Columbia University, yang merupakan salah satu kampung elite di Amerika Serikat (AS), menghukum para mahasiswa dan alumninya yang terlibat demonstrasi pro-Palestina. Kampus anggota Ivy League itu pun menuai kritik.

Dilansir Reuters dan NBC News, Minggu (16/3/2025), Columbia mengumumkan telah memberikan berbagai hukuman kepada mahasiswa yang menduduki gedung kampus pada musim semi lalu selama protes pro-Palestina. Pengumuman itu muncul seminggu setelah pemerintahan Presiden AS Donald Trump membatalkan hibah dan kontrak federal senilai USD 400 juta sebagai tanggapan atas apa yang dianggap Trump sebagai respons buruk Columbia terhadap antisemitisme atau anti-Yahudi di kampus.

Presiden atau Rektor sementara Universitas Columbia, Katrina Armstrong, menyebut kekhawatiran pemerintahan Trump sah dan mengatakan lembaganya bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasinya. Protes kampus dan protes balasan pro-Israel telah menuai tuduhan antisemitisme, Islamofobia, dan rasisme.

Universitas tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis (13/3) bahwa 'dewan peradilannya menetapkan temuan dan mengeluarkan sanksi kepada mahasiswa mulai dari penangguhan selama beberapa tahun, pencabutan gelar sementara, dan pengusiran terkait dengan pendudukan Hamilton Hall musim semi lalu'.

Dewan peradilan universitas itu terdiri dari mahasiswa, fakultas, dan staf yang dipilih oleh senat universitas. Columbia, dengan alasan pembatasan privasi hukum, tidak merilis nama-nama mahasiswa yang didisiplinkan dan tidak menyebutkan berapa banyak mahasiswa yang menghadapi hukuman. Mahasiswa dapat mengajukan banding atas hukuman mereka.

Serikat pekerja yang mewakili pekerja mahasiswa Columbia, UAW Lokal 2710, mengatakan dalam sebuah pernyataan tertulis bahwa mantan pemimpinnya, Grant Miner, termasuk di antara mahasiswa yang dikeluarkan satu hari sebelum negosiasi kontrak dengan universitas akan dimulai.

Langkah itu disebut oleh serikat pekerja sebagai 'serangan terbaru terhadap hak Amandemen Pertama'. Sementara, juru bicara universitas mengatakan mereka tidak mengomentari pernyataan serikat pekerja tersebut.

Kampus Columbia menjadi pusat protes anti-Israel yang kemudian menyebar ke beberapa kampus di AS. Demonstrasi dimulai setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 dan serangan Israel yang didukung AS berikutnya terhadap Gaza hingga menyebabkan puluhan ribu warga tewas. Saat itu, para pengunjuk rasa menuntut agar dana abadi universitas ditarik dari kepentingan Israel dan agar AS mengakhiri bantuan militer ke Israel.

Grant Miner yang mewakili ribuan pekerja mahasiswa Columbia yang dipecat dan diusir minggu ini telah menyampaikan pidato di hadapan publik. Dia menggambarkan penahanan Mahmoud Khalil gara-gara memimpin demo pro-Palestina sebagai 'kampanye ketakutan'.

"Kita harus bersatu untuk memberi tahu Trump dan kawan-kawan miliardernya bahwa kita tidak akan membiarkan intimidasi dan kemunduran hak-hak sipil di negara ini," katanya.

Dia juga mengkritik kampusnya gara-gara memilih mengikuti keinginan Trump. Dia menganggap Columbia hanya mementingkan uang.

"Saya tidak terkejut bahwa universitas memilih untuk mengorbankan mahasiswa dan pekerjanya demi uang hibah. Kita tahu persis berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli moralitas Columbia," ujar Miner.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia Koordinator Wilayah Jawa Barat menggelar seminar nasional yang membahas terkait RUU KUHP dalam menjawab tantangan hukum pidana modern. Seminar tersebut dihadiri oleh perwakilan kampus di Jawa Barat.

Kegiatan seminar digelar di Aula Nusa Bangsa Griya Zen Solusi Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/2/2025). Seminar dihadiri peserta kurang lebih 220 orang dan dihadiri oleh pemateri yaitu Prof. Henny Nuraeny, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Andre Yosua M. S.H., M.H., M.A.,Ph,D.

Kegiatan seminar dilaksanakan dalam bentuk diskusi simposium. Seminar ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar dan menjembatani kesenjangan antara teori hukum dengan praktik di lapangan.

Mahasiswa di Kota Bogor Gelar Seminar Foto: Dok Ist

Dari kegiatan seminar itu, ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan di antaranya RUU KUHP dinilai akan berdampak signifikan terhadap sistem hukum Indonesia dalam aspek perlindungan hak asasi manusia maupun dalam penegakan keadilan sosial. Mereka menilai RUU KUHP merupakan langkah maju untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan perkembangan sosial.

Namun demikian, RUU KUHP juga dinilai berpotensi memicu protes atau gerakan penolakan dari kelompok-kelompok yang merasa bahwa dalam revisi RUU KUHP terdapat risiko penyalahgunaan pasal-pasal sehingga dapat berdampak terhadap kebebasan individu.

Terakhir, diskusi itu menyimpulkan mengenai perlunya pengawasan secara transparan oleh berbagai lembaga yang memiliki peran dan fungsi tertentu terhadap penyusunan mekanisme RUU KUHP yang baru setelah diberlakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum tidak salah digunakan dan diterapkan dengan adil.

Lihat juga Video 'Teatrikal Warnai Aksi Indonesia Gelap di Depan DPRD Jatim':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia Koordinator Wilayah Jawa Barat menggelar seminar nasional yang membahas terkait RUU KUHAP dalam menjawab tantangan hukum pidana modern. Seminar tersebut dihadiri oleh perwakilan kampus di Jawa Barat.

Kegiatan seminar digelar di Aula Nusa Bangsa Griya Zen Solusi Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/2/2025). Seminar dihadiri peserta kurang lebih 220 orang dan dihadiri oleh pemateri yaitu Prof. Henny Nuraeny, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Andre Yosua M. S.H., M.H., M.A.,Ph,D.

Kegiatan seminar dilaksanakan dalam bentuk diskusi simposium. Seminar ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar dan menjembatani kesenjangan antara teori hukum dengan praktik di lapangan.

Mahasiswa di Kota Bogor menggelar seminar. (Foto: dok. Istimewa)

Dari kegiatan seminar itu, ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan, di antaranya RUU KUHAP dinilai akan berdampak signifikan terhadap sistem hukum Indonesia dalam aspek perlindungan hak asasi manusia maupun dalam penegakan keadilan sosial. Mereka menilai RUU KUHAP merupakan langkah maju untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan perkembangan sosial.

Namun demikian, RUU KUHAP juga dinilai berpotensi memicu protes atau gerakan penolakan dari kelompok-kelompok yang merasa bahwa dalam revisi RUU KUHAP terdapat risiko penyalahgunaan pasal-pasal sehingga dapat berdampak terhadap kebebasan individu.

Terakhir, diskusi itu menyimpulkan mengenai perlunya pengawasan secara transparan oleh berbagai lembaga yang memiliki peran dan fungsi tertentu terhadap penyusunan mekanisme RUU KUHAP yang baru setelah diberlakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum tidak salah digunakan dan diterapkan dengan adil.

Lihat juga Video 'Teatrikal Warnai Aksi Indonesia Gelap di Depan DPRD Jatim':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

“Dengan adanya kantor ini merupakan harapan yang telah lama kami nantikan,”

Jayapura (ANTARA) - Senator DPD Republik Indonesia berharap penangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua dapat lebih komprehensif karena seperti diketahui provinsi tersebut memiliki sejarah pelanggaran HAM yang kompleks dan berkepanjangan sehingga perlu ditangani dengan teliti.

“Memang penangan HAM di Tanah Papua ini tidak mudah selain letak geografis namun juga kondisinya yang mengharuskan agar penangan lebih hati-hati,” kata Senator Republik Indonesia Paul Finsen Mayor di Jayapura, Jumat (21/2).

Menurut Paul, oleh sebab itu kehadiran kantor perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perlu dihadirkan pada enam provinsi se Tanah Papua.

“Dengan semakin banyaknya kantor perwakilan di berbagai provinsi di Papua maka pasti angka kasus yang berkaitan dengan HAM dapat diminimalisir,” ujarnya.

Dia menjelaskan kehadiran kantor perwakilan tersebut di mana penangan HAM di Tanah Papua pasti akan lebih mudah.

Dia menjelaskan Komnas HAM sendiri merupakan pilar penting yang perlu mendapat dukungan dalam perkembangannya oleh sebab itu peran tersebut sangat membantu dalam penyelesaian berbagai permasalahan terkait kasus HAM.

“Melalui peran tersebut maka kami di DPD RI sedang berupaya untuk membangun kolaborasi dengan pemerintah Pusat, termasuk dalam mendorong Komnas HAM RI untuk membuka kantor perwakilan,” katanya.

Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, mengatakan pihaknya berharap kantor perwakilan Komnas dapat terwujud karena jangkauan kerja terlalu luas.

“Dengan adanya kantor ini merupakan harapan yang telah lama kami nantikan,” katanya.

Menurut Frits, dengan letak kondisi geografis Papua yang sangat luas pihaknya mengalami kendala dalam menjangkau semua daerah, terutama saat merespons setiap permasalahan HAM yang terjadi.

Sebelumnya, telah dilakukan kunjungan kerja dari Senator DPR RI ke Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua di Kota Jayapura, Papua pada Kamis (20/2).

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Presiden terpilih AS, Donald Trump, pada Senin (11/11) menunjuk sejumlah loyalis untuk pemerintahan barunya, termasuk memilih penasihat lamanya, Stephen Miller, sebagai wakil kepala kebijakan.

Penunjukan ini menunjukkan sikap tegas pemerintahan Trump terhadap imigrasi ilegal.

Ajudan lama ditunjuk sebagai Kepala Kebijakan

Miller adalah salah satu ajudan terlama Trump sejak kampanye pertamanya menuju Gedung Putih.

Ia berperan penting dalam banyak keputusan kebijakan Trump sebelumnya, termasuk kebijakan pada 2018 yang memisahkan ribuan keluarga imigran sebagai program pencegahan.

Setelah meninggalkan Gedung Putih usai masa jabatan pertama Trump, Miller menjabat sebagai presiden dari America First Legal, sebuah organisasi konservatif yang menantang pemerintahan Biden, media, universitas, dan kelompok lainnya terkait isu kebebasan berpendapat dan keamanan nasional.

"Ini adalah pilihan fantastis lainnya oleh presiden," kata Wakil Presiden terpilih JD Vance di media sosial.

Waltz ditunjuk sebagai Penasihat Keamanan Nasional

Trump memilih Mike Waltz sebagai penasihat keamanan nasionalnya, menurut sumber dari kantor berita Associated Press dan Reuters.

Waltz, seorang anggota kongres Republik tiga periode dan Green Beret, atau anggota Pasukan Khusus Angkatan Darat Amerika Serikat pertama yang terpilih menjadi anggota DPR AS, baru saja memenangkan pemilihan ulang pekan lalu.

Dia pernah menjabat sebagai ketua Subkomite Angkatan Bersenjata DPR tentang Kesiapan dan anggota Komite Urusan Luar Negeri serta Komite Intelijen DPR.

Sebagai pendukung setia Trump, Waltz telah mengkritik aktivitas Cina di Asia-Pasifik dan menyuarakan perlunya AS bersiap untuk kemungkinan konflik.

Penunjukannya tidak memerlukan persetujuan Senat.

Mantan bos ICE jadi 'Czar Perbatasan' berikutnya

Trump juga mengumumkan penunjukan mantan penjabat direktur Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) sebagai "czar perbatasan," posisi yang tidak memerlukan persetujuan Senat.

"Saya senang mengumumkan bahwa mantan direktur ICE, dan pendukung kuat kontrol perbatasan, Tom Homan, akan bergabung dengan pemerintahan Trump, bertanggung jawab atas perbatasan negara kita," tulis Trump di platform Truth Social miliknya.

Trump menambahkan bahwa Homan "akan bertanggung jawab atas semua deportasi imigran ilegal kembali ke negara asal mereka."

Homan pernah menjabat sebagai penjabat direktur ICE dari 2017 hingga 2018.

Berbicara di Konferensi Konservatisme Nasional di Washington awal tahun ini, Homan berjanji akan menjalankan "operasi deportasi terbesar yang pernah dilihat negara ini" jika Trump terpilih lagi.

Loyalis Trump wakili AS di PBB

Trump juga memilih anggota kongres New York, Elise Stefanik, sebagai duta besar AS berikutnya untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Stefanik duduk di kursi kongres sejak 2014, dan dalam beberapa tahun berikutnya, ia menjadi salah satu sekutu paling setia Trump di DPR, membelanya secara tegas selama dua kali sidang pemakzulan serta empat dakwaan kriminalnya.

Stefanik memiliki pengalaman minimal di bidang kebijakan luar negeri dan keamanan nasional, tetapi ia merupakan pendukung vokal Israel dalam perang melawan Hamas di Gaza.

"Elise adalah pejuang yang sangat kuat, tangguh, dan cerdas dengan semangat 'America First'," kata Trump dalam pernyataannya pada Senin (11/11).

Ini adalah penunjukan pertama Trump yang memerlukan konfirmasi Senat.

rs/pkp (AP, AFP)

Supratman Andi Agtas baru saja dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (19/8/2024). Ia menggantikan Yasonna Laoly.

Nama Supratman memang tidak asing dalam dunia hukum dan politik. Sebelum dilantik jadi Menkumham, laki-laki kelahiran Soppeng, 28 September 1969 ini memiliki jejak pendidikan hingga karier yang cukup panjang.

Ini perjalanan Supratman mulai dari menempuh pendidikan, menjadi dosen, anggota DPR, hingga Menkumham:

Riwayat Pendidikan Supratman Andi Agtas

Melansir laman DPR dan Fraksi Gerindra, Supratman memulai pendidikannya di SD Negeri 1 Soppeng. Ia lulus pada tahun 1982.

Lalu, ia melanjutkan pendidikan di SMP Don Bosco dan lulus pada 1985. Tiga tahun berikutnya ia mengenyam sekolah di SMA Negeri 1 Toli-toli.

Ketertarikannya dalam dunia hukum terlihat sejak lulus sekolah. Supratman memilih jurusan S1 Hukum Universitas Muslim Indonesia, di Makassar, Sulawesi Selatan.

Tidak sampai di sana, Supratman memperdalam lagi ilmunya dengan mengambil S2 Hukum di Universitas Hasanuddin, di Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah lulus sarjana, dia bekerja sebagai pengacara dan dosen. Untuk mempertajam keilmuannya, ia melanjutkan pendidikan S3 di bidang hukum di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar.

Dari Dosen Jadi Politisi-Menkumham

Supratman awalnya berkarier sebagai seorang pengacara di sebuah kantor advokat di Sulawesi Tengah. Kemudian, ia berganti profesi menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Tadulako (Untad), Palu, Sulawesi Tengah.

Ia mengabdi di kampus tersebut selama 14 tahun (1998-2012). Di sana, Supratman sempat menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UMI Makassar.

Pada masa itu juga, Supratman merangkap sebagai Komisaris PT Citra Nuansa Elok pada 2004-2012 dan Ketua Real Estate Indonesia (RE) Sulawesi Tengah (2004-2010).

Kariernya semakin meroket sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah (Persuda) Kota Palu selama 7 tahun. Setelah belasan tahun berkarier di Sulawesi Tengah, Supratman kemudian melebarkan sayap di bidang politik.

Nama Supratman pun banyak dikenal sebagai politisi Partai Gerindra. Pada 2014, ia terbang ke Jakarta dalam pencalonan anggota DPR. Ia pun terpilih sebagai anggota di Komisi III pada 2014-2019 dan berlanjut sebagai Anggota Komisi VI DPR RI pada 2019-2024.

Tak cuma itu, Supratman juga menjabat sebagai Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI selama dua periode. Adapun jejak perjalanannya selama menjadi sebagai DPR adalah sebagai berikut:

• Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU MD3 Tahun 2016
• Anggota Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Migas Tahun 2016
• Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK Tahun 2017
• Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu Tahun 2017
• Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Siber Tahun 2019
• Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan Ibukota Negara Tahun 2019

Di akhir masa Kabinet Indonesia Maju, nama Supratman Andi Agtas masuk dalam daftar menteri baru setelah Presiden Jokowi melakukan reshuffle pada sisa akhir masa jabatannya. Supratman juga telah mundur sebagai anggota DPR.

Cerita Supratman Andi Agtas Baru Dikabari Jadi Menkumham Subuh Tadi

Cerita Supratman Andi Agtas Baru Dikabari Jadi Menkumham Subuh Tadi