Penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti menyebut penggeledahan yang dilakukan terkait kasus Harun Masiku termonitor oleh tim hukum DPP PDIP. Rossa menuding monitoring itu merupakan bagian dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hal itu disampaikan Rossa saat dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan perintangan penyidikan untuk terdakwa Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (9/5/2025). Mulanya, Rossa menjelaskan dugaan perbuatan perintangan penyidikan yang dilakukan Hasto.

Rossa mengatakan Hasto diduga merintangi penangkapan Harun dengan meminta Harun menenggelamkan ponsel. Dia menyebut perintah itu diberikan Hasto ke Harun melalui satpam kantor DPP PDIP, Nurhasan.

"Kami akan jelaskan konstruksi Pasal 21 perintangan itu salah satunya adalah upaya mencegah, perbuatan mencegah, merintangi, menggagalkan secara langsung ataupun tidak langsung. Nah perbuatan terdakwa itu secara tidak langsung memerintahkan Harun Masiku melalui Nurhasan supaya menenggelamkan handphone," kata Rossa.

Rossa mengatakan timnya kembali dimasukkan dalam satgas penanganan perkara Harun tahun 2023. Dia mengatakan tim satgasnya sempat dikeluarkan setelah mantan Ketua KPK, Firli Bahuri menyampaikan ke publik soal kegiatan tangkap tangan (OTT) kasus Harun pada 8 Januari 2020.

"Baru pada tahun 2023, tepatnya bulan Mei, satgas kami dimasukkan kembali ke dalam perkara ini dengan Sprindik tambahan. Pada saat itu, misi yang diemban oleh satgas kami hanya utk melakukan pencarian Harun Masiku saja. Membantu pencarian DPO saja," ujarnya.

Rossa mengatakan pihaknya sudah beberapa kali melakukan penggeledahan untuk memburu buron Harun. Salah satu lokasi yang digeledah yakni parkiran di sebuah apartemen Jakarta.

"Kami memang sudah beberapa kali melakukan penangkapan terhadap DPO, sepengetahuan dan pengalaman kami, untuk membuat perkara ini terang harus mulai dari TKP awal. Maka, kami, satgas kami melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, salah satunya adalah di tempat parkir apartemen yang ada di wilayah Jakarta," ujarnya.

Jaksa mendalami hasil penggeledahan di parkiran tersebut. Rossa mengatakan pihaknya menemukan mobil Harun dan foto Harun bersama ketua partai yang disebut ditunjukkan ke eks Ketua KPU Arief Budiman.

"Apa yang ditemukan?" tanya jaksa.

"Di situ ada terparkir mobil Harun Masiku yang sudah lama terparkir dan kami menemukan beberapa dokumen dan petunjuk pada mobil tersebut, di antaranya ialah menguatkan keterangan dari saksi Ketua KPU (Arief Budiman) pada saat itu bahwa Harun Masiku, didatangi Harun Masiku, dengan membawa foto-foto Harun Masiku dengan ketua partai. Dan kita dapat foto-foto itu ada di situ," jawab Rossa.

Rossa mengatakan pihaknya lanjut melakukan penggeledahan ke rumah eks komisioner KPU, Wahyu Setiawan di Pirwokerto untuk mencari keberadaan Harun Masiku. Namun, dia mengatakan timnya hanya bertemu dengan anak Wahyu.

"Selain itu, selain mobil, foto apa lagi yang meyakinkan menambahkan alat bukti untuk tim, meyakinkan bahwa tadi ada perbuatan perintangan apalagi yang ditemukan?" tanya jaksa.

"Kemudian setelah melakukan penggeledahan, kami berangkat menuju ke Semarang untuk melakukan pemeriksaan kepada terpidana Wahyu Setiawan, yang waktu itu sudah divonis, ternyata kami sampai di Semarang, ternyata sudah mendapatkan PB (pembebasan bersyarat). Sehingga kami berinisiatif untuk melakukan penggeledahan di rumah Wahyu yang ada di Purwokerto," jawab Rossa.

"Ditemukan apa di sana?" tanya jaksa.

"Pada saat kami melakukan penggeledahan di tempat atau di rumah Wahyu, kami hanya ketemu anaknya dan kami berusaha persuasif karena tujuan kami pada saat itu adalah menemukan Harun Masiku," jawab Rossa.

Rossa lalu menjelaskan jika rangkaian penggeledahan yang lakukan itu ternyata termonitor oleh tim hukum DPP PDIP. Dia menyakini monitoring itu merupakan bagian dari Hasto.

"Faktanya adalah, penggeledahan-penggeledahan yang kami lakukan ini termonitor dari pihak tim hukum DPP yang dalam hal ini kami menduga menjadi bagian dari Hasto kristiyanto atau terdakwa," ujarnya.

Rossa mengatakan pihaknya melanjutkan penggeledahan ke rumah kerabat Harun di Jakarta Timur. Dari situlah, Rossa mengatakan pihaknya kemudian menemukan barang bukti elektronik (BBE) terkait upaya penyelarasan keterangan agar perkara ini tidak melibatkan Hasto.

"Kemudian kami melakukan penggeledahan juga terhadap salah satu kerabat Harun Masiku yang ada di Jakarta timur dan setelah kami melakukan penggeledahan itu, yang bersangkutan ditemui oleh tim dari penasihat hukum juga. Nah ini sampai complain kepada saya, kenapa saya bisa diketahui," kata Rossa.

"Nah dari situ kami menemukan petunjuk bahwa ada yang perlu kita lakukan penggeledahan yaitu namanya Simon Petrus. Setelah kita lakukan penggeledahan di rumah Simon Petrus ini, kami menemukan BBE yang terkait dengan upaya-upaya penyelarasan keterangan supaya tidak melibat, perkara ini tidak melibatkan atau terbuka terkait dengan perannya terdakwa," tambahnya.

KPK mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang jadi buron sejak 2020.

Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku merendam handphone agar tak terlacak KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020. Hasto juga disebut memerintahkan Harun Masiku stand by di kantor DPP PDIP agar tak terlacak KPK.

Perbuatan Hasto itu disebut membuat Harun Masiku bisa kabur. Harun Masiku pun masih menjadi buron KPK.

Selain itu, Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kader PDIP Riezky Aprilia mengaku dijanjikan menjadi anggota Komnas HAM jika bersedia mundur dari pencalegan Dapil 1 Sumatera Selatan (Sumsel). Riezky mengaku juga ditawari posisi komisaris jika bersedia mundur.

Hal itu disampaikan Riezky yang juga mantan anggota DPR fraksi PDIP saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Riezky mengatakan tawaran itu disampaikan oleh mantan narapidana kasus Harun, Saeful Bahri, saat menemuinya di Singapura. Dia mengatakan tawaran posisi komisaris disampaikan oleh pengacara Donny Tri Istiqomah yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

"Apa yang dikatakan Saeful pada waktu itu?" tanya jaksa.

"Ya ini sebentar lagi ada pergantian Komnas HAM nanti kita dorong jadi Komnas HAM gitu-gitu. Kalau Donny menyampaikan kan nanti bisa jadi komiasaris macem-macem walaupun konteksnya saya nggak tahu serius atau bercanda gitu loh," jawab Riezky.

KPK sebelumnya mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang telah buron sejak 2020.

"Dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap Tersangka Harun Masiku," kata jaksa saat membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Selain itu, Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri, kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

"Memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu Terdakwa bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode 2017-2022," kata jaksa.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pakar hukum dari Untirta Aan Asphianto mendukung KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kasus suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku. Menurut Aan, langkah KPK untuk menahan Hasto sudah tepat.

"Setelah melalui persidangan di praperadilan, ditolak praperadilannya sehingga Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga karena terpenuhi dua alat bukti yang cukup sebagaimana pasal 21 KUHAP dan pasal 183 KUHAP, maka Hasto Kristiyanto sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan," ucap Aan, Jumat (21/2/2025).

"Untuk selanjutnya, saya setuju dengan langkah KPK bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan. Itu sudah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya.

Menurut Aan, tindakan sama harus dilakukan kepada Hasto meski dia merupakan pejabat di partai politik.

"Apakah orang biasa, warga negara biasa, ataukah seorang yang penjabat gitu ya, jadi tidak ada masalah. Karena setiap orang itu sama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan," ujarnya.

"Equality before the law. Presumption of innocence. Tetap itu ada praduga tidak bersalah," ucapnya.

Bagi Aan, KPK memiliki alasan menahan Hasto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, Hasto bisa saja menghilangkan alat bukti atau kabur.

"Juga khawatir menghilangkan barang bukti, supaya bisa dilakukan penyidikan dengan fokus. Khawatir pergi ke luar negeri, dan seterusnya," ucapnya.

"Jadi saya mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK. Tinggal nanti bagaimana setelah ditahan, di satu proses sampai P21 nanti disidangkan di pengadilan. Maka nanti di sana akan terlihat pembuktian di sidang pengadilan," ujarnya.

Kemudian, Aan pun menanggapi soal Hasto yang ditahan padahal pihak PDIP sedang mengajukan praperadilan yang kedua. Bagi Aan, Hasto tetap bisa ditahan meski sedang ajukan proses praperadilan kedua.

"Ya bisa ditahan, karena kalau mengajukan praperadlan lagi harus beda materi, tak boleh sama. Ini kan penetapan tersangkanya (di-praperadilan-kan). Kalau ditolak artinya penetapan tersangkanya oleh KPK sudah sah, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu KUHAP, dan konsekuensinya bisa ditahan, walau mengajukan praperadilan lagi," ujarnya.

Hasto Ditahan KPK

Hasto diketahui ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Dita ditahan Kamis (20/2), pada pukul 18.08 WIB.

Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama. KPK diketahui telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024.

Mengenai status tersangkanya ini, Hasto juga sudah mengajukan praperadilan. Namun, permohonannya itu tidak dapat diterima.

Kasus yang Jerat Hasto

Kasus yang menjerat Hasto ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020. KPK kemudian menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu Komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio, pihak swasta bernama Saeful, dan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pileg 2019 sebagai tersangka.

Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Wahyu dinyatakan bersalah menerima suap sekitar Rp 600 juta agar mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW.

Sementara itu, Harun Masiku masih menjadi buron. Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto serta pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru.

KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Riezky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAW setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia. KPK menyebutkan Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan MA berkaitan dengan PAW agar Harun Masiku bisa masuk DPR.

Hasto juga diduga menyuruh Donny melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari dapil I Sumsel. Donny juga disuruh Hasto mengantar duit suap ke Wahyu. KPK menduga sebagian uang suap ke Wahyu itu berasal dari Hasto.

Selain itu, Hasto diduga berupaya merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku merendam handphone sebelum kabur.

Hasto juga diduga memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni 2024. KPK juga menduga Hasto meminta saksi memberi kesaksian palsu ke KPK.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan KPK terkait suap dan perintangan penyidikan buron Harun Masiku. Pengacara Hasto, Maqdir Ismail, mengaku telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan kliennya.

"Tadi saya sudah sampaikan surat penangguhan penahanan," ungkap Maqdir kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Maqdir menjelaskan penangguhan penahanan ini pun akan kembali diajukan pihaknya ke KPK. Dia mengatakan pengajuan penangguhan penahanan terhadap Hasto akan dikirim ke KPK besok atau lusa.

"Tapi nanti kami ajukan kembali, mungkin besok atau lusa, ya," jelas Maqdir.

Seperti diketahui, hari ini KPK menahan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku. Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka.

Hasto terlihat keluar dari ruang pemeriksaan mengenakan rompi tahanan oranye pada pukul 18.08 WIB. Kedua tangan Hasto pun terlihat sudah terborgol.

Hasto tampak digiring oleh petugas KPK. Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.

Pemeriksaan Hasto ini merupakan yang kedua kali setelah penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Sebelumnya, Hasto diperiksa sebagai tersangka pada Senin (13/1).

Sebenarnya, KPK memanggil Hasto untuk diperiksa pada 17 Februari lalu. Namun Hasto tidak hadir dengan alasan telah mengajukan gugatan praperadilan lagi.

Kasus yang menjerat Hasto ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020. KPK kemudian menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu Komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio, pihak swasta bernama Saeful, dan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pileg 2019 sebagai tersangka.

Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Wahyu dinyatakan bersalah menerima suap sekitar Rp 600 juta agar mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW.

Sementara itu, Harun Masiku masih menjadi buron. Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto serta pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru.

KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Riezky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAW setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia. KPK menyebutkan Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan MA berkaitan dengan PAW agar Harun Masiku bisa masuk DPR.

Hasto juga diduga menyuruh Donny melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari dapil I Sumsel. Donny juga disuruh Hasto mengantar duit suap ke Wahyu. KPK menduga sebagian uang suap ke Wahyu itu berasal dari Hasto.

Selain itu, Hasto diduga berupaya merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku merendam handphone sebelum kabur.

Hasto juga diduga memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni 2024. KPK juga menduga Hasto meminta saksi memberi kesaksian palsu ke KPK.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

KPK resmi menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah tak bisa mengintervensi proses hukum.

"Ya kita nggak bisa mengintervensi apa yang dilakukan oleh KPK dan kita menghormati KPK itu sebagai suatu lembaga negara penegak hukum yang secara independen menegakkan hukum, termasuk juga kewenangan yang ada pada mereka untuk menahan, mencegah orang pergi ke luar negeri dan sebagainya," kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Yusril mengatakan pihak yang ditahan memiliki kesempatan melakukan pembelaan. Dia mengatakan Hasto dapat membela diri lewat kuasa hukum.

"Jadi kepada orang yang ditahan oleh KPK itu kita hormati juga hak-haknya untuk melakukan pembelaan. Silakan dia menghubungi lawyers, pengacara untuk juga melakukan upaya-upaya hukum supaya hukum kita itu ditegakkan dengan betul," ujar dia.

Diketahui, KPK menahan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buronan Harun Masiku. Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka.

Pantauan detikcom di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025), Hasto terlihat keluar dari ruang pemeriksaan mengenakan rompi tahanan oranye sekitar pukul 18.08 WIB. Kedua tangan Hasto pun terlihat sudah terborgol.

Kasus yang Menjerat Hasto

Kasus yang menjerat Hasto ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020. KPK kemudian menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu Komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio, pihak swasta bernama Saeful, dan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pileg 2019 sebagai tersangka.

Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Wahyu dinyatakan bersalah menerima suap sekitar Rp 600 juta agar mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW.

Wahyu, Agustiani dan Saeful telah bebas dari penjara. Sementara, Harun Masiku masih buron.

Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto sebagai tersangka. Selain Hasto, KPK menetapkan pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru kasus ini.

KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Riezky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAW setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia. KPK menyebutkan Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan MA berkaitan dengan PAW agar Harun Masiku bisa masuk DPR.

Hasto juga diduga menyuruh Donny melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari dapil I Sumsel. Donny juga disuruh Hasto mengantar duit suap ke Wahyu. KPK menduga sebagian uang suap ke Wahyu itu berasal dari Hasto.

Hasto juga diduga berupaya merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku merendam handphone sebelum kabur.

Hasto diduga memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni 2024. KPK juga menduga Hasto meminta saksi memberi kesaksian palsu ke KPK.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) merespons penetapan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka terkait kasus korupsi Harun Masiku. Meski sudah purnatugas, nama Jokowi masih disangkutkan mengenai penetapan Hasto sebagai tersangka korupsi bersama Harun Masiku.

"Ya hormati seluruh proses hukum yang ada, udah," katanya di Gedung Graha Saba Buana, Kelurahan Sumber, Solo, Rabu (25/12/2024).

Disinggung mengenai namanya yang masih disangkutkan dengan kasus tersebut Jokowi menjawab santai. Ia menyebut bahwa dirinya sudah purnatugas.

"(Nggak apa-apa nama dibawa di kasus tersebut) Hehe, sudah purnatugas pensiunan," pungkasnya.

Seperti diketahui nama Jokowi masih disebut-sebut terlibat dalam penetapan tersangka Hasto. Ketua DPP PDIP Rony Talapessy menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan tersangka adalah karena politisasi, dia juga menyinggung soal Jokowi.

"Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik. Terutama karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo," ujarnya di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (24/12), dikutip dari 20detik.

KPK Tetapkan Hasto Tersangka

Dilansir detikNews, KPK resmi mengumumkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Dia dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).

Dia awalnya menjelaskan awal mula pengusutan kasus ini sejak 2020. Dia menyebut ada tiga orang yang telah diproses hukum hingga divonis bersalah, yakni Wahyu, Agustiani Tio, dan Saeful. Sementara itu, Harun Masiku masih jadi buron.

Dia kemudian menjelaskan peran Hasto Kristiyanto (HK). Dia mengatakan kasus ini berawal saat Hasto menempatkan Harun di Dapil Sumsel I.

Dia menyebut Hasto berupaya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW. Dia mengatakan Hasto meminta MA memberi fatwa dan mengusahakan agar caleg yang harusnya masuk ke DPR lewat PAW, Riezky Aprilia, mau diganti dengan Harun Masiku.

"Bahkan surat undangan pelantikan Riezky ditahan oleh HK (Hasto Kristiyanto)," ujar Setyo.

Video PDIP: Kami Dikasih Hadiah Natal dengan Sekjen Jadi Tersangka

Video PDIP: Kami Dikasih Hadiah Natal dengan Sekjen Jadi Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap. PDI Perjuangan pun menuding penetapan Hasto sebagai tersangka merupakan politisasi hukum.

Dilansir detikNews, Selasa (24/12/2024), penetapan tersangka Hasto berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024. Hasto ditetapkan tersangka setelah ekspose perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Hasto dijerat sebagai tersangka bersama mantan Caleg PDIP Harun Masiku yang sudah menjadi tersangka lebih dulu sejak 2020. KPK menduga Hasto bersama Harun Masiku memberi suap ke Wahyu Setiawan yang saat suap terjadi menjabat Komisioner KPU RI.

Hasto dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor. Berikut isi pasal tersebut:

Pasal 5

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 250.000.000 setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000.

Suap dari Harun Masiku itu diberikan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku menjadi Anggota DPR RI lewat proses pergantian antarwaktu (PAW). Sejauh ini, ada tiga orang yang telah dijatuhi hukuman penjara dalam kasus suap dari Harun Masiku.

Mereka yang telah divonis ialah Wahyu yang dihukum 7 tahun penjara, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio yang dihukum 4 tahun penjara, dan seorang swasta bernama Saeful yang dihukum 1 tahun 8 bulan penjara.

KPK sendiri belum memberi penjelasan detail soal konstruksi perkara dan peranan Hasto dalam kasus ini. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika hanya menyatakan hal itu akan disampaikan ke publik.

"Akan disampaikan," ujar Tessa saat ditanya mengenai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

PDIP Tuding Politisasi

Juru Bicara PDIP Chico Hakim menuding ada upaya mengganggu dan menenggelamkan PDIP. Dia menuding ada politisasi hukum.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico saat dihubungi, Selasa (24/12).

Chico mengungkit ancaman sprindik yang disebutnya ditujukan kepada beberapa ketua umum partai lain. Dia menyebut memang kerap ada upaya politisasi hukum.

"Ketika ada ancaman sprindik pada beberapa ketua umum partai lain, kemudian menyerah dan ikut arus kebijakan/pilihan/dukungan suatu kekuatan itu bukti nyata poltisasi hukum," ucapnya.

Namun, dia menegaskan hanya PDIP yang tidak menyerah ketika muncul ancaman demikian. Dia menekankan ancaman penjara justru jadi energi untuk PDIP.

"Sampai detik ini belum ada info akurat yang kami terima terkait apakah sudah dijadikan tersangkanya pak sekjen," ujarnya.

Video: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ditetapkan Tersangka KPK!

Video: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ditetapkan Tersangka KPK!