JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, menilai hukum di Indonesia tengah dipermainkan.

Hal ini disampaikan Ronny usai hakim tunggal praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Afrizal Hady, menskors sidang praperadilan yang dilayangkan Hasto terkait perkara Harun Masiku.

Hakim perlu memberikan pernyataan sikap lantaran perkara Hasto sudah dilimpahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

“Hari ini kita melihat bagaimana hukum dipermainkan. Kami sudah sampaikan pada pihak KPK untuk menghormati lembaga pengadilan,” kata Ronny di PN Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

Kubu Hasto menyatakan keberatan lantaran KPK telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor.

Padahal, mereka tengah menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka yang disematkan Komisi Antirasuah.

Di sisi lain, KPK tidak hadir dalam sidang perdana yang digelar pada Senin (3/3/2025) lalu lantaran belum siap.

Padahal, praperadilan merupakan hak terdakwa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Kita sudah sampaikan bahwa kita minta agar praperadilan ini didahulukan. Tetapi apa yang kita sudah sampaikan berulang kali, kami menilai bahwa KPK dalam hal ini sengaja untuk menunda karena untuk mempercepat berkas,” kata Ronny.

Dalam sidang ini, Hakim Afrizal Hady menjeda sidang perdana praperadilan kasus dugaan suap yang dilayangkan Hasto Kristiyanto.

Pasalnya, hakim perlu mengambil sikap lantaran berkas perkara Hasto sudah dilimpahkan.

Sebelum sidang ditutup, tim penasihat hukum Hasto, Maqdir Ismail, meminta hakim mempertimbangkan terkait batasan waktu praperadilan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 102/PUU-XIII/2015.

Dalam putusannya, MK memberi penafsiran batas waktu yang dimaksud oleh Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP, yaitu permohonan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan, terlepas dari apa pun agenda dalam sidang pertama tersebut. Bukan saat dilimpahkan.

Pendirian MK sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 diperkuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXI/2023.

Sementara itu, tim biro Hukum KPK menegaskan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 yang menyatakan pemeriksaan praperadilan gugur jika berkas perkara tindak pidana telah dilimpahkan ke pengadilan.

Hakim pun menjeda sidang untuk mempertimbangkan berbagai keberatan dari para pihak. “Terhadap pelimpahan ini, sidang kita skors sampai pukul 13.30 WIB,” kata hakim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis, menduga Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa melalui proses penyelidikan.

“Termohon secara nyata menetapkan pemohon sebagai tersangka tanpa melalui proses penyelidikan terlebih dahulu yang seharusnya dimulai dengan surat perintah untuk penyelidikan,” kata Todung dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Todung menyatakan, KPK tiba-tiba menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor B/722/DIK.00/23/12/2024 dan B/722/DIK.00/23/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 atas nama Hasto Kristiyanto.

Pengacara senior itu bilang, KPK seharusnya melaksanakan penyelidikan terlebih dahulu sebelum meningkatkan kasus yang tengah diusut ke tahap penyidikan.

“Penetapan tersangka atas diri pemohon ini terkesan terburu-buru karena tidak menunggu perolehan bukti-bukti dari hasil penyidikan, khususnya melalui tindakan penyitaan dan pemeriksaan saksi-saksi lainnya dalam perkara yang melibatkan pemohon,” kata Todung.

“Hal ini dikonfirmasi Asep Guntur selaku Direktur Penyidikan KPK dalam konferensi pers 24 Desember 2024 yang menyatakan, ‘diperlukan waktu untuk melakukan pemanggilan dan meminta keterangan kepada para saksi dan kami juga akan melakukan penyitaan-penyitaan’,” ucapnya.

Padahal, pemanggilan saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti dalam perkara mesti lebih dulu dilakukan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka.

“Oleh karenanya, perbuatan termohon tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan termohon dan bentuk ketidakpatuhan atau pembangkangan termohon kepada proses hukum acara pidana,” ujar Todung.

Untuk diketahui, Hasto mengajukan gugatan praperadilan untuk menggugurkan statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang ditetapkan oleh KPK.

KPK menduga Hasto turut menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan demi meloloskan eks kader PDI-P Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024 lewat mekanisme pergantian antarwaktu.

Hasto juga disangka merintangi penyidikan terhadap Harun Masiku yang masih berstatus buron sejak tahun 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, menduga penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan setelah Hasto melayangkan kritik keras terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku.

“Bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon patut diduga sebagai proses atas kritik keras pemohon dalam situasi yang ada,” kata Ronny, saat membacakan materi sidang praperadilan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada Rabu (5/2/2025).

Ronny mengatakan, Hasto melayangkan kritik keras setelah ada sebaran spanduk yang menyerang Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Dia bilang, pasca Hasto ditetapkan sebagai tersangka KPK, hiruk pikuk respons masyarakat terhadap kritik yang dilayangkan Sekjen PDI-P itu menjadi hilang dan teralihkan.

“Patut diduga penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon sangat berhubungan dengan sikap pemohon yang gencar melakukan kritik terhadap kebijakan Jokowi, yang menurut pemohon merusak sendi-sendi demokrasi dan supremasi hukum serta merupakan pengalihan isu,” kata Ronny.

Dalam perkara ini, Hasto bersama Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah diduga terlibat suap yang diberikan tersangka Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Perbuatan saudara HK bersama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan (eks Komisioner KPU) dan Agustiani," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024.

Hasto, bersama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah, disebut menyuap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina sebesar 19.000 Dollar Singapura dan 38.350 Dollar Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019.

Uang pelicin ini disebut KPK diberikan supaya Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel.

Terhadap praperadilan ini, KPK optimistis dapat membuktikan adanya keterlibatan Hasto Kristiyanto dalam perkara suap Harun Masiku.