Seorang pengacara berinisial S (31) ditangkap polisi karena membawa senjata api (senpi) ilegal hingga sabu. S, yang telah ditetapkan sebagai tersangka, lalu ditampilkan dengan berbaju tahanan dalam konferensi pers pengungkapan kasus.

S diketahui membawa senpi setelah terlibat kecelakaan di kawasan Senen, Jakarta Pusat (Jakpus). S kini ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat.

Pantauan detikcom, Senin (28/4/2025), tersangka S dihadirkan pada konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Tersangka terlihat menggunakan baju tahanan berbaju oranye, celana pendek abu-abu, dan tanpa alas kaki.

S terlihat memakai masker dan kedua tangan diborgol. Selama konferensi pers berlangsung tersangka menghadap belakang dan menunduk.

"Pores Metro Jakarta Pusat menerima laporan bahwa terjadi laka lantas. Pada saat itu tim dari (Satuan) Lalu Lintas langsung melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan barang bawaan, yang mana ditemukan satu pucuk senpi jenis Makarov kaliber 7,65 mm," tutur Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus, Senin (28/4/2025).

Satlantas Polres Metro Jakpus lalu berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Metro Jakpus terkait kasus senpi ilegal tersebut.

"Pada saat itu, anggota Satlantas memberitahukan kepada tim dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan langsung mengamankan tersangka dan barang bukti," tambahnya.

Diketahui tersangka S ditangkap saat mengalami kecelakaan di kawasan Senen, Jakpus. Dari laporan seorang sopir angkot yang berada di lokasi kecelakaan polisi melaporkannya.

Setelah memeriksanya, petugas menemukan satu pucuk pistol jenis Makarov kaliber 7,65 mm tanpa surat izin resmi. Senpi itu diselipkan di tubuh tersangka S tersebut.

"Pelaku membawa senjata api tanpa izin dan menggunakan narkoba. Ini pelanggaran serius yang bisa mengancam keamanan masyarakat," kata Kapolres Metro Jakpus Kombes Susatyo Purnomo, Minggu (27/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Masyarakat Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menyerahkan sembilan pucuk senjata api rakitan (senpira) ke Polres OKI. Hal itu dilatarbelakangi kesadaran warga atas hukum kepemilikan senjata api.

Kapolres OKI AKBP Hendrawan Susanto mengatakan sebelum warga menyerahkan Senpira tersebut, pihaknya sudah terlebih dahulu mengimbau masyarakat agar menyerahkan senpira yang dimiliki.

"Salah satu langkah preemtif yang kami lakukan untuk mencegah tindak pidana adalah dengan sosialisasi dan imbauan, khususnya di Kecamatan Sungai Menang. Alhamdulillah, masyarakat dengan kesadaran sendiri menyerahkan senjata api rakitan," katanya.

Hasilnya, kata dia, beberapa warga dari Kecamatan Sungai Menang, OKI secara sukarela menyerahkan 9 pucuk senpira kepada Polres OKI.

Hendrawan menjelaskan tindak kejahatan yang melibatkan penggunaan senjata api masih kerap terjadi di wilayah OKI. Seperti kasus penganiayaan dan pencurian dengan kekerasan.

"Selain itu, kami juga telah mengerahkan 3 personel untuk menjangkau desa-desa yang diduga masih menyimpan senjata api rakitan," ujarnya.

Ia juga berharap langkah tersebut dapat menjadi awal dari peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan konsekuensi hukum kepemilikan senjata api rakitan, serta membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman.

"Pelanggaran terhadap Undang-Undang darurat terkait kepemilikan senjata api ilegal dapat berujung pada ancaman pidana penjara," tuturnya.

Video: Kakek di Lubuklinggau Ditangkap Seusai Cabuli 5 Bocah di Dalam Masjid

Video: Kakek di Lubuklinggau Ditangkap Seusai Cabuli 5 Bocah di Dalam Masjid

Zulkarnain alias Zul (26), tahanan titipan di Polres Muaro Jambi kabur. Ternyata, dia kabur dengan merusak plafon sel tahanan.

Kasi Humas Polres Muaro Jambi AKP Saaludin mengatakan tahanan itu kabur pada Minggu (26/1/2025) sekitar pukul 15.00 WIB.

"Kejadian tahanan kabur dari sel Polres pada Minggu tanggal 26 Januari 2025 diketahui sekitar pukul 15.00 WIB, dengan cara memanjat dek (plafon) dan merusak besi di atas dek," katanya, Selasa (28/1/2025).

Setelah merusak plafon tanpa diketahui oleh petugas yang berjaga. Tahanan tersebut kabur melalui arah belakang Polres Muaro Jambi.

"Keluar melalui belakang Polres Muaro Jambi," jelasnya.

Dia menambahkan bahwa Zulkarnain merupakan tahanan kasus pencurian kendaraan bermotor dengan senjata api (senpi). Zulkarnain merupakan warga RT 19, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi.

"Saat ini sedang dilakukan pengejaran oleh tim," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, satu tahanan di rumah tahanan (Rutan) Polres Muaro Jambi dilaporkan kabur. Polisi saat ini masih memburu tahanan tersebut.

Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi AKP Hanafi Dita Utama membenarkan peristiwa itu. Tahanan tersebut ialah Zul, yang merupakan tersangka kasus pencurian motor (Curanmor).

"Benar, kejadiannya Minggu kemarin," kata Hanafi kepada detikSumbagsel, Senin (27/1/2025).

Hanafi mengatakan tahanan tersebut merupakan tahanan titipan dari Polsek Sekernan. Tersangka dititipkan di rumah tahanan (Rutan) Polres Muaro Jambi.

"Iya tersangka merupakan tahanan dari Polsek Sekernan, kasus pencurian dengan senpi," ujarnya.

Video: Daging untuk Makan Bergizi Gratis Dijarah, Dua Pemuda Jambi Ditangkap

Video: Daging untuk Makan Bergizi Gratis Dijarah, Dua Pemuda Jambi Ditangkap

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) mengatakan bahwa peraturan pemerintah (PP) yang mengatur petugas imigrasi dapat membawa senjata api (senpi) sedang dalam proses.

Walaupun demikian, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kemen Imipas Saffar Muhammad Godam menjelaskan bahwa pihaknya tidak menetapkan target untuk penyelesaian pengaturan tersebut.

“Enggak ada target, selesainya saja. Makin cepat, makin baik,” kata Saffar di Plaza Timur, kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu.

Adapun PP yang dimaksud Saffar merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2024.

Pengaturan menggunakan senpi telah diatur dalam Pasal 3 ayat (4) UU Keimigrasian. Aturan itu menyebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsi keimigrasian di bidang penegakan hukum dan keamanan negara, pejabat imigrasi tertentu dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Wakil Menteri Imipas Silmy Karim saat masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa pemberian senpi kepada petugas imigrasi bukan untuk gagah-gagahan, melainkan demi kepentingan penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA).

"Mereka (WNA), dalam beberapa kasus, memberikan perlawanan, dan itu terbukti dua anggota kami gugur dalam periode saya menjabat. Di sini perlu untuk dilengkapi dalam konteks keselamatan jiwa anggota saya, bela diri, bukan untuk gagah-gagahan," kata Silmy Karim saat ditemui di Jakarta, Senin (30-9-2024).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

"Publik sering kali memakluminya, sehingga hanya dengan pernyataan tindakan tegas dan terukur atau pelaku melawan saat ditangkap, polisi sering kali melupakan asas-asas legalitas, proporsionalitas dan prinsip nesesitas yang harusnya jadi pondasi utam

Jakarta (ANTARA) - Pegiat hak asasi manusia (HAM) Muhammad Amin Multazam Lubis mengatakan bahwa personel polisi tidak boleh "ringan tangan'" atau dengan mudahnya menggunakan senjata api (senpi) dalam bertugas, hanya karena atas nama penegakan hukum.

Selain karena terlalu mudahnya aparat menggunakan senpi, menurut dia, pemakluman publik terhadap tindakan penyalahgunaan alat tersebut juga sering terjadi, sehingga secara tidak langsung mendorong kesalahan serupa dilakukan berulang kali.

"Publik sering kali memakluminya, sehingga hanya dengan pernyataan tindakan tegas dan terukur atau pelaku melawan saat ditangkap, polisi sering kali melupakan asas-asas legalitas, proporsionalitas dan prinsip nesesitas yang harusnya jadi pondasi utama penggunaan kekuatan seperti senjata api," kata Amin kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Ia membeberkan, penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh kepolisian sudah menjadi bahaya laten atau terpendam dalam penegakan hukum, sehingga berpotensi untuk disalahgunakan.

Bahkan, lanjut dia, penyalahgunaan senjata api semakin banyak terjadi bila pelaku yang ditembak polisi adalah mereka para residivis dan musuh publik seperti pelaku begal, maling, teroris, pelaku asusila, dan lainnya.

Pembiaran serta pemakluman itu, secara terselubung, tanpa disadari membentuk perilaku personel kepolisian yang semakin 'ringan tangan' menggunakan senpi.

Pada akhirnya, tambah Amin, persoalan pidana remeh-temeh masyarakat yang belum tentu bersalah pun berpotensi menjadi korban tembakan oknum polisi.

"Cukup dengan alasan sederhana tanpa perlu pertanggungjawaban berlebihan, penggunaan senjata api jadi semacam bahaya laten," ujar aktivis KontraS Sumatera Utara itu.

Kasus penyalahgunaan senjata api dalam dua pekan terakhir telah menjadi sorotan berbagai pihak.

Kasus polisi tembak polisi yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat telah menewaskan satu orang bernama Ryanto Ulil Anshar yang berpangkat Kompol, merupakan salah satu contoh penyalahgunaan senjata api.

Penembakan dilakukan oleh AKP Dadang Iskandar sebagai anggota aktif Polri, sehingga berujung dengan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Selain kasus tersebut, kasus penembakan atau penyalahgunaan senjata api juga dilakukan oleh oknum polisi berinisial R berpangkat Aipda, kepada seorang siswa SMKN 4 Semarang, Jawa Tengah, berinisial GRO yang dikenal sebagai anggota paskibraka berprestasi.

Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan Aipda R, masih berstatus terperiksa.

"Terperiksa, dalam waktu dekat akan segera menjalani sidang etik," kata Agus Suryonugroho di Semarang, Senin.

Ia memastikan Polda Jawa Tengah tidak akan menutup-nutupi proses hukum terhadap oknum anggota Satuan Narkoba Polrestabes Semarang itu.

Ia mengatakan penanganan perkara tersebut dalam pengawasan dari Komnas HAM, Kompolnas, hingga Mabes Polri.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024