Kom13

Tito Gulirkan Wacana Revisi UU Ormas, Legislator: Masalahnya Penegakan Hukum, Bukan Aturan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyentil Mendagri Muhammad Tito Karnavian tentang wacana revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Mardani mengingatkan pentingnya penegakan hukum terhadap ormas yang anggotanya melanggar hukum.

Mardani mengamati peraturan lama belum tentu menjadi pangkal masalah menjamurnya ormas. Namun, akar masalahnya bisa saja dikarenakan lemahnya penegakan hukum. "Kadang masalahnya bukan di peraturan. Tapi penegakan hukum dan solusi sosial ekonominya," kata Mardani kepada Republika, Senin (28/4/2025).

Mardani memantau, sebagian ormas sudah tergolong meresahkan masyarakat dan perusahaan. Hal ini terjadi karena contohnya mereka melakukan aksi premanisme dengan dalih ormas. "Beberapa daerah sudah kian berkembang ormas yang secara sosial ekonomi malah merepotkan masyarakat dan bisnis," ujar politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu (PKS) tersebut.

Mardani juga melihat pola ormas bertalian dengan urusan politik. Sebab, ada saja ormas tertentu yang menjadi simpatisan politikus. Apalagi ada pula politikus yang punya jabatan di ormas. "Bahkan kadang seperti bersimbiosis dengan kepentingan politik," ujar Mardani.

Oleh karena itu, Mardani tak menutup mata terhadap pentingnya revisi UU Ormas. Namun sembari proses revisi berjalan, Mardani mendorong solusi multisektor terhadap permasalahaan yang timbul akibat kehadiran ormas. "Revisi jalan tapi solusi multi dimensi bisa dijalankan sejak sekarang," ujar Mardani.

Sebelumnya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengungkap peluang merevisi UU Ormas. Mantan kapolri tersebut menyatakan tindakan kebablasan ormas yang terjadi selama ini membuat pemerintah membuka pilihan itu.

Tito menyebut UU Ormas sejatinya mengedepankan kebebasan sipil. Tapi seiring perkembangannya, Tito mengamati sejumlah ormas justru menyalahgunakan statusnya untuk menjalankan agenda kekuasaan dengan cara-cara koersif.

"Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat. Di antaranya masalah keuangan, audit keuangan," kata Tito beberapa waktu lalu.

Natalius Pigai: Revisi UU Ormas Jangan Dilihat Negatifnya...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai rencana revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas perlu dicermati dan disikapi dalam konteks positif untuk memajukan demokrasi di Indonesia.

"Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Jangan dari sudut pandang negatifnya," kata Pigai dalam keterangan tertulis, Senin (28/4/2025).

Natalius Pigai juga turut merespons terkait dengan adanya aktivitas sejumlah ormas yang meresahkan masyarakat.

Menurut dia, perlu digunakan pendekatan pengaturan dalam aktivitas ormas.

"Prinsipnya, yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting), namun memang perlu diatur agar ormas ini profesional dan berkualitas," ujarnya.

Natalius yakin pendekatan pengaturan ini perlu ditekankan.

Pasalnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dibentuk secara subjektif untuk membubarkan beberapa ormas.

Hal tersebut, kata dia, menimbulkan masalah karena mengunci keran demokrasi di Indonesia.

"Oleh karena itu, revisi ini tentu orientasinya dalam rangka membuka keran demokrasi. Saya bahkan beberapa waktu lalu sudah menyampaikan juga kepada media agar UU Ormas direvisi, khususnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Artinya, wacana revisi ini kami dukung dalam konteks positif untuk memajukan demokrasi di Indonesia," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai banyak organisasi kemasyarakatan (ormas) yang telah bertindak kebablasan.

Oleh karenanya, ia membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, guna memberikan pengawasan ketat terhadap keberadaan mereka.

"Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat. Di antaranya, mungkin masalah keuangan, audit keuangan," kata Tito melansir Antara, Jumat (25/4/2025).

Salah satu hal penting yang perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan transparansi keuangan.

Menurutnya, ketidakjelasan penggunaan dana ormas berpotensi membuka celah penyalahgunaan kekuasaan di bawah.

Ia menambahkan, ormas merupakan bagian dari sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul.

Namun, ormas tidak boleh bertindak kebablasan dengan melakukan perbuatan seperti intimidasi, pemerasan, hingga kekerasan.

“Kalau seandainya itu adalah kegiatan yang sistematis dan ada perintah dari ormasnya, maka secara organisasi bisa dikenakan pidana. Korporasinya,” tegas mantan Kapolri itu.

Tito mengatakan Undang-Undang Ormas yang dirancang pascareformasi pada 1998 memang mengedepankan kebebasan sipil.

Namun, dalam perkembangannya, sejumlah organisasi justru menyalahgunakan status ormas untuk menjalankan agenda kekuasaan dengan cara-cara koersif.

“Dalam perjalanan, setiap undang-undang itu dinamis. Bisa saja dilakukan perubahan-perubahan sesuai situasi,” ujarnya.

Kendati demikian, Tito mengatakan langkah revisi tetap harus mengikuti prosedur legislasi yang melibatkan DPR RI sebagai pemegang kewenangan.

“Nantinya kalau ada usulan dari pemerintah, ya diserahkan ke DPR. DPR yang membahas dan memutuskan,” jelas Tito.

Untuk itu, dirinya mengingatkan pentingnya penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan, baik oleh individu maupun institusi.

Ia mencontohkan kasus pembakaran mobil polisi sebagai bentuk tindakan pidana yang harus diproses sesuai hukum.

“Kalau pidana ya otomatis harus ditindak. Proses pidana. Harus tegakkan hukum supaya stabilitas keamanan dijaga,” pungkasnya.

Natalius Pigai Soal Revisi UU Ormas: Agar Ormas Profesional

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, organisasi kemasyarakatan (ormas) perlu diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas agar profesional dan berkualitas.

Pengaturan tersebut penting jika melihat sejumlah kejadian yang melibatkan ormas dan meresahkan masyarakat.

"Prinsipnya, yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting), namun memang perlu diatur agar ormas ini profesional dan berkualitas," ujar Pigai lewat keterangan tertulisnya, Senin (18/4/2025).

Ia mengatakan, wacana revisi UU Ormas perlu dipandang dari sisi positif dan tidak dilihat sebagai alat untuk pembatasan berserikat atau union busting.

"Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Jangan dari sudut pandang negatifnya," kata Pigai.

Ia pun menyinggung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang waktu itu dibuat untuk membubarkan sejumlah ormas.

Pendekatan peraturan ini perlu dilakukan untuk menertibkan ormas, tetapi tetap dalam tujuan memajukan demokrasi di Indonesia.

"Revisi ini tentu orientasinya dalam rangka membuka keran demokrasi. Saya bahkan beberapa waktu lalu sudah menyampaikan juga kepada media agar UU Ormas direvisi, khususnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Artinya, wacana revisi ini kami dukung dalam konteks positif untuk memajukan demokrasi di Indonesia," ujar Pigai.

13 Larangan Ormas

Dalam UU Ormas sendiri diatur 13 larangan untuk ormas. Jika melanggar, ormas dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis hingga pembubaran.

Larangan untuk ormas diatur dalam Pasal 59 UU Ormas. Dalam Pasal 59 ayat (1) UU Ormas dijelaskan lima larangan, yakni:

menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang ormas;
menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera ormas;
menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau
menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik.

Selanjutnya dalam Pasal 59 ayat (2) UU Ormas, diatur lima larangan lainnya:

melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau
melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu dalam Pasal 59 ayat (3) UU Ormas mengatur dua larangan, yakni sebagai berikut:

menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
mengumpulkan dana untuk partai politik.

Terakhir dalam Pasal 59 ayat (4), ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Sanksi Pembubaran

Pemerintah pusat atau daerah dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas yang melanggar Pasal 59 UU Ormas. Salah satunya adalah pembubaran atau pencabutan status hukum ormas.

Selanjutnya berkaitan dengan sanksi administratif terdiri dari empat hal yang diatur dalam Pasal 61 UU Ormas, yakni:

peringatan tertulis;
penghentian bantuan dan/atau hibah;
penghentian sementara kegiatan; dan/atau
pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Diketahui, ormas menjadi sorotan karena sejumlah peristiwa yang melibatkan mereka.

Mulai dari pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Lalu pernyataan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno yang menyebut adanya ormas yang mengganggu pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.

Tito Gulirkan Wacana Revisi UU Ormas, Legislator: Masalahnya Penegakan Hukum, Bukan Aturan

Natalius Pigai: Revisi UU Ormas Jangan Dilihat Negatifnya...

Menteri Pigai Dukung Revisi UU Ormas demi Kemajuan Demokrasi

Natalius Pigai Soal Revisi UU Ormas: Agar Ormas Profesional

Natalius Pigai: Revisi UU Ormas Jangan Dilihat Negatifnya... Halaman all

Hukum kemarin, sidang gugatan PSU hingga peluang revisi UU Ormas