Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membantah pernyataan mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro soal Presiden Prabowo Subianto alergi dengan demonstrasi.

"Kalau pernyataan seperti itu enggak usah percaya, sepanjang tak ada cover both side enggak usah percaya," ujar Pigai di Kantornya, Jakarta, Selasa (12/3).

Pigai mengklaim menjadi bagian perjalanan politik Prabowo selama setidaknya 20 tahun lebih. Dari pengalaman itu, ia memastikan tak ada alergi terhadap demo dalam diri Prabowo.

"Saya adalah bagian dari perjalanan politik Presiden Prabowo. Pagi, siang, sore, malam serang kita habis-habisan. Ada enggak kami melaporkan satu orang saja? Kami enggak pernah, biasa saja," kata dia.

Ia yang merupakan aktivis Hak Asasi Manusia ini menegaskan demo atau menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh konstitusi. Di negara demokrasi, hal itu lazim terjadi dan dia sebut sebagai parlemen jalanan.

"Demonstrasi parlemen jalanan boleh dong. Dulu orang demonstrasi dihukum di pengadilan, tapi sekarang kami bebaskan," tandasnya.

Sebelumnya, Satryo dalam wawancara khusus dengan salah satu media nasional mengutip pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Minahasa yang menyebut Presiden Prabowo alergi dengan demo. Sebab, demo menimbulkan kegaduhan-kegaduhan.

Satryo menyampaikan pernyataan tersebut mengacu pada demo terhadap dirinya di Kementerian Diktisaintek dan demo mahasiswa mengenai uang kuliah tunggal, yang pada akhirnya membuat ia keluar dari kabinet dalam waktu relatif cepat.

Pigai menegaskan bahwa militerisme seperti pada masa Orde Baru sangat tidak mungkin terjadi saat ini.

"Kenapa tidak mungkin? Karena pemerintah sekarang adalah pemerintah sipil," kata Pigai.

Ia menjelaskan bahwa pemerintahan sipil berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto yang mendirikan partai politik, yang pada Pemilu 2024 menjadi salah satu peraih suara terbanyak melalui proses demokrasi.

"Presiden Prabowo Subianto juga terpilih melalui proses demokrasi. Ada dinamika right to vote (hak untuk memilih), ada dinamika right to take a part of government (hak untuk dipilih)," ujarnya.

Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa sebanyak 30 persen jajaran Kabinet Merah Putih merupakan aktivis organisasi kemasyarakatan sipil yang pernah jatuh bangun membangun demokrasi, HAM, dan reformasi di tanah air.

Menurut ia, pemerintahan Presiden Prabowo melalui misi Astacita turut mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia.

"Program-program prioritas pemerintah yang berjumlah 17, nilainya adalah nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk kebebasan ekspresi, kebebasan pers," jelasnya.

Oleh sebab itu, Menteri HAM menegaskan bahwa sangat tidak mungkin sistem militerisme maupun otoritarianisme akan hidup kembali di Indonesia.

"Salah satu wujud nyata menghadirkan iklim demokrasi dan HAM bangsa ini adalah menghadirkan Kementerian HAM. Indonesia adalah satu dari empat negara di dunia yang punya Kementerian Hak Asasi Manusia," katanya menambahkan.

Pigai juga menjelaskan bahwa penurunan angka indeks demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU) bukan terjadi pada masa pemerintahan Prabowo.

"(Tahun) 2024 itu sebelum pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya karena data ini adalah penilaian turunnya demokrasi pada 2024, berarti sebelum kepemimpinan pemerintah yang baru," kata Pigai.

Pada tahun 2024, angka indeks demokrasi Indonesia sebesar 6,44 atau menurun dari angka indeks tahun 2023 yang tercatat 6,53.

Pigai menjelaskan bahwa penurunan angka indeks demokrasi pada tahun 2024 bukan berarti menunjukkan pemerintah tidak bersahabat dengan demokrasi, melainkan adanya perbedaan variabel penilaian dengan EIU.

Menurut ia, EIU hanya berfokus pada aspek aturan-aturan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, dan putusan peradilan yang dinilai mengekang kebebasan demokrasi.

Oleh sebab itu, Pigai mengakui bahwa apabila berfokus pada variabel penilaian EIU maka terdapat beberapa aturan yang mengakibatkan penurunan indeks demokrasi di tanah air, terutama dari tahun 2015 hingga 2024.

"Pertama, Peraturan Kapolri tentang hate speech (ujaran kebencian, red) pada 2015 sehingga Peraturan Kapolri tentang hate speech itu sebenarnya mengunci demokrasi," jelasnya.

Kedua, kata Pigai, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur anggota dewan dapat melaporkan warga negara yang memberi protes kepada mereka.

"Berikutnya, revisi Undang-Undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Perppu tentang Ormas (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017) yang akarnya membubarkan satu, dua ormas yang dianggap bertentangan dengan pemerintah," katanya.

Kemudian, penangkapan aktivis organisasi kemasyarakatan sipil yang terjadi sejak tahun 2015.

"Fakta-fakta inilah yang mengunci dinamika demokrasi berkembang di Indonesia sehingga pada saat itu The Economist menyatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia turun," jelasnya.

Secara khusus, Menteri HAM mengatakan bahwa penurunan angka indeks demokrasi pada tahun 2024 karena adanya upaya DPR RI untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membantah pernyataan mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo (Mendiktisaintek) Soemantri Brodjonegoro soal Presiden Prabowo Subianto alergi dengan demonstrasi. Dia menilai, pernyataan itu hanya klaim seseorang.

"Kalau pernyataan sepihak, enggak usah percaya. Enggak usah percaya sepanjang tidak ada cover both side (berimbang), enggak usah percaya," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (11/3).

Dia lantas menjelaskan, Presiden Prabowo tidak memiliki masalah dengan demonstrasi yang dilakukan warga negara Indonesia. "Demonstrasi kan parlemen jalanan. Ya boleh dong. Emang kenapa enggak boleh? Alergi? Kok alergi?" kata Pigai.

Sebelumnya, mantan Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam wawancara khusus dengan media di kanal Youtube pada Jumat (7/3/2025), mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo alergi terhadap demo. Satryo menyampaikan pernyataan tersebut merujuk demo pegawai Kemendiktisaintek terhadap dirinya dan aksi mahasiswa mengenai uang kuliah tunggal.

Sebagai orang yang menjadi bagian dari perjalan politik Prabowo, Pigai menegaskan, presiden RI tidak alergi dengan demonstrasi. "Ada enggak kami melaporkan satu orang saja? Kami enggak pernah, biasa aja. Demonstrasi ya, apalagi (melaporkan warga) demonstrasi," jelas mantan komisioner Komnas HAM tersebut.

Selain itu, Pigai menerangkan, penurunan angka indeks demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU) bukan terjadi pada masa Presiden Prabowo. "(Tahun) 2024 itu sebelum pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya karena data ini adalah penilaian turunnya demokrasi pada 2024, berarti sebelum kepemimpinan pemerintah yang baru," katanya.

KOMPAS.com - Mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro kembali menjadi sorotan setelah menyebut bahwa Presiden Prabowo alergi dengan demonstrasi.

Pernyataan tersebut dilontarkan Satryo dalam sebuah wawancara eksklusif dengan salah satu media yang ditayangkan di YouTube pada Jumat (7/3/2025).

Pernyataan yang dilontarkan Satryo tersebut merujuk pada dua aksi demo, yaitu demo ASN Kemendikti Saintek terhadap dirinya dan demo mahasiswa mengenai uang kuliah tunggal.

Menteri HAM Natalius Pigai Bantah Pernyataan Satryo

Dilansir dari Antara, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membantah pernyataan yang dilontarkan Satryo Brodjonegoro.

Ia menyebut bahwa apa yang dilontarkan Satryo merupakan pernyataan sepihak dan tidak bisa dipercaya.

"Kalau pernyataan sepihak, enggak usah percaya. Enggak usah percaya sepanjang tidak ada cover both side (berimbang), enggak usah percaya," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Ia juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak memiliki masalah dengan demonstrasi yang dilakukan warga negara Indonesia.

"Demonstrasi kan parlemen jalanan. Ya boleh dong. Emang kenapa enggak boleh? Alergi? Kok alergi?" kata Pigai.

Sebagai salah satu sosok yang menjadi bagian dari perjalan politik Presiden Prabowo, ia menegaskan bahwa Presiden tidak alergi dengan demonstrasi.

"Ada enggak kami melaporkan satu orang saja? Kami enggak pernah, biasa aja. Demonstrasi ya, apalagi (melaporkan warga, red) demonstrasi," jelasnya.

Kontroversi Mantan Mendikti Saintek Satryo Brodjonegoro

Satryo Soemantri Brodjonegoro merupakan mantan menteri Mendikti Saintek yang dilantik pada periode awal Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo.

Sosoknya menjadi perhatian kala para ASN Kemendikti Saintek melakukan unjuk rasa pada Senin (20/1/2025).

Dilansir dari Kompas.com, ASN Kemendikti Saintek berunjuk rasa untuk menyatakan bahwa mereka bukan pegawai pribadi Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro dan istri.

Unjuk rasa itu juga dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang yang diduga dilakukan Satryo.

Selain itu, Satryo juga didemo karena permasalahan tukin dosen ASN yang belum juga dicairkan.

Polemik efisiensi anggaran juga sempat membuat Kemendikti Saintek disorot terkait alokasi anggaran KIP yang disebut akan terdampak.

Walau Satryo memastikan KIP tidak dipotong, namun mahasiswa telah lebih dulu menunjukkan reaksi.

Polemik alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP Kuliah menjadi salah satu poin tuntutan mahasiswa saat berdemonstrasi di kawasan Monumen Nasional, Senin (17/2/2025).

Kebijakan efisiensi anggaran di Kemendikti Saintek dinilai mahasiswa berpotensi memangkas anggaran pendidikan sehingga menyebabkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Setelah kisruh tersebut, Presiden Prabowo diketahui melakukan reshuffle kabinet dan mengganti posisi Mendikti Saintek dengan melantik Brian Yuliarto pada Rabu (19/2/2025).

Belakangan, Satryo memberikan klarifikasi bahwa dirinya bukan dipecat, melainkan mengundurkan diri dari posisi Mendikti Saintek.

Dilansir dari Antara, Satryo mengungkap alasannya mundur adalah karena upayanya selama empat bulan terakhir tidak sesuai dengan harapan pemerintah.

"Karena mungkin tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah, ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan," ujar Satryo.

Sumber:
antaranews.com
antaranews.com
nasional.kompas.com

KOMPAS.com - Mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro kembali menjadi sorotan setelah menyebut bahwa Presiden Prabowo alergi dengan demonstrasi.

Pernyataan tersebut dilontarkan Satryo dalam sebuah wawancara eksklusif dengan salah satu media yang ditayangkan di YouTube pada Jumat (7/3/2025).

Pernyataan yang dilontarkan Satryo tersebut merujuk pada dua aksi demo, yaitu demo ASN Kemendikti Saintek terhadap dirinya dan demo mahasiswa mengenai uang kuliah tunggal.

Menteri HAM Natalius Pigai Bantah Pernyataan Satryo

Dilansir dari Antara, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membantah pernyataan yang dilontarkan Satryo Brodjonegoro.

Ia menyebut bahwa apa yang dilontarkan Satryo merupakan pernyataan sepihak dan tidak bisa dipercaya.

"Kalau pernyataan sepihak, enggak usah percaya. Enggak usah percaya sepanjang tidak ada cover both side (berimbang), enggak usah percaya," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Ia juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak memiliki masalah dengan demonstrasi yang dilakukan warga negara Indonesia.

"Demonstrasi kan parlemen jalanan. Ya boleh dong. Emang kenapa enggak boleh? Alergi? Kok alergi?" kata Pigai.

Sebagai salah satu sosok yang menjadi bagian dari perjalan politik Presiden Prabowo, ia menegaskan bahwa Presiden tidak alergi dengan demonstrasi.

"Ada enggak kami melaporkan satu orang saja? Kami enggak pernah, biasa aja. Demonstrasi ya, apalagi (melaporkan warga, red) demonstrasi," jelasnya.

Kontroversi Mantan Mendikti Saintek Satryo Brodjonegoro

Satryo Soemantri Brodjonegoro merupakan mantan menteri Mendikti Saintek yang dilantik pada periode awal Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo.

Sosoknya menjadi perhatian kala para ASN Kemendikti Saintek melakukan unjuk rasa pada Senin (20/1/2025).

Dilansir dari Kompas.com, ASN Kemendikti Saintek berunjuk rasa untuk menyatakan bahwa mereka bukan pegawai pribadi Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro dan istri.

Unjuk rasa itu juga dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang yang diduga dilakukan Satryo.

Selain itu, Satryo juga didemo karena permasalahan tukin dosen ASN yang belum juga dicairkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya me-reshuffleKabinet Merah Putih sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

Prabowo me-reshuffle kabinet, pergantian terjadi pada posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) yang sebelumnya dijabat Satryo Soemantri Brodjonegoro digantikan oleh Brian Yuliarto.

Reshuffle tersebut dilakukan pada Rabu (19/2/2025) yang artinya terjadi pada 4 bulan kurang 1 hari sejak 20 Oktober 2024. Catatan itu telah melampaui rekor pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, Presiden Jokowi untuk kali pertama mereshuffle Kabinet Indonesia Maju pada 12 Agustus 2015 atau 10 bulan kurang 8 hari sejak dibentuknya kabinet kerja tersebut.

Jokowi pada saat itu untuk pertama kalinya merombak kabinet dengan langsung mengganti 6 menteri sekaligus. Presiden asal Surakarta tersebut melakukan perombakan pada Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Perdagangan, dan Sekretaris Kabinet.

Memang, sejak era reformasi para presiden di republik ini kerap membongkar pasang jajaran kabinet kerjanya. Sejarah mencatat rekor perombakan tercepat masih dilakukan oleh Presiden Abddurahman Wahid.

Abdurrahmad Wahid atau Gus Dur, masih memegang rekor reshuffle tercepat. Dia melakukan pergantian posisi menteri hanya 1 bulan 6 hari sejak dilantik 20 Oktober 1999.

Pergantian yang dilakukan oleh Gus Dur tertuju pada Menko Kesra dan Pengentasan Kemiskinan yang sebelumnya dijabat oleh Hamzah Has digantikan oleh Basri Hasanuddin.

Selain dari rekor reshuffle tercepat, Gus Dur tercatat masih memegang rekor melakukan bongkar pasang pejabat terbanyak dalam satu masa jabatannya. Dia melakukan sebanyak 12 kali pergantian hanya dalam 9 bulan masa jabatannya sebagai presiden.

Sementara itu, Megawati tercatat tidak terlalu banyak melakukan bongkar pasang posisi pejabat selama menjabat sebagai presiden pada periode 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004.

Kendati terdapat sejumlah menteri yang mundur, Megawati memilih untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut hanya dengan pelaksana tugas hingga akhir masa jabatannya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah salah satu yang melakukan reshuffle tercepat setelah Jokowi. Dia tercatat melakukan reshuffle menteri pada 9 bulan masa jabatannya.

SBY tercatat merombak kabinet pada 7 Mei 2005 dengan mengganti Jusuf Anwar sebagai Menteri Keuangan dengan Sri Mulyani. Secara total, selama 2 periode menjabat sebagai presiden, SBY melakukan sebanyak 14 kali reshuffle.

Jakarta -

Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkap dirinya telah resmi mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Mendiktisaintek). Ia telah menyampaikan surat pengunduran diri ke Kementerian Sekretariat Negara RI.

"Saya itu baru saja ke Setneg menyerahkan surat pengunduran diri saja sebagai Mendiktisaintek," kata Satryo kepada wartawan di Gedung D Kemdiktisaintek, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Terkait alasan mengapa ia mengundurkan diri, Satryo mengaku kinerjanya tidak sesuai dengan harapan pemerintah selama empat bulan terakhir. Satryo juga menegaskan ia bukan diberhentikan tetapi mengundurkan diri.

"Saya sudah bekerja keras selama 4 bulan ini. Namun karena mungkin tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan," tambahnya.

Sudah Buat Surat Pengunduran Diri Sejak Jam 12 Malam

Satryo bercerita ia telah membuat surat pengunduran diri sejak jam 12 malam. Tetapi baru Rabu (19/2/2025) malam disampaikan kepada Setneg dan akan diteruskan ke Presiden.

"Suratnya ke Presiden, ya diterima suratnya. Surat itu saya buat tadi malam jam 12 malam. Tadi saya serahkan ke Setneg untuk disampaikan kepada Presiden," ungkap Satryo.

Dengan tegas, Satryo menjelaskan ia tidak diminta untuk mengundurkan diri. Kini ia mengatakan telah ikhlas karena sudah bekerja secara maksimal.

"Saya mengajukan diri, mengajukan pengunduran diri. Harus legowo kerja itu. Kerja baik (dan) maksimal sudah. Tulus saya kerja. Kalau tidak cocok ya saya mundur saja lebih baik," tegasnya.

Dengan pengunduran diri ini, Satryo yakin penggantinya punya visi-misi sendiri untuk membangun Kemdiktisaintek. Ia percaya dengan yang bersangkutan.

"Penggantinya terserah yang bersangkutan. Karena tiap orang punya visi-misinya sendiri-sendiri," tandasnya.

(det/nwk)

JAKARTA, investor.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Togar M Simatupang menyatakan, Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro belum mengambil langkah hukum terkait tudingan dugaan penamparan terhadap pegawainya. Dugaan tersebut pun viral di media sosial dengan narasi negatif.

"Kita belum ada ke arah sana untuk menempuh langkah hukum," katanya saat konferensi pers di kantor Kemendiktisaintek, Jakarta Selasa (21/1/2025).

Terkait rekaman suara yang beredar luas soal dugaan Satryo marah kepada pegawai vendor yang mengurus air di rumah dinasnya, Togar belum mengetahui sumber rekaman tersebut. Dia pun belum tahu siapa yang membuat dan menyebarkan rekaman tersebut.

Menurut Togar, orang yang menyebarkan rekaman tersebut hanya ingin mencari keuntungan belaka. Togar menilai tujuan penyebaran rekaman itu juga masih belum diketahui, apakah untuk mencemarkan nama baik Satryo ataukah ada hal lain.

Saat ini, Kemendiktisaintek masih mempelajari potensi timbulnya polemik yang terjadi akibat munculnya rekaman yang dinilai tak relevan tersebut. 

"Kalau itu nanti terjadi secara kontinu atau ada suatu tanda petik potensi untuk mengganggu ketertiban umum, kita harus mencermati secara bijaksana. Jadi belum perlu mengambil langkah hukum," ucapnya.

Ia juga menanggapi terkait aksi unjuk rasa kemarin yang membawa spanduk besar dengan bentuk bahasa simbolik dan hiperbola. Diakui hal semacam itu sering terjadi dalam aksi demontrasi di kalangan mahasiswa maupun di lembaganya.

Pada unjuk rasa Senin (10/1/2025) di kantor Kemendiktisaintek, terbentang spanduk bertulisan putih berlatar hitam itu memuat pesan, "Pak Presiden, selamatkan kami dari menteri pemarah yang suka main tampar dan main pecat." 

Togar menilai penggunaan kata-kata yang berlebihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan perhatian publik agar aksi ASN Kemendiktisaintek ini lebih mendapat sorotan.

Sebelumnya, beredar rekaman suara Menteri Satryo yang marah hingga memaki-maki seseorang di rumah dinas Widya Chandra.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro belum mengambil langkah hukum terkait tuduhan dugaan penamparan terhadap pegawainya. Tuduhan dugaan penamparan Satryo terhadap pegawai viral di media sosial.

"Belum ada ke arah sana (menempuh langkah hukum)," kata Sekjen Kemendikti Saintek, Togar Simatupang di Kantor Kemendikti Saintek, Jakarta pada Selasa (21/1/2025).

Menurutnya, berkaitan rekaman suara yang beredar dan berisi percakapan antara dua orang, yang mana disebut-antara Satryo dengan pegawai vendor yang menangani urusan air di Rumah Dinas Widya Chandra, pihaknya belum mengetahui sumber rekaman tersebut ataupun siapa yang membuat serta menyebarkannya. Diyakini, orang yang menyebarkan rekaman itu hanya ingin mencari keuntungan belaka.



Dia menambahkan, beluk dipastikan apakah tujuan penyebaran itu juga dimaksudkan untuk mencemarkan nama baik Satryo ataukah bagaimana. Saat ini, pihaknya tengah mempelajari potensi timbulnya polemik yang terjadi akibat munculnya rekaman yang dinilai tak relevan tersebut.

"Kalau itu nanti terjadi secara kontinu atau ada suatu tanda petik potensi untuk mengganggu ketertiban umum, kita harus mencermati secara bijaksana. Jadi belum perlu mengambil langkah hukum," katanya.

Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meluncurkan seri buku 'Tercerahkan dalam Kedamaian' dengan judul 'Secercah Kisah Mantan' dan 'Menggali Akar Terorisme di Indonesia'. Buku itu hasil kolaborasi antara akademisi, peneliti, birokrat, dan mantan narapidana terorisme.

Adapun peluncuran buku ini merupakan perwujudan mandat negara terkait pencegahan yang diamanatkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018. Hal itu diungkapkan oleh Kepala BNPT Komjen. Pol. Eddy Hartono, S.I.K., M.H., dalam Kegiatan Peluncuran Buku Hasil Kajian Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme di Jakarta, hari ini.

"Peluncuran ini merupakan wujud manifestasi mandat negara sesuai amanat Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018, karena disana kita diamanatkan untuk wajib melakukan pencegahan," kata Komjen Eddy dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

Menurut Komjen Eddy, upaya ini merupakan membangun kesiapsiagaan nasional dengan berkolaborasi dengan konsep pentahelix.

"Hari ini kami mencoba melaksanakan bagian dari pencegahan itu yakni kesiapsiagaan nasional.Kita berkolaborasi dengan para ahli, akademisi, birokrat, peneliti dan mantan napiter," ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa buku ini merupakan hasil kajian dan analisis 15 buku yang sering dijadikan rujukan oleh para pelaku tindak pidana terorisme.

"Sejak tahun 2023, kurang lebih 60 putusan mengamanatkan agar buku - buku yang mengancam ideologi ini dirampas oleh negara. Maka, kami berkewajiban mengkaji dan menganalisis dari buku - buku tersebut. Ditemukan 15 buku yang sering dijadikan rujukan oleh para pelaku tindak pidana terorisme, maka kami kaji dan hasilnya adalah buku yang kita luncurkan hari ini," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan pendidikan adalah kunci untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan dirinya juga mengapresiasi BNPT atas peluncuran buku ini.

"Pendidikan adalah kunci untuk memperkuat kesadaran nilai - nilai toleransi, inklusif, dan mengembangkan wawasan kebangsaan serta cinta tanah air. Kami sangat mengapresiasi upaya BNPT yang telah bekerja dengan keras. Kami yakin buku ini akan menjadi referensi bagi akademisi, praktisi dan masyarakat umum dalam memahami akar radikalisme dan terorisme," ujar Prof. Satryo.

Sementara itu, Wakil Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan buku tersebut juga sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yakni penguatan ideologi Pancasila.

"Kegiatan ini senafas dan sejiwa dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto yang pertama yakni penguatan ideologi Pancasila di negara ini," tutup Sugiat.

Sebagai informasi tambahan, buku ini dapat diakses melalui permintaan ke BNPT dan sudah tersedia di platform Google Play Book. Turut hadir dalam kegiatan ini, Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polkam RI Irjen. Pol. Dr. Andry Wibowo, Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK Fithriadi, Kepala Departemen Pelindungan Konsumen OJK Rudy Agus Purnomo serta pejabat di lingkungan BNPT.

(prf/ega)

Jakarta -

Pemanggilan calon menteri ke rumah presiden terpilih, Prabowo Subianto, masih berlangsung sampai malam ini. Kini giliran Menkum HAM Supratman Andi Agtas dan Menteri BUMN Rosan Roeslani yang merapat ke Kertanegara.

Agtas tampak mengenakan batik saat datang ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Dia sempat menyapa wartawan sebelum masuk ke rumah Prabowo.

Tak lama setelah itu, Rosan juga datang mengenakan batik. Dia melempar senyum dan melambaikan tangan ke arah wartawan.

Sebelum dua orang tersebut, tokoh-tokoh lain ikut merapat ke kediaman Prabowo. Untuk diketahui, nama-nama calon menteri yang dipanggil hari ini di antaranya Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono, dan Mendagri Tito Karnavian. Ada pula nama Wakapolri Kemjen Agus Andrianto hingga aktivis HAM Natalius Pigai.

Tokoh-tokoh yang sudah dipanggil ke rumah Prabowo yaitu:
1.⁠ ⁠Prasetyo Hadi
2.⁠ ⁠Natalius Pigai
3.⁠ ⁠Widiyanti Putri Wardhana
4.⁠ ⁠Yandri Susanto
5.⁠ ⁠Fadli Zon
6.⁠ ⁠Nusron Wahid
7.⁠ ⁠Saifullah Yusuf atau Gus Ipul
8.⁠ ⁠Maruarar Sirait
9.⁠ ⁠Teuku Riefky Harsya
10.⁠ ⁠Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY
11.⁠ ⁠Satryo Soemantri Brodjonegoro
12.⁠ ⁠Arifatul Choiri Fauzi
13.⁠ ⁠Yassierli
14.⁠ ⁠Zulkifli Hasan atau Zulhas
15.⁠ ⁠Tito Karnavian
16.⁠ ⁠Bahlil Lahadalia
17.⁠ ⁠Yusril Ihza Mahendra (Menko Hukum dan HAM)
18.⁠ ⁠Abdul Mu'ti (Mendikdasmen)
19.⁠ ⁠Iftitah Sulaiman
20.⁠ ⁠Sugiono
21.⁠ ⁠Muhaimin Iskandar
22.⁠ ⁠Wihaji
23.⁠ ⁠⁠Abdul Kadir Karding
24.⁠ ⁠Agus Andrianto
25.⁠ ⁠Raja Juli Antoni
26.⁠ ⁠Agus Gumiwang Kartasasmita
27.⁠ ⁠Pratikno
28.⁠ ⁠Maman Abdurrahman (Menteri UKMKM)
29.⁠ ⁠Ribka Haluk
30.⁠ ⁠Dudy Purwagandhi
31.⁠ ⁠Sakti Wahyu Trenggono
32.⁠ ⁠Budi Santoso
33.⁠ ⁠Rachmat Pambudy
34.⁠ ⁠Dodi Hanggodo
35.⁠ ⁠Hanif Faisol Nurofiq
36.⁠ ⁠Nasaruddin Umar
37.⁠ ⁠Amran Sulaiman
38.⁠ ⁠Sultan B Najamudin
39.⁠ ⁠Erick Thohir
40.⁠ ⁠Dito Ariotedjo
41.⁠ ⁠Budi Gunadi Sadikin
42. Airlangga Hartarto
43. Sri Mulyani
44. Veronica Tan

Simak: Video: Erick Thohir-Nasaruddin-Budi Gunadi Merapat ke Rumah Prabowo

[Gambas:Video 20detik]

(knv/knv)

Jakarta -

Waketum Gerindra Sugiono merapat ke rumah presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Kedatangan Sugiono menyusul nama-nama menteri lainnya yang sudah tiba di rumah Prabowo.

Pantauan detikcom di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Senin (14/10/2024), Sugiono mengenakan batik bernuansa cokelat seperti calon-calon menteri yang sebelumnya sudah tiba. Sugiono tampak melemparkan senyum saat tiba.

Tak lama setelah Sugiono, hadir pula politikus Gerindra, Prasetyo Hadi. Nama Prasetyo memang sempat muncul di bursa kabinet Prabowo belakangan ini.

Sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan Prabowo mengundang calon menteri hari ini ke kediamannya. Rencananya akan ada finalisasi terkait menteri seusai pertemuan itu berlangsung.

"Ya rencananya seperti itu akan diundang calon menteri yang kemarin sudah menandatangani kesediaan membantu, tapi finalisasinya adalah hari ini," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/10).

Dasco menyebut calon menteri yang hadir di Kertanegara akan bertemu secara langsung dengan Prabowo Subianto. Finalisasi bisa dilakukan usai pertemuan.

"Yang dipanggil itu akan bertemu dengan Pak Prabowo, nah finalisasinya setelah hasil pertemuan kira-kira begitu," ucapnya.

Berikut sejumlah nama yang sudah tiba di rumah Prabowo:
1. Prasetyo Hadi
2. Natalius Pigai
3. Widiyanti Putri Wardhana
4. Yandri Susanto
5. Fadli Zon
6. Nusron Wahid
7. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul
8. Maruarar Sirait
9. Teuku Riefky Harsya
10. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY
11. Satryo Soemantri Brodjonegoro
12. Arifatul Choiri Fauzi
13. Yassierli
14. Zulkifli Hasan atau Zulhas
15. Tito Karnavian
16. Bahlil Lahadalia
17. Yusril Ihza Mahendra
18. Abdul Mu'ti
19. Iftitah Sulaiman
20. Sugiono
21. Muhaimin Iskandar
22. Wihaji
23. ⁠Abdul Kadir Karding

Simak Video 'AHY, Maruarar hingga Fadli Zon Temui Prabowo di Kertanegara':

[Gambas:Video 20detik]

(fca/rfs)