai jenis tanaman sayur mayur dan yang mendominasi adalah jangung hibrida dan jagung manis” ungkap Jayanta.

Kadiyono mengapresiasi keberhasilan yang dilakukan oleh Lapas Kelas I Surabaya dalam mengembangkan sector pertanian melalui program asimilasi dan edukasi bagi warga binaan. “Kami sangat mengapresisasi inisiatif ini sebagai bagian dan upaya konkret dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, program ini tidak hanya memberdayakan warga binaan dengan ketrampilan pertanian, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan” ujarnya.

Kadiyono juga menekankan bahwa kegiatan ini tidak hanya berkontribusi terhadap ketahanan pangan, tetapi juga memberikan bekal ketrampilan bagi warga binaan yang nantinya kembali ke masyarakat. Jayanta juga menambahkan bahwa hasil panen akan dimanfaatkan sebagai bakti sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, premi terhadap warga binaan guna menambah semangat dan kreatifitas serta sebagai pembibitan kembali sebagai bentuk pembinaan kepada warga binaan sekaligus mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id - Sebanyak lima orang narapidana Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya di Porong, Sidoarjo, dilayar ke Lapas Perempuan Kelas IIA Malang. Pemindahan narapidana ini dilakukan karena jumlah narapidana telah melebihi kapasitas hunian.

Pemindahan ini berlangsung lancar setelah sebelumnya dilakukan koordinasi antara Rutan Perempuan Surabaya, dan Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur. “Kami juga memastikan narapidana yang telah memiliki putusan hukum tetap dipindahkan sesuai prosedur," ujar Kasubag Pelayanan Tahanan, Putri Rahmawaty Herlambang, Selasa (11/2/2025).

Menurutnya, proses pemindahan dilakukan, supaya narapidana mendapat program pembinaan yang lebih maksimal sebelum kembali ke masyarakat.

Pemindahan ini mendapat pengawalan ketat yang melibatkan seluruh petugas pemasyarakatan Rutan Perempuan Surabaya, termasuk regu pengamanan, maupun staf pengamanan. "Langkah-langkah pengamanan dan koordinasi diterapkan dengan cermat untuk memastikan proses berjalan lancar dan aman," jelasnya.

Lebih lanjut, pemindahan ini merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, untuk mengoptimalkan penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Sebelum dilayar, petugas melakukan pemeriksaan administrasi narapidana oleh bagian registrasi dan pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan rutan. "Kami berupaya menjaga agar rutan tetap dalam kapasitas yang wajar," tandasnya.

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id – Pergantian kepemimpinan kembali bergulir di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Khusus Surabaya. Kini, tongkat estafet kepemimpinan resmi diserahkan kepada Agus Winarto, menggantikan Ramdhani, yang mendapatkan promosi sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara. Serah terima jabatan (sertijab) ini berlangsung di Aula Kantor Imigrasi, Jalan Juanda, Sidoarjo, pada Jumat, (7/2/2025).

Acara ini dipimpin langsung oleh Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Timur, Pamuji Raharjo, dihadiri oleh Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati, GM PT. Angkasa Pura I Cabang Bandara Internasional Juanda Laksda Muhammad Tohir, Kapolresta Sidoarjo KombesPol Christian Tobing dan Stakeholder lingkungan wilayah Kantor Imigrasi Surabaya.

Dalam sambutannya, Pamuji Raharja menegaskan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi dalam tubuh organisasi imigrasi adalah hal yang lumrah.

Namun, ia menyoroti bahwa meski hanya menjabat 9 bulan, Ramdhani berhasil mencatatkan sejumlah pencapaian luar biasa. "Proses mutasi dan promosi ini wajar terjadi. Meskipun terbilang singkat, capaian yang diraih Ramdhani sangat luar biasa. Sudah saatnya beliau naik ke jenjang yang lebih tinggi," ujar Pamuji.

Tak hanya itu, Pamuji juga mengapresiasi kinerja yang ditorehkan oleh Ramdhani. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Ramdhani, Kantor Imigrasi Surabaya berhasil meraih berbagai penghargaan dan prestasi yang membanggakan. "Kami juga sangat apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ramdhani, selama menjabat di Kantor Imigrasi Surabaya banyak prestasi yang diraih terutama dalam pelayanan keimigrasian maupun sinergitas bersama dengan mitra dalam instansi lain. Tentunya beliau menjadi kontraksi dalam keberlangsungan kantor Imigrasi Surabaya,” imbuh Pamuji.

Selain itu, Pamuji pun menyambut dengan tangan terbuka kedatangan Agus, di tengah-tengah lingkungan kerja Kantor Imigrasi Surabaya dalam mengemban jabatan baru di kota Pahlawan ini. "Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Agus Winarto. Bapak ini mengemban amanah yang tidak ringan tetapi saya yakin, bapak mampu membawa Kantor Imigrasi semakin maju kedepannya," pungkasnya.

Kini, tongkat estafet kepemimpinan beralih ke Agus Winarto. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Analis Keimigrasian Ahli Madya di Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta. Dalam sambutannya, Agus mengaku siap meneruskan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih Ramdhani. "Kebetulan beliau adalah senior saya. Prestasi yang telah diraih luar biasa dan ini harus kita lanjutkan serta tingkatkan. Ini merupakan kehormatan bagi saya untuk melanjutkan kepemimpinan di Kantor Imigrasi Surabaya ini ," ujarnya.

Sementara itu, Ramdhani menyampaikan rasa bangganya atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara. Ramdhani juga mengaku telah mengenal Agus cukup lama.

Ia pun meyakini Agus mampu membawa Kantor Imigrasi Surabaya semakin maju dengan berbagai torehan prestasi. "Selamat datang bapak Agus Winarto bersama ibu di Surabaya, kota Pahlawan. Sebelumnya saya sudah kenal beliau ini sudah cukup lama. Kebetulan kami sudah kenal bertahun-tahun, sangat lama sekali," kata Ramdhani.

"Saya yakin bapak Agus bisa meneruskan dan bahkan meningkatkan berbagai program yang telah kita rancang. Kantor Imigrasi Surabaya berada di tangan yang tepat," tandasnya.

Kendati demikian, dengan kepemimpinan baru ini, diharapkan Kantor Imigrasi Surabaya terus menjadi garda terdepan dalam pelayanan keimigrasian, inovasi, serta penegakan hukum yang lebih baik.

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan

Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Kemen-Imipas) menghadirkan Autogate Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, dan Immigration Lounge yang berada di Mal Ciputra World, Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Sarana dan prasarana ini diharapkan mengoptimalkan dan menambah efisien layanan imigrasi.

"Ini merupakan implementasi dari Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selaras dengan Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto," kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1/2025).

"Yang bertujuan untuk memberikan pelayanan keimigrasian yang optimal serta meningkatkan efisiensi, keamanan dan kenyamanan proses imigrasi internasional pada tempat pemeriksaan imigrasi," sambung dia.

Menteri Agus menerangkan era Society 5.0 dengan kemajuan teknologi yang pesat saat ini berpengaruh signifikan pada arus migrasi global. Menteri Agus mengungkapkan arus migrasi di Indonesia mengalami peningkatan pada 2024.

"Terdapat perlintasan WNI maupun WNA sebanyak lebih dari 49,2 juta orang atau meningkat 18,27 persen dari 2023. Fenomena migrasi ini juga berdampak pada peningkatan permintaan dan tuntutan pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas dalam penerbitan dokumen keimigrasian, baik pengajuan paspor bagi WNI, dan izin tinggal bagi WNA yang bermukim di Indonesia," terang Menteri Agus.

Dia menekankan peran Imigrasi yang sangat krusial dalam upaya pengoptimalan dampak positif dari fenomena migrasi. Menteri Agus menyebutkan fungsi Imigrasi sebagai pelayan, penegakan hukum di lini keimigrasian, penjaga pintu negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

"Dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045," ucap Menteri Agus.

Dia lalu menjelaskan alasan kehadiran autogate di Bandara Internasional Juanda dan Immigration Lounge di Mall Ciputra World Surabaya, yakni karena data menunjukkan perlintasan WNI dan WNA meningkat 2,4 juta orang atau meningkat 12 persen dari tahun lalu di Surabaya. Kemudian, permohonan dokumen keimigrasian di kota ini juga dinilai banyak.

"Yaitu WNI 128.026 paspor, serta WNA penerbitan izin tinggal sebanyak 4.505 izin tinggal," ujar dia.

Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Kemen-Imipas) menghadirkan Autogate Bandara Internasional Juanda (dok. Istimewa)

Menteri Agus berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah bekerja sama mendirikan sarana dan prasarana ini. Menteri Agus berharap sarana dan prasarana serupa bisa dihadirkan oleh jajaran kanwil Imigrasi di kabupaten/kota lainnya di Jatim.

"Saya harap hal ini juga dapat dilaksanakan oleh seluruh Kepala UPT di jajaran Kanwil Imigrasi Jawa Timur, dan layani masyarakat dengan sebaik-baiknya karena kewenangan yang melekat pada kita merupakan amanah yang diberikan masyarakat melalui undang-undang," terang Menteri Agus.

Untuk diketahui, autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Juanda Sidoarjo merupakan lokasi ke-5 dari pengembangan autogate di Indonesia. Empat lokasi autogate sebelumnya adalah:

- TPI Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta
- TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali
- TPI Pelabuhan Laut Batam Center
- TPI Pelabuhan Laut Citra Tri Tunas Kepri.

Autogate merupakan sistem otomisasi yang memanfaatkan teknologi untuk memverifikasi identitas, kelengkapan dokumen perjalanan penumpang tanpa memerlukan interaksi langsung dengan petugas. Autogate juga mampu mendeteksi paspor palsu atau daftar hitam imigrasi.

Penerapan autogate diharapkan dapat mempercepat proses pemeriksaan keimigrasian. Harapannya tidak terjadi penumpukan antrean di konter Imigrasi manual tanpa mengesampingkan aspek keamanan negara.

Selain itu, penerapan autogate ini merupakan implementasi dari standar dan rekomendasi praktik yang ditetapkan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO), yang dirancang untuk bekerja dengan Machine Readable Travel Documents (MRTD) seperti paspor elektronik yang sesuai dengan spesifikasi ICAO Doc 9303.

"Imigrasi akan terus berinovasi dalam program pelayanan publik yang diterapkan dalam rangka memberikan layanan keimigrasian yang mudah dan prima melalui penerapan digitalisasi, transparansi, dan penguatan kerja sama dengan berbagai pihak dan menerapkan asas selective policy secara ketat terhadap setiap orang asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia," ungkap Menteri Agus.

"Dengan didasari pada pendekatan keamanan atau security approach dan pendekatan kesejahteraan atau prosperity approach, yang berjalan secara seimbang sehingga meminimalisir dampak negatif dari kedatangan orang asing yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat," kata dia.

Menteri Agus meninjau kesiapan beroperasinya autogate di Bandara Juanda dilakukan Agus pada Rabu (15/1). Sementara peresmian beroperasinya Autogate Bandara Juanda dan Immigration Lounge di Ciputra World Surabaya berlangsung hari ini.

Lihat juga video: Momen Calon Jemaah Haji Kloter Pertama Berangkat dari Bandara Juanda

[Gambas:Video 20detik]

Ivan Sugiamto, tersangka pemaksa siswa menggonggong telah dilimpahkan ke kejaksaan. Kini, Ivan ditahan untuk di Rutan Kelas 1 A Surabaya di Medaeng, Sidoarjo.

Kasi Intel Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana mengatakan Ivan langsung menjalani serangkaian pemeriksaan setelah dilimpahkan ke pihaknya. Dengan rampungnya pemeriksaan dan administrasi, Ivan akan segera disidang di Pengadilan Negeri Surbaya.

Selama persidangan ini, Ivan akan ditahan di Rutan Medaeng. Ia diketahui dijebloskan ke rutan pada Selasa (14/1) sekitar pukul 10.00 WIB.

"Tersangka Ivan Sugiamto langsung dikirim ke Rumah Tahanan (Rutan) Medaeng setelah tahap II (13/1/2025) kemarin," kata Putu kepada detikJatim, Selasa (14/1/2025).

Putu menjelaskan kasus tersebut bakal segera disidangkan ke PN Surabaya. Ia memastikan sudah ada jaksa penuntut umum yang ditunjuk untuk menyidangkan kasus tersebut.

Seperti diketahui, Ivan Sugiamto, pria yang menyuruh siswa SMAK Gloria 2 Surabaya bersujud minta maaf sambil menggonggong, ditangkap polisi. Usai ditangkap, Ivan ditetapkan sebagai tersangka.

"Selesai gelar perkara saudara I (Ivan) sudah dinyatakan sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto di Mapolrestabes Surabaya, dilansir detikJatim, Kamis (14/11/2024).

Dirmanto menuturkan gelar perkara dilakukan seusai pemeriksaan 11 saksi. Dirmanto lantas meminta awak media fokus pada penanganan kasus perundungan yang dilakukan Ivan. Penegasan itu disampaikan saat ditanya soal kedekatan Ivan dengan sejumlah perwira polisi.

"Jadi gini, kita fokus dalam penanganan kasus ini ya. Jadi jangan dikirim ke mana-mana kita fokus terkait penanganan perkara ini," cetus Dirmanto.

Kemajuan Pesat Surabaya, Layak Jadi Contoh Kota-kota Lain?

Kemajuan Pesat Surabaya, Layak Jadi Contoh Kota-kota Lain?

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (LKBH Umsida) dan Majelis Hukum dan HAM PWM Jatim, menggelar Refleksi Akhir Tahun. Acara ini bertema Menakar Masa Depan Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia.

Acara yang dihadiri lebih dari 700 peserta di Auditorium KH Ahmad Dahlan GKB 2 Kampus 1 Umsida, Ahad (15/12/2024). Narasumber menghadirkan empat pakar hukum. Salah satunya Prof Dr Otto Hasibuan SH MM, Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Prof Otto mengungkap prospek dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan substantif di Indonesia, dengan menyoroti Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran yang memiliki prioritas jelas.

"Pemerintah sekarang memiliki Asta Cita yang sangat spesifik, terutama dalam memperkokoh demokrasi dan Hak Asasi Manusia. HAM menjadi prioritas utama, yang tercermin dalam komitmen untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi," kata Prof Otto di UMSIDA, Minggu (15/12/2024).

Lebih lanjut, Prof Otto menjelaskan bahwa salah satu fokus pemerintah saat ini adalah mengatasi masalah narkoba dan korupsi, yang menjadi perhatian utama dalam tugasnya di Kementerian Hukum dan HAM.

Ia juga menekankan pentingnya paradigma baru dalam penegakan hukum, di mana lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat hukuman, tetapi juga sebagai lembaga yang dapat memfasilitasi rehabilitasi tahanan agar bisa kembali diterima dengan baik oleh masyarakat.

"Di dalam penjara, sebagian besar tahanan terlibat kasus narkoba. Tanpa rehabilitasi yang baik, mereka akan semakin parah. Ini adalah tantangan kita dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berubah," paparnya.

Prof Otto juga menyinggung pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam mewujudkan teori-teori yang diajarkan di kampus menjadi solusi nyata bagi permasalahan sosial. Ia berharap Umsida sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar di Indonesia, dapat terus berkontribusi positif terhadap kemajuan bangsa.

Dalam acara yang sama, Rektor Umsida, Dr Hidayatullah menyatakan kebanggaannya atas kehadiran tokoh penting nasional tersebut. "Kehadiran Wamenko Otto Hasibuan ini menjadi kehormatan bagi kami dan semoga memberi energi positif bagi kami untuk terus berkembang," ujar Dr Hidayatullah.

Sejak Maret 2024, Umsida telah berstatus sebagai perguruan tinggi unggul di tingkat nasional dan berencana menjadi perguruan tinggi unggul di ASEAN. Rektor berharap kegiatan seperti ini dapat memperkuat kultur akademik di Umsida, serta meningkatkan kontribusi perguruan tinggi Muhammadiyah dalam pembangunan bangsa.

Video: Duet Pengacara Kondang Yusril-Otto di Kabinet Prabowo Kawal Bidang Hukum

Video: Duet Pengacara Kondang Yusril-Otto di Kabinet Prabowo Kawal Bidang Hukum

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id-Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas) menggelar kegiatan bakti sosial serentak di seluruh kantor imigrasi, rumah detensi, rumah tahanan, dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Inisiatif ini digelar sebagai bagian dari implementasi 13 Program Akselerasi yang dicanangkan untuk mendukung arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tak mau ketinggalan, bersamaan dengan dengan peringatan Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-53, kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menggelar acara tersebut di area Masjid Baitul Karim. Junat (29/11/2024).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Ramdhani, menyebutkan bahwa aksi ini ditujukan untuk masyarakat sekitar, dari anak-anak hingga lansia. "Kami membagikan makanan bergizi berupa nasi kotak, yang berisi terdiri dari nasi, sayur, lauk berupa daging, buah pisang, dan jus buah dengan berbagai pilihan," ujar Ramdhani.

Lanjut Ramdhani, jumlah penerima makanan bergizi kali ini sebanyak 130 orang. Ia pun berharap kegiatan ini bisa terlaksana secara berkelanjutan serta meningkatan kepedulian antar sesama. Selain untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, melalui kegiatan ini mampu menjadi langkah kecil menuju perubahan besar bagi kesejahteraan bersama. "Dengan terlaksananya kegiatan ini kami berharap dapat meningkatkan rasa kepedulian dan berbagi kepada masyarakat terutama di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya," tukasnya.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menambahkan bahwa bakti sosial tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi wujud nyata dari kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. "Melalui program ini, kami ingin menunjukkan bahwa kementerian tidak hanya bekerja melalui kebijakan, tetapi juga hadir secara langsung untuk memberikan manfaat nyata. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah akselerasi kami dalam mendukung kesejahteraan masyarakat," kata Agus.

Menurut Agus, ada lebih dari 14.000 paket makanan bergizi telah dibagikan secara serentak di seluruh Indonesia pada hari ini. Program ini dirancang untuk berlangsung secara rutin setiap hari Jumat, dengan menyasar masyarakat prasejahtera di sekitar unit kerja Kementerian Imipas. Agus juga menyoroti peran strategis Kementerian Imipas dalam mendukung pembangunan masyarakat.

Selain melalui kebijakan, seperti kemudahan visa untuk investasi dan paspor nol rupiah bagi calon pekerja migran Indonesia, kegiatan seperti bakti sosial ini menjadi wujud nyata kontribusi kementerian terhadap kesejahteraan bangsa. "Kami ingin masyarakat merasakan langsung kehadiran pemerintah. Inisiatif ini akan terus kami galakkan sebagai bagian dari komitmen membangun Indonesia yang lebih sejahtera,” pungkas Agus

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan

REPUBLIKA.CO.ID, Istilah politik uang atau money politic sering didengar ketika mendekati pesta demokrasi, termasuk Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada esok hari, Rabu (27/11/2024).

Politik uang memainkan peran untuk menggaet nurani rakyat menggunakan imbalan materi. Bisa dikatakan bahwa ini merupakan praktik jual beli suara pada proses politik.

Apa Itu Politik Uang?

Pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Dr Rifqi Ridlo Phahlevy SH MH mengatakan bahwa politik uang adalah proses transaksi suara rakyat dalam proses politik elektoral (pemenangan pemilihan umum dan/atau Pemilihan kepala daerah) menggunakan uang sebagai instrumen transaksinya.

Dengan kata lain, ucap Dr Rifqi, sapanya, ini adalah praktik penggunaan kekuatan finansial untuk membeli suara rakyat guna memenangkan proses pertarungan politik.

“Dalam Islam, politik uang identik dengan konsep risywah (suap), yakni penggunaan uang/ harta untuk mendapatkan keuntungan secara tidak layak dari keputusan atau tindakan seseorang,” ucapnya.

Berpengaruh dalam Penentuan Hasil Pilkada

Baik dari sisi politik kenegaraan maupun dalam Islam, menurut Dr Rifqi, praktik ini adalah suatu kejahatan, bukan sekedar pelanggaran, karena dipandang merendahkan harkat kemanusiaan dan mengancam keberlangsungan suatu peradaban.

Dr Rifqi mengatakan bahwa dalam konteks politik elektoral, politik uang akan sangat mempengaruhi hasil dari Pilkada. Terlebih akhir-akhir ini, kualitas demokrasi di Indonesia mengalami pemerosotan.

Kebanyakan masyarakat masih melihat uang sebagai bentuk pertukaran yang sepadan untuk proses memilih mereka.

“Masih segar diingatan kita tentang polemik Bansos (bantuan sosial) yang dipandang sebagai kunci kemenangan Paslon 02 dalam kontestasi Pilpres 2024," ujar dosen Hukum Umsida itu.

Dalam konteks Pilkada, imbuhnya, selama ini penggunaan politik uang terbukti efektif, karena proses pembuktiannya terbilang sulit dan pelik. Mengingat tidak banyak masyarakat lokal yang malah berbahagia dengan proses transaksi politik yang terjadi.

UU dan Keefektifannya

Regulasi tentang politik uang sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang (UU). Beberapa UU yang mengatur tentang larangan atas praktek ini seperti:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Pasal 278 ayat (2), Pasal 280 ayat (1) huruf j, Pasal 284, Pasal 286 ayat (1), Pasal 515, Pasal 523.

UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada: Pasal 73, dan Pasal 187A

Menurutnya, Keberadaan UU Pemilu dan UU Pilkada sebagai instrumen untuk mengatur jalannya kontestasi terbilang efektif.

"Namun jika dikaitkan dengan efektivitas dalam menanggulangi, apalagi mengurangi praktek politik uang, saya rasa tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa instrumen pengaturan itu efektif," ujar dosen yang mendapat gelar doktor di Universitas Muhammadiyah Surakarta itu.

Efektivitas hukum tidak cukup hanya didasarkan pada adanya peraturan perundang-undangan yang baik.

Karena untuk bekerjanya perundang-undangan sebagaimana mestinya, diperlukan struktur (penegakan) hukum yang kuat dan efektif, serta budaya hukum dalam masyarakat yang mendukung terpenuhinya tujuan dan cita hukum dalam undang-undang.

"Permasalahannya sebagaimana diatas, struktur hukum yang bertanggung jawab atas penegakan hukum terbilang lemah. Di sisi lain, budaya hukum kepemiluan kita sudah terlanjur permisif terhadap praktek jual-beli suara," katanya.

Mengapa Politik Uang Masih Sering Ditemui?

“Praktek politik uang berjalan bukan karena tiadanya aturan yang melarang atau ringannya sanksi yang mengancam pelakunya,” kata Dr Rifqi.

Praktek politik uang berjalan berkaitan dengan aspek struktur dan kultur hukum yang kian familiar dan permisif dengan demokrasi transaksional.

Struktur penegak hukum Pemilu/ Pilkada yang lemah dalam proses pengawasan dan penegakan hukum menjadi akar masalah bagi menjamurnya politik uang.

Doktor Ilmu Hukum itu mengatakan, di sisi lain, budaya hukum masyarakat pemilih lokal di Indonesia sudah mulai terbiasa dan menganggap biasa praktek politik uang. "Bahkan menjadikannya sesuatu yang selazimnya dilakukan politisi untuk mendapatkan dukungan mereka," katanya.

Menurut kepala LKBH Umsida itu, sikap permisif masyarakat pemilih tersebut sebagian besar didasarkan atas kekecewaan mereka terhadap sikap politik dan kinerja para politisi selama menjalankan jabatannya.

Kinerja yang buruk serta praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan pejabat selama memegang kuasa menjadikan rakyat apatis dan skeptis dengan potensi terdengarnya aspirasi mereka.

Beranjak dari skeptisisme tersebut, rakyat kemudian memandang uang politik sebagai kompensasi minimum yang “sewajarnya” mereka dapatkan dalam proses pemilihan.

Karena rakyat tahu bahwa mereka akan sulit berharap pada komitmen politisi untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Jadi uang tersebut adalah harga yang harus dibayar oleh politisi untuk mendapatkan kekuasaan mereka.

Politik Uang di Era Digital

Merambah dunia digital apakah politik uang juga bisa dipraktikkan di dunia digital? Dr Rifqi mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada hasil penelitian yang memaparkan praktek tersebut, pun dalam laporan Bawaslu.

“Namun, praktek menggunakan media elektronik tidak dapat dikatakan tidak atau belum pernah terjadi. Praktek tersebut mungkin terjadi dengan bentuk kompensasi politik yang tentunya akan beragam tergantung skema elektronik yang tersedia,” ujarnya.

Misalnya saja pemberian hadiah dalam proses kampanye yang tidak semuanya bisa dimasukkan dalam definisi politik uang.

Ada koridor besaran nominal hadiah yang dapat diberikan oleh paslon selama menjalani kampanye.

“Pemberian hadiah dapat dikategorikan politik uang jika melebihi nominal yang ditentukan oleh KPU,” terang dosen yang aktif di Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama) tersebut.

Dalam satu fase kampanye, lanjutnya, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye, Paslon diperkenankan memberi hadiah saat kampanye tidak lebih dari Rp 1 juta.

Hadiah tersebut juga harus berupa barang dan tidak boleh dalam bentuk uang. Pemberian dalam beberapa paket yang melebihi nominal tersebut baru dapat dinyatakan sebagai politik uang.

“Secara hukum, penggunaan instrumen elektronik dalam praktek politik uang sejatinya tidak perlu ditanggapi secara reaktif dengan perubahan perundang-undangan,” jelasnya.

Seiring perubahan teknologi, katanya, sudah selazimnya melakukan perbaikan pengaturan. Tapi dalam konteks ini, perubahan sebaiknya dilakukan pada ruang regulasi, bukan legislasi.

Bagaimana Peran Akademisi?

Dalam mengatasi praktik ini, Dr Rifqi berpendapat bahwa akademisi dan civitas kampus berperan sebagai penjaga moral.

Mereka bertanggung jawab dalam melakukan pendidikan dan penyadaran politik kepada masyarakat, khususnya mahasiswa.

Dr Rifqi mengatakan, dosen bertanggung jawab membangun kecerdasan politik mahasiswanya, dengan melakukan pendidikan politik dan membuka ruang diskursus dan dialektika bagi mahasiswanya.

Proses dialektika tersebut diarahkan untuk melahirkan nalar kritis dan keberanian mahasiswa bergerak melakukan perubahan sosial.

Di sisi lain, imbuhnya, akademisi harus tampil memberi kepeloporan moral politik dalam kehidupan di kampus dan kehidupan sosial kemasyarakatannya.

“Di tengah masyarakat yang mulai melazimkan politik uang, para akademisi harus berani menegakkan sikap demokratisnya dengan menolak praktik politik uang dan ikut serta dalam mengawasi proses politik yang ada,” katanya.