JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mendorong proses hukum apabila terjadi pelanggaran dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) serta sertifikat hak milik (SHM) pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Tak hanya pejabat yang menerbitkan sertifikat, tetapi juga penerima dan auktor intelektualnya.

Pria yang akrab disapa Rifqi ini mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk bergerak jika ditemukan pelanggaran hukum.

“Sepakat jika didapati memang terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan atau pelanggaran hukum atas penerbitan HGB dan SHM tersebut, maka kemudian ada baiknya proses penyelidikan dan penyidikan bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum,” kata Rifqi saat dihubungi, Selasa (28/1/2025).

Rifqi berpandangan semua pihak, baik yang menerbitkan maupun menerima HGB itu, bisa diseret ke ranah hukum.

“Ambil contoh, misalnya, jika nyata-nyata secara fisik hal itu berada di laut, tapi tetap saja dikeluarkan SHGB, maka seharusnya pejabat yang bersangkutan beserta pihak-pihak terkait bisa diseret ke ranah hukum,” ucapnya.

Selain itu, ia meminta aparat penegak hukum untuk tidak hanya menyeret pejabat yang menerbitkan HGB pagar laut, tetapi juga auktor intelektualnya.

“Harus dicek siapa auktor intelektualnya, siapa yang menyuruh, siapa yang memerintah, dan seterusnya,” tegas Rifqi.

Sebelumnya, penemuan pagar laut ini bermula dari laporan yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten pada 14 Agustus 2024.

Pagar laut sepanjang 30,16 kilometer tersebut menjadi sorotan karena diketahui tidak memiliki izin yang sah.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid kemudian mengungkapkan bahwa pagar laut yang membentang di perairan Tangerang itu memiliki sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM).

Namun, Nusron menilai bahwa penerbitan kedua sertifikat tersebut berstatus cacat prosedur dan material, sehingga batal demi hukum.

"Dari hasil peninjauan dan pemeriksaan terhadap batas di luar garis pantai, itu tidak boleh menjadi privat properti. Maka itu, ini tidak bisa disertifikasi dan kami memandang sertifikat tersebut yang di luar adalah cacat prosedur dan cacat material," kata Nusron dalam konferensi pers di Tangerang, Rabu (22/1/2025).

Terkait ini, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD, menegaskan bahwa sertifikat HGB yang diterbitkan untuk wilayah perairan di Kabupaten Tangerang tidak cukup hanya dibatalkan penerbitannya.

Menurut Mahfud, kasus ini harus ditangani melalui jalur pidana karena melibatkan penerbitan sertifikat ilegal.

“Sertifikat ilegal HGB untuk laut tak bisa hanya dibatalkan, tapi harus dipidanakan karena merupakan produk kolusi yang melanggar hukum,” ujar Mahfud MD dalam unggahan di akun media sosial X pribadinya, Selasa.

Mahfud, yang juga merupakan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), itu mengatakan terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara jelas melarang pengusahaan wilayah perairan oleh pihak swasta atau perorangan.

Dia juga menegaskan bahwa kasus pagar laut bersertifikat HGB ilegal ini berbeda dengan reklamasi.

“Vonis MK Nonaktif 3/PUU-VIII/2010 dan UU Nomor 1 Tahun 2014 jelas melarang pengusahaan perairan pesisir untuk swasta ataupun perorangan. Kasus ini beda loh dengan reklamasi,” tambah Mahfud.

Jika ingin aman dalam kepemilikan sebidang tanah, pemilik harus memiliki sertifikat hak milik (SHM). Namun bukan berarti sebuah SHM tak bisa dibatalkan.

SHM memang merupakan status kekuatan hukum tertinggi untuk kepemilikan tanah. Sehingga tidak mudah untuk diganggu gugat. Akan tetapi, ternyata SHM tersebut bisa saja dibatalkan.

Pengacara Properti Muhammad Rizal Siregar menjelaskan status SHM pada sebuah bidang tanah bisa saja dibatalkan jika ada pihak yang mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya.

"(SHM) Bisa dibatalkan sepanjang ada yang mengakui (perorangan/badan hukum) kepemilikan hak atas tanah dimaksud," katanya kepada detikcom.

Nah, untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut bisa dilakukan melalui pengadilan.

"Dan memastikan pembuktiannya bisa melalui pengadilan, apakah BPN (Badan Pertanahan Nasional) keliru menerbitkan hak, atau pemilik sertipikat yang memalsukan hak dasar sebelum sertipikat terbit," paparnya.

Dilansir dari Hukum Online, pembatalan sertifikat hak atas tanah dapat dilakukan melalui pengadilan dan juga BPN. Jika dilakukan melalui pengadilan, nantinya akan ada surat keputusan pembatalan hak atas tanah.

Menurut Pasal 104 ayat (2) Permen Agraria/BPN 9/1999, surat keputusan pembatalan hak atas tanah diterbitkan jika ada cacat hukum administratif dan/atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Adapun, yang menjadi objek pembatalan hak atas tanah meliputi:
- surat keputusan pemberian hak atas tanah
- sertifikat hak atas tanah
- surat keputusan pemberian hak atas tanah dalam rangka pengaturan penguasaan tanah.

Sementara itu, jika mengajukan pembatalan sertifikat hak atas tanah di luar pengadilan, kamu bisa mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN melalui kantor pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Hal tersebut diatur dalam pasal 110 jo. Pasal 108 ayat (1) Permen Agraria/ BPN 9/1999.

Permohonan dapat dilakukan jika diduga ada cacat hukum administratif dalam penerbitan sertifikat itu. Berdasarkan Pasal 107 Permen Agraria/BPN 9/1999, berikut ini yang dimaksud dengan cacat hukum administratif.

- Kesalahan prosedur;

- Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;

- Kesalahan subjek hak;

- Kesalahan objek hak;

- Kesalahan jenis hak;

- Kesalahan perhitungan luas;

- Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;

- Data yuridis atau data data fisik tidak benar; atau

- Kesalahan lainnya yang bersifat administratif

Itulah penjelasan singkat terkait pembatalan sertifikat hak atas tanah. Semoga bermanfaat!