Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memusnahkan barang bukti berupa senjata api hingga amunisi terkait aksi terorisme yang terjadi tahun 2025 di PT Pindad, Bandung Jawa Barat, pada Kamis (15/5).

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono menyebut kegiatan pemusnahan itu dilakukan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan.

"Pemusnahan barang bukti tindak pidana terorisme ini kategorinya termasuk kegiatan purna ajudikasi, artinya kita sudah melaksanakan putusan dari pengadilan di mana barang bukti ini harus dimusnahkan," ujar Eddy dalam sambutannya, dikutip Jumat (16/5).

Eddy memastikan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penyimpanan hingga pemusnahan barang bukti dilakukan dengan prosedur ketat untuk memastikan keamanannya.

Ia menyebut barang bukti yang dimusnahkan antara lain senjata api laras panjang, senjata api laras pendek, busur panah, senjata tajam serta sejumlah besar amunisi.

"Ada senjata panjang, senjata pendek, busur panah, amunisi cukup banyak. Kebetulan ketika proses ajudikasi dari pra sampai purna ajudikasi sementara penempatan ini kami titipkan di Mako Brimob apalagi barang-barang amunisi," ujarnya.

Lebih lanjut, Eddy juga berterima kasih atas dukungan PT Pindad dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti itu sehingga dapat berjalan tanpa kesalahan penanganan.

"Karena memang terus terang saja kita meminimalisir kesalahan ataupun menjadi timbul korban ketika terjadi kesalahan menangani pemusnahan ini," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pindad, Sigit P Santosa menyebut pihaknya berkomitmen penuh mendukung proses pemusnahan barang bukti secara aman sesuai standar operasional yang ketat.

"Ini hal yang sangat kami apresiasi bahwa Pindad diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pemusnahan dan juga nanti SOP-nya teman-teman antar bahwa hari ini kita akan melakukan tindak lanjut kerja sama dengan baik," katanya.

Pengedar sabu berinisial A (30) yang ditangkap polisi di halaman Masjid Al-Ikhlas, Gampong Keude Bagok, Kecamatan Nurussalam, Aceh Timur, ternyata tahanan Polda Lampung yang kabur Desember 2023 lalu. Dalam penangkapan itu, seorang polisi tertembak di bagian pipi kiri.

"Saat kami lakukan pemeriksaan, identitas tersangka A ternyata cocok dengan salah satu DPO (Daftar Pencarian Orang) kasus besar di Polda Lampung," kata Kasat Resnarkoba Polres Aceh Utara AKP Erwinsyah Putra kepada wartawan, Minggu (27/4/2025).

A disebut melarikan diri dari sel tahanan Polda Lampung setelah ditangkap dalam kasus peredaran sabu seberat 58 kilogram. Dia kabur bersama tiga tahanan lainnya setelah memotong jeruji besi menggunakan gergaji.

Dalam penangkapan yang dilakukan di Aceh Timur, polisi menyita barang bukti sabu 992 gram dari tangan A. Selain itu, A juga disebut membawa pistol jenis airsoft gun.

Polisi akan melakukan pengembangan usai menciduk A. "Ini menjadi pengembangan penting dalam upaya pengungkapan jaringan narkoba lintas provinsi," ujarnya.

Diketahui, penangkapan tersangka A dilakukan setelah polisi membuntuti mobil yang ditumpanginya beserta dua orang lainya, Sabtu (26/4) malam. Setiba di halaman Masjid Al-Ikhlas, ketiga pelaku disebut langsung turun dan berpencar.

A berhasil ditangkap, sementara dua orang lainnya melarikan diri. Salah pelaku disebut melepaskan tembakan ke arah polisi menggunakan senjata api jenis revolver.

Akibat tembakan itu, satu personel polisi Bripda Rifaldi mengalami luka di bagian pipi kiri. Korban saat ini dirawat di Rumah Sakit PMI Kota Lhokseumawe.

"Mereka juga sempat menyandera seorang warga yang melintas menggunakan sepeda motor," jelas Erwin.

"Kami terus melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang melarikan diri. Kami juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan pelaku agar segera melapor kepada pihak berwajib," ungkap Erwin.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Masyarakat Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menyerahkan sembilan pucuk senjata api rakitan (senpira) ke Polres OKI. Hal itu dilatarbelakangi kesadaran warga atas hukum kepemilikan senjata api.

Kapolres OKI AKBP Hendrawan Susanto mengatakan sebelum warga menyerahkan Senpira tersebut, pihaknya sudah terlebih dahulu mengimbau masyarakat agar menyerahkan senpira yang dimiliki.

"Salah satu langkah preemtif yang kami lakukan untuk mencegah tindak pidana adalah dengan sosialisasi dan imbauan, khususnya di Kecamatan Sungai Menang. Alhamdulillah, masyarakat dengan kesadaran sendiri menyerahkan senjata api rakitan," katanya.

Hasilnya, kata dia, beberapa warga dari Kecamatan Sungai Menang, OKI secara sukarela menyerahkan 9 pucuk senpira kepada Polres OKI.

Hendrawan menjelaskan tindak kejahatan yang melibatkan penggunaan senjata api masih kerap terjadi di wilayah OKI. Seperti kasus penganiayaan dan pencurian dengan kekerasan.

"Selain itu, kami juga telah mengerahkan 3 personel untuk menjangkau desa-desa yang diduga masih menyimpan senjata api rakitan," ujarnya.

Ia juga berharap langkah tersebut dapat menjadi awal dari peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan konsekuensi hukum kepemilikan senjata api rakitan, serta membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman.

"Pelanggaran terhadap Undang-Undang darurat terkait kepemilikan senjata api ilegal dapat berujung pada ancaman pidana penjara," tuturnya.

Video: Kakek di Lubuklinggau Ditangkap Seusai Cabuli 5 Bocah di Dalam Masjid

Video: Kakek di Lubuklinggau Ditangkap Seusai Cabuli 5 Bocah di Dalam Masjid

JAMBI, iNews.id - Pelaku pencurian motor (curanmor) bersenjata api (senpi) kabur dari tahananPolres Muarojambi. Pelaku  bernama Zulkarnain (26) yang kini diburu polisi.

Dugaan sementara, pelaku kabur dengan memanfaatkan kelengahan petugas penjaga sel Polres Muarojambi.

"Betul. Saat ini keberadaannya sedang dicari petugas," ujar seorang anggota polisi saat dikonfirmasi, Selasa (28/1/2025).

Informasi diperoleh iNews, pelaku Zulkarnain sebelumnya diamankan tim Reskrim Polsek Sekernan, Muarojambi beberapa waktu lalu bersama dua rekannya. Dia menjadi salah satu komplotan bandit curanmor yang meresahkan masyarakat Sekernan.

Dalam melancarkan aks kejahatanny, pelaku kerap menakut-nakuti warga dengan menggunakan senpi rakitan. Seusai beraksi, senpi tersebut disimpan pelaku di rumah kontrakan. Sementara hasil kejahatannya digunakan untuk mengonsumsi narkoba.

Editor: Donald Karouw

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tengah menyusun aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian dalam Peraturan Pemerintah. Dalam aturan itu akan diatur pula terkait penggunaan senjata api (senpi) bagi petugas imigrasi.

"Sedang proses (soal aturan petugas imigrasi bawa senpi). Nggak ada target, selesainya saja. Makin cepat makin baik," kata Plt Dirjen Imigrasi Saffar Godam di Plaza Parkir Timur GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2025).

Godam juga berbicara soal adanya pencekalan yang bisa berlaku 10 tahun bahkan seumur hidup. Ia mengatakan terkait batas pencegahan ke luar negeri juga termasuk yang digodok dalam bentuk peraturan pemerintah nantinya.

"Memang belum berlaku (undang-undang). Jadi dalam proses undang-undang itu nanti akan ada turunan-turunannya dan ada waktu. Tapi memang itu sudah berbunyi," kata dia.

Sebelumnya, Wamen Imipas, yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmy Karim, membeberkan alasan petugas imigrasi dibekali dengan senpi. Menurutnya, kebijakan itu semata-mata untuk sarana membela diri bagi petugas.

Silmy menegaskan faktor keamanan dan risiko petugas saat menjalani pekerjaan menjadi perhatiannya belakangan ini.

"Senjata api ini kaitannya dalam keamanan diri, itu yang pertama. Dalam operasi (tugas) itu kami juga mengantisipasi karena adanya faktor risiko, dan itu semakin tinggi saat ini," ungkap Silmy saat ditemui di Benoa, Denpasar, Bali, Rabu (2/10).

Silmy menceritakan selama menjabat di Direktorat Imigrasi sudah dua petugas meninggal saat melakukan pengawasan maupun penindakan keimigrasian. Dia berharap penggunaan senjata api bisa menghadirkan rasa aman bagi petugas. Selain itu juga memberikan rasa gentar kepada warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia.

Simak juga Video 'Kapolri soal Penggunaan Senpi Anggotanya: Melanggar, Tindak Tegas!':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta agar penggunaan senjata api dievaluasi secara menyeluruh.

Hal itu dikatakan Natalius menanggapi isu maraknya penggunaan senjata api di tempat publik yang menyebabkan kematian belakangan ini.

Seperti kasus penembakan di rest area Tol Tangerang-Merak yang dilakukan anggota TNI dan penembakan juga terjadi di Bone, Sulawesi Selatan, terhadap seorang pengacara.

"Artinya, terjadi penyalahgunaan senjata baik oleh aparat maupun masyarakat sipil yang harus jadi atensi baik oleh pimpinan TNI, Polri, dan juga Perbakin. Ini harus dievaluasi total karena jelas-jelas menyalahi prosedur dan peruntukan penggunaan senjata," kata Natalius dalam keterangan pers, Sabtu (4/1/2025).

Dia menegaskan, penggunaan senjata baik oleh aparat maupun masyarakat sipil diikat dengan ketentuan dan aturan yang sangat ketat, termasuk prosedur penggunaannya.

Sebab itu, peristiwa penembakan ini menjadi bukti adanya aspek legalitas dan prosedur yang dilanggar, sehingga bukan saja pengetatan yang diperlukan tetapi evaluasi total.

"Penggunaan senjata secara tidak bertanggung jawab jelas menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dan juga ancaman bagi stabilitas sosial," tutur Pigai.

Munculnya kasus-kasus penembakan ini, kata Natalius, bukan saja menimbulkan ketakutan bagi masyarakat tetapi juga ancaman bagi hak hidup.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menyatakan, menurut Pasal 3 DUHAM, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi.

Dia menilai, penyalahgunaan senjata yang menyebabkan ancaman terhadap keselamatan individu jelas bertentangan dengan hak asasi manusia.

"Salah satu aspek penting HAM juga adalah kebebasan dari rasa takut atau freedom from fear. Dalam kasus seperti ini, jelas menebarkan ketakutan dan tentu saja menjadi ancaman bagi kehidupan. Sementara negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya," ujarnya.

BANYUWANGI, iNewsSurabaya.id – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banyuwangi terus meningkatkan kesiapan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di area penjagaan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah perawatan rutin senjata api, yang menjadi bagian penting dari operasional keamanan.

Kasi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Lapas Banyuwangi, Ahmad Solihin, mengungkapkan bahwa pemeriksaan kali ini mencakup berbagai jenis senjata, seperti Bernadelly, revolver, pistol P3A, shotgun, less lethal, flash ball, hingga sten gun. Selain itu, petugas juga memeriksa amunisi, baik amunisi karet maupun tajam, untuk memastikan semuanya dalam kondisi optimal.

“Perawatan dilakukan mulai dari bagian luar hingga membongkar senjata untuk memeriksa seluruh komponen internal. Semua dilakukan dengan teliti demi menjaga efektivitas dan keselamatan,” ujar Solihin.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ahmad Solihin bersama tim Kamtib Lapas Banyuwangi, yang secara rutin menjalankan agenda ini sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapsiagaan alat keamanan.

Kepala Lapas Banyuwangi, Agus Wahono, menegaskan pentingnya perawatan senjata api sebagai penunjang tugas pemasyarakatan, khususnya dalam menghadapi situasi darurat.

“Saat keadaan genting, senjata ini menjadi alat penting untuk menjaga keamanan. Karena itu, perawatannya harus dilakukan secara rutin agar selalu siap digunakan,” ungkap Agus.

Agus juga menambahkan bahwa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, senjata api tidak diberikan secara langsung kepada petugas. Namun, dalam situasi tertentu, seperti pengawalan atau keadaan darurat, senjata api dapat digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan.

“Perawatan rutin ini juga bagian dari tanggung jawab terhadap inventaris negara, khususnya Barang Milik Negara (BMN). Dengan perawatan yang baik, kami memastikan kelayakan dan keamanan alat-alat ini untuk mendukung tugas kami,” tambahnya.

Langkah ini menunjukkan komitmen Lapas Banyuwangi dalam menjaga keamanan, baik bagi petugas, penghuni lapas, maupun masyarakat sekitar. Dengan memastikan senjata api selalu dalam kondisi prima, Lapas Banyuwangi tidak hanya meningkatkan efektivitas tugas, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa Lapas Banyuwangi terus berupaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, tanggap, dan profesional.

Editor : Arif Ardliyanto

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Amnesty Intenational Indonesia Usman Hamid meminta agar berbagai desakan untuk mengevaluasi penggunaan senjata api oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Usman mengatakan bahwa Polri juga perlu mempertanggungjawabkan kebijakan penggunaan kekuatan maupun senjata api sesuai hukum yang berlaku, termasuk bagi siapa pun yang terlibat pidana melalui sistem peradilan umum berdasarkan bukti yang cukup. Walaupun begitu, penegakan hukum harus tanpa hukuman mati.

"Sehingga (penggunaan kekuatan) hanya digunakan dalam situasi yang benar-benar diperlukan," kata Usman di Jakarta, Senin.

Ia pun meminta DPR RI menggunakan hak-hak konstitusionalnya berupa hak angket atau interpelasi demi menyelidiki tanggung jawab kebijakan strategis polisi karena masih ada kasus penyalahgunaan kekuatan yang tidak perlu.

"Mendesak DPR RI memanggil Kapolri guna dimintai tanggung jawab atas maraknya kekerasan polisi di masyarakat, khususnya yang merefleksikan pola kebijakan represif, bukan perilaku orang per orang," katanya.

Usman mengatakan bahwa adanya kekerasan terhadap masyarakat oleh aparat adalah lubang hitam pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Maraknya kasus kekerasan, menurut dia, juga disebabkan kuatnya persepsi bahwa warga yang mengkritik pemerintah adalah ancaman.

Selain itu, ia juga mendesak kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Nasional HAM agar mengusut secara resmi, menyeluruh, efektif, imparsial, terhadap kasus-kasus kekerasan yang timbul.

"Dan tuntaskan kasus-kasus penggunaan kekuatan berlebihan, termasuk senjata mematikan," katanya.

Sebelumnya, berbagai pihak mengusulkan agar Polri mengevaluasi penggunaan senjata api agar tidak disalahgunakan oleh anggotanya.

Usulan itu muncul setelah adanya kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, dan kasus polisi tembak siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta meminta Polri membuktikan bahwa anggotanya masih layak untuk memegang senjata api. Senjata api harusnya digunakan sebaik-baiknya, bukan justru membahayakan rakyat seperti yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Sudirta mengatakan, sesungguhnya polisi tidak memerlukan senjata api, kecuali untuk menangani kejahatan sekelas terorisme dan kejahatan besar lainnya. Penggunaan senjata api itu, kata dia, juga harus disertai dengan izin dan ketentuan pengembalian.

"Melihat bayang-bayang ini, maka mulailah jika polisi itu masih boleh pegang senjata, gunakan secara baik, jangan digunakan untuk menghadapi rakyat," kata Sudirta saat rapat soal penembakan siswa SMK oleh oknum polisi dengan Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Menurut dia, ada beberapa kajian bahwa polisi di beberapa negara maju hanya cukup bermodalkan pentungan. Dengan kajian itu, menurutnya, polisi di Indonesia pun akan mengarah kepada hal tersebut.

Selain itu, dia pun mengingatkan bahwa polisi merupakan unsur sipil yang bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, hingga menegakkan hukum. Menurut dia, polisi pun berbeda dengan tentara yang bersifat kombatan tempur.

Dalam beberapa hari ini, menurutnya, berbagai kalangan pun mulai menyoroti terkait penggunaan senjata api oleh Polri karena kasus-kasus yang sebelumnya terjadi, mulai dari polisi tembak polisi di Sumatra Barat, hingga polisi tembak siswa SMK di Semarang.

Untuk itu, dia pun meminta agar Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar tidak melindungi oknum polisi Aipda RZ yang menyalahgunakan senjata api hingga menyebabkan siswa SMK berinisial GRO meninggal dunia.

"Satu tujuannya agar masyarakat tenang, merasa aman. Polisi masih pegang senjata, tapi polisi itu tidak mengarahkan senjatanya ke masyarakat," kata dia.

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, dan berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

Komisi III evaluasi prosedur penggunaan senjata api personel Polri

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath mengatakan bahwa pihaknya menjadwalkan untuk melakukan evaluasi terkait prosedur penggunaan senjata api (senpi) oleh personel Polri, menyusul sejumlah insiden penembakan yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Dia mengatakan Komisi III DPR RI dalam waktu dekat akan memanggil Kepala Divisi (Kadiv) Propam Polri hingga Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia untuk membahas terkait hal tersebut.

"Nanti kami akan panggil Kadiv Propam, termasuk nanti juga kami panggil As SDM untuk mengecek dan mengevaluasi penggunaan senpi," kata Rano di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

Alex Marwata: Sayembara tangkap Harun Masiku bentuk partisipasi publik

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menilai sayembara Rp8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap buronan kasus korupsi Harun Masiku (HM) sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Alex juga menegaskan bahwa KPK tidak pernah berhenti mencari Harun Masiku dan sayembara tersebut dinilainya akan membantu tugas komisi antirasuah.

"KPK kan tetap mencari HM, hanya sampai dengan saat ini kan belum dapat. Kalau ada masyarakat yang mau membantu kan baik," kata Alex saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

KPK apresiasi MK tegaskan wewenang usut korupsi militer

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan wewenang KPK dalam mengusut kasus korupsi di ranah militer hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah).

"KPK mengapresiasi Putusan MK atas permohonan Uji Materi Pasal 42 UU KPK tersebut. KPK dalam uji materi tersebut bertindak dan menjadi pihak terkait, yang mendukung dan memberikan fakta kendala penegakan hukum terhadap perkara korupsi yang melibatkan subyek hukum sipil bersama subyek hukum anggota TNI," kata Ghufron saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

Bea Cukai Juanda musnahkan barang sitaan selama sebelas bulan

Bea Cukai Juanda memusnahkan sejumlah barang hasil sitaan selama sebelas bulan terakhir sejak Januari hingga November 2024.

Kepala Kantor Bea Cukai Juanda, Sumarna di Sidoarjo, Jumat mengatakan di antara barang-barang hasil sitaan tersebut terdapat gading gajah dan juga tanduk rusa.

"Kami juga menyita barang-barang lainnya seperti peralatan kosmetik, rokok tanpa dilengkapi cukai, minuman alkohol, produksi tekstil dan aksesoris, obat-obatan, narkotika dan psikotropika," katanya di sela kegiatan pemusnahan di Kantor Bea Cukai Juanda.

Selengkapnya klik di sini.

Rakernas Ikadin di Bali soroti pemberantasan korupsi berkeadilan

Rapat Kerja Nasional Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Jumat dalam rangka HUT ke-39 organisasi advokat tersebut menyoroti penerapan pemberantasan tindak pidana korupsi yang berkeadilan.

Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia Dr. Maqdir Ismail mengatakan saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dalam penegakan hukum.

Hal itu merujuk pada laporan World Justice Project, yang menggarisbawahi Indeks Negara Hukum Indonesia stagnan di angka 0,53 selama satu dekade terakhir, bahkan peringkatnya terus menurun dibandingkan negara lain.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024