CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani mengatakan aset negara di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) seperti kawasan Gelora Bung Karno (GBK) juga akan dikelola oleh lembaga tersebut.Artinya, Danantara tak hanya mengelola aset BUMN.

"Jadi GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini, pesan beliau (Prabowo) akan dimasukkan ke dalam Danantara," kata Rosan usai ditemui di Town Hall Meeting di JCC Senayan Jakarta, Senin (28/4).

"Jadi yang tadinya berada di bawah Setneg akan berada di bawah Danantara," katanya.

Rosan mengatakan nilai aset negara di bawah Kemensetneg mencapai U$25 miliar pada tahun lalu atau setara Rp420 triliun (kurs Rp16.812 per dolar AS). Nilai aset tersebut akan menambah nilai aset BUMN yang akan dikelola atau assets under manajement (AUM) senilai US$980 miliar atau Rp16,4 ribu triliun.

Dengan begitu, total nilai aset yang akan dikelola Danantara akan mencapai US$1 triliun atau sekitar Rp16,8 ribu triliun (asumsi kurs Rp16.810), sesuai dengan yang ditargetkan Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengklaim kekayaan yang akan dikelola oleh Danantara akan mencapai U$1 triliunan.

"Kita hitung aset-aset kita, ternyata kita ini kaya. Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus US$1 triliun," ujarny.

Prabowo meyakini apabila dana tersebut dapat dikelola dengan baik maka nantinya akan memberikan hasil yang lebih besar lagi untuk negara dan masyarakat.

Oleh sebab itu, dalam arahannya Prabowo mengaku telah memerintahkan agar dana tersebut dikelola serta dijaga dengan baik dan secara transparan. Ia meminta agar investasi juga dilakukan secara ketat.

"Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita. Kita kelola dengan baik," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Terungkap dasar hukum penunjukkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani resmi menjabat sebagai Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menggantikan posisi Muliaman D. Hadad.

Merujuk Peraturan Pemerintah No.10/2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) terdapat Bab XII yang mengatur tentang Ketentuan Penutup beleid yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025.

Dalam Pasal 33 Bab XII Peraturan Pemerintah tersebut, diatur tentang Kepala Badan Pelaksana Danantara.

“Untul pertama kali, dalam rangka percepatan pelaksanaan tugas Badan [Danantara], Presiden dapat mengangkat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi sebagai Kepala Badan Pelaksana,” demikian tulis PP No.10/2025, dikutip Senin (3/3/2025).

Ketentuan penutup dalam PP No.10/2025 itu menjadi dasar hukum penunjukkan Rosan P Roeslani sebagai Kepala Badan Pelaksana atau Chief Executive Officer (CEO) Danantara.

Rosan yang saat ini rangkap jabatan sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu menggeser posisi Muliaman D. Hadad yang dilantik sebagai Kepala BPI Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024.

Setelah itu, Muliaman ditempatkan pada jabatan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Dewan Pengawas Danantara. Muliaman berada di bawah Menteri BUMN Erick Thohirsebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Pengawas Danantara.

PP No.10/2025 juga mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Kepala Badan Pelaksana Danantara. Dalam ayat 2 (a) Pasal 14 diatur bahwa kepala merangkap anggota membidangi paling sedikit fungsi sekretariat, audit, dan sumber daya manusia Danantara. Selanjutnya, ayat 3 Pasal 14 menambahkan bahwa Kepala Badan Pelaksana bertanggung jawab atas seluruh pengurusan operasional Danantara.

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengibaratkan lembaga investasi anyar yang dipimpinnya sebagai seorang bayi super, yang seharusnya masih belajar merangkak tetapi diharapkan sudah bisa lari.

"Intinya, ini [Danantara] adalah bayi yang baru lahir tapi diharapkan sudah bisa langsung lari," ujar Rosan, pekan lalu.

Mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi arahan agar Danantara mengarahkan investasi di sektor-sektor yang memang mempunyai dampak positif besar ke perekonomian negara.

Bagaimanapun, sambungnya, pemerintah ingin agar perekonomian tumbuh hingga 8% pada 2029. Selama ini, komponen utama pendorong pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah yaitu sekitar 54%.

Oleh sebab itu, Rosan menegaskan bahwa Danantara dibentuk agar investasi bisa lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Selama ini, investasi masih hanya berkontribusi sekitar 28% terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dia meyakini Danantara bisa memberi kenyamanan lebih kepada para investor asing untuk menenangkan modalnya di Indonesia. Alasannya, investor asing bisa berkolaborasi dengan Danantara ke proyek tertentu.

"Kalau mereka melihat bahwa kita saja ikut berinvestasi, mereka akan lebih memberikan kepercayaan diri gitu. Istilahnya we put the skin on the game, lah, kita sama-sama investasi bareng," jelas Rosan. (Surya Dua Simanjuntak)

CEO Daya Anagata Nusantara, Danantara, Rosan Roeslani, membantah bahwa lembaga pengelola investasi yang ia kelola, kebal hukum.

Rosan menegaskan, Danantara dapat diaudit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Badan Pemeriksa Keuangan.

Rosan menyebut, BUMN yang masih menjalankan PSO atau kewajiban pelayanan publik itu juga masih dapat diaudit BPK. Sehingga Rosan menampik soal kabar danantara adalah lembaga kebal hukum.

Rosan juga mengatakan, Danantara merupakan lembaga yang paling banyak diawasi, karena secara struktur kelembagaan ada dibawah koordinasi langsung Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga mengatakan, dirinya akan menjalankan arahan Presiden Prabowo soal transparansi lembaga untuk menjalankan konsep good governance.

JAKARTA, KOMPAS.com - CEO Danantara, Rosan Roeslani, memastikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tetap harus patuh pada ketentuan hukum di Indonesia.

Hal ini merespons anggapan sejumlah pihak yang menyebut Danantara tidak dapat diperiksa atau diaudit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena mengadopsi ketentuan Undang-Undang atau UU BUMN.

"Tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK, ya kan ada program PSO. Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi berita ini harus diluruskan," ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Senin (24/2/2025).

Terlebih, Danantara akan diawasi oleh banyak pihak;

bahkan, kata Rosan, Danantara akan menjadi badan yang paling banyak diawasi.

Tidak hanya itu, Rosan dan seluruh jajaran BPI Danantara juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Presiden tentu akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan badan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperan aktif dalam rangka memastikan bahwa kita berjalan dengan baik dan benar," ucapnya.

Saat meluncurkan Danantara, Presiden Prabowo Subianto mengakui ada pihak yang meragukan keberhasilan Danantara.

Menurutnya, keraguan itu wajar mengingat ini pertama kalinya Indonesia memiliki badan pengelola investasi dengan nilai besar.

Transparansi pengelolaan tentu akan menjadi perhatian utama.

"Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia. Mungkin ada yang ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya," kata Prabowo, Senin (24/2/2025).

Pemerintah menargetkan total aset yang akan dikelola mencapai lebih dari 900 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.000 triliun.

Pada tahap awal, investasi awal Danantara mencapai 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 326 triliun.

Dana ini bersumber dari efisiensi anggaran pemerintah.

Prabowo menegaskan BPI Danantara harus dikelola dengan hati-hati, transparan, dan diawasi secara ketat.

Danantara tidak hanya berperan sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai aset nasional yang menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan.

"(Danantara) harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun, karena ini adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia," tuturnya.

Sebagai informasi, salah satu pihak yang menyatakan Danantara tidak diperiksa KPK dan BPK ialah Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Sagara Institute, Piter Abdullah Redjalam.

Piter menuturkan, nantinya Danantara akan mengacu pada aturan baru yang tertuang dalam Undang-Undang BUMN.

"Danantara sudah mengadopsi ketentuan di dalam Undang-Undang BUMN yang baru itu, sehingga dia tidak 'diproses' atau 'diperiksa' oleh BPK, oleh KPK," kata Piter usai acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

"Tetapi kalau seandainya terjadi tindak pidana di dalamnya, ya tetap diproses hukum," tambah dia.

Danantara, lanjutnya, akan disupervisi oleh Dewan Pengawas Danantara.

Selain itu, DPR juga masih akan berperan untuk mengawasi Danantara.

"Hukum masih berperan di Danantara, bukan berarti Danantara itu kebal hukum dan tidak bisa disentuh oleh hukum," kata Piter.

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menjamin lembaganya dapat diaudit oleh auditor dan lembaga penegak hukum. Rosan mengatakan tidak ada pihak yang kebal hukum di Indonesia.

"Pertama, yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ya kan ada program PSO (public service obligation/kewajiban pelayanan publik)," kata Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Rosan meluruskan isu yang menyebutkan bahwa Danantara tidak bisa diaudit. Selain itu, badan pelaksana Danantara turut diawasi oleh Dewan Pengawas (Dewas) yang diketuai oleh Erick Thohir.

"Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita ini harus diluruskan. Dan semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperangkat aktif dalam rangka memastikan bahwa kita berjalan dengan baik dan benar," ujarnya.

Dalam UU BUMN, diketahui struktur Danantara terdiri atas Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Dewan Pengawas bertugas mengawasi operasional Danantara yang dilakukan oleh badan pelaksana.

Dalam salah satu pasal, Danantara disebut sebagai badan pengelola investasi akan mendapatkan modal bersumber dari penyertaan modal negara dan sumber lain. Penyertaan modal dari negara sendiri dapat berasal dari dana tunai, pemberian barang milik negara, dan kepemilikan saham negara pada BUMN.

Modal Danantara sebagai badan pengelola investasi ditetapkan paling sedikit Rp 1.000 triliun. Modal itu bisa saja bertambah bila ada penambahan suntikan modal negara ataupun dari sumber lain.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani menegaskan Danantara bisa diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini ia sampaikan merespons kabar jika direksi Danantara kebal dari pengawasan KPK.

"Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa," kata Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2).

Rosan juga mengatakan BPK bisa melakukan audit Danantara lantaran di dalamnya ada perusahaan-perusahaan yang berbentuk public service obligation (PSO).

Ia pun membantah kabar Danantara tak bisa diaudit oleh KPK dan BPK harus diluruskan. Sebab, semua pihak bias melakukan audit dan mengawasi Danantara.

"Dan semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperangkat aktif dalam perangkat memastikan bahwa kita berjalan dengan baik benar," kata dia.

Rosan juga memastikan bakal melibatkan tim independen untuk menyeleksi anggota yang dapat masuk ke struktur Danantara. Tim independen ini, lanjutnya, gabungan dari dalam dan luar negeri untuk menyeleksi tim Danantara.

"Oleh sebab itu, kami pun dalam menyusun tim kami ini dibantu oleh tim independen internasional dan juga nasional yang akan menyeleksi," ujarnya.

Sejauh ini adalah 7 BUMN raksasa bakal beralih ke Danantara. Mereka adalah PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan MIND ID.

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Executive Officer (CEO) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani, menyebut lembaga investasi tersebut tetap bisa diaudit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini mengungkapkan tidak ada yang kebal hukum di Indonesia.

"Tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa," kata Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Menurutnya, BPK juga memiliki kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO).

Dengan demikian, BPK punya kewenangan megaudit Danantara.

"BPK, ya kan ada program PSO. Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita ini harus diluruskan," ucapnya.

Rosan menambahkan, Danantara akan banyak diawasi oleh berbagai pihak.

"Dan semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperangkat aktif dalam perangkat memastikan bahwa kita berjalan dengan baik dan benar," tegasnya.

Diketahui, Danantara sudah diresmikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Prabowo dalam pidatonya pun menyampaikan bahwa Danantara dapat diaudit setiap saat oleh siapa pun.

Selain itu, Prabowo ingin menekankan bahwa Danantara harus dikelola secara transparan.

"Danantara Indonesia, untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun," kata Prabowo dalam paparan pidatonya.

Prabowo menyebut, pengelolaan yang transparan menjadi penting untuk memastikan Danantara dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia ke depannya.

"Karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia," ujar dia.

Kepala Badan Pelaksana atau CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menjamin Danantara tidak akan menjadi kebal hukum. Semua aparatur hukum baik KPK hingga BPK masih akan bisa melakukan audit pada BUMN.

Bila ada tindakan kriminal ataupun yang merugikan negara di Danantara dijamin Rosan masih bisa diselidiki.

"Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK, ya kan ada program PSO. Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO," tegas Rosan usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

Menurutnya, justru Danantara adalah suatu badan yang paling banyak diawasi. Semua pihak akan terlibat dalam pengawasan Danantara.

Pihaknya dan jajaran Danantara pun akan langsung melaporkan secara langsung pekerjaan Danantara ke Presiden Prabowo Subianto.

"Ini mungkin menurut saya ini Danantara adalah suatu badan yang paling banyak diawasi, ini paling banyak diawasi. Karena nanti semua terlibat, karena ini kita lapor langsung ke bapak presiden, itu tidak ada yang paling lebih tinggi lagi laporannya pertanggungjawaban ke Bapak Presiden," beber Rosan.

"Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kita bisa berjalan dengan baik. Dan ini saya meyakini juga akan melibatkan semua pihak dan seluruh perangkatnya," tegasnya lagi.

Prabowo pun memberikan pesan kepada Rosan dan jajaran Danantara untuk bisa transparan dan akuntabel dalam mengelola kekayaan negara lewat BUMN.

"Untuk kita baik itu diawasi, dicek secara regular, dan tentunya kita di saat bersamaan juga pesan Bapak Presiden bahwa kita ini selalu harus bisa terbuka dan kita sih terbuka gitu ya," sebut Rosan.

Pemanggilan calon menteri ke rumah presiden terpilih, Prabowo Subianto, masih berlangsung sampai malam ini. Kini giliran Menkum HAM Supratman Andi Agtas dan Menteri BUMN Rosan Roeslani yang merapat ke Kertanegara.

Agtas tampak mengenakan batik saat datang ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Dia sempat menyapa wartawan sebelum masuk ke rumah Prabowo.

Tak lama setelah itu, Rosan juga datang mengenakan batik. Dia melempar senyum dan melambaikan tangan ke arah wartawan.

Sebelum dua orang tersebut, tokoh-tokoh lain ikut merapat ke kediaman Prabowo. Untuk diketahui, nama-nama calon menteri yang dipanggil hari ini di antaranya Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono, dan Mendagri Tito Karnavian. Ada pula nama Wakapolri Kemjen Agus Andrianto hingga aktivis HAM Natalius Pigai.

Tokoh-tokoh yang sudah dipanggil ke rumah Prabowo yaitu:
1.⁠ ⁠Prasetyo Hadi
2.⁠ ⁠Natalius Pigai
3.⁠ ⁠Widiyanti Putri Wardhana
4.⁠ ⁠Yandri Susanto
5.⁠ ⁠Fadli Zon
6.⁠ ⁠Nusron Wahid
7.⁠ ⁠Saifullah Yusuf atau Gus Ipul
8.⁠ ⁠Maruarar Sirait
9.⁠ ⁠Teuku Riefky Harsya
10.⁠ ⁠Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY
11.⁠ ⁠Satryo Soemantri Brodjonegoro
12.⁠ ⁠Arifatul Choiri Fauzi
13.⁠ ⁠Yassierli
14.⁠ ⁠Zulkifli Hasan atau Zulhas
15.⁠ ⁠Tito Karnavian
16.⁠ ⁠Bahlil Lahadalia
17.⁠ ⁠Yusril Ihza Mahendra (Menko Hukum dan HAM)
18.⁠ ⁠Abdul Mu'ti (Mendikdasmen)
19.⁠ ⁠Iftitah Sulaiman
20.⁠ ⁠Sugiono
21.⁠ ⁠Muhaimin Iskandar
22.⁠ ⁠Wihaji
23.⁠ ⁠⁠Abdul Kadir Karding
24.⁠ ⁠Agus Andrianto
25.⁠ ⁠Raja Juli Antoni
26.⁠ ⁠Agus Gumiwang Kartasasmita
27.⁠ ⁠Pratikno
28.⁠ ⁠Maman Abdurrahman (Menteri UKMKM)
29.⁠ ⁠Ribka Haluk
30.⁠ ⁠Dudy Purwagandhi
31.⁠ ⁠Sakti Wahyu Trenggono
32.⁠ ⁠Budi Santoso
33.⁠ ⁠Rachmat Pambudy
34.⁠ ⁠Dodi Hanggodo
35.⁠ ⁠Hanif Faisol Nurofiq
36.⁠ ⁠Nasaruddin Umar
37.⁠ ⁠Amran Sulaiman
38.⁠ ⁠Sultan B Najamudin
39.⁠ ⁠Erick Thohir
40.⁠ ⁠Dito Ariotedjo
41.⁠ ⁠Budi Gunadi Sadikin
42. Airlangga Hartarto
43. Sri Mulyani
44. Veronica Tan

Simak: Video: Erick Thohir-Nasaruddin-Budi Gunadi Merapat ke Rumah Prabowo

[Gambas:Video 20detik]