Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) mengatakan bahwa peraturan pemerintah (PP) yang mengatur petugas imigrasi dapat membawa senjata api (senpi) sedang dalam proses.

Walaupun demikian, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kemen Imipas Saffar Muhammad Godam menjelaskan bahwa pihaknya tidak menetapkan target untuk penyelesaian pengaturan tersebut.

“Enggak ada target, selesainya saja. Makin cepat, makin baik,” kata Saffar di Plaza Timur, kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu.

Adapun PP yang dimaksud Saffar merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2024.

Pengaturan menggunakan senpi telah diatur dalam Pasal 3 ayat (4) UU Keimigrasian. Aturan itu menyebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsi keimigrasian di bidang penegakan hukum dan keamanan negara, pejabat imigrasi tertentu dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Wakil Menteri Imipas Silmy Karim saat masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa pemberian senpi kepada petugas imigrasi bukan untuk gagah-gagahan, melainkan demi kepentingan penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA).

"Mereka (WNA), dalam beberapa kasus, memberikan perlawanan, dan itu terbukti dua anggota kami gugur dalam periode saya menjabat. Di sini perlu untuk dilengkapi dalam konteks keselamatan jiwa anggota saya, bela diri, bukan untuk gagah-gagahan," kata Silmy Karim saat ditemui di Jakarta, Senin (30-9-2024).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

DPR akan membentuk panitia kerja (panja) pemasyarakatan untuk mengusut peristiwa kaburnya tujuh tahanan dan narapidana di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyambut baik rencana DPR itu sebagai bagian dari perbaikan bersama.

"Kami persilakan dan kami terima dengan satu prasangka baik untuk perbaikan kita bersama," kata Yusril menjawab pertanyaan wartawan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

Panja tersebut dibentuk oleh DPR sebagai respons terhadap kaburnya tujuh tahanan kasus narkoba dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/11) dini hari. Menurut Yusril, usul pembentukan Panja Pemasyarakatan telah sesuai dengan tupoksi DPR untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah.

Di sisi lain, Yusril mengaku pun akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), untuk menangani permasalahan tersebut. Hal itu guna menindaklanjuti langkah-langkah pengamanan, pemeriksaan, dan investigasi terhadap kaburnya ketujuh tahanan tersebut.

"Dan saya akan mengkoordinasikan dengan menteri terkait yang menangani masalah ini untuk segera melakukan langkah-langkah pengamanan dan juga melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap kasus ini," ungkap Yusril.

"Jadi, kami berterima kasih kepada DPR yang mempunyai perhatian yang serius terhadap masalah ini," sambung dia.

Tanggapan DPR RI

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyebutkan pihaknya akan mengecek terkait standar operasional prosedur (SOP) di Rutan Salemba. Willy mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak dari Rutan Salemba.

Willy mengatakan, dalam UU Keimigrasian, pihaknya telah menambahkan aturan petugas imigrasi dalam konteks kedinasan. Dia ingin melihat dan mengidentifikasi jenis konflik dan kerumitan dari masalah yang ada terlebih dulu.

"Jadi kami tidak pengen gegabah, tapi kami ingin kemudian semuanya bisa lebih tepat sasaran, lebih efektif, efisien dalam proses pengelolaan," kata Willy di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).

Dia mengungkapkan, juga dimungkinkan adanya reguler check-in, mengenai kondisi fisik dan sebagainya. Hal itu, menurut dia, perlu dilakukan untuk mengetahui titik-titik masalah itu berada di mana.

Lebih lanjut Willy mengatakan pihaknya akan membentuk panitia kerja (panja) pemasyarakatan. Namun, menurut dia, pihaknya akan menggelar rapat dengan mitra kerja terlebih dulu.

"Kita sudah sepakati, tinggal kita bentuk, kita selesaikan dulu dengan semua mitra kerja. Lalu kemudian mungkin ada 1-2 kali RDPU mungkin untuk mendapatkan masukan baru kemudian kita kick off panja," ucapnya.

Tonton Video: Karutan Salemba Tengah Cuti saat 7 Tahanan Kabur

[Gambas:Video 20detik]