Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menjelaskan bahwa Kementerian PANRB berkomitmen untuk memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, namun diperlukan adanya identifikasi kebutuhan dari organisasi terkait.

Hal itu disampaikan Rini saat bertemu dengan jajaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (25/2).

Menurut Rini, transformasi tata kelola organisasi membutuhkan perencanaan yang matang agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, setiap lembaga pemerintah diharapkan dapat menyusun daftar prioritas dan desain tata kelola.

"Kita perlu kenali secara komprehensif berbagai aspek dalam pelaksanaan tugas LPSK sehingga dapat ditentukan dukungan yang sesuai baik terkait tata kelola maupun organisasi," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Pada prinsipnya Kementerian PANRB siap memberikan dukungan penataan proses bisnis dan penguatan kelembagaan agar setiap instansi pemerintah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam penguatan kinerja organisasi dan pembangunan nasional.

"Organisasi adalah alat melaksanakan peran dan strategi, tentunya jika perlu ada perubahan kelembagaan kami akan support sejalan dengan dinamika dan koridor peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Rini menjelaskan bahwa efisiensi sebagaimana diarahkan oleh Presiden Prabowo menjadi momentum bagi organisasi untuk meningkatkan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Dengan pendekatan yang lebih strategis dan inovatif, organisasi didorong untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada guna memastikan pencapaian target secara lebih terukur dan berkelanjutan.

Ketua LPSK Achmadi mengatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya memiliki pekerjaan besar dalam pelindungan dan pemenuhan hak asasi korban untuk mendukung proses peradilan.

"Penguatan kelembagaan LPSK dibutuhkan dengan dinamika tuntutan yang ada," ujar Achmadi.

LPSK merupakan lembaga yang dimandatkan untuk menangani, memberikan perlindungan serta bantuan kepada saksi dan/atau korban.

Lembaga ini melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkewajiban menyiapkan, menentukan, dan memberikan informasi yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas, kewenangan, maupun tanggung jawabnya kepada publik.

Topik lainnya yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah penguatan sumber daya manusia aparatur LPSK serta dukungan antar-lembaga untuk mengoptimalkan kinerja LPSK.

Achmadi kemudian mengungkapkan apresiasi terhadap dukungan yang telah diberikan oleh Kementerian PANRB untuk LPSK selama ini.

Ia berharap peran LPSK akan semakin kuat sehingga memberikan warisan manfaat baik untuk internal maupun bagi masyarakat.

"Tentu harapannya bukan hanya legasi LPSK, tetapi legasi kita semua dalam rangka pemberian pelindungan pemohonan hak asasi manusia saksi dan korban," ujarnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengenang sosok Komjen Pol. (Purn) Syafruddin yang pernah menjabat sebagai Menteri PANRB periode 2018-2019.

Dia mengungkapkan pada era Menteri Syafruddin diterbitkan kebijakan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2018, Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui PP Nomor 49 Tahun 2018, dan penilaian kinerja PNS melalui PP Nomor 30 Tahun 2019.

"Selama menjabat sebagai Menteri PANRB, sejumlah hubungan bilateral antar-negara dilakukannya, terutama untuk pengembangan SDM aparatur," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pensiunan jenderal bintang tiga itu banyak memberi kontribusi melewati tantangan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi, serta pengelolaan sistem pemerintahan yang tegas. Hal tersebut diwujudkan lewat komunikasi, konsolidasi, koordinasi, dan kerja sama di tingkat nasional, regional, bahkan global.

Pada saat yang bersamaan, Syafruddin ditunjuk sebagai Ketua Kontingen atau Chief de Mission tim Indonesia di Asian Games 2018 yang dihelat di Jakarta dan Palembang. Ia sukses membawa kontingen Indonesia meraih prestasi dengan berada di posisi empat besar.

Hal ini merupakan pencapaian tertinggi kontingen Indonesia dalam event olahraga terbesar di Asia.

Dari sisi lain, Syafruddin merupakan sosok yang sangat peduli dengan kemajuan peradaban Muslim di Indonesia. Ia dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Rini beserta keluarga besar Kementerian PANRB turut berbelasungkawa atas kepergian Syafruddin pada Kamis (20/2) pukul 18.15 WIB di Rumah Sakit Pusat Pertamina.

"Kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian Pak Syaf selama ini. Selamat jalan, Pak Syaf, jasamu selalu kami kenang," ungkapnya.

Syafruddin terpilih menjadi Menteri PANRB sejak tanggal 15 Agustus 2018 hingga 20 Oktober 2019. Dia adalah pensiunan perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Wakil Kepala Polri pada tahun 2016 hingga 2018.

Pada tanggal 14 Agustus 2018, Asman Abnur mengundurkan diri dari jabatan Menteri PANRB dan sebagai penggantinya Presiden Joko Widodo menunjuk Wakapolri Komjen Pol. Syafruddin sebagai Menteri PANRB yang baru.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini melantik tujuh orang Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya dan tiga orang Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkup Kementerian PANRB.

Dia berharap para pejabat ini dapat mengemban tanggung jawab yang diiringi dengan komitmen yang kuat, prinsip integritas yang kokoh, serta semangat inovasi untuk mendorong reformasi birokrasi.

"Jabatan ini bukan sekadar posisi, tetapi sebuah kepercayaan yang menuntut kontribusi nyata untuk menciptakan birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Gunakan kesempatan ini untuk membawa perubahan positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Rini juga menekankan pentingnya peran Kementerian PANRB sebagai bagian dari strategic triangle bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Kementerian PANRB sendiri harus memastikan tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan keuangan negara berjalan secara efektif dan terintegrasi.

“Maka dari itu, sinergi lintas sektor perlu terus diperkuat agar reformasi birokrasi berjalan lebih baik. Saya berharap Bapak dan Ibu lebih meningkatkan kolaborasi yang erat, tidak hanya antar kedeputian, namun juga paguyuban, serta Kementerian/Lembaga lain. Karena kita punya program dan outcome bersama yang harus kita selesaikan pada lima tahun mendatang," jelasnya.

Selain itu, dirinya menegaskan pentingnya mengoptimalkan momentum untuk hasil kinerja yang maksimal.

“Ini adalah awal dari kabinet baru, jadi sebenarnya momentum ini tidak muncul setiap tahun. Kita bisa memaksimalkan masa ini untuk mencari terobosan yang membawa manfaat positif. Berikan juga keleluasaan kepada para tim di lingkungan Bapak dan Ibu untuk terus berinovasi dalam mencapai kinerja yang lebih optimal,” tutur Rini.

Adapun pejabat yang dilantik hari ini adalah Reni Suzana sebagai Sekretaris Kementerian PANRB; Erwan Agus Purwanto sebagai Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan; Otok Kuswandaru sebagai Deputi Bidang Pelayanan Publik.

kemudian, Nanik Murwati sebagai Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana; Aba Subagja sebagai Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur; Abdul Hakim sebagai Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Budaya Kerja; Cahyono Tri Birowo sebagai Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Administrasi Negara;

Selanjutnya, Sri Rejeki Nawangsasih sebagai Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Utama; serta Budi Prawira dan Kamaruddin sebagai Analis Kebijakan Utama.

Bertindak sebagai saksi dalam pelantikan ini adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrulloh dan Kepala Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufiq.

Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya strategis Kementerian PANRB untuk mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik. Menteri Rini juga mengingatkan bahwa setiap amanah yang diberikan akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat.

"Selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Jadikan jabatan ini sebagai peluang untuk membawa perubahan yang berarti dan memastikan program pemerintah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas," pungkasnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendukung penegakan hukum di Kementerian Lingkungan Hidup.

"Perlu mengingat adanya kebijakan penyederhanaan struktur organisasi dengan membentuk jabatan administrasi pada Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dengan pertimbangan kebutuhan dan fungsi otorisasi yang dilakukan dalam bidang penegakan hukum terkait lingkungan hidup,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Rini saat menerima audiensi Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu.

Menurut Rini, kementerian yang dipecah dari kabinet sebelumnya harus bisa bekerja secara optimal untuk mencapai target nasional.

Selain itu, kecepatan dan ketepatan untuk eksekusi program juga menjadi poin utama.

Rini mengingatkan eksekusi program harus bisa dilakukan dengan kelembagaan yang minim tapi berfungsi dengan baik. Pada pertemuan itu, salah satu yang menjadi fokus adalah penegakan hukum.

"Pada prinsipnya, penataan organisasi dan tata kerja di Kementerian Lingkungan Hidup memperhatikan efisiensi dan efektivitas," ujarnya.

Namun, Rini mengatakan bahwa jajarannya terbuka dengan segala masukan terkait dinamika organisasi. Evaluasi kelembagaan bisa dilakukan setelah program-program berjalan.

Organisasi pada Kementerian Lingkungan Hidup didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup, serta Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH).

Pada pertemuan itu, hadir pula Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati serta para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengapresiasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang terus mengalami peningkatan.

Meski demikian pihaknya terus mendorong BRIN untuk dapat meningkatkan komitmen dalam melakukan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi (RB) untuk mendorong dampaknya kepada masyarakat dan stakeholders.

"Tadi kita mendapatkan insight bahwa ada beberapa transformasi yang sudah dilakukan BRIN tentunya ini akan juga mempengaruhi nilai reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh Kementerian PANRB," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Untuk diketahui pada indeks RB BRIN terus meningkat sejak dibentuk dan dievaluasi RB-nya pada tahun 2022, hingga mencapai predikat 'A' pada tahun 2023.

"Secara umum nilai SAKIP BRIN terus meningkat dalam dua tahun terakhir, dengan predikat terakhir 'BB'," terangnya.

Dia juga mendukung penuh penguatan kelembagaan, tata kelola maupun SDM aparatur di lingkup BRIN. Selama ini BRIN menjadi supporting unit untuk Kementerian dan Lembaga di dalam membangun kebijakan melalui risetnya di masing-masing kementerian/lembaga.

"Dan tentunya saya senang dengan transformasi yang sudah dilakukan dan berharap jadi ada beberapa contoh yang mungkin akan kita gunakan untuk bisa kita masukan sebagai salah satu kebijakan di dalam transformasi birokrasi kita," jelas Rini.

Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Rini.

Ia berharap penataan kelembagaan maupun SDM aparatur di lingkup BRIN yang tengah dilakukan dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas.

"Jadi kami tadi berdiskusi banyak dengan Ibu Menteri PANRB, yang sebenarnya selama ini juga telah mendukung kami ya, sejak sebelum BRIN bahkan untuk melakukan berbagai transformasi dan lebih khusus tadi kami mendapatkan arahan bahwa BRIN harus lebih bisa mendampingi kementerian/lembaga untuk mewujudkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang lebih berbasis sains bagi Kementerian dan lembaga dan juga pemerintah daerah di berbagai wilayah di Indonesia," pungkas Laksana.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (25/11). Pertemuan tersebut membahas penguatan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BNPT.

"Hari ini kami membahas mengenai beberapa hal, diantaranya adalah mengenai penguatan organisasi BNPT. BNPT harus melakukan beberapa perubahan yang dikaitkan dengan Asta Cita yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selain itu kita juga membicarakan transformasi sumber daya manusia di lingkup BNPT yang tentunya akan menjadi motor penggerak bagi terlaksananya tata kelola di lingkup BNPT," jelas Rini dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/2024).

Rini menjelaskan usulan perubahan OTK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang OTK BNPT telah dilakukan sejak tahun 2018 sesuai surat Kepala BNPT Nomor HK.01.02/12/2018 tanggal 13 September 2018.

"Secara proses pengajuan ijin prakarsa penyusunan perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT dan pembahasan dengan instansi terkait telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Namun sampai dengan saat ini masih berproses," jelasnya.

Lebih lanjut, pada pertemuan tersebut Rini juga menyampaikan progres lanjutan pemrosesan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) BNPT. Adapun progres yang telah berjalan yaitu pada tanggal 18 April 2023 dilaksanakan Rapat Koordinasi di Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Menko Polhukam dan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB, dan BNPT.

Menurutnya, pada rapat pembahasan tindak lanjut penyusunan Rperpres BNPT tersebut disampaikan surat Menkopolhukam Nomor B- 66/AP.00.00/4/2023 tanggal 28 April 2023 hal Rekomendasi Peninjauan Kembali Rancangan SOTK BNPT kepada Menteri PANRB. "Dalam surat tersebut, Menko Polhukam menyampaikan agar Menteri PANRB meninjau kembali rancangan SOTK BNPT yang selanjutnya diajukan ulang kepada Presiden." kata Rini.

"Kita berharap dengan pertemuan hari ini, Kementerian PANRB dan BNPT kedepan akan terus berkolaborasi. Utamanya kami akan terus mensupport agar tujuan dan strategi BNPT untuk mencapai outcome dapat tercapai dengan baik," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan penguatan OTK BNPT perlu dilakukan dalam rangka mendukung Asta Cita yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo. Pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Kementerian PANRB dan jajaran terkait dalam rangka mewujudkan penguatan OTK tersebut.

"Kami sangat bersyukur dan berbahagia, hari ini dapat bertemu dengan Menteri PANRB untuk membahas penguatan OTK di lingkup BNPT. Ini merupakan amanat Asta Cita Bapak Presiden sehingga nantinya tata kelola BNPT menjadi lebih baik," ujar Eddy.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendukung penguatan kelembagaan Kantor Staf Presiden (KSP) yang mencakup aspek tata kelola, kelembagaan maupun SDM aparatur.

"Saya bertemu dengan Pak Putranto, Kepala Staf Kepresidenan. Kita membicarakan beberapa hal terkait dengan isu-isu yang tentunya perlu kita selesaikan. Utamanya untuk lebih mendorong terselenggaranya transformasi digital di instansi pemerintah," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan perjalanan transformasi digital Indonesia telah diperkuat dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Rini juga menjelaskan saat ini pihaknya tengah berfokus untuk melakukan penataan organisasi di sejumlah kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih (KMP), salah satunya di KSP.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019, Kantor Staf Presiden (KSP) adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Lembaga itu mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, pengelolaan isu strategis, dan diseminasi informasi.

"Kami juga mengucapkan terima kasih Pak KSP dan tim sejak awal berdirinya selalu berada bersisian dengan Kementerian PANRB di dalam mendorong reformasi birokrasi dan kerja sama ini tentunya akan terus kita lanjutkan, kolaborasi ini juga akan terus kita lanjutkan tentunya dalam kerangka untuk mencapai apa yang sudah diprogramkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto," ungkap Rini.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto berharap dengan dukungan dari Kementerian PANRB dari sisi penguatan dan penataan pada aspek tata kelola, kelembagaan, maupun SDM aparatur KSP dapat melaksanakan tugas dan perannya dengan efektif dan efisien.

"Saya mengucapkan terima kasih atas penerimaan dari Kementerian PANRB dan beserta jajaran. Tadi saya sampaikan terkait dengan tugas-tugas yang kami hadapi, dengan perubahan-perubahan nomenklatur yang nantinya ke depan sudah tidak sama dengan yang terdahulu," pungkas Putranto.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024