JAKARTA - Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) mendesak hakim dan Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta tidak melakukan pembatasan kegiatan peliputan media dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto .

"Kami memahami sidang bersifat terbuka untuk umum, namun kapasitas yang terbatas semestinya diantisipasi dengan menyediakan fasilitas pemantauan yang memadai, minimal melalui layar atau siaran langsung untuk jurnalis," ujar Ketua Umum Iwakum Irfan Kamil, Kamis (17/4/2025).

Menurut Irfan, keterbukaan informasi dan akses terhadap proses peradilan merupakan bagian penting dalam menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas sistem hukum. Maka itu, Iwakum mendesak agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dan pihak terkait lebih responsif terhadap kebutuhan peliputan media.

Irfan menerangkan, pihaknya berharap pengadilan dan aparat keamanan lebih memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan keamanan, kapasitas ruang, dan hak publik untuk mendapatkan informasi. Utamanya dalam perkara yang menjadi perhatian luas masyarakat.

"Kehadiran jurnalis di ruang sidang bukan hanya untuk mencari berita, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol publik atas proses peradilan. Jangan sampai pengadilan justru menutup ruang bagi fungsi tersebut," tuturnya.

Pada sidang lanjutan Hasto Kristiyanto di PN Tipikor pada Kamis (17/4/2025) ini, majelis hakim yang dipimpin Rios Rahmanto melarang siarang langsung atau live streaming proses persidangan. Hakim juga melarang para pengunjung merekam jalannya persidangan.

Bahkan, ruang sidang yang digunakan dalam perkara tersebut dipenuhi oleh massa pendukung hingga membuat banyak awak media tak bisa masuk meliput persidangan secara langsung. Parahnya, tidak tersedia fasilitas alternatif, seperti layar monitor di luar ruang sidang untuk memantau jalannya proses persidangan.

Jakarta -

Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo selesai mengunjungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di rutan KPK. Suharyo mengungkap sejumlah hal yang dikomunikasikannya dengan Hasto.

"Tadi Pak Hasto juga berbicara mengenai pengharapan itu. Salah satu tanda dari harapan adalah mengunjungi saudara-saudara yang berada di dalam tahanan," kata Suharyo di rutan KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2025).

Suharyo mengatakan Hasto juga menyampaikan masa sekarang digunakan untuk memurnikan diri. Hasto, kata dia, menyebutnya itu sebagai masa retret.

"Tadi di dalam pembicaraan Mas Hasto merasa bahwa ini adalah masa untuk retret katanya. Jadi kata retret dipakai untuk memurnikan diri," kata dia.

"Maka acaranya harian adalah pagi bangun, berdoa, doa-doa yang tidak sempat diucapkan pada waktu beliau masih aktif, itu sekarang ada kesempatannya untuk mendoakannya secara lengkap," tambahnya.

Selain itu Suharyo mengungkap keduanya ada membahas soal doa bertemakan keadaan sulit. Suharyo menyebut juga mengunjungi tahanan lain yang beragama Katolik selain Hasto.

"Nah kalau biasa orang berada di dalam keadaan sulit itu kan minta dibebaskan ya dari kesulitan itu. Tapi di dalam doa itu umat yang mengalami kesulitan tidak minta dibebaskan," sebutnya.

Sebelumnya, Suharyo tiba di rutan KPK untuk mengunjungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dia berkunjung sebagai bentuk pelayanan.

Pantauan detikcom di lokasi, Senin (14/4), Suharyo tiba sekitar pukul 10.43 WIB. Dia terlihat mengenakan pakaian batik.

Suharyo ditemani oleh kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy. Dia lebih dulu terlihat mendaftarkan diri untuk kunjungan, dan setelahnya masuk Rutan KPK.

Suharyo terlihat membawa sebatang daun palem. Dia menyatakan membawa palem dalam rangka Paskah.

"(Membawa apa) Palem. Dalam rangka Paskah," kata Suharyo.

Simak juga Video 'Pihak Hasto akan Ajukan Banding Usai Eksepsi Ditolak Hakim':

(ial/dek)

Jakarta -

Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo mengunjungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di rutan KPK. Suharyo mengungkapkan kunjungannya ke rutan untuk mengikuti jejak Paus Fransiskus.

Suharyo sendiri selesai mengunjungi Hasto sekitar pukul 11.58 WIB. Suharyo ditemani oleh sejumlah pengacara Hasto seperti Ronny Talapessy.

"Dan itu bukan hanya saya, tetapi saya mengikuti Paus Fransiskus. Coba kita lihat, kalau kenal dengan Paus Fransiskus. Ketika masih sehat, kalau masa-masa pasca begini, pada hari Kamis nanti, beliau selalu datang ke penjara," kata Suharyo di rutan KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2025).

Suharyo mengatakan datang bukan hanya mengunjungi Hasto saja, namun tahanan lain yang beragama Katolik. Suharyo menganggap kunjungannya ke rutan sebagai bentuk tanggung jawab.

"Bukan hanya Pak Hasto, tetapi teman-teman yang beriman katolik, tadi saya kunjungi juga. Alasannya adalah, itu tanggung jawab saya, salah satu tanggung jawab saya untuk selalu memperhatikan saudari-saudara kita yang dalam keadaan sulit. Berada di dalam tahanan pasti keadaannya sulit," ujarnya.

Selain itu, Suharyo juga mengatakan telah mengenal Hasto sejak lama. Dahulu, katanya, dirinya sering mengunjungi rumah keluarga Hasto.

"Pak Hasto itu rumahnya di Jalan Kaliurang di Gentan. Di depan rumahnya, di sebelah rumahnya itu ada lapangan sepak bola. Saya dulu tinggal di sana itu 16 tahun, lebih 23 tahun tambah 7 malahan. Saya sering main sepak bola di lapangan itu," sebutnya.

Pantauan detikcom di lokasi, Senin (14/4), Suharyo tiba sekitar pukul 10.43 WIB. Dia terlihat mengenakan pakaian batik.

Suharyo ditemani oleh kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy. Dia lebih dulu terlihat mendaftarkan diri untuk kunjungan, dan setelahnya masuk Rutan KPK.

Suharyo terlihat membawa sebatang daun palem. Dia menyatakan membawa palem dalam rangka Paskah.

"(Membawa apa) Palem. Dalam rangka Paskah," kata Suharyo.

Simak juga Video 'Pihak Hasto akan Ajukan Banding Usai Eksepsi Ditolak Hakim':

(ial/dek)

Jakarta -

Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo tiba di rutan KPK untuk mengunjungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dia berkunjung sebagai bentuk pelayanan.

Pantauan detikcom di lokasi, Senin (14/4/2025), Suharyo tiba sekitar pukul 10.43 WIB. Dia terlihat mengenakan pakaian batik.

Suharyo ditemani oleh kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy. Dia lebih dulu terlihat mendaftarkan diri untuk kunjungan, dan setelahnya masuk Rutan KPK.

Suharyo terlihat membawa sebatang daun palem. Dia menyatakan membawa palem dalam rangka Paskah.

"(Membawa apa) Palem. Dalam rangka Paskah," kata Suharyo.

Sebelumnya, Suharyo mengatakan akan mengunjungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditahan di Rutan KPK. Suharyo menyebutkan kunjungan ke rutan merupakan hal biasa.

"Pelayanan ini sudah biasa saya lakukan. Kunjungan ke Pak Hasto adalah dalam rangka tugas pelayanan itu," kata Suharyo kepada wartawan, Jumat (11/4).

Dia mengatakan salah satu tugas Uskup adalah mengunjungi rutan dan lapas. Dia mengatakan Hasto saat ini berada di rutan yang masuk wilayah pelayanannya.

"Salah satu tugas pelayanan saya sebagai Uskup adalah kunjungan ke rutan dan lapas yang ada di wilayah pelayanan saya di Jakarta dan Tangerang," ujarnya.

Suharyo mengatakan dia akan datang jika diberikan izin. Hakim yang mengadili Hasto telah memberi izin tersebut.

"Kalau diizinkan oleh yang berwenang," katanya.

Simak Video 'Pihak Hasto akan Ajukan Banding Usai Eksepsi Ditolak Hakim':

(ial/maa)

Jakarta (ANTARA) - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mempersilakan Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo mengunjungi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Hakim Ketua Rios Rahmanto menegaskan bahwa Hasto memiliki hak sebagai terdakwa untuk dikunjungi oleh setiap orang.

"Izin kunjungan silakan saja, namun majelis hakim berharap jangan terlalu mepet waktu permohonan izinnya ya untuk berikut-berikutnya," ujar Hakim Ketua menanggapi permintaan izin kunjungan dari penasihat hukum Hasto dalam sidang putusan sela majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat.

Adapun dalam kesempatan tersebut, penasihat hukum Hasto, Ronny Talapessy menyampaikan bahwa akan terdapat beberapa orang yang mengunjungi Hasto di tahanan, salah satunya Uskup Agung Jakarta.

Selain itu, lanjut Ronny, akan ada pula rencana kunjungan dari kedua kakak Hasto, yakni Anastasia Rukmi Sapto Astuti dan Edo Kristiyanto.

Ia menyebutkan rencana kunjungan ketiganya telah didaftarkan dan diberi izin melalui sistem Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu).

"Ketiganya ini diberikan izin oleh e-Berpadu dan tanggal berkunjungnya pada 14 April 2025. Ini kami tunjukkan agar diketahui oleh penuntut umum sehingga teknis kunjungannya bisa berjalan lancar," ucap Ronny.

Adapun Hasto menjadi terdakwa dalam kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap.

Pada kasus itu, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi, yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019-2024.

Sekjen PDI Perjuangan tersebut diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah, mantan terpidana kasus Harun Masiku yakni Saeful Bahri, dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019-2020.

Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif terpilih asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama anggota DPR periode 2019—2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Solo -

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, turut menghadiri sidang eksepsi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto beberapa hari yang lalu. Kehadiran dirinya itu sebagai bentuk support untuk Hasto.
Rudy menyebut Hasto merupakan tahanan politik sejak ditetapkan menjadi tersangka Desember lalu.

"Kita memberi support moral kepada Sekjen PDI Perjuangan dalam menghadapi politisasi kriminalisasi di negeri yang kita cintai ini. (Pakai rompi tahanan politik) Loh iya memang Hasto tahanan politik," katanya ditemui di Kantor DPC PDIP Solo, Jumat (28/3/2025).

Rudy juga mempertanyakan keterlibatan Hasto dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku tersebut. Ia menilai, bahwa Hasto tidak pernah korupsi dan merugikan negara.

"Karena merugikan negara tidak, korupsi tidak. Lantas besar suapnya dan sebagainya tidak pada tempatnya disidik oleh KPK," ungkapnya.

Mantan Wali Kota Solo itu mengungkapkan dalam sidang eksepsi yang dibacakan oleh para pengacara KPK yang bekerja merupakan bentukan dari Presiden ke-7, Joko Widodo.

"Kemudian tentang KPK yang menurut eksepsi yang dibacakan pengacara adalah KPK bentukan Jokowi ini menurut Mahkamah Konstitusi yang dipersoalkan tidak merugikan negara, keputusan sudah inkrah. BAP yang dipakai untuk memutuskan dipakai untuk bukti lagi, ini yang dijadikan perdebatan. Sehingga kondisi yang demikian sebagai kader partai," jelasnya.

Melihat hal itu, Rudy menyebut bahwa Hasto merupakan tahanan politik bukan tahanan korupsi atau tahanan suap. Dirinya juga menyoroti tersangka yang melakukan penyuapan hingga saat ini belum tertangkap.

"Peristiwa itu adalah tahanan politik bukan tahanan korupsi atau tahanan suap. Yang melakukan penyuapan belum ketangkap. Keputusan sudah inkrah yang diputuskan sudah keluar dari penjara tidak merugikan keuangan negara," ungkapnya.

"KPK kan mengurusi keuangan negara. Keuangan negara pun dibatasi di atas Rp 1 miliar. Kalau di bawah Rp 1 miliar kan bukan dari KPK. Putusan sela kita datang kita support nggak ada salahnya," pungkasnya.

Dilansir detikNews, Sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu anggota (PAW) DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, kembali digelar. Pendukung Hasto memakai rompi oranye bak tahanan bertulisan 'Hasto tahanan politik'.

Mereka mengenakan rompi berwarna oranye bertuliskan #Hastotahananpolitik. Ada sekitar 17 orang yang memakai rompi tersebut, di mana salah satunya ialah Ketua PDIP Solo Fx Rudy.

Sejumlah pengacara Hasto juga telah tiba di persidangan. Di antaranya Maqdir Ismail, Arman Hanis, Ronny Talapessy, Alvon Kurnia Palma, Johanes Tobing hingga Febri Diansyah.

(apl/apl)

Jakarta -

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membatalkan permohonan pindah rumah tahanan (rutan), yang semula di Rutan Merah Putih ke Rutan Salemba. Hasto mengaku merasa nyaman dan membangun keakraban dengan warga binaan di Rutan Merah Putih.

Hal itu disampaikan politikus PDIP, Guntur Romli, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/3/2025). Guntur membacakan surat yang ditulis oleh Hasto.

"Mas Hasto melalui PH sudah mencabut permohonan untuk pindah dari Rutan Merah Putih yang kemarin itu ke Salemba," kata Guntur Romli.

"Dengan alasan bahwa Mas Hasto sudah menyatu dengan teman-teman warga Merah Putih dan juga dari teman-temannya juga banyak yang menyampaikan keberatan kalau sampai Mas Sekjen itu pindah," sambungnya.

Terlebih, menurut dia, saat ini Hasto telah membangun tradisi keakraban bersama warga binaan di Rutan Merah Putih. Misalnya, setiap pagi berolahraga bersama kemudian menyanyikan lagu-lagu wajib.

"Karena itu, Mas Hasto membatalkan permohonan untuk pindah rutan," ujarnya.

Selain itu, Guntur Romli mengatakan banyak pihak telah mengapresiasi eksepsi yang ditulis Hasto. Dia mengatakan eksepsi itu memberikan penjelasan mengenai persoalan hukum dan politik yang menimpa Hasto.

"Kami percaya bahwa perjuangan dari Sekjen PDI Perjuangan ini merupakan perjuangan nilai-nilai. Karena itu kami sangat yakin bahwa ini bukan persoalan hukum, ini lebih kepada persoalan politik," jelasnya.

"Karena kita melihat misalnya saat ini orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam pembelaan terhadap Mas Sekjen itu mengalami tekanan, mengalami kriminalisasi," sambung dia.

Lebih lanjut, Guntur Romli mengatakan Hasto meminta para kader PDIP untuk tetap solid. Dia menuturkan Hasto juga meminta kader menjaga Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ya tentu saja surat-surat yang dikirimkan Mas Hasto kepada kami ya banyak sekali pesan-pesan, paling khusus tentu saja yang juga disampaikan oleh beliau, kami kader PDI Perjuangan harus tetap loyal, setia dan menjaga ibu Ketua Umum ibu Megawati Soekarnoputri, dan juga meminta struktur partai selalu solid terhadap pemimpinan ibu Megawati Soekarnoputri," tuturnya.

Simak juga Video 'Tim Hukum Kusnadi Kecewa KPK Minta Tunda Sidang Praperadilan':

(amw/taa)

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum Jumat (21/3) menjadi sorotan, mulai dari Komisi III DPR RI akan segera menggulirkan pembahasan RUU KUHAP hingga Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa calon anggota legislatif terpilih dapat mengundurkan diri karena tugas negara.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. Komisi III segera bahas RUU KUHAP dengan Pemerintah usai Surpres turun

Komisi III DPR RI akan segera menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) bersama Pemerintah, usai menerima Surat Presiden (Surpres) terkait pembahasan revisi UU tersebut pada Kamis (20/3).

"Draf final Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan dibahas segera karena Surpres-nya per hari ini sudah ke luar, sudah ditandatangani Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Selengkapnya klik di sini.

2. KPK sebut masih mendalami keterlibatan pihak lain di kasus DJKA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa masih mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) Tahun Anggaran 2018-2022.

“Tidak hanya itu. Jadi, siapa yang terlibat di dalam perkara ini juga sedang kami dalami,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

3. Polri koordinasi dengan K/L cegah korban TPPO berulang

Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait upaya mencegah adanya korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berulang.

Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Amingga Meilana Primastito di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa dari asesmen yang dilakukan terhadap 699 pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban TPPO di Myanmar, diketahui bahwa terdapat 116 orang yang menjadi korban berulang kali.

Alasan adanya korban TPPO berulang, ungkap dia, karena korban sudah mendapatkan posisi jabatan yang tinggi.

Selengkapnya klik di sini.

4. Hasto duga ada konflik kepentingan dalam proses penyidikan kasusnya

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto menduga adanya konflik kepentingan dalam proses penyidikan kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap yang menjeratnya.

Pasalnya, kata dia, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti telah bertindak sebagai saksi yang memberatkan dirinya, padahal seharusnya penyidik bersikap netral dan independen.

"Ini adalah konflik kepentingan yang jelas melanggar prinsip independensi dan netralitas dalam penegakan hukum," ucap Hasto saat membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

5. MK: Caleg terpilih dapat diganti jika mundur karena tugas negara

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa penggantian calon anggota legislatif (caleg) terpilih dapat dilakukan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum.

Ketentuan tersebut merupakan pemaknaan baru MK terhadap Pasal 426 ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam hal ini, MK mengabulkan sebagian pengujian undang-undang Perkara Nomor 176/PUU-XXII/2024.

"Menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang dengan terdakwa Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto . Sidang kali ini beragendakan pembacaan nota keberatan atau eksepsi Hasto atas dakwaan Jaksa.

Sidang kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikannya ini digelar di Ruang Sidang Hatta Ali. Pantauan di lokasi, pada pukul 09.52 WIB, Jumat (21/3/2025), kursi pengunjung ruang sidang sudah dipenuhi pendukung Hasto.

Bukan hanya sekadar hadir di ruang sidang, mereka juga mengenakan pakaian yang seragam berupa rompi oranye. Di belakang rompi tersebut, tertulis Hasto tahanan politik.





Setidaknya, terdapat 17 pendukung Hasto yang mengenakan rompi oranye di dalam ruang sidang. Bukan hanya di dalam, pendukung Hasto yang mengenakan rompi oranye juga terlihat di luar ruang sidang.

Untuk perintangan penyidikan, Hasto didakwa dengan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHAP.

Sedangkan untuk suap, didakwa dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Jakarta -

KPK menggeledah rumah eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten (Bank BJB). Partai Golkar siap memberikan pendampingan hukum ke RK bila diperlukan.

"Kan Pak Ridwan kamil belum berstatus apa-apa ya, untuk saat ini belum diperlukan. Tapi kalau diperlukan suatu saat, dan Pak Ridwan Kamil meminta, Insyaallah kita ikut membantu sebagaimana masyarakat juga kalau membutuhkan bantuan dari Golkar kita juga siap untuk membantu," kata Sekjen Golkar M Sarmuji di DPP Golkar, Jakarta Barat, Minggu (16/3/2025).

Sarmuji mengatakan hubungan RK dengan Golkar masih terjalin baik. Sarmuji mengatakan Golkar dan RK akan menghormati proses hukum yang berlaku terkait pengusutan kasus tersebut.

"Ya kita hormati proses hukum, saya yakin Pak Ridwan Kamil juga menghormati proses hukum dan bersedia membantu KPK untuk melaksanakan tugasnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Sarmuji yakin RK sudah berkomunikasi dengan DPD Golkar Jawa Barat terkait penggeledahan tersebut. Sarmuji yakin RK akan membantu KPK mengusut kasus tersebut.

"Ya sudah, DPD Jawa Barat sudah berkomunikasi ke Pak Ridwan Kamil, mungkin juga Pak Ridwan kamil berkomunikasi dengan yang lainnya juga," ujarnya.

Tim penyidik KPK diketahui menggeledah rumah RK di Bandung, Jawa Barat, pada Senin (10/3). KPK menyebut ada sejumlah dokumen hingga barang yang disita dari penggeledahan tersebut.

"Pastinya, kalau soal disita atau tidak, pasti ada ya, beberapa dokumen, kemudian beberapa barang. Itu ada prosesnya, sedang dikaji, sedang diteliti oleh para penyidik," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (12/3).

"Memang tidak banyak, tapi setidaknya itu hal-hal yang relevan dengan penanganan perkara yang sekarang ditangani," tambahnya.

(mib/rfs)

jangankan untuk membangun negara dan menghadirkan investor, ketika tidak ada supremasi hukum, maka semuanya akan menjadi sia-sia

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan akan mengikuti seluruh proses hukum kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap dengan sebaik-baiknya dan pihaknya percaya bahwa keadilan akan ditegakkan.

"Untuk itulah Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga yang luar biasa dari para pahlawan bangsa dan rakyat yang tidak berdosa, yang menyerahkan nyawanya, semuanya demi untuk membangun suatu negara hukum," ujar Hasto saat ditemui setelah sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat.

Tanpa adanya supremasi hukum, keadilan, dan ketika suatu proses hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah bisa didaur ulang kembali, kata dia, maka Republik Indonesia tidak akan berdiri kokoh.

Dengan demikian, ia menuturkan bahwa jangankan untuk membangun negara dan menghadirkan investor, ketika tidak ada supremasi hukum, maka semuanya akan menjadi sia-sia.

Hasto mengaku telah mendengarkan dengan seksama dan cermat seluruh surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum.

Dari dakwaan itu, dirinya semakin meyakini bahwa kasus yang menyeretnya sebagai terdakwa merupakan kriminalisasi hukum serta merupakan pengungkapan suatu pokok perkara yang sudah inkrah dan didaur ulang karena berbagai kepentingan politik di luarnya.

"Semoga ini menjadi suatu pelajaran yang terbaik bahwa cita-cita menegakkan hukum yang berkeadilan adalah cita-cita seluruh anak bangsa kita," ucap dia

Dalam kasus tersebut, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019-2024.

Hasto diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019-2020.

Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) Calon Legislatif Terpilih Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama Anggota DPR periode 2019—2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Koordinator Juru Bicara Tim Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto , Febri Diansyah menyebut setidaknya ada empat kejanggalan dalam dakwaan yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya. Keempatnya menunjukkan pertentangan antara dakwaan KPK dengan fakta hukum yang telah diuji dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan.

Pertama, penggunaan data yang salah dalam dakwaan. Pada poin nomor 22, dakwaan KPK menyebutkan bahwa Nazarudin Kiemas memperoleh suara nol dalam pemilihan legislatif. Padahal, fakta hukum yang telah diuji dalam Putusan Nomor 18 menunjukkan bahwa Nazarudin Kiemas justru memperoleh suara terbanyak.

"Ini bertentangan dengan fakta yang ada dan menimbulkan kesan seolah-olah ada kepentingan lain di balik dakwaan ini," kata Febri dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta, Rabu (12/3/2025).



Dua, pertemuan tidak resmi yang diklaim KPK. Di poin nomor 23, dakwaan menyebutkan bahwa Hasto Kristiyanto pernah melakukan pertemuan tidak resmi dengan Wahyu Setiawan. Namun, fakta hukum dalam putusan nomor 28 yang mengadili Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio menyatakan bahwa pertemuan Hasto dengan KPU adalah pertemuan resmi saat rekapitulasi suara pada April dan Mei 2019.

"Tidak ada pertemuan tidak resmi seperti yang dituduhkan," ujarnya.

Ketiga, tuduhan tanpa dasar tentang pemberian uang. Pada poin nomor 24, dakwaan menyatakan bahwa Hasto Kristiyanto menerima laporan dari Saiful Bahri dan menyetujui rencana pemberian uang kepada Wahyu Setiawan. Namun, dalam putusan nomor 28, tidak ada fakta hukum yang menyebutkan hal tersebut.

"Ini adalah tuduhan yang tidak berdasar dan sudah diuji di persidangan sebelumnya," tuturnya.

Empat, sumber dana yang keliru. Di poin nomor 25, dakwaan menuduh Hasto Kristiyanto memberikan dana Rp400 juta melalui Kusnadi kepada Donny Tri Istiqomah, yang ujungnya diberikan kepada Wahyu Setiawan. Namun, putusan nomor 18 dengan terdakwa Saiful Bahri menyatakan bahwa sumber dana tersebut adalah Harun Masiku, bukan Hasto Kristiyanto.

"Ini jelas sekali dalam putusan nomor 18, sumber dana bukan dari Hasto," tegasnya.

Oleh karena itu, Febri menyoroti adanya campur aduk antara fakta, opini, dan bahkan imajinasi dalam dakwaan KPK. Menurutnya, ini sangat berbahaya karena dapat menjauhkan dari upaya menemukan kebenaran.

Dia menegaskan bahwa tim hukumnya akan mengawal proses persidangan yang akan dimulai pada Jumat, 14 Maret 2025, dengan penuh penghormatan terhadap forum pengadilan.

"Kami berharap proses persidangan ini dapat berjalan secara adil dan transparan, sehingga kebenaran yang sesungguhnya dapat terungkap," katanya.