Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, akan membawa Revisi Undang-Undang (RUU) Minerba ke Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Supratman mengatakan, ada sejumlah poin yang menjadi inisiasi Legislatif dalam RUU Minerba. Salah satunya, perubahan skema terkait pemberian izin usaha pertambangan ataupun wilayah izin usaha pertambangan.

"Semua mekanisme lelang berubah dengan pemberian mekanisme lelangnya tetap, tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas," kata Supratman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/2).

Dia menjelaskan, perubahan skema itu bertujuan memberikan keadilan bagi pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), termasuk koperasi.

"Itu isi yang paling penting untuk kita lakukan. Dengan pemberian skema prioritas yang ada, itu artinya pembagian sumber daya alam yang kita miliki, semua komponen bangsa termasuk BUMD daerah penghasil, itu bisa mendapatkan izin usaha pertambangan, yang akan dikoordinasikan oleh Menteri ESDM dalam rangka pengembangan sumber daya ekonomi di masing-masing wilayah," kata Supratman.

Usulan berikutnya adalah membatalkan pemberian konsesi terhadap perguruan tinggi. RUU Minerba hanya akan memberikan bantuan dana kepada perguruan tinggi untuk melakukan riset, termasuk beasiswa kepada mahasiswa.

"Jadi di dalam revisi undang-undang kali ini, yang ada adalah bahwa akan ada penugasan khusus yang diberikan kepada BUMN maupun BUMD, maupun juga badan usaha swasta yang diberi penugasan khusus, yang nanti akan membantu bagi kampus yang membutuhkan, terutama untuk melakukan ataupun penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian biasiswa kepada mahasiswanya," papar Supratman.

Supratman menegaskan, pemerintah tidak memberikan izin langsung kepada kampus. Penugasan khusus bagi kampus akan disediakan lewat penugasan kepada BUMN. Dirinya menyatakan, itu adalah sikap yang diambil pemerintah.

Poin lain dari RUU Minerba, lanjut Supratman, adalah pemberian konsesi kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang sudah disepakati antara pemerintah dengan Legislatif.

"Yang kedua juga terkait dengan pemberian konsesi kepada ormas keagamaan, dan itu sudah disepakati antara pemerintah maupun bersama dengan DPR. Kira-kira itu poin penting dari yang disepakati antara pemerintah dan DPR kali ini," katanya.

Untuk itu, Supratman menekankan bahwa tidak ada pemberian konsesi kepada perguruan tinggi untuk mengelola dalam RUU Minerba. Pengelolaan minerba sepenuhnya diserahkan kepada BUMN maupun BUMD.

"Nanti bagi kampus yang membutuhkan diberikan penggunaan dana riset maupun bantuan terhadap beasiswa yang ada," ucapnya.

Merespons penjelasan Supratman, Bahlil di kesempatan yang sama turut menggarisbawahi mengenai penghapusan pemberian konsesi kepada perguruan tinggi, dan sepenuhnya diserahkan kepada BUMN dan BUMD.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Hukum bahwa, tolong dipertebal informasi ini, undang-undang ini tidak memberikan automatically kepada kampus, tapi pemerintah memberikan kepada BUMN dan BUMD serta badan usaha lain," pungkas Bahlil.

"Poin-poin yang perlu saya sampaikan terhadap revisi Undang-Undang Minerba, Mineral dan Batu Bara, yang diinisiasi oleh DPR,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas memaparkan sejumlah poin penting terkait Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba).

"Poin-poin yang perlu saya sampaikan terhadap revisi Undang-Undang Minerba, Mineral dan Batu Bara, yang diinisiasi oleh DPR," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikannya usai Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah menyepakati RUU Minerba pada Pembicaraan Tingkat I untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI, yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (18/2).

Pertama, kata dia, adanya perubahan skema untuk pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dari yang semula sepenuhnya melalui mekanisme lelang, kini berubah menjadi skema prioritas melalui mekanisme lelang.

"Pemberian mekanisme lelangnya tetap, tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas," ucapnya.

Menurut dia, perubahan skema itu dalam rangka memberikan keadilan pembagian sumber daya alam kepada semua komponen bangsa, baik bagi pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun koperasi.

"Termasuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) daerah penghasil, itu bisa mendapatkan izin usaha pertambangan, yang akan dikoordinasikan oleh Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dalam rangka pengembangan sumber daya ekonomi di masing-masing wilayah," ujarnya.

Kedua, lanjut dia, DPR dan Pemerintah sepakat untuk membatalkan wacana pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba.

Sebaliknya, lanjut dia, yang ada ialah pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

"Akan ada penugasan khusus yang diberikan kepada BUMN maupun BUMD, maupun juga badan usaha swasta yang diberi penugasan khusus, yang nanti akan membantu bagi kampus yang membutuhkan, terutama untuk melakukan ataupun penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian biasiswa kepada mahasiswanya," tuturnya.

Untuk itu, dia menekankan bahwa pemerintah tidak memberikan izin langsung kepada kampus dalam pengelolaan tambang.

"Jadi keuntungan dari penugasan khusus itu nanti bagi kampus yang membutuhkan itu akan kami sediakan lewat penugasan kepada BUMN. Jadi tadinya usulannya itu pemberian langsung kepada kampus dan akhirnya disepakati itu tidak jadi diberikan kepada perguruan tinggi. Itu sikap pemerintah," katanya.

Ketiga, tambah dia, pemberian konsesi kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang diatur dalam RUU Minerba. Dia menekankan pemberian izin itu sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif.

"Juga terkait dengan pemberian konsesi kepada Ormas Keagamaan, dan itu sudah disepakati antara pemerintah maupun bersama dengan DPR," katanya.

Di akhir, mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu pun menegaskan kembali tidak ada pemberian konsesi kepada perguruan tinggi untuk mengelola dalam RUU Minerba. Melainkan izin diberikan kepada BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

"Yang nanti bagi kampus yang membutuhkan untuk penggunaan dana riset, maupun bantuan terhadap beasiswa yang ada," paparnya.

Hal senada disampaikan pula oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak diberi izin untuk mengelola tambang dalam RUU Minerba.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, Pak Menteri Hukum bahwa tolong dipertebal informasi ini; undang-undang ini tidak memberikan automatically (langsung) kepada kampus, tapi pemerintah memberikan kepada BUMN dan BUMD, serta badan usaha lain," kata Bahlil di kesempatan yang sama.

Dia lantas melanjutkan, "Perusahaan-perusahaan ini mempunyai kewajiban sebenarnya untuk memberikan semacam penelitian, riset, dan segala macam itu kepada kampus, dan juga selama ini sudah terjadi perusahaan-perusahaan yang ada kampusnya di daerah wilayah tambang itu mereka (mahasiswa perguruan tinggi tersebut) mendapatkan beasiswa."

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id – Menteri Hukum (Menhum) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Minerba (RUU Minerba) memberikan keadilan bagi semua pihak termasuk UMKM. Pasalnya, skema pemberian izin usaha pertambangan (IUP) ataupun wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) lebih akomodatif dan memberikan prioritas kepada UMKM dan koperasi.

Hal ini disampaikan Supratman dalam konferensi pers seusai rapat pleno DPR dan pemerintah di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025). Dalam konferensi pers tersebut, hadir juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

“Adanya perubahan skema, dalam rangka untuk pemberian izin usaha pertambangan ataupun wilayah izin usaha pertambangan, dari yang sebelumnya semua mekanisme lelang sekarang berubah dengan pemberian mekanisme lelangnya tetap, tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas,” ujar Supratman dalam konferensi pers tersebut.

Menurutnya, perubahan skema itu dalam rangka memberikan keadilan bagi pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) termasuk, koperasi.

“Itu isi yang paling penting untuk kita lakukan. Dengan pemberian skema prioritas yang ada, itu artinya pembagian sumber daya alam yang kita miliki, semua komponen bangsa termasuk BUMD daerah penghasil, itu bisa mendapatkan izin usaha pertambangan, yang akan dikoordinasikan oleh menteri ESDM dalam rangka pengembangan sumber daya ekonomi di masing-masing wilayah,” jelas Supratman.

Supratman juga mengungkapkan poin lain dari RUU Minerba, yaitu pemberian konsesi kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Supratman menekankan pemberian izin itu sudah disepakati antara pemerintah dengan DPR.

“Juga terkait dengan pemberian konsesi kepada Ormas Keagamaan, Ormas Keagamaan dan itu sudah disepakati antara pemerintah maupun bersama dengan DPR kira-kira itu poin penting dari yang disepakati antara pemerintah dan DPR kali ini,” tandas dia.

Supratman menegaskan kembali bahwa tidak ada pemberian konsesi kepada perguruan tinggi untuk mengelola tambang dalam RUU Minerba. Pengelolaan minerba sepenuhnya diserahkan kepada BUMN maupun BUMD atau perusahaan swasta.

“Nanti bagi kampus yang membutuhkan diberikan penggunaan dana riset maupun bantuan terhadap beasiswa yang ada,” tutur dia.

Hal senada disampaikan Bahlil terkait dihapusnya gagasan pemberian konsesi kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba. Dia kembali menggarisbawahi bahwa izin pengelolaan minerba sepenuhnya diberikan kepada BUMN dan BUMD.

“Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, Pak Menteri Hukum bahwa tolong dipertebal informasi ini undang-undang ini tidak memberikan automatically kepada kampus, tapi pemerintah memberikan kepada BUMN dan BUMD serta badan usaha lain,” ujar Bahlil.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pemerintah dan DPR sepakat memutuskan tidak memberikan izin konsesi tambang kepada pihak kampus atau perguruan tinggi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) yang rencananya akan disahkan dalam rapat Paripurna DPR, besok, Selasa (18/2/2025).

Keputusan tersebut turut disepakati dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

“Terhadap usulan dari DPR yang tadinya ingin memberikan konsesi tambang kepada perguruan tinggi, pemerintah dan DPR bersepakat bahwa kita tidak memberi konsesi kepada perguruan tinggi,” ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dalam konferensi pers seusai rapat pleno di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Menurut Supratman, pemerintah akan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan swasta untuk mengelola tambang sebagai pihak ketiga yang akan bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Dia mengatakan, perguruan tinggi akan mendapatkan manfaat tidak langsung dari pengelolaan tambang oleh BUMN, BUMD atau badan usaha swasta yang ditunjuk pemerintah.

“Jadi di dalam revisi undang-undang kali ini, yang ada adalah bahwa akan ada penugasan khusus yang diberikan kepada BUMN maupun BUMD, maupun juga badan usaha swasta yang diberi penugasan khusus, yang nanti akan membantu bagi kampus yang membutuhkan, terutama untuk melakukan ataupun penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian beasiswa kepada mahasiswanya,” jelas Supratman.

Senada dengan Supratman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia menuturkan bahwa pihak kampus atau perguruan tinggi hanya akan berperan sebagai penerima manfaat dari kebijakan ini. Keputusan pemerintah dan DPR tersebut merupakan respons terhadap permintaan publik agar kampus tetap fokus pada pendidikan.

“Sekali lagi saya katakan bahwa undang-undang ini tidak otomatis kampus mengelola (tambang), tetapi lewat perusahaan-perusahaan, perusahaan BUMN, BUMD maupun perusahaan yang lain. Nah kalau dia (kampus) mau kerja sama untuk penelitian, untuk butuh dana risetnya, untuk bikin laboratoriumnya, ya silahkan dibicarakan dan pemerintah membuka ruang itu,” kata Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan mekanisme lebih lanjut mengenai hal ini akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP), termasuk terkait badan usaha yang ditunjuk untuk mengelola IUP kampus.

“Nanti kita atur lewat PP, ya. Sekali lagi saya katakan bahwa pemerintah berpandangan dalam rapat tadi bahwa tidak kita berikan langsung kepada kampus. Tetapi kita berikan kepada perusahaan,” pungkas Bahlil.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan adanya perubahan skema dalam rangka pemberian izin usaha pertambangan ataupun wilayah izin usaha pertambangan dalam revisi UU Minerba. Supratman menekankan saat ini mekanisme lelang pemberian izin ada pertimbangan prioritasnya.

"Semua mekanisme lelang berubah dengan pemberian mekanisme lelangnya tetap, tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas," kata Supratman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Menurut Supratman, perubahan skema itu dalam rangka memberikan keadilan bagi pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), termasuk koperasi.

"Itu isi yang paling penting untuk kita lakukan. Dengan pemberian skema prioritas yang ada, itu artinya pembagian sumber daya alam yang kita miliki semua komponen bangsa termasuk BUMD daerah penghasil, itu bisa mendapatkan izin usaha pertambangan, yang akan dikoordinasikan oleh Menteri ESDM dalam rangka pengembangan sumber daya ekonomi di masing-masing wilayah," kata Supratman.

Dia melanjutkan, usulan kedua dari DPR ialah membatalkan pemberian konsesi kepada perguruan tinggi. RUU Minerba itu, sebut dia, hanya memberikan manfaat kepada pihak kampus dengan bantuan dana untuk melakukan riset hingga beasiswa kepada mahasiswa.

"Jadi di dalam revisi undang-undang kali ini, yang ada adalah bahwa akan ada penugasan khusus yang diberikan kepada BUMN maupun BUMD, maupun juga badan usaha swasta yang diberi penugasan khusus, yang nanti akan membantu bagi kampus yang membutuhkan, terutama untuk melakukan ataupun penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian biasiswa kepada mahasiswanya," kata dia.

Politikus Partai Gerindra itu menekankan, pemerintah tidak memberikan izin langsung kepada kampus. Penugasan khusus bagi kampus tersebut hanya akan disediakan lewat penugasan kepada BUMN, BUMD, atau pun badan usaha swasta.

"Jadi tadinya usulannya itu pemberian langsung kepada kampus dan akhirnya disepakati itu tidak jadi diberikan kepada perguruan tinggi itu sikap pemerintah," tegasnya.

Dia mengatakan poin lain dari RUU Minerba ialah pemberian konsesi kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Supratman menekankan pemberian izin itu sudah disepakati antara pemerintah dengan legislatif.

"Yang kedua juga terkait dengan pemberian konsesi kepada ormas keagamaan, ormas keagamaan dan itu sudah disepakati antara pemerintah maupun bersama dengan DPR kira-kira itu poin penting dari yang disepakati antara pemerintah dan DPR kali ini," katanya.

"Nanti bagi kampus yang membutuhkan diberikan penggunaan dana riset maupun bantuan terhadap beasiswa yang ada," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyoroti soal dihapusnya rencana pemberian konsesi kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba. Dia kembali menggarisbawahi bahwa izin pengelolaan minerba sepenuhnya diberikan kepada BUMN dan BUMD.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, Pak Menteri Hukum bahwa tolong dipertebal informasi ini undang-undang ini tidak memberikan automatically kepada kampus, tapi pemerintah memberikan kepada BUMN dan BUMD serta badan usaha lain," tegas Bahlil.

Simak juga Video 'RUU Minerba Siap Disahkan, Kampus Batal Diberi Izin Kelola Tambang':

(fca/jbr)

Jakarta -

Baleg DPR RI bersama pemerintah mulai melakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) Revisi UU Mineral dan Batu Bara (Minerba). Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Atgas menyebut salah satu poin pembahasannya terkait usulan izin usaha pertambangan tanpa proses lelang.

"Yang pertama, menyangkut soal pemberian izin prioritas yang sebelumnya itu lewat semua mekanisme proses lelang. Sekarang, DPR meminta supaya ada skema prioritas tanpa lewat mekanisme lelang," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Supratman menyebut usulan ini sebagai bentuk keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil, mikro dan menengah. Ia menilai kesempatan bagi usaha kecil menengah akan sangat terbuka.

"Karena kalau semuanya lelang, nanti pelaku usaha kecil menengah, mikro dan menengah, termasuk koperasi, pasti tidak akan bisa ikut dalam proses lelang. Karena itu keberpihakan kepada pelaku usaha kecil menengah itu, itu penting hadirnya negara dan juga koperasi tentunya," ujarnya.

Ia menyebut Revisi UU Minerba ini juga memberi kesempatan pada lembaga keagamaan untuk mengelola tambang. Supratman menyebut ada kemungkinan lembaga keagamaan membentuk badan usaha atau perseroan terbatas.

"Tetapi juga di samping itu juga memberi prioritas kepada lembaga keagamaan, sosial keagamaan, supaya baik lembaga keagamaan apapun itu, semua agama, itu dibuka ruang untuk itu di dalam undang-undang ini," kata Supratman.

"Karena itu nanti skemanya bisa bermacam-macam. Mungkin lembaga keagamaannya bisa membentuk badan usaha, apakah itu bentuknya perseroan terbatas ataupun yang lain," tambahnya.

Diketahui malam ini Panja Revisi UU Minerba mulai membahas DIM dari pemerintah dan DPR. Adapun rapat Panja RUU Minerba digelar secara tertutup.

"Rapat Panja Baleg ada hari ini. Seusai dengan laporan dari Sekretariat Baleg rapat Panja Baleg pada hari ini telah dihadiri oleh 23 orang anggota dari 45 anggota Panja Baleg yang terdiri dari 8 fraksi, karena itu rapat Panja telah memenuhi kuorum. Dengan demikian izinkan saya membuka rapat ini dan rapat saya nyatakan tertutup untuk umum," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung di ruang rapat Baleg, Rabu (12/2).

(dwr/azh)

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan, DPR mengusulkan agar pemberian izin konsesi tambang tak melalui proses lelang bisa diatur dalam Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba).

Usulan itu, dilayangkan Baleg DPR saat membahas DIM RUU Minerba bersama Pemerintah yang diwakili Supratman pada Rabu (12/2/2025) malam.

"Menyangkut soal pemberian izin prioritas yang sebelumnya itu lewat semua mekanisme proses lelang. Sekarang, DPR meminta supaya ada skema prioritas tanpa lewat mekanisme lelang," kata Supratman usai rapat.

Adapu dasar pemberian izin kelola tambang tanpa dilakukan dengan mekanisme lelang, kata Supratman, agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM), dan juga koperasi bisa ikut.

"Karena kalau semuanya lelang, nanti pelaku usaha kecil menengah, mikro dan menengah, termasuk koperasi, pasti tidak akan bisa ikut dalam proses lelang," tutur Supratman.

Ia menegaskan, keberpihakan pada pelaku UMKM itu penting. Menurutnya, negara hadir bila pelaku UMKM dan koperasi bisa kelola tambang.

"Tetapi juga di samping itu juga memberi prioritas kepada lembaga keagamaan, sosial keagamaan, supaya baik lembaga keagamaan apapun itu, semua agama, itu dibuka ruang untuk itu di dalam undang-undang ini," katanya.

"Karena itu nanti skemanya bisa bermacam-macam. Mungkin lembaga keagamaannya bisa membentuk badan usaha, apakah itu bentuknya perseroan terbatas ataupun yang lain," imbuh Supratman.



Selain itu, Supratman menyampaikan, rapat pembahasan DIM RUU Minerba juga mempertimbangkan pemberian izin kelola tambang pada perguruan tinggi. Namun, ia menegaskan, hal ini masih belum diputuskan.

"Mungkin nanti pemerintah akan mengusulkan supaya skemanya tidak langsung diberikan kepada perguruan tinggi, tetapi lewat keputusan presiden ataupun keputusan menteri untuk memberikan kepada BUMN sebagai prioritas ataupun kepada badan usaha swasta tersendiri tertentu, supaya nanti keuntungan dari itu betul-betul digunakan hanya untuk kepentingan membantu dalam dunia pendidikan," terang Supratman.

IDXChannel - Menteri Hukum (Menhum) Supratman Andi Agtas mengatakan DPR RI telah mengusulkan agar pemberian izin konsesi tambang tak melalui proses lelang. Hal itu bakal diatur dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Usulan itu, dilayangkan Baleg DPR RI saat membahas DIM RUU Minerba bersama Pemerintah yang diwakili Menhum pada Rabu (12/2/2025) malam.

"Menyangkut soal pemberian izin prioritas yang sebelumnya itu lewat semua mekanisme proses lelang. Sekarang, DPR meminta supaya ada skema prioritas tanpa lewat mekanisme lelang," kata Supratman usai rapat.

Lebih lanjut, Supratman mengatakan dasar pemberian izin kelola tambang tanpa mekanisme lelang dilakukan agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM), dan juga koperasi bisa ikut.

"Karena kalau semuanya lelang, nanti pelaku usaha kecil menengah, mikro dan menengah, termasuk koperasi, pasti tidak akan bisa ikut dalam proses lelang," tutur Supratman.

Ia menegaskan, keberpihakan pada pelaku UMKM itu penting. Menurutnya, negara hadir bila pelaku UMKM dan koperasi bisa kelola tambang.

"Tetapi juga di samping itu juga memberi prioritas kepada lembaga keagamaan, sosial keagamaan, supaya baik lembaga keagamaan apapun itu, semua agama, itu dibuka ruang untuk itu di dalam undang-undang ini," katanya.

"Karena itu nanti skemanya bisa bermacam-macam. Mungkin lembaga keagamaannya bisa membentuk badan usaha, apakah itu bentuknya perseroan terbatas ataupun yang lain," sambung dia.

Selain itu, Supratman menyampaikan, rapat pembahasan DIM RUU Minerba mempertimbangkan pemberian izin kelola tambang pada perguruan tinggi. Namun, ia menegaskan, hal ini masih belum diputuskan.

"Mungkin nanti pemerintah akan mengusulkan supaya skemanya tidak langsung diberikan kepada perguruan tinggi, tetapi lewat keputusan presiden ataupun keputusan menteri untuk memberikan kepada BUMN sebagai prioritas ataupun kepada badan usaha swasta tersendiri tertentu, supaya nanti keuntungan dari itu betul-betul digunakan hanya untuk kepentingan membantu dalam dunia pendidikan," tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta -

Badan Legislasi (Baleg) DPR menargetkan revisi Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) akan dibawa ke paripurna pekan depan. Rencananya RUU ini akan disahkan menjadi undang-undang pada 18 Februari 2025 usai pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) ke Baleg DPR.

"Diharapkan pembahasan pada tahap pembicaraan tingkat I dapat diselesaikan pada masa sidang II sehingga pada rapat paripurna tangal 18 Februari 2025, RUU tentang Minerba dapat disetujui sebagai undang-undang, itu target kita bapak," kata Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025) kemarin.

Menteri Hukum Supratman menyebut pemerintah menyambut baik RUU Minerba sebagai inisiatif DPR. RUU Minerba dinilai Langkah memperbaiki tata kelola minerba.

"Pemerintah menyambut baik inisiatif DPR RI untuk menyusun rancangan UU Minerba sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola minerba ke depan serta sebagai upaya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan mineral dan batu bara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Supratman.

Supratman mengatakan pengisian DIM menunggu koordinasi antara Kementerian ESDM, Mensesneg, dan Kementerian Hukum. DIM RUU Minerba akan diserahkan ke Baleg DPR dalam waktu satu atau dua hari.

"Insyaallah dalam 1-2 hari ke depan daftar inventarisasi masalah sebenarnya sudah, drafnya sebenarnya sudah selesai, tetapi kami masih harus berkoordinasi antara Kementerian ESDM, kemudian Mensesneg, dan Kementerian Hukum untuk sesegera mungkin dalam waktu yang sangat singkat, 1-2 hari ini mudah-mudahan DIM-nya segera kami serahkan kepada Badan Legislasi," ujarnya.

Simak juga Video: Bahas RUU Minerba, Menteri Maman Sambut Kesempatan UKM Bisa Kelola Tambang

(dwr/rfs)

Badan Legislasi (Baleg) DPR menargetkan bakal menyelesaikan pembahasan RUU perubahan keempat tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) pada Selasa (18/2) pekan depan.

Hal itu disampaikan Ketua Baleg DPR, Bob Hasan dalam lanjutan rapat pembahasan RUU tersebut bersama Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, dan perwakilan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Selasa (11/2).

"Diharapkan pembahasan pada tahap pembicaraan tingkat satu dapat diselesaikan pada masa sidang II sehingga pada rapat paripurna tanggal 18 Februari 2025, RUU tentang Minerba dapat disetujui sebagai undang-undang," kata Bob usai rapat.

Salah satu poin krusial dari revisi UU Minerba itu adalah izin tambang untuk perguruan tinggi dan UMKM.

Sementara itu, Yuliot berharap pembahasan RUU Minerba bisa sesuai jadwal. Dia mengaku akan mengikuti target yang telah disepakati bersama DPR.

Saat ini, kata Yuliot, pemerintah tengah menyiapkan daftar inventarisir masalah (DIM) untuk dibahas bersama DPR. Dia menargetkan DIM akan diserahkan ke DPR besok.

"Ya kami memberikan batas waktu besok pagi untuk bisa disampaikan oleh kementerian lembaga," katanya.

Sementara, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah akan mengikuti jadwal yang diinisiasi DPR. Namun, dia akan memberikan waktu kepada DPR untuk menjaring partisipasi masyarakat sebelum disahkan jadi undang-undang.

"Kan sekarang tinggal DPR silakan untuk melakukan partisipasi publik ya, meaningfull participation silakan dilakukan. Sambil mungkin menunggu DIM [daftar inventarisasi masalah] yang akan masuk, untuk mendengar masukan dari masyarakat silakan aja," kata Supratman.

Seperti Yuliot, dia pun menegaskan pemerintah siap mengikuti jadwal yang telah disepakati bersama DPR. Saat ini, pemerintah tengah menyusun DIM sebelum RUU tersebut resmi dibahas bersama DPR.

"Insya Allah dalam satu-dua hari ke depan daftar inventarisasi masalah sebenarnya sudah, drafnya sebenarnya sudah selesai, tetapi kami masih harus berkoordinasi antara Kementerian ESDM, kemudian Mensesneg," kata Supratman.

1. Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 22A, dan Pasal 31 A, terkait penyesuaian ketentuan imbas pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemanfaatan ruang.

2. Pasal 51 mengatur terkait dengan penetapan wilayah izin umum pertambangan mineral, logam atau batu bara yang diberikan dengan cara prioritas kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah, dan badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi untuk peningkatan perekonomian daerah.

3. Pasal 51 A, pemberian wilayah izin umum pertambangan mineral logam kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas, dengan pertimbangan luas wilayah izin pertambangan mineral logam, akreditasi perguruan tinggi, dan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat.

4. Pasal 51 B, wilayah izin umum pertambangan logam dan batu bara dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada badan usaha swasta dengan cara prioritas.

5. Pasal 75, pemberian IUP PK pertambangan dengan cara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha kecil dan menengah, badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan atau badan usaha milik perguruan tinggi.

6. Pasal 104A, dalam rangka peningkatan nilai tambah mineral dan atau pengembangan, dan atau pemanfaatan batu bara, pemerintah dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dan atau kegiatan project pada wilayah penugasaan.

7. Pasa 114B, dalam rangka pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan sebagian penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara dikelola oleh menteri.

8. Pasa 173B, terhadap IUP yang diterbitkan sebelum berlakunya undang-undang ini, dan terdapat permasalahan tumpang tindih sebagian atau seluruh wilayah izin umum pertambangannya berdasarkan hasil evaluasi pemerintah dicabut dan dikembalikan kepada negara. Diperlukan juga pengaturan yang mengatur bahwa seluruh atau sebagian wilayah IUP P, IUP PK, dan IPR yang telah diterbitkan dapat dilakukan penataan dan pemanfaatan wilayah sesuai hasil evaluasi menteri.

9. Pasal 174, pengaturan pelaksanaan PP diselesaikan dalam waktu 6 bulan setelah undang-undang diundangkan.

Pemerintah lewat Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membuka opsi untuk menunjuk pihak ketiga atau BUMN sebagai pengelola wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) bagi perguruan tinggi.

Wacana kampus mendapat izin usaha pengelolaan tambang sedang digodok dalam RUU perubahan keempat tentang Minerba.

Supratman mengatakan opsi pihak ketiga atau BUMN itu tengah dibahas oleh pemerintah lewat daftar inventarisir masalah (DIM), untuk selanjutnya dibahas bersama DPR.

"Apakah benar nanti itu diberikan langsung ke perguruan tingginya atau justru diserahkan kepada BUMN untuk pengelolaannya," kata Supratman dalam rapat lanjutan RUU Minerba di Baleg DPR, Selasa (11/2).

Dengan opsi itu, kata Supratman, pihak ketiga atau BUMN akan tetap mengelola WIUP bagi perguruan tinggi. Hasilnya nanti diberikan kepada perguruan tinggi.

"BUMN atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah dan pengelolaannya dan hasilnya nanti yang akan diberikan kepada perguruan tinggi," kata dia.

Supratman mengatakan pemerintah saat ini masih menyusun DIM tersebut. Mereka menargetkan DIM akan diserahkan dalam satu atau dua hari ke depan sebelum dibahas bersama DPR.

Di sisi lain, Baleg DPR telah menargetkan pembahasan RUU Minerba akan diselesaikan dalam waktu dekat di tingkat satu. Selanjutnya, RUU tersebut ditargetkan akan dibawa ke Paripurna pada 18 Februari mendatang.

"Diharapkan pembahasan pada tahap pembicaraan tingkat satu dapat diselesaikan pada masa sidang II sehingga pada rapat paripurna tanggal 18 Februari 2025, RUU tentang Minerba dapat disetujui sebagai undang-undang," kata Ketua Baleg DPR, Bob Hasan dalam rapat.

JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bolos dalam Rapat Baleg DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba). Bahlil diwakili oleh Wamen ESDM Yuliot Tanjung, sementara Mensesneg diwakili oleh pejabat di Kemensetneg.

Berdasarkan pantauan di Ruang Rapat Baleg DPR, menteri yang hadir dalam rapat pembahasan RUU Minerba ini hanya Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Berdasarkan agenda yang diterima, selain Menteri Hukum, rapat terkait pembahasan RUU Minerba ini juga mengundang Bahlil Lahadalia dan Prasetyo Hadi.

Ketidakhadiran menteri yang ditunjuk pemerintah untuk membahas RUU Minerba menjadi sorotan anggota Badan Legislasi (Baleg) pada Selasa (11/2/2025). Protes terkait absennya dua menteri lainnya disampaikan Anggota Baleg DPR I Nyoman Parta kepada pimpinan Baleg.

Dia menyebut, seharusnya semua menteri bisa hadir dalam pembahasan ini. "Setahu saya yang bapak undang adalah menteri, Mensesneg belum datang itu, belum datang, kita mulai saja rapat. Jadi lembaga ini bapak mengundang siapa sebenarnya. Kalau bapak mengundang menteri, menterinya yang harus hadir, harusnya menteri yang hadir," kata Nyoman dalam rapat.

Legislator PDIP itu mengatakan, jika kebiasaan di komisinya terdahulu, jika menteri tidak hadir, maka rapat pembahasan pun harus ditunda. Tapi, di Baleg justru tak dipersoalkan.

Menanggapi protes tersebut, Menteri Hukum Supratman menyampaikan di dalam surat presiden (surpres) diterangkan bahwa menteri itu boleh secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mengikuti pembahasan di DPR.

"Yang kedua, dulu DPR putuskan rapat kerja itu boleh diwakili oleh wakil menteri. Jadi sejak periode yang lalu, menteri tidak mutlak harus datang. Tapi wakil menteri pun boleh mewakili menteri untuk hadir dalam rapat kerja," ujar Supratman.