Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ulu (OKU), Choirun Parapat menghentikan kasus pencurian motor yang dilakukan tersangka Robet dengan restorative justice. Kasus ini dihentikan usai korban mau berdamai dan saling memaafkan.

Peristiwa pencurian yang dilakukan tersangka terjadi pada Selasa (4/2), sekitar pukul 21.40 WIB, di Desa Penyandingan, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Robet ditangkap karena terbukti mencuri satu unit sepeda motor milik warga setempat bernama Maddiyah.

Namun dalam proses hukum yang berjalan, Kejari OKU melihat adanya potensi penyelesaian perkara ini secara damai antara korban dan pelaku, yang menjadi prasyarat utama dalam penerapan keadilan restoratif.

Kepala Kejaksaan Negeri OKU, Choirun Parapat, mengatakan bahwa penghentian penuntutan terhadap tersangka Robet mengacu pada ketentuan peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yang diperkuat dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: 01/E/Ejp/02/2022.

"Perkara ini memenuhi seluruh syarat yang diatur, termasuk adanya kesepakatan damai antara korban dan tersangka. Maka dari itu, terhadap perkara atas nama Robet dapat diajukan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif," katanya kepada detikSumbagsel, Jumat (16/5/2025).

Dalam rangka mewujudkan perdamaian antara kedua belah pihak, Kejari OKU menunjuk seorang Jaksa Fasilitator yang bertugas sebagai mediator. Proses mediasi berjalan lancar, dan akhirnya korban Maddiyah bersedia memaafkan tindakan tersangka Robet.

Kesepakatan damai ini menjadi pondasi kuat untuk melanjutkan proses penghentian penuntutan.

"Setelah melalui tahap ekspos perkara secara internal, permohonan penghentian penuntutan diajukan ke Jaksa Agung Muda Pidana Umum melalui Direktur A dan mendapat persetujuan resmi dari Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan. Persetujuan ini menandakan bahwa proses hukum telah memenuhi seluruh ketentuan formal dan substantif yang berlaku," ungkapnya.

Choirun Parapat menyampaikan bahwa keputusan ini juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kondisi sosial ekonomi tersangka.

"Robet diketahui sebagai tulang punggung keluarga yang harus menghidupi istri yang tengah hamil, anak-anak yang masih kecil, dan orang tua yang sedang sakit," ungkapnya

"Dengan dikabulkannya penghentian penuntutan ini, Robet bisa kembali menjalankan peran penting dalam keluarganya. Ini adalah bentuk nyata bahwa hukum tidak hanya soal penghukuman, tapi juga soal pemulihan dan harapan," sambungnya.

Dia menambahkan proses penghentian penuntutan secara resmi ditutup dengan penyerahan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) kepada tersangka Robet.

"Saya berharap penerapan keadilan restoratif ini dapat menjadi contoh penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi sosial, bukan semata-mata pembalasan," tutupnya.

Video: Sederet Fakta Bagi-bagi Fee Proyek Pejabat OKU Jelang Lebaran

Video: Sederet Fakta Bagi-bagi Fee Proyek Pejabat OKU Jelang Lebaran

kegiatan itu mengusung konsep membedah dari berbagai perspektif Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap draf RUU KUHAP, khususnya pada tiga isu strategis yaitu keadilan restoratif (restorative justice), perlindungan advokat, dan perlindungan kelompok ren

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember menggelar kegiatan Ngaji Hukum yang membahas dan menganalisis implementasi keadilan restoratif (Restorative Justice) dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) melalui diskusi di kampus setempat, Selasa.

Kegiatan itu juga dihadiri oleh berbagai unsur penting dari sektor hukum dan masyarakat sipil, antara lain perwakilan dari pengadilan, kejaksaan, kepolisian, staf Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), pengacara, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi mahasiswa.

"Mengaji sudah menjadi ciri khas Fakultas Hukum dalam mendalami dan mengkritisi perundang-undangan yang ada," kata Dekan FH Unmuh Jember Ahmad Suryono di kampus setempat.

Menurutnya, kegiatan itu mengusung konsep membedah dari berbagai perspektif Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap draf RUU KUHAP, khususnya pada tiga isu strategis yaitu keadilan restoratif (restorative justice), perlindungan advokat, dan perlindungan kelompok rentan dalam bantuan hukum.

"Urgensi kegiatan itu adalah untuk menggali secara mendalam berbagai sudut pandang terhadap RUU KUHAP, sehingga kami bisa ikut berkontribusi secara nyata dalam proses legislasi nasional. Hasil dari kajian ini nantinya akan kami kirimkan kepada Komisi III DPR RI sebagai masukan akademik," tuturnya.

Ketiga narasumber yang hadir mengupas isu-isu tersebut secara mendalam seperti paparan pendamping dari UPTD PPA Kabupaten Jember Solehati yang membahas tentang multi-tafsir dalam praktik keadilan restoratif dan potensi terabaikan nya hak-hak korban dalam kasus tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua PERADI Jember Gatot Irianto yang menguraikan potensi keadilan restoratif yang dapat dipersepsikan sebagai bentuk impunitas atau pengampunan terhadap pelaku kejahatan, serta risiko pelanggaran hak asasi manusia dalam pemeriksaan tersangka.

Sebagai pemateri ketiga, Dosen FH Unmuh Jember Suyatna mengupas konsep keadilan restoratif dalam teori tujuan pemidanaan dan pentingnya menjaga pemeriksaan tersangka dalam koridor due process of law untuk melindungi hak-hak tersangka.

Sementara Rektor Unmuh Jember Dr. Hanafi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi terhadap terselenggaranya kegiatan "Ngaji Hukum: KUHAP Series" menjadi bentuk nyata ikhtiar akademik dalam memperdalam pemahaman hukum, serta memperkuat budaya berpikir kritis mahasiswa terhadap perkembangan dinamika hukum di Indonesia.

"Kegiatan itu penting untuk memperkuat budaya literasi hukum, membangun daya kritis sivitas akademika, dan meneguhkan posisi perguruan tinggi sebagai agen perubahan di tengah dinamika masyarakat hukum di Indonesia," ujarnya.

Melalui kegiatan ngaji hukum, Fakultas Hukum Unmuh Jember berharap dapat terus mendorong keterlibatan aktif mahasiswa, akademisi, dan praktisi dalam proses pembentukan hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

KUHAP baru mencegah semaksimal mungkin terjadinya kekerasan atau penyiksaan dalam pemeriksaan.

Jakarta (ANTARA) - Kehadiran RUU KUHAP adalah sebuah langkah besar yang dinantikan oleh seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap proses penegakan hukum.

RUU KUHAP ini mengatur secara lebih rinci hak-hak tersangka dan terdakwa dalam kerangka criminal justice system dengan tetap mempertahankan kewenangan politik dan jaksa sebagaimana juga diatur dalam KUHAP 1981.

KUHAP sejatinya menjadi instrumen keabsahan seluruh proses hukum acara pidana. Sangat fundamental bahwa KUHAP menjadi tolak ukur sah dan tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum. KUHAP 2025 akan lebih memberi jaminan keadilan bagi setiap pihak dalam proses criminal justice system.

KUHAP 2025 bersama KUHP nasional ini menjadi satu rangkaian pengaturan hukum pidana dan hukum acara pidana. KUHAP 2025 menjadi legacy bagi Pemerintahan Presiden Prabowo dan DPR RI 2024-2029, terutama Komisi III DPR RI.

KUHAP baru ini nantinya menjadi pilar penguatan penegakan hukum untuk mewujudkan kebenaran materiel dan formal dalam rangka pencapaian keadilan dalam criminal justice system. KUHAP baru ini diharapkan akan melahirkan prinsip keseimbangan dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). KUHAP adalah hukum formal yang mengoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum materiel.

Komisi III DPR RI menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. Penyusunan draf dan naskah akademik diharapkan segera selesai dan KUHAP baru nanti dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya KUHP Nasional pada 1 Januari 2026.

RUU KUHAP ini dinilai telah mengakomodir aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat. Dari perspektif perubahannya adalah perlindungan hak asasi manusianya baik untuk tersangka, terdakwa, saksi dan korban.

Konsep ini sejalan dengan spirit konstitusi sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, karena bersandarkan pada hukum (rechstaats) bukan bersandarkan semata pada kekuasaan (machstaats).

Warna lain dari KUHAP 2025 nantinya adalah pengaturan tentang mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice yang diatur secara detail dalam satu bab khusus. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak sekadar berorientasi penjatuhan hukuman semata, tetapi bagaimana memulihkan hak korban tindak pidana.

Dalam RUU KUHAP, restorative justice akan dikedepankan selama proses hukum. Jadi mulai penyidikan, penuntutan sampai persidangan bisa di-restorative justice-kan. Intinya, dengan restorative justice penyelesaian perkara dilakukan dengan orientasi pemulihan kerugian korban. Bukan semata-mata menghukum si pelaku dengan melibatkan korban dan pelaku.

Penguatan Peran Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tahun 1981 merupakan tonggak lahirnya reformasi hukum acara dalam peradilan pidana.

Pada perkembangannya, KUHAP bagi beberapa pihak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini. Berbagai kejadian dalam rangka penegakan hukum telah membuktikan KUHAP memiliki banyak kelemahan yang berakibat fatal.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat peraturan yang cukup rinci tentang hak-hak tersangka dan terdakwa, seperti hak atas pendampingan penasihat hukum, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas peradilan yang adil, hal yang sama tidak ditemukan dalam peraturan hak saksi.

Keberadaan Saksi dalam konteks hak perlindungannya tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk menerima perlindungan yang memadai, baik fisik, psikologis, maupun hukum seperti hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.

Fakta ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam sistem peradilan pidana, di mana posisi saksi yang menghadapi ancaman, tekanan, atau intimidasi sering diabaikan. Akibatnya, saksi enggan bersaksi atau tidak dapat berbicara dengan jujur dan bebas, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas persidangan itu sendiri.

Meskipun tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang melarang saksi untuk didampingi oleh penasihat hukum, dalam praktiknya sangat bergantung kepada kebijakan izin dari penyidik. Terkadang saksi diperbolehkan didampingi oleh penasihat hukumnya terkadang tidak. Dalam praktiknya tidak semua penyidik memperbolehkan saksi didampingi oleh penasihat hukum.

Tindakan penyidik yang tidak memperbolehkan seorang saksi didampingi oleh penasihat hukum, selain merupakan pelanggaran hak asasi seseorang saksi juga merupakan bentuk pencabutan hak keperdataan seorang untuk dapat mengikat perjanjian (pemberian kuasa) kepada seorang penasihat hukum.

Penyidik terkadang lupa bahwa seorang saksi mempunyai hak keperdataan. Suatu pemberian kuasa dari seorang subjek hukum kepada penasihat hukum adalah suatu perjanjian perdata, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

Selain itu, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik seringkali sangat teknis dan bersifat menyiksa emosi saksi sehingga kehadiran penasihat hukum diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan oleh penyidik. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan bagi seorang saksi pada gilirannya ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana, baik sebagai pelaku utama, pelaku penyerta atau uitlokker.

Menyadari pentingnya pengaturan yang memungkinkan saksi untuk menerima bantuan hukum, mendapat pendampingan penasihat hukum dalam pemeriksaan perkara pidana merupakan aspek penting dalam upaya memastikan keadilan dan kesetaraan hak bagi semua individu, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan dalam sistem peradilan.

Dalam situasi ini, penting untuk mempertimbangkan pentingnya dan perlunya peraturan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang telah dibahas oleh para ahli hukum dan filsuf. Perspektif mereka memberikan wawasan berharga tentang cara terbaik untuk mewujudkan keadilan dalam implementasi dan pembentukan norma hukum berkaitan mengenai nilai-nilai hak-hak saksi pada khususnya.

KUHAP baru ini akan memperkuat peran advokat. Advokat nantinya dapat mendampingi saksi dan korban dari sebelumnya hanya mendampingi tersangka.

Jika di KUHAP 1981 advokat hanya bisa mendengar dan melihat pemeriksaan, maka KUHAP baru mengatur advokat bisa melakukan keberatan jika terjadi intimidasi terhadap klien yang didampingi. Pada KUHAP baru ini nantinya tugas advokat tidak lagi terbatas hanya mencatat dan mendengarkan saat pemeriksaan.

KUHAP didisain untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam pemeriksaan, karena kamera pengawas bakal ditempatkan dalam setiap pemeriksaan. KUHAP baru mencegah semaksimal mungkin terjadinya kekerasan atau penyiksaan dalam pemeriksaan.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi merupakan bagian penting dari sistem peradilan yang adil. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa orang-orang yang memberikan kesaksian atau informasi penting dalam perkara hukum tidak menjadi korban ancaman, intimidasi atau perlakuan sewenang-wenang yang dapat menghambat proses pemeriksaan peradilan.

Dalam konteks hukum, perlindungan saksi tidak hanya memastikan keselamatan fisik dan psikologis saksi, tetapi juga memastikan bahwa proses peradilan berjalan lancar dan keadilan tercapai bagi semua pihak yang terlibat.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi adalah elemen penting dalam sistem peradilan yang berkeadilan. Dengan memastikan bahwa saksi dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa rasa takut, sistem hukum tidak hanya menghormati hak asasi manusia, tetapi juga memperkuat integritas dan kredibilitas proses peradilan.

Pada praktik penegakan hukum sering kali khususnya pemeriksaan perkara pidana diwarnai dengan hal-hal yang bertentang dengan prinsip negara hukum rechtsstaat berdasarkan equaly before the law. Misalnya tidak segan-segan melakukan perbuatan yang tercela seperti adanya intimidasi dan penganiayaan terhadap saksi atau tersangka untuk mengejar pengakuan pada proses pemeriksaan.

Selain itu juga dari pihak-pihak yang sedang menghadapi proses hukum terdapat pengabaian hak-haknya meliputi perlindungan harkat dan martabat sebagai individu yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan berdasarkan konsep negara hukum.

Negara hukum dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” (vide Pasal 1 Ayat (2) dan (3) dan Pasal 28 ayat I ayat (5) UUD 1945).

Karakteristik negara hukum yang demokratis menjelma kehidupan bernegara yang memiliki komitmen terhadap tampilnya hukum sebagai pemegang kendali dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Konsekuensi dari “spirit dari rechstaats itu” adalah bahwa tindakan pemerintah selalu harus berdasarkan hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara termasuk hak-hak dalam proses hukum.

Keseimbangan peran penegak hukum

Sebagai catatan akhir bahwa RUU KUHAP ini juga tetap menjaga kewenangan dari masing-masing lembaga penegak hukum dalam proses peradilan hukum pidana. KUHAP baru ini dapat dimulai dengan semangat kolaborasi antarsubsistem agar tercipta sistem peradilan pidana terpadu, baik antara penyidik, jaksa, pengadilan, maupun lembaga pemasyarakatan.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bahwa fungsi aparat penegak hukum (APH) tak akan berubah. Secara garis besar KUHAP baru tidak mengubah kewenangan, tugas pokok, dan fungsi institusi aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses acara pidana.

Menuntaskan pembahasan KUHAP yang merupakan lex generalis agar terjadi harmonisasi dengan undang-undang sektoral lainnya seperti Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kehakiman, dan Advokat bisa berjalan selaras.

Setelah selesai RUU KUHAP ini, maka langkah berikutnya membahas lex spesialis lainnya seperti Undang-Undang Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat.

Sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI bahwa tetap dipertahankan diferensiasi fungsional yang jelas antara tugas penyidikan oleh kepolisian dan tugas penuntutan oleh kejaksaan. Pemisahan fungsional ini untuk bertujuan mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di satu Lembaga sejalan dengan Putusan MK Nomor 28/PUU-V/2007.

*) Prof Dr Andi M Asrun SH MH adalah Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi UNPAK

Copyright © ANTARA 2025

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut pihaknya masih menyusun daftar inventaris masalah (DIM) terkait revisi KUHAP. Supratman mengatakan akan melakukan rapat dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, hingga kepolisian membahas DIM tersebut.

"Kami lagi akan melakukan rapat koordinasi dengan Mahkamah Agung, kemudian Mensesneg, kemudian Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk meminta masukkan dalam rangka penyusunan," kata Supratman di kantor Kemenkum, Selasa (15/4/2025).

Supratman menyebut revisi tersebut tidak mengubah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Kejaksaan dan Polri. "Terkait dengan tupoksi di antara Kepolisian, Kejaksaan dan juga Pengadilan, saya rasa tidak banyak berubah, hampir nggak ada," sebutnya.

Dia menjelaskan, dalam revisi itu, banyak diatur soal perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pelanggar hukum. Termasuk soal mekanisme restorative justice.

"Kalau saya lihat ya, dari aturan yang, draf yang dari DPR terkait KUHAP, itu lebih banyak terkait dengan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan. Dalam hal ini adalah tersangka. Ini menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia yang lebih banyak," sebutnya.

Simak juga Video 'DPR Terima Surpres Penunjukan Wakil Pemerintah di RUU KUHAP':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

LUMAJANG, KOMPAS.com - Jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Lumajang, Jawa Timur, sudah 3 kali lipat dari kuota ideal.

Saat ini, jumlah warga binaan mencapai 759 orang. Padahal, idealnya Lapas Kelas IIB Lumajang hanya bisa diisi 250 warga binaan.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lumajang Yudhi Teguh Santoso mengatakan, instansi penegak hukum di Lumajang, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lapas sepakat untuk mendorong lebih banyak restorative justice (RJ).

Yudhi mengakui, sampai saat ini upaya penyelesaian hukum melalui RJ masih minim di Lumajang.

Tahun lalu, kejaksaan hanya melakukan 3 kali RJ dengan 3 kasus berbeda, yakni penadahan, pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan.

Sementara itu, tahun ini belum ada tersangka yang dilakukan RJ.

"Memang masih sedikit, tahun 2023 ada 3, 2024 ada 3, tahun ini belum, tapi ada 1 masih kita ajukan untuk RJ," kata Yudhi di Lumajang, Kamis (13/3/2025).

Yudhi menyebut, minimnya RJ di Lumajang terjadi akibat perbedaan sudut pandang antara jaksa dan penyidik di kepolisian dalam menangani masalah hukum.

Hal ini, kata Yudhi, akan diantisipasi dengan membuat pedoman perkara yang bisa dilakukan RJ.

"Sebenarnya banyak masalah yang bisa di RJ, tapi kan banyak pendangan yang berbeda antara penyidik di kepolisian dan jaksa, ini yang akan kita antisipasi," ujar Yudhi.

Banyaknya RJ juga akan mengurangi jumlah penghuni lapas. Sebab, saat proses hukum berjalan, para tersangka ini pasti proses penahanannya akan dititipkan ke lapas.

Upaya pengurangan warga binaan ini, menurut Yudhi, juga bagian dari negara memanusiakan warga binaan yang tinggal disana.

"Memang kalau faktanya isi lapas 3 kali lipat dari kapasitas maksimal ini kan kurang baik, jadi kita ingin kurangi dengan RJ," katanya.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) Luhut Pangaribuan menyoroti proses mekanisme restorative justice. Luhut meminta agar legislator berhati hati menggarap pengaturan mekanisme restorative justice dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Hal itu disampaikan Luhut dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan agenda masukan RUU KUHAP dengan Komisi III DPR di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (5/3/2/2025).

"Yang berkaitan dengan ini mungkin harus hati-hati mengenai RJ, Restorative Justice. Ya, RJ. Memang restorasi itu bagus. Tapi kalau tiba-tiba ujug-ujug mekanisme yang diatur, mesinnya belum tahu mesinnya yang mana kok mekanisme sudah diatur," kata Luhut.

"Itu yang ada dalam RUU. Mudah-mudahan itu bukan belum resmi ya," sambungnya.

Dia mengingatkan bahwa norma hukum publik dan privat berbeda. Menurutnya, jika hukum pidana publik tiba-tiba diputuskan restorative justice, maka itu akan merusak fondasi hukum.

"Harus kita ingat, kita ini berbicara dalam ranah hukum pidana. Kita membedakan norma hukum publik dan privat. Kalau tiba-tiba yang publik itu pidana itu didamaikan, hancur kan fondasi hukum kita," jelasnya.

"Nah, sementara dalam RUU saya lihat itu sudah langsung mekanisme RJ di penyidikan, penuntutan gitu. Saya kira secara konsep itu keliru," lanjutnya.

Tonton juga Video: Kejagung Selesaikan 1.985 Perkara Restorative Justice Sepanjang 2024

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

"Keadilan restoratif dapat dimasukkan dalam pembaharuan KUHAP atau diatur melalui regulasi yang lebih spesifik di tingkat undang-undang,"

Solo (ANTARA) - Pakar Hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Hari Purwadi merekomendasikan keadilan restoratif pada revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP) yang saat ini dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pada seminar nasional tentang keadilan restoratif yang digelar Pusat Penelitian Pengembangan Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (P3KHAM) UNS di Solo, Jawa Tengah, Kamis, Hari mengatakan saat ini semua lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Polri, dan Mahkamah Agung memiliki peraturan sendiri terkait keadilan restoratif.

Dalam praktiknya, peraturan dari ketiga lembaga itu memiliki prosedur dan teknik yang berbeda-beda.

"Ke depan aturan keadilan restoratif harus mengatur prosedur, teknik, dan standar hukum yang sama di antara para APH dan Kejaksaan bisa menjadi lembaga yang ikut mengontrol proses penyidikan dan proses keadilan restoratif yang dilakukan oleh polisi," kata Guru Besar Fakultas Hukum (FH) UNS ini.

Pada diskusi tersebut terdapat sejumlah poin rekomendasi terkait pentingnya keadilan restoratif diatur dalam revisi KUHAP.

Rekomendasi yang pertama adalah keadilan restoratif perlu diperkuat dalam penegakan perkara pidana di Indonesia, dengan menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian tindak pidana, di samping negara sendiri. Keterlibatan pihak-pihak tersebut, khususnya pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana dianggap bernilai tinggi.

Kedua, perlunya penguatan kebijakan negara dalam penyelesaian perkara pidana di luar proses pengadilan formal. Konsep ini memungkinkan penyelesaian kasus dengan cara yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Penyelesaian secara win-win solution, tidak ada balas dendam. Mengurangi beban penyelesaian perkara yang menumpuk, mengurangi overcapacity pada lembaga kemasyarakatan, memberdayakan dan mengakomodasi kepentingan para pihak, khususnya korban.

Ketiga, revisi KUHAP mendesak dilakukan karena keadilan restoratif telah mengakar kuat dalam praktik tradisi hukum lokal di Indonesia, namun belum sepenuhnya diakui dan dilaksanakan dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia.

Keempat, perlunya persepsi yang sama antar aparat penegak hukum terutama polisi dan jaksa dalam memandang kebijakan keadilan restoratif dengan menempatkan Kejaksaan sebagai dominus litis menjadi koordinator dalam penerapannya.

Kelima, peraturan kebijakan keadilan restoratif yang telah berlaku bagi internal aparat hukum selama ini agar dijadikan salah satu bahan utama untuk menormakannya di dalam revisi KUHAP.

Pembicara lain yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Pujiono mengatakan keadilan restoratif berpotensi menjadi alternatif mekanisme penyelesaian perkara pidana yang memungkinkan perkara berhenti tanpa harus berlanjut ke proses peradilan konvensional.

Ia mengatakan mekanisme ini harus ditetapkan sebagai bagian dari proses peradilan, sebagaimana telah diterapkan dalam sistem peradilan anak.

"Keadilan restoratif dapat dimasukkan dalam pembaharuan KUHAP atau diatur melalui regulasi yang lebih spesifik di tingkat undang-undang," katanya.

Ia mengatakan keadilan restoratif dapat berfungsi sebagai konsep keadilan yang menjadi pertimbangan dalam seluruh tahapan proses peradilan, termasuk dalam pengambilan putusan untuk semua jenis tindak pidana.

"Jika keadilan restoratif dijadikan alternatif penyelesaian perkara pidana, maka pengaturannya harus dibuat secara khusus dengan pembatasan pada jenis tindak pidana tertentu, bergantung pada arah politik hukum yang berlaku," katanya.

Sementara itu, ia menilai kewenangan untuk melakukan keadilan restoratif sebaiknya dilakukan kejaksaan sebagai pengendali perkara.

Ia mengatakan hal itu sejalan dengan ketentuan dalam pada Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP yang menyebutkan alasan hapusnya kewenangan penuntutan.

"Ini menunjukkan bahwa lembaga penuntutan memiliki peran penting dalam penerapan keadilan restoratif," katanya.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

LAMPUNG, KOMPAS.com – Kasus penusukan kondektur bus DAMRI, Arief Rahman, oleh sopir Fortuner, Juriadi, kini memasuki babak baru setelah terungkapnya upaya perdamaian antara kedua belah pihak.

Namun, meskipun telah ada kesepakatan damai, Polresta Bandar Lampung menegaskan bahwa proses hukum tetap berlanjut.

Peristiwa penusukan terjadi pada Minggu (9/2/2025) di SPBU Nunyai, Rajabasa, setelah terjadi cekcok terkait antrean pengisian BBM.

Kapolresta Bandar Lampung Kombes Alfret Jacob Tilukay menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai permohonan restorative justice dari kuasa hukum tersangka.

Namun, keputusan untuk melanjutkan kasus ini tetap berada pada jalur hukum.

"Benar, ada permohonan restorative justice dari kuasa hukumnya (tersangka Juriadi)," kata Alfret dalam pesan WhatsApp, Selasa (18/2/2025).

Ia menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berjalan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.

"Perintah saya terakhir tetap proses lanjut," jelasnya.

Penusukan kondektur Damri

Kasus ini bermula ketika mobil Fortuner yang dikendarai Juriadi menyerempet bus DAMRI, yang memicu cekcok dengan kondektur bus, Arief.

Merasa tidak terima atas teguran tersebut, Juriadi kemudian melakukan penusukan yang mengakibatkan luka serius pada Arief.

Kuasa hukum tersangka, Ginda Anshori Wayka, menyampaikan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan damai antara keluarga pelapor dan terlapor.

Surat pernyataan perdamaian beserta permohonan pencabutan laporan telah diserahkan kepada pihak kepolisian.

Ginda juga merujuk pada Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang keadilan restoratif, yang memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai, selama syarat-syarat tertentu dipenuhi.

Meski demikian, Polresta Bandar Lampung tetap melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan.

Kasus ini masih dalam tahap melengkapi berkas perkara agar segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses di pengadilan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada ruang untuk penyelesaian melalui restorative justice, hukum tetap mengutamakan proses yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

Restorative justice, sebagai pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan antar pihak melalui dialog dan kesepakatan bersama, kini semakin sering diterapkan dalam berbagai kasus hukum di Indonesia.

Namun, dalam kasus ini, polisi tetap berpegang pada komitmen untuk menegakkan hukum secara konsisten.

(Penulis: Kontributor Lampung, Tri Purna Jaya)

Komitmen kami dalam mengedepankan restorative justice dibuktikan dengan adanya kenaikan penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice sebesar 2.888 perkara (15,89 persen) dari sebelumnya tahun 2023 sebesar 18.175 perkara, menjadi 21.063

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra berharap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dapat menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus-kasus tertentu, terutama bagi pelanggar dalam keadaan khusus.

Harapan itu disampaikan dalam Pembekalan Rapat Pimpinan (Rapim) Polri di Jakarta (31/1). "Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Polri dapat menjadi lembaga yang lebih profesional dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya," ucap Yusril seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dalam pembekalan itu, dia menyebutkan hal tersebut seiring dengan peran Polri dalam mendukung Astacita pemerintahan, dengan fokus pada penegakan hukum yang adil, pencegahan pelanggaran HAM, dan pengelolaan yang transparan.

Yusril pun menegaskan kembali kedudukan, peran, dan kewenangan Polri sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Ia berharap peran dan kedudukan Polri bisa semakin diperkuat dalam mendukung terwujudnya Astacita pemerintahan.

Polri juga diharapkan mengedepankan integritas dan etika profesional untuk mencegah diskriminasi dan penyalahgunaan wewenang, serta melindungi kelompok rentan.

Selain itu, dirinya juga meminta Polri untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum melalui program polisi berbasis masyarakat (community policing).

"Hal ini untuk menjaga keamanan dan menyelesaikan masalah sosial," tuturnya.

Sebelumnya, Polri tercatat telah menyelesaikan lebih dari 2.000 perkara melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) sepanjang tahun 2024.

Capaian tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam acara Rilis Akhir Tahun 2024 yang digelar di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta (31/12/2024).

“Komitmen kami dalam mengedepankan restorative justice dibuktikan dengan adanya kenaikan penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice sebesar 2.888 perkara (15,89 persen) dari sebelumnya tahun 2023 sebesar 18.175 perkara, menjadi 21.063 perkara pada tahun 2024," ucap Kapolri.

Kenaikan jumlah tersebut, kata dia, menegaskan komitmen Polri dalam menerapkan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif yang diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Nasib seorang pedagang sayur bernama Muh Yusran (36) yang tinggal di Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan (Sulsel) belakangan jadi sorotan.

Yusran tidak pernah menyangka bahwa dompet yang ia temukan di jalanan akan membawa dirinya berhadapan dengan hukum.

Dompet yang ditemukan Yusran tersebut merupakan dompet seorang warga yang berisi uang tunai, kartu ATM, dan secarik kertas yang bertuliskan PIN ATM.

Sayangnya, keputusan Yusran untuk menggunakan kartu ATM dengan PIN yang ditemukan membuatnya dijerat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana pencurian.

Kronologi Kasus Tukang Sayur Temukan Dompet hingga Dijerat Hukum

Dilansir dari Kompas.com, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, mengungkapkan bahwa kejadian yang menimpa Yusran ini bermula pada 12 November 2024.

Saat itu, Yusran yang tengah dalam perjalanan menuju pasar menemukan sebuah dompet kulit berwarna hitam yang tergeletak di jalan.

Di dalam dompet tersebut, ia menemukan sejumlah uang tunai, kartu ATM, dan sebuah kertas bertuliskan PIN ATM.

"Pada 12 November 2024 saat tersangka dalam perjalanan menuju ke pasar, ia menemukan sebuah dompet kulit berwarna hitam yang di dalamnya ada uang tunai. Selain itu, terdapat pula kartu ATM, dan sebuah kertas bertuliskan PIN ATM itu," ujar Agus Salim melalui keterangan resminya, Jumat (31/1/2025).

Dalam situasi tersebut, Yusran merasa tergoda untuk menggunakan kartu ATM yang ditemukan.

Yusran lantas menarik uang dari ATM berkali-kali, hingga total mencapai Rp 20 juta.

Uang tersebut digunakan Yusran untuk berbagai keperluan pribadi, termasuk membeli dua ponsel, satu unit mesin kompresor, sebuah gelang emas seberat gram, serta membiayai kehidupan sehari-hari.

"Uang itu dipakai tersangka membeli dua ponsel, satu unit mesin kompresor, satu buah gelang emas seberat gram, dan untuk biaya kehidupan sehari-hari," kata Agus Salim.

Proses Penyelesaian Kasus Yusran Melalui Restorative Justice

Kasus yang menjerat Yusran lantas mendapat perhatian dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep.

Pihak Kejaksaan kemudian mengajukan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme restorative justice (RJ).

Keputusan untuk menggunakan RJ didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain karena Yusran merupakan pelaku tindak pidana yang baru pertama kali melakukannya.

Selain itu, ancaman pidana yang disangkakan kepada Yusran tidak lebih dari lima tahun penjara.

Ada pula kesepakatan damai antara Yusran dan korban, serta penggantian kerugian material yang timbul akibat tindakan tersebut.

Latar belakang kehidupan Yusran juga menjadi pertimbangan dalam keputusan penggunaan restorative justice.

Yusran yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang sayur kecil di pasar harus menafkahi sang istri yang merupakan penyandang disabilitas dan seorang anak yang masih berusia 8 tahun.

Keadaan ini membuat pihak kejaksaan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam penanganan kasus tersebut.

Keputusan Akhir: Yusran Dibebaskan

Dengan diterapkannya restorative justice, Yusran akhirnya dibebaskan dan bisa melanjutkan kehidupannya sebagai pedagang.

Keputusan ini memberi kesempatan bagi Yusran untuk memperbaiki dirinya tanpa harus menjalani hukuman penjara yang berat.

"Dengan disetujuinya RJ ini, tersangka segera dibebaskan," tutup Agus Salim.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pedagang Sayur Temukan Dompet Berisi Kartu ATM dan PIN, Berujung Kasus Pidana”.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kapolres Gunungkidul AKBP Ary Murtini mengatakan, terkait pencurian kayu jenis Sono brith yang berada di petak 101 Paliyan, pihaknya sudah mempertemukan kedua belah pihak.

"Alhamdulillah pagi tadi kami mempertemukan kedua belah pihak dan sepakat untuk menyelesaikan perkara ini melalui Restorative Justice (RJ)," kata Ary kepada wartawan di Mapolres Gunungkidul, Jumat (17/1/2025) malam.

Dikatakannya, perkara ini melibatkan banyak pihak.

Proses RJ awalnya ada penjamin masyarakat, kemudian ada dari pihak keluarga, juga dari perwakilan lingkungan.

Ary menyebut, proses RJ harus melalui beberapa tahap.

Namun, dipastikan tidak ada proses hukum terhadap M (44), warga Kapanewon Panggang.

"Kepada terlapor sudah kami tangguhkan penahanannya dan kemudian proses RJ sedang berlangsung. Tapi kedua belah pihak sudah sepakat untuk menyelesaikan ini secara RJ," kata dia.

"Terlapor sudah di rumah, sudah dikembalikan," ucap Ary.

Perlu diketahui, polisi menangkap M (44), warga Kapanewon Panggang, Gunungkidul, DI Yogyakarta, karena tertangkap mencuri lima potongan kayu sono brith di hutan negara Paliyan.

Pelaku terancam hukuman 5 tahun karena mencuri kayu negara.

Kapolsek Paliyan AKP Ismanto menyampaikan, pihaknya mengamankan M setelah ditangkap petugas patroli kehutanan karena membawa sepotong kayu sono brith dengan cara dipanggul pada 25 Desember 2024 lalu sekitar pukul 18.00 WIB.

Oleh petugas, M diamankan dan dimintai keterangan.

"Setelah dilakukan pengecekan, ternyata total lima potongan kayu dari hutan negara," kata Ismanto di Mapolres Gunungkidul, Kamis (16/1/2025).

Dikatakannya, petugas kehutanan langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Paliyan.

Setelah dilakukan pemeriksaan, M dibawa ke Polsek Paliyan bersama barang bukti.

Pelaku disangkakan Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b, atau Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e, atau Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun," kata Kapolsek.

Ismanto mengatakan, pelaku mengaku baru mencuri satu kali dan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa wacana pemberian pengampunan bagi narapidana, termasuk koruptor, bukanlah isu baru.

Meskipun telah lama menjadi menjadi wacana, rencana tersebut hingga saat ini belum terealisasi.

"Wacana memaafkan koruptor itu kan bukan perkara baru. Itu sudah lama," kata Supratman di Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Dia menjelaskan bahwa pengampunan semacam ini pernah dibahas oleh Mahfud MD, mantan Menteri Kehakiman dan HAM pada 2001, yang juga mengusulkan gagasan serupa.

“Beliau pernah menyampaikan hal itu, bahkan mencontohkan apa yang dilakukan oleh negara lain seperti Afrika Selatan,” ujarnya.

Supratman menyayangkan bahwa wacana tersebut disalahartikan oleh sebagian masyarakat, yang akhirnya menjadi viral dan dikaitkan dengan kemungkinan pelanggaran undang-undang oleh Presiden.

“Karena itu, terhadap konteks itu kan kemudian akhirnya menjadi berita yang sangat viral," tambahnya.

"Bahkan ada yang menyatakan, kalau Presiden mengampuni koruptor, Presiden bisa dijerat Pasal 55 KUHAP,” tambahnya.

Meski demikian, Supratman menegaskan bahwa wacana tersebut masih sebatas gagasan dan belum ada keputusan konkret.

“Mungkin ada yang lupa terkait dengan hak konstitusional Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, di mana Pasal 14 UUD memberi hak amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi kepada Presiden untuk semua jenis tindak pidana,” lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa pengampunan dalam hukum pidana sudah menjadi bagian dari praktik di Indonesia, terutama melalui pendekatan restorative justice.

“Kalau kerugian negara hanya Rp 50 juta atau Rp 100 juta, sementara biaya penanganan perkaranya jauh lebih besar, kan itu tidak efektif," ungkap Supratman.

"Jadi, dalam kasus seperti itu, pendekatan restorative justice sudah diterapkan di beberapa lembaga penegak hukum,” imbuhnya.