Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menaruh perhatian atas musibah kecelakaan yang terjadi belakangan.

Ia mengatakan Prabowo telah meminta jajaran terkait untuk menangani permasalahan tersebut.

"Bapak Presiden mengatensi betul kejadian-kejadian tersebut dan sudah memerintahkan kami sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait, terutama Menhub, Kapolri untuk satu tentu penanganan-penanganan terhadap semua korban," kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/5).

Beberapa peristiwa yang disebutkan Pras ialah kecelakaan di Purworejo hingga Padang Panjang.

Ia mengatakan Prabowo menyampaikan duka cita yang mendalam atas kejadian-kejadian tersebut.

"Ada juga kapal feri yang tenggelam," ucap dia.

Selain itu, Pras mengatakan bahwa Prabowo juga meminta agar mereka turut memikirkan mitigasinya agar kejadian serupa tak terjadi.

"Untuk meningkatkan pengecekan kelayakan jalan terhadap moda-moda transportasi," ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden RI Prabowo Subianto telah membahas soal RUU Perampasan Aset saat bertemu dengan para pimpinan partai politik.

"Dan ini bukan belum didiskusikan beliau. Jadi pada saat pertemuan dengan ketum-ketum partai, ini salah satu juga materi," kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/5).

Pras menyampaikan Prabowo hingga saat ini belum mempertimbangkan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Prabowo lebih memilih jalur dengan menjalin komunikasi dengan parlemen.

"Kalau pertanyaannya apakah dipertimbangkan Perppu, untuk sampai hari ini belum. Beliau lebih memilih, kita memilih untuk kita mencoba berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai," ujarnya.

Pras menekankan Prabowo menaruh perhatian besar atas pembahasan RUU perampasan aset itu. Menurutnya, sikap itu sejalan dengan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menekankan pemberantasan korupsi.

"Ini kan turunannya, kira-kira kan begitu," ucapnya.

Pras pun menyebut nantinya dalam pembahasan bersama DPR. Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga akan dilibatkan dalam pembahasan tersebut.

"Karena PPATK kan salah satu yang kemudian memiliki data, data arus transfer keluar-masuk, kemudian punya teknologi untuk bisa melakukan analisa sesuatu ini terdeteksi adanya pelanggaran atau tidak," ujar Pras.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk tiga jajarannya di Kabinet Merah Putih sebagai Juru Bicara sebelum Hasan Nasbi mundur sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

Hasan mengaku telah mengundurkan diri dari jabatannya sejak Senin (21/4) kemarin. Ia menyebut alasan mundur diri dikarenakan adanya persoalan yang tidak lagi mampu diatasi kemampuannya.

Ia mengatakan surat pengunduran diri itu telah diserahkan kepada Prabowo melalui dua orang sahabatnya yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Lewat pengunduran dirinya itu, Hasan mengaku memberi kesempatan bagi figur lain yang dirasa lebih pantas menggantikan posisinya itu. Hal itu, kata dia, merupakan jalan terbaik demi kelancaran komunikasi pemerintahan di masa yang akan datang.

Prasetyo membenarkan apabila Prabowo telah menerima surat pengunduran diri itu. Hanya saja, ia mengatakan Prabowo masih mempelajari terlebih dahulu dan belum meneken keputusan mundurnya Hasan.

"Bapak Presiden sudah kami laporkan dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya. Jadi, belum sampai kepada tahap sudah diteken apalagi sampai tahap mencari penggantinya," jelasnya.

Beberapa hari sebelum mundurnya Hasan, Prabowo juga sudah menunjuk Prasetyo sebagai Juru Bicara baru. Ketika itu Prasetyo mengaku diminta untuk ikut berperan aktif sebagai Juru Bicara.

Ia juga menyebut kehadiran dirinya sebagai Juru Bicara juga tidak akan menghilangkan peran PCO yang kala itu masih dipimpin Hasan. Menurutnya semuanya tetap berjalan seperti sebelumnya. Sementara dirinya hanya ikut membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan.

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan bakal ada tambahan dua Juru Bicara baru yang akan bertugas bersama dirinya. Keduanya yakni Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo.

Meski begitu, ia membantah adanya kocok ulang atau reshuffle kabinet terhadap posisi Kepala PCO buntut adanya penambahan tiga Juru Bicara Istana itu.

"Enggak (reshuffle), sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan, saya ini diminta untuk ikut aktif membantu. Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa," ujarnya kepada wartawan, Senin (21/4).

Juru Bicara Istana Negara Prasetyo Hadi mengatakan saat ini pemerintah terus berkoordinasi secara intensif terkait perkembangan tarif impor yang ditetapkan Amerika Serikat (AS) di bawah Kepresidenan Donald Trump.

Prasetyo menyebut seluruh kementerian dan lembaga baik yang ada di Indonesia maupun yang tergabung ke dalam tim negosiasi di AS juga terus bekerja mencari jalan keluar terbaik, termasuk peluang untuk menemukan pasar baru.

"(Komunikasi) sangat intens, khusus terutama masalah tarif dunia. Kebijakan tarif dari Amerika," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4).

"Terus-menerus kita saling berkoordinasi untuk mengantisipasi dan memperbarui hasil negosiasi-negosiasi," tutur dia yang juga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu.

Di sisi lain, Prasetyo menyebut adanya penetapan tarif ekspor dari AS tersebut juga memiliki dampak positif bagi Indonesia. Pertama, kata dia, hal ini membuat adanya pembenahan sejumlah regulasi terkait.

Kedua, ia mengatakan adanya tarif tinggi dari AS juga membuka peluang industri Indonesia untuk terus beradaptasi dan mencari pasar baru.

"Dari sisi industri-industri kita, termasuk mencari pasar-pasar baru, bukan hanya Amerika. Maka kemudian segala sesuatu terus menerus secara intensif kita diskusikan," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi kabar mengenai perannya sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Kamis, Prasetyo mengakui bahwa dirinya memang diminta untuk ikut aktif menyampaikan informasi kebijakan pemerintah kepada publik, meskipun tanpa proses pelantikan resmi.

"Nggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg, diminta juga untuk ikut aktif," ujar Prasetyo melalui sambungan telepon.

Saat ditanya soal perannya sebagai juru bicara dibandingkan dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Prasetyo menegaskan tidak ada perbedaan atau pergantian.

"Semua bareng, PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu," katanya.

Menanggapi spekulasi bahwa penunjukan dirinya berkaitan dengan komunikasi publik pemerintah yang belakangan sering kali blunder, Prasetyo membantah hal itu.

Ia menegaskan bahwa kehadirannya justru bertujuan memperkuat penyampaian kebijakan pemerintah.

"Nggak juga, nggaklah. Ini hanya untuk memperkuat kebijakan kita. Kalau ada yang kurang, nanti kita perbaiki," katanya.

Prasetyo menambahkan pemerintah akan membuka diri terhadap komunikasi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memperbaiki setiap kekurangan yang terjadi.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro melantik Teddy Robinson Siahaan sebagai Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (BLU PPK Kemayoran), Senin (14/4/2025).

Teddy menggantikan Medi Kristianto sebagai orang nomor satu di BLU di bawah Kementerian Sekretariat Negara ini.

Pelantikan didasarkan pada Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Utama BLU PPK Kemayoran.

“Terima kasih setinggi-tingginya kepada Pak Medi yang telah mengemban amanah selama tujuh tahun. Pak Teddy dapat melanjutkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan Kemayoran semakin menunjukkan kinerja yang baik dan semakin memberikan pelayanan terbaik sebagai pusat bisnis,” ujar Juri dalam sambutannya seperti dikutip keterangan tertulis.

Juri mendorong Teddy untuk menjalankan tugasnya dengan semangat inovasi dan profesionalisme dalam mengelola kawasan strategis seluas 450 hektar tersebut.

“Silakan Pak Teddy, silakan berinovasi dan bertugas profesional dan komunikatif,” kata dia.

Kawasan Kemayoran terdiri dari empat blok utama yakni hunian, perkantoran, niaga, dan ruang hijau. Di bawah kepemimpinan baru, diharapkan pengelolaan kawasan ini semakin adaptif terhadap kebutuhan perkembangan kota dan investasi nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro melantik Teddy Robinson Siahaan sebagai Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (BLU PPK Kemayoran), Senin (14/4/2025).

Teddy menggantikan Medi Kristianto sebagai orang nomor satu di BLU di bawah Kementerian Sekretariat Negara ini.

Pelantikan didasarkan pada Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Utama BLU PPK Kemayoran.

“Terima kasih setinggi-tingginya kepada Pak Medi yang telah mengemban amanah selama tujuh tahun. Pak Teddy dapat melanjutkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan Kemayoran semakin menunjukkan kinerja yang baik dan semakin memberikan pelayanan terbaik sebagai pusat bisnis,” ujar Juri dalam sambutannya seperti dikutip keterangan tertulis.

Juri mendorong Teddy untuk menjalankan tugasnya dengan semangat inovasi dan profesionalisme dalam mengelola kawasan strategis seluas 450 hektar tersebut.

“Silakan Pak Teddy, silakan berinovasi dan bertugas profesional dan komunikatif,” kata dia.

Kawasan Kemayoran terdiri dari empat blok utama yakni hunian, perkantoran, niaga, dan ruang hijau. Di bawah kepemimpinan baru, diharapkan pengelolaan kawasan ini semakin adaptif terhadap kebutuhan perkembangan kota dan investasi nasional.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menemui massa pedemo Indonesia Gelap di kawasan patung kuda, Jakarta, Kamis (20/2) sore.

Di depan Pedemo Prasetyo menyatakan, pemerintah telah mendengar tuntutan massa mahasiswa.

"Kami sudah membaca yang adik-adik tuntut," kata Prasetyo.

Massa aksi Indonesia Gelap menuntut sejumlah poin. Di antaranya, meminta pemerintah menciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

Mereka juga menuntut pemerintah mencabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati.

Massa juga menolak revisi Undang-Undang Minerba, dan menghapus multifungsi ABRI.

Massa Indonesia Gelap juga mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.

Prasetyo juga meminta maaf kepada massa karena baru dapat menemui massa sore hari.

"Pertama-tama kami mohon maaf kalau baru bisa hadir sore ini karena kebetulan masih ada kegiatan, atas izin dan restu dari bapak presiden, kami hadir mewakili pemerintah untuk berkomunikasi dengan adik-adik," katanya.

Prasetyo juga menyatakan pemerintah menghormati aksi mahasiswa.

"Jadi adik-adik saya teruskan mewakili pemerintah. Kami senang adik-adik tetap menjadi mahasiwa yang kritis yang menyuarakan aspirasi menyuarakan aspirasi boleh, itu diatur Undang-Undang tetap dilindungi," katanya.

KOMPAS.com -Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menemui peserta aksi demonstrasi puncak Indonesia Gelap.

Hadi Prasetyo ditemani oleh kedua Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro dan Bambang Eko.

Dilansir dari Kompas.TV, Kamis (20/2/2025) Ketiganya mendatangi aksi demo atas mandat dari Presiden Prabowo. Mereka juga dikawal oleh polisi dan stafnya dengan menaiki mobil polisi.

"Kami mohon maaf kalau baru bisa hadir pada sore hari ini karena kebetulan masih ada kegiatan. Atas restu Presiden Prabowo kami hadir mewakili pemerintah untuk berkomunikasi dengan adek-adek semua," ujar Hadi didepan para demonstran, Kamis (20/2/2025).

Mensesneg membaur dengan mahasiswa

Setelah beberapa patah kata, Hadi kemudian diinterupsi oleh mahasiswa dan diminta untuk turun bergabung dengan para mahasiswa dan aktivis.

Setelah turun, Hadi kemudian menerima lembar 13 tuntutan yang dajukan oleh mahasiswa dan melanjutkan pidatonya.

Ia mengapresiasi para mahasiswa dan aktivis yang turun ke jalan mengawal kebijakan pemerintah.

"Kami senang adek-adek tetap menjadi mahasiswa yang kritis menyuarakan aspirasi. Kami juga sudah membaca tuntutan," imbuhnya.

Hadi juga menegaskan, bahwa apa yang sedang diperjuangkan mahasiswa juga sedang diperjuangkan oleh pemerintah.

"Saudara menghendaki pendidikan berkualitas, layak, dan murah. Kami juga sedang memperjuangkan itu. Mari kita perjuangkan bersama-sama," katanya.

Pihaknya juga menyanggupi permintaan mahasiswa agar dalam memperjuangkan tuntutannya diterima dan dapat berkomunikasi dengan pihak Istana.

"Saya pribadi mengatakan menyanggupi," tegas Hadi.

Mensesneg menerima dan menandatangani tuntutan mahasiswa

Di tengah-tengah pidatinya, koordinator aksi pun membacakan 13 tuntutan. Tanpa berlama-lama, Hadi menerima tuntutan tersebut dan berjanji pemerintah akan mempelajarinya.

"Untuk mengawalnya saya menawarkan bahwa mari saudara tunjuk perwakilan saudara-saudara kita berdialog, diskusi konstruktif berikan masukan terhadap poin-poin tuntutan, mana yang kurang tepat kita perbaiki bersama," jelas Hadi

Hadi kemudian mengingatkan kepada peserta aksi demo, meskipun harus kritis namun mahasiswa juga harus jeli dan waspada dengan lingkungan sekitar agar tidak merusak fasilitas umum.

"Dengan ini saya nyatakan apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara pemerintah akan menerima dan mempeleajari serta kita akan terus berkomunikasi," pungkasnya.

Setelah diterima oleh Mensesneg, para demonstran mengakhiri akasinya dengan lagu "Darah Juang" dan membersihkan sampah-sampah yang berserakan.

Seluruh sekretaris jenderal kementerian/lembaga (K/L) telah melakukan pertemuan di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) membahas efisiensi anggaran Rp306,69 triliun yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (11/2).

CNNIndonesia.com mendengar informasi tersebut dari pihak yang ikut pada pertemuan di Kemensetneg pada Selasa (11/2). Ada dua agenda utama pertemuan yang juga dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu.

Pertama, pembahasan secara umum soal rencana penghematan anggaran seluruh K/L yang ditargetkan senilai Rp256,1 triliun. Pertemuan tersebut dihadiri seluruh sekjen.

Sedangkan agenda kedua khusus diikuti oleh sekjen dari kementerian/lembaga yang diklaim tak terdampak efisiensi anggaran. Ada sekitar 16 K/L yang disebut-sebut selamat dari efisiensi ini.

Daftar 16 K/L yang selamat dari efisiensi anggaran itu mencuat dari foto viral di media sosial, menyusul penerbitan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Ditambah satu pos anggaran yang tak diutak-atik adalah milik Bendahara Umum Negara (BUN).

CNNIndonesia.com sudah mencoba menghubungi Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro  dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk mengonfirmasi perihal pertemuan seluruh sekjen K/L itu. Kendati, yang bersangkutan belum memberikan respons hingga berita ini tayang.

Penghematan anggaran besar-besaran dilakukan Prabowo terhadap belanja APBN 2025. Ini sejalan dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025. Lalu, disusul dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Berikut daftar 16 K/L yang diklaim selamat dari pemotongan anggaran 2025:

1.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Rp6,1 triliun2.Mahkamah Agung (MA): Rp12,6 triliun3.Kejaksaan Agung (Kejagung): Rp24,2 triliun4.Kementerian Pertahanan: Rp166,2 triliun5.Polri: Rp126,6 triliun6.Badan Narkotika Nasional (BNN): Rp2,4 triliun7.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Rp2,4 triliun8.Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): Rp969 miliar9.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Rp6,6 triliun10.Badan Intelijen Negara (BIN): Rp7 triliun11.Mahkamah Konstitusi (MK): Rp611 miliar12.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK): Rp354 miliar13.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Rp1,2 triliun14.Badan Gizi Nasional: Rp71 triliun15.Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Rp268 miliar16.Kementerian Ekonomi Kreatif: Rp279 miliar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun (HUT) kepada Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, dan berharap dapat bergandengan tangan dalam mencapai program pemerintah.

Hal itu disampaikan Mensesneg berkenaan HUT Megawati yang menginjak usia ke-78 tahun pada Kamis ini.

"Pertama-tama tentu saya secara pribadi barangkali mewakili pemerintah ingin menyampaikan selamat ulang tahun kepada Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Mensesneg dalam wawancara cegat usai melepas keberangkatan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.

Mensesneg berharap Megawati yang lahir pada 23 Januari 1947 itu dapat selalu diberi kesehatan, serta bergandengan tangan dengan pemerintah dalam mencapai program-program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kemudian juga kami berharap dalam pemerintahan ke depan, kami masih bersama-sama terus bergandengan tangan mencapai program-program pemerintah dari Pak Prabowo dan Mas Gibran," kata Prasetyo.

Megawati Soekarnoputri merayakan pertambahan usia yang ke-78 tahun secara sederhana, bersama keluarga inti dan para sahabat, di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Berdasarkan foto dan keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, tampak Megawati tampil bersahaja dengan memakai pakaian kasual berbahan kebaya dengan motif sederhana.

Tampak pula hadir kakak sulung Megawati yakni Guntur Soekarnoputra, dan juga sang adik Sukmawati Soekarnoputri.

Putra Megawati yang juga Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo terlihat mendampingi bersama istrinya Nancy Prananda dan kedua anaknya. Lalu, tampak juga putri Megawati, Puan Maharani dengan kedua anaknya.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Andi Firdaus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto berulang kali membahas pembatasan Dinas Perjalanan Luar Negeri (DPLN) untuk pejabat Negara.

Dia menyebut bahwa Kepala Negara mendorong agar pemerintah akrab dengan efisiensi dan penghematan dalam mengelola keuangan Negara.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri agenda Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (28/12/2024).

“Itu kan semangatnya untuk penghematan. Satu, penghematan anggaran. Kedua, ya tentunya kan kamipengennyaperjalanan itu secara substantif bermanfaatgitu loh, berdampakgitu. Makanya diatur sedemikian rupa. Kaloenggakterlalu pentinggausahlah, konsentrasi dulu gitu di dalam negeri,” tuturnya kepada wartawan.

Saat ditanyakan alokasi penghematan untuk kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG), Prasetyo mengatakan bahwa efisiensi diperlukan untuk memberikan subsidi silang bagi program-program pemerintah yang mendesak.

“Kalau penghematan itu artinya APBN nanti bisa dialokasikan untuk sesuatu yang lebih penting. Kalau memang kami merasa lebih penting untuk menambah anggaran di makan bergizi ya akan kita alihkan ke sana, tapi enggak otomatis juga langsung seperti itu. Hemat di sini pindah ke sanaenggak gitujuga,” pungkas Mensesneg.

Berdasarkan pemberitaanBisnissebelumnya, Prabowo beberapa kali menyinggung efisiensi anggaran perjalanan dinas bahkan di luar Sidang Kabinet.

Presiden ke-8 RI itu misalnya pernah mengeklaim bahwa ada penghematan Rp15 triliun uang negara apabila pemerintahannya mampu bijak dalam lawatan atau dinas perjalanan ke luar negeri.

Hal itu Prabowo sampaikan saat membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah yang akan digelar di Universitas Muhammadiyah Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024).

“Hitungan perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat, US$3 miliar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat Rp15 triliun,” ujarnya dalam forum itu.

Sejalan dengan arahan Prabowo tersebut, Pemerintah RI telah menerbitkan kebijakan izin PDLN terbaru.

Kebijakan Izin PDLN terbaru itu tertuang pada Surat Edaran (SE) dari Kementerian Sekretariat Negara No.B-32/M/S/LN.00/12/2024 pada 23 Desember 2024.

"Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober dan 6 November 2024, Kementerian Sekretariat Negara telah mengeluarkan Surat Edaran nomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)," demikian dikutip dari akun Instagram resmi @kemensetneg.ri, Kamis (26/12/2024).

Terdapat beberapa poin yang menjadi kebijakan terbaru pada Izin PDLN.Pertama, PDLN harus dilakukan secara efektif, efisien dan selektif dengan mendukung fokus Asta Cita Presiden.

Kedua, kegiatan perjalanan dinas luar negeri diutamakan yang memiliki urgensi substantif dan menghasilkan manfaat nyata bagi kinerja pemerintah dan pembangunan daerah.

Ketiga, jumlah peserta dinas luar negeri dibatasi sesuai jenis kegiatan untuk efisiensi anggaran.