Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ulu (OKU), Choirun Parapat menghentikan kasus pencurian motor yang dilakukan tersangka Robet dengan restorative justice. Kasus ini dihentikan usai korban mau berdamai dan saling memaafkan.

Peristiwa pencurian yang dilakukan tersangka terjadi pada Selasa (4/2), sekitar pukul 21.40 WIB, di Desa Penyandingan, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Robet ditangkap karena terbukti mencuri satu unit sepeda motor milik warga setempat bernama Maddiyah.

Namun dalam proses hukum yang berjalan, Kejari OKU melihat adanya potensi penyelesaian perkara ini secara damai antara korban dan pelaku, yang menjadi prasyarat utama dalam penerapan keadilan restoratif.

Kepala Kejaksaan Negeri OKU, Choirun Parapat, mengatakan bahwa penghentian penuntutan terhadap tersangka Robet mengacu pada ketentuan peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yang diperkuat dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: 01/E/Ejp/02/2022.

"Perkara ini memenuhi seluruh syarat yang diatur, termasuk adanya kesepakatan damai antara korban dan tersangka. Maka dari itu, terhadap perkara atas nama Robet dapat diajukan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif," katanya kepada detikSumbagsel, Jumat (16/5/2025).

Dalam rangka mewujudkan perdamaian antara kedua belah pihak, Kejari OKU menunjuk seorang Jaksa Fasilitator yang bertugas sebagai mediator. Proses mediasi berjalan lancar, dan akhirnya korban Maddiyah bersedia memaafkan tindakan tersangka Robet.

Kesepakatan damai ini menjadi pondasi kuat untuk melanjutkan proses penghentian penuntutan.

"Setelah melalui tahap ekspos perkara secara internal, permohonan penghentian penuntutan diajukan ke Jaksa Agung Muda Pidana Umum melalui Direktur A dan mendapat persetujuan resmi dari Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan. Persetujuan ini menandakan bahwa proses hukum telah memenuhi seluruh ketentuan formal dan substantif yang berlaku," ungkapnya.

Choirun Parapat menyampaikan bahwa keputusan ini juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kondisi sosial ekonomi tersangka.

"Robet diketahui sebagai tulang punggung keluarga yang harus menghidupi istri yang tengah hamil, anak-anak yang masih kecil, dan orang tua yang sedang sakit," ungkapnya

"Dengan dikabulkannya penghentian penuntutan ini, Robet bisa kembali menjalankan peran penting dalam keluarganya. Ini adalah bentuk nyata bahwa hukum tidak hanya soal penghukuman, tapi juga soal pemulihan dan harapan," sambungnya.

Dia menambahkan proses penghentian penuntutan secara resmi ditutup dengan penyerahan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) kepada tersangka Robet.

"Saya berharap penerapan keadilan restoratif ini dapat menjadi contoh penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi sosial, bukan semata-mata pembalasan," tutupnya.

Video: Sederet Fakta Bagi-bagi Fee Proyek Pejabat OKU Jelang Lebaran

Video: Sederet Fakta Bagi-bagi Fee Proyek Pejabat OKU Jelang Lebaran

kegiatan itu mengusung konsep membedah dari berbagai perspektif Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap draf RUU KUHAP, khususnya pada tiga isu strategis yaitu keadilan restoratif (restorative justice), perlindungan advokat, dan perlindungan kelompok ren

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember menggelar kegiatan Ngaji Hukum yang membahas dan menganalisis implementasi keadilan restoratif (Restorative Justice) dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) melalui diskusi di kampus setempat, Selasa.

Kegiatan itu juga dihadiri oleh berbagai unsur penting dari sektor hukum dan masyarakat sipil, antara lain perwakilan dari pengadilan, kejaksaan, kepolisian, staf Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), pengacara, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi mahasiswa.

"Mengaji sudah menjadi ciri khas Fakultas Hukum dalam mendalami dan mengkritisi perundang-undangan yang ada," kata Dekan FH Unmuh Jember Ahmad Suryono di kampus setempat.

Menurutnya, kegiatan itu mengusung konsep membedah dari berbagai perspektif Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap draf RUU KUHAP, khususnya pada tiga isu strategis yaitu keadilan restoratif (restorative justice), perlindungan advokat, dan perlindungan kelompok rentan dalam bantuan hukum.

"Urgensi kegiatan itu adalah untuk menggali secara mendalam berbagai sudut pandang terhadap RUU KUHAP, sehingga kami bisa ikut berkontribusi secara nyata dalam proses legislasi nasional. Hasil dari kajian ini nantinya akan kami kirimkan kepada Komisi III DPR RI sebagai masukan akademik," tuturnya.

Ketiga narasumber yang hadir mengupas isu-isu tersebut secara mendalam seperti paparan pendamping dari UPTD PPA Kabupaten Jember Solehati yang membahas tentang multi-tafsir dalam praktik keadilan restoratif dan potensi terabaikan nya hak-hak korban dalam kasus tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua PERADI Jember Gatot Irianto yang menguraikan potensi keadilan restoratif yang dapat dipersepsikan sebagai bentuk impunitas atau pengampunan terhadap pelaku kejahatan, serta risiko pelanggaran hak asasi manusia dalam pemeriksaan tersangka.

Sebagai pemateri ketiga, Dosen FH Unmuh Jember Suyatna mengupas konsep keadilan restoratif dalam teori tujuan pemidanaan dan pentingnya menjaga pemeriksaan tersangka dalam koridor due process of law untuk melindungi hak-hak tersangka.

Sementara Rektor Unmuh Jember Dr. Hanafi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi terhadap terselenggaranya kegiatan "Ngaji Hukum: KUHAP Series" menjadi bentuk nyata ikhtiar akademik dalam memperdalam pemahaman hukum, serta memperkuat budaya berpikir kritis mahasiswa terhadap perkembangan dinamika hukum di Indonesia.

"Kegiatan itu penting untuk memperkuat budaya literasi hukum, membangun daya kritis sivitas akademika, dan meneguhkan posisi perguruan tinggi sebagai agen perubahan di tengah dinamika masyarakat hukum di Indonesia," ujarnya.

Melalui kegiatan ngaji hukum, Fakultas Hukum Unmuh Jember berharap dapat terus mendorong keterlibatan aktif mahasiswa, akademisi, dan praktisi dalam proses pembentukan hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

KUHAP baru mencegah semaksimal mungkin terjadinya kekerasan atau penyiksaan dalam pemeriksaan.

Jakarta (ANTARA) - Kehadiran RUU KUHAP adalah sebuah langkah besar yang dinantikan oleh seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap proses penegakan hukum.

RUU KUHAP ini mengatur secara lebih rinci hak-hak tersangka dan terdakwa dalam kerangka criminal justice system dengan tetap mempertahankan kewenangan politik dan jaksa sebagaimana juga diatur dalam KUHAP 1981.

KUHAP sejatinya menjadi instrumen keabsahan seluruh proses hukum acara pidana. Sangat fundamental bahwa KUHAP menjadi tolak ukur sah dan tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum. KUHAP 2025 akan lebih memberi jaminan keadilan bagi setiap pihak dalam proses criminal justice system.

KUHAP 2025 bersama KUHP nasional ini menjadi satu rangkaian pengaturan hukum pidana dan hukum acara pidana. KUHAP 2025 menjadi legacy bagi Pemerintahan Presiden Prabowo dan DPR RI 2024-2029, terutama Komisi III DPR RI.

KUHAP baru ini nantinya menjadi pilar penguatan penegakan hukum untuk mewujudkan kebenaran materiel dan formal dalam rangka pencapaian keadilan dalam criminal justice system. KUHAP baru ini diharapkan akan melahirkan prinsip keseimbangan dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). KUHAP adalah hukum formal yang mengoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum materiel.

Komisi III DPR RI menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. Penyusunan draf dan naskah akademik diharapkan segera selesai dan KUHAP baru nanti dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya KUHP Nasional pada 1 Januari 2026.

RUU KUHAP ini dinilai telah mengakomodir aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat. Dari perspektif perubahannya adalah perlindungan hak asasi manusianya baik untuk tersangka, terdakwa, saksi dan korban.

Konsep ini sejalan dengan spirit konstitusi sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, karena bersandarkan pada hukum (rechstaats) bukan bersandarkan semata pada kekuasaan (machstaats).

Warna lain dari KUHAP 2025 nantinya adalah pengaturan tentang mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice yang diatur secara detail dalam satu bab khusus. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak sekadar berorientasi penjatuhan hukuman semata, tetapi bagaimana memulihkan hak korban tindak pidana.

Dalam RUU KUHAP, restorative justice akan dikedepankan selama proses hukum. Jadi mulai penyidikan, penuntutan sampai persidangan bisa di-restorative justice-kan. Intinya, dengan restorative justice penyelesaian perkara dilakukan dengan orientasi pemulihan kerugian korban. Bukan semata-mata menghukum si pelaku dengan melibatkan korban dan pelaku.

Penguatan Peran Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tahun 1981 merupakan tonggak lahirnya reformasi hukum acara dalam peradilan pidana.

Pada perkembangannya, KUHAP bagi beberapa pihak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini. Berbagai kejadian dalam rangka penegakan hukum telah membuktikan KUHAP memiliki banyak kelemahan yang berakibat fatal.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat peraturan yang cukup rinci tentang hak-hak tersangka dan terdakwa, seperti hak atas pendampingan penasihat hukum, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas peradilan yang adil, hal yang sama tidak ditemukan dalam peraturan hak saksi.

Keberadaan Saksi dalam konteks hak perlindungannya tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk menerima perlindungan yang memadai, baik fisik, psikologis, maupun hukum seperti hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.

Fakta ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam sistem peradilan pidana, di mana posisi saksi yang menghadapi ancaman, tekanan, atau intimidasi sering diabaikan. Akibatnya, saksi enggan bersaksi atau tidak dapat berbicara dengan jujur dan bebas, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas persidangan itu sendiri.

Meskipun tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang melarang saksi untuk didampingi oleh penasihat hukum, dalam praktiknya sangat bergantung kepada kebijakan izin dari penyidik. Terkadang saksi diperbolehkan didampingi oleh penasihat hukumnya terkadang tidak. Dalam praktiknya tidak semua penyidik memperbolehkan saksi didampingi oleh penasihat hukum.

Tindakan penyidik yang tidak memperbolehkan seorang saksi didampingi oleh penasihat hukum, selain merupakan pelanggaran hak asasi seseorang saksi juga merupakan bentuk pencabutan hak keperdataan seorang untuk dapat mengikat perjanjian (pemberian kuasa) kepada seorang penasihat hukum.

Penyidik terkadang lupa bahwa seorang saksi mempunyai hak keperdataan. Suatu pemberian kuasa dari seorang subjek hukum kepada penasihat hukum adalah suatu perjanjian perdata, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

Selain itu, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik seringkali sangat teknis dan bersifat menyiksa emosi saksi sehingga kehadiran penasihat hukum diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan oleh penyidik. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan bagi seorang saksi pada gilirannya ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana, baik sebagai pelaku utama, pelaku penyerta atau uitlokker.

Menyadari pentingnya pengaturan yang memungkinkan saksi untuk menerima bantuan hukum, mendapat pendampingan penasihat hukum dalam pemeriksaan perkara pidana merupakan aspek penting dalam upaya memastikan keadilan dan kesetaraan hak bagi semua individu, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan dalam sistem peradilan.

Dalam situasi ini, penting untuk mempertimbangkan pentingnya dan perlunya peraturan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang telah dibahas oleh para ahli hukum dan filsuf. Perspektif mereka memberikan wawasan berharga tentang cara terbaik untuk mewujudkan keadilan dalam implementasi dan pembentukan norma hukum berkaitan mengenai nilai-nilai hak-hak saksi pada khususnya.

KUHAP baru ini akan memperkuat peran advokat. Advokat nantinya dapat mendampingi saksi dan korban dari sebelumnya hanya mendampingi tersangka.

Jika di KUHAP 1981 advokat hanya bisa mendengar dan melihat pemeriksaan, maka KUHAP baru mengatur advokat bisa melakukan keberatan jika terjadi intimidasi terhadap klien yang didampingi. Pada KUHAP baru ini nantinya tugas advokat tidak lagi terbatas hanya mencatat dan mendengarkan saat pemeriksaan.

KUHAP didisain untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam pemeriksaan, karena kamera pengawas bakal ditempatkan dalam setiap pemeriksaan. KUHAP baru mencegah semaksimal mungkin terjadinya kekerasan atau penyiksaan dalam pemeriksaan.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi merupakan bagian penting dari sistem peradilan yang adil. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa orang-orang yang memberikan kesaksian atau informasi penting dalam perkara hukum tidak menjadi korban ancaman, intimidasi atau perlakuan sewenang-wenang yang dapat menghambat proses pemeriksaan peradilan.

Dalam konteks hukum, perlindungan saksi tidak hanya memastikan keselamatan fisik dan psikologis saksi, tetapi juga memastikan bahwa proses peradilan berjalan lancar dan keadilan tercapai bagi semua pihak yang terlibat.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi adalah elemen penting dalam sistem peradilan yang berkeadilan. Dengan memastikan bahwa saksi dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa rasa takut, sistem hukum tidak hanya menghormati hak asasi manusia, tetapi juga memperkuat integritas dan kredibilitas proses peradilan.

Pada praktik penegakan hukum sering kali khususnya pemeriksaan perkara pidana diwarnai dengan hal-hal yang bertentang dengan prinsip negara hukum rechtsstaat berdasarkan equaly before the law. Misalnya tidak segan-segan melakukan perbuatan yang tercela seperti adanya intimidasi dan penganiayaan terhadap saksi atau tersangka untuk mengejar pengakuan pada proses pemeriksaan.

Selain itu juga dari pihak-pihak yang sedang menghadapi proses hukum terdapat pengabaian hak-haknya meliputi perlindungan harkat dan martabat sebagai individu yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan berdasarkan konsep negara hukum.

Negara hukum dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” (vide Pasal 1 Ayat (2) dan (3) dan Pasal 28 ayat I ayat (5) UUD 1945).

Karakteristik negara hukum yang demokratis menjelma kehidupan bernegara yang memiliki komitmen terhadap tampilnya hukum sebagai pemegang kendali dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Konsekuensi dari “spirit dari rechstaats itu” adalah bahwa tindakan pemerintah selalu harus berdasarkan hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara termasuk hak-hak dalam proses hukum.

Keseimbangan peran penegak hukum

Sebagai catatan akhir bahwa RUU KUHAP ini juga tetap menjaga kewenangan dari masing-masing lembaga penegak hukum dalam proses peradilan hukum pidana. KUHAP baru ini dapat dimulai dengan semangat kolaborasi antarsubsistem agar tercipta sistem peradilan pidana terpadu, baik antara penyidik, jaksa, pengadilan, maupun lembaga pemasyarakatan.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bahwa fungsi aparat penegak hukum (APH) tak akan berubah. Secara garis besar KUHAP baru tidak mengubah kewenangan, tugas pokok, dan fungsi institusi aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses acara pidana.

Menuntaskan pembahasan KUHAP yang merupakan lex generalis agar terjadi harmonisasi dengan undang-undang sektoral lainnya seperti Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kehakiman, dan Advokat bisa berjalan selaras.

Setelah selesai RUU KUHAP ini, maka langkah berikutnya membahas lex spesialis lainnya seperti Undang-Undang Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat.

Sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI bahwa tetap dipertahankan diferensiasi fungsional yang jelas antara tugas penyidikan oleh kepolisian dan tugas penuntutan oleh kejaksaan. Pemisahan fungsional ini untuk bertujuan mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di satu Lembaga sejalan dengan Putusan MK Nomor 28/PUU-V/2007.

*) Prof Dr Andi M Asrun SH MH adalah Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi UNPAK

Copyright © ANTARA 2025

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan korban yang mengalami kekerasan seksual rata-rata berjenis kelamin perempuan. LPSK mengatakan korban kekerasan seksual masih ada rasa enggan mengajukan restitusi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati dalam diskusi Tantangan Pemberian Restitusi yang disiarkan secara daring, Rabu (19/3/2025). Awalnya, Sri mengungkapkan jumlah permohonan restitusi dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

"Artinya memang kesadaran masyarakat mulai menemukenali bahwa ini bagian hak yang harus dimintakan. Tetapi kalau kita sandingkan dengan berapa sih jumlah tindak pidana, ini yang saya kira penting ya untuk kita lihat bersama-sama. Sehingga kita harus terus mendorong bagaimana kesadaran masyarakat berkaitan dengan hak atas restitusi," ujar Sri.

Dalam data yang dipaparkan LPSK, permohonan restitusi tahun 2024 itu tertinggi terjadi di bulan September mencapai 2.810 permohonan. Permohonan ini tidak hanya mencakup kasus kekerasan seksual saja, tetapi juga tindak pidana lain, seperti korban tindak pidana pencucian uang (TPPU), investasi ilegal.

Sri mengatakan permohonan restitusi yang mendominasi adalah permohonan dari korban TPPU yang berjumlah 3.035. Setelah TPPU, barulah permohonan restitusi kekerasan seksual anak.

"Kekerasan seksual anak, ini cukup lumayan ya peningkatan kasusnya. Dan dia memang menjadi kelompok paling rentan. Nah termasuk kita juga mulai memperbaiki untuk menghitung kerugian, karena banyak juga korban kekerasan seksual anak yang mengalami kehamilan. Sehingga kita hitung kerugiannya dari sejak bayi itu dalam kandungan sampai berumur 18 tahun. Ini di internal kami juga kita diskusikan," katanya.

Foto: Tangkapan layar diskusi LPSK dengan MA

Korban Enggan Ajukan Restitusi

Sri mengungkapkan meski kasus kekerasan seksual menjadi salah satu permohonan restitusi terbanyak, namun beberapa korban memilih tidak mengajukan restitusi. Beberapa di antara mereka karena belum mengetahui apa itu restitusi.

"Kita tahu bahwa masyarakat, meskipun tadi jumlahnya terus naik, tapi masih ada rasa enggan untuk menganjurkan restitusi dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangannya misalnya kalau untuk kekerasan seksual itu pada umumnya merasa 'kok seolah-olah saya sedang mentransaksikan layanan seksual, padahal itu kan saya yang mengalami perkosaan', jadi saya enggak mau untuk mengajukan permohonan restitusi," ungkapnya.

"Atau ada juga yang enggan, karena memang belum tahu restitusi itu apa sih, memang pelakunya sanggup membayar. Nah, itu yang kemudian perlu kita sampaikan bahwa kewenangan LPSK adalah menilai kerugian. Jadi kerugian itu yang harus kita nilai dan masuk dalam dokumen hukum," imbuhnya.

Sri menegaskan pihaknya terus berupaya maksimal agar para korban pencari keadilan bisa mendapat restitusi. Dia juga akan mendorong pelaku agar membayar restitusi/

"Sekarang, regulasinya baru ada Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual, yang tadi kalau terjadi kurangan bayar, maka dibayar melalui kompensasi. Tetapi ini pun, kita mesti tetap memperhatikan bahwa restitusi itu kewajiban dari pelakunya. Sehingga itu yang seharusnya kita dorong maksimalkan supaya pelakunya tetap melakukan bayar terhadap restitusi kepada korban," tegasnya.

Tata Cara Pengajuan Restitusi

Dalam kesempatan ini, hakim agung Yang Mulia Ainal Mardhiah juga menjelaskan bagaimana tata cara pengajuan restitusi yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA 1/2022). Dia mengatakan pengajuan permohonan restitusi itu dilakukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

"Permohonan restitusi kepada pengadilan selain diajukan melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum, dapat diajukan oleh korban. Dalam hal permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK; penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohonan kepada penuntut umum sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan atau paling lambat sebelum penuntut umum membacakan tuntutan," kata Ainal.

Ainal mengatakan jika korban tidak mengajukan permohonan restitusi, hakim harus memberitahukan korban untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

"Hakim dalam putusannya wajib memuat; pernyataan diterima atau tidaknya permohonan restitusi, alasan untuk menerima atau menolak, baik sebaguan atau untuk seluruh permohonan restitusi, dan besaran restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa adalah anak dan/atau pihak ketiga," tuturnya.

Selain itu, Ainal juga menegaskan bahwa restitusi tidak menghapus hak korban, keluarga, atau ahli waris. Artinya, korban beserta keluarganya dan wali bisa mengajukan gugatan perdata dalam hal apabila terdakwa diputus bebas dan adanya keraguan yang diderita korban yang belum dimohonkan restitusi kepada pengadilan atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan di pengadilan.

Simak jugaVideo: Kapolri Heran Beda Jumlah Data Kekerasan di Komnas Perempuan-Polri

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) Luhut Pangaribuan menyoroti proses mekanisme restorative justice. Luhut meminta agar legislator berhati hati menggarap pengaturan mekanisme restorative justice dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Hal itu disampaikan Luhut dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan agenda masukan RUU KUHAP dengan Komisi III DPR di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (5/3/2/2025).

"Yang berkaitan dengan ini mungkin harus hati-hati mengenai RJ, Restorative Justice. Ya, RJ. Memang restorasi itu bagus. Tapi kalau tiba-tiba ujug-ujug mekanisme yang diatur, mesinnya belum tahu mesinnya yang mana kok mekanisme sudah diatur," kata Luhut.

"Itu yang ada dalam RUU. Mudah-mudahan itu bukan belum resmi ya," sambungnya.

Dia mengingatkan bahwa norma hukum publik dan privat berbeda. Menurutnya, jika hukum pidana publik tiba-tiba diputuskan restorative justice, maka itu akan merusak fondasi hukum.

"Harus kita ingat, kita ini berbicara dalam ranah hukum pidana. Kita membedakan norma hukum publik dan privat. Kalau tiba-tiba yang publik itu pidana itu didamaikan, hancur kan fondasi hukum kita," jelasnya.

"Nah, sementara dalam RUU saya lihat itu sudah langsung mekanisme RJ di penyidikan, penuntutan gitu. Saya kira secara konsep itu keliru," lanjutnya.

Tonton juga Video: Kejagung Selesaikan 1.985 Perkara Restorative Justice Sepanjang 2024

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Arsenal tak ada waktu untuk meratapi nasib setelah dikalahkan West Ham United. Martin Odegaard cs sudah harus bersiap untuk menghadapi Nottingham Forest.

Arsenal kalah 0-1 saat menjamu West Ham di Emirates Stadium dalam lanjutan Liga Inggris, Sabtu (22/2/2025) dini hari WIB. Hasil tersebut gagal membuat Arsenal memangkas jarak dengan Liverpool.

Rasa kecewa tentu ada di hati para pasukan Mikel Arteta. Namun, Arsenal tak punya waktu untuk mengasihani diri sendiri karena harus segera berbenah untuk melawan Nottingham Forest.

Duel yang digelar di City Ground, Kamis (27/2/2025) dini hari WIB, tentu tidak bakal mudah. Nottingham adalah tim yang berada di posisi ketiga dengan 47 poin.

"Kami sangat kecewa. Kami merasa punya peluang bagus, tetapi penampilan secara keseluruhan tidak cukup oke dan itu pukulan telak bagi semua orang," kata Odegaard selaku kapten Arsenal, yang dikutip dari situs resmi klub.

"Tidak ada waktu untuk meratapi diri sendiri, kami harus terus maju. Masih banyak pertandingan yang harus dimainkan. Hal utama sekarang adalah memenangkan pertandingan berikutnya dan terus berusaha," sambungnya.

Arsenal saat ini duduk di posisi kedua dengan 53 poin. The Gunners tertinggal delapan angka dari Liverpool selaku pemuncak klasemen.

PEKANBARU, iNewsPekanbaru.id - Kejadian tak terduga terjadi di Lampu Merah Simpang Tobek Godang, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, pada Minggu (16/2/2025) sekitar pukul 16.30 WIB. Krisna Olivia (38), seorang wanita asal Pekanbaru, memergoki suaminya, AN, yang diduga berselingkuh dengan rekan satu institusinya, RA alias Resty, yang juga seorang ASN di Kantor Imigrasi Riau.

Krisna, yang sudah mendapatkan informasi tentang perselingkuhan suaminya, mengikuti mobil yang dikendarai AN bersama Resty. Sampai di lokasi, ia pun menghadang mobil tersebut dan meminta keduanya turun untuk berbicara. Namun, AN dan Resty tidak mengindahkan permintaan tersebut. Kejadian ini menjadi tontonan warga sekitar, yang kemudian mencoba mendekati mobil.

Saat situasi semakin ramai, Resty mencoba melarikan diri dengan menabrak Krisna. Beruntung, korban tidak mengalami luka serius, meskipun situasi sempat tegang. Warga yang melihat kejadian ini langsung menghubungi pihak kepolisian.

Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Bey Juana Putra, mengonfirmasi bahwa Krisna telah melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. "Krisna Olivia telah resmi melaporkan dugaan penganiayaan ini kepada kami, dan kami sudah memulai penyelidikan terkait kejadian ini," kata Bey Senin (17/2/2025)..

Dari informasi yang dihimpun, AN, suami korban, sempat pamit kepada Krisna dengan alasan pergi bersama pimpinannya ke luar kota sehari sebelum kejadian. Namun, ternyata ia pergi bersama Resty ke Sumatera Barat, dan diduga telah terlibat dalam hubungan yang tidak sah.

Polisi kini sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus penganiayaan dan dugaan perselingkuhan yang melibatkan dua ASN di Imigrasi Riau ini.

Editor : Banda Haruddin Tanjung

Komitmen kami dalam mengedepankan restorative justice dibuktikan dengan adanya kenaikan penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice sebesar 2.888 perkara (15,89 persen) dari sebelumnya tahun 2023 sebesar 18.175 perkara, menjadi 21.063

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra berharap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dapat menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus-kasus tertentu, terutama bagi pelanggar dalam keadaan khusus.

Harapan itu disampaikan dalam Pembekalan Rapat Pimpinan (Rapim) Polri di Jakarta (31/1). "Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Polri dapat menjadi lembaga yang lebih profesional dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya," ucap Yusril seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dalam pembekalan itu, dia menyebutkan hal tersebut seiring dengan peran Polri dalam mendukung Astacita pemerintahan, dengan fokus pada penegakan hukum yang adil, pencegahan pelanggaran HAM, dan pengelolaan yang transparan.

Yusril pun menegaskan kembali kedudukan, peran, dan kewenangan Polri sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Ia berharap peran dan kedudukan Polri bisa semakin diperkuat dalam mendukung terwujudnya Astacita pemerintahan.

Polri juga diharapkan mengedepankan integritas dan etika profesional untuk mencegah diskriminasi dan penyalahgunaan wewenang, serta melindungi kelompok rentan.

Selain itu, dirinya juga meminta Polri untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum melalui program polisi berbasis masyarakat (community policing).

"Hal ini untuk menjaga keamanan dan menyelesaikan masalah sosial," tuturnya.

Sebelumnya, Polri tercatat telah menyelesaikan lebih dari 2.000 perkara melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) sepanjang tahun 2024.

Capaian tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam acara Rilis Akhir Tahun 2024 yang digelar di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta (31/12/2024).

“Komitmen kami dalam mengedepankan restorative justice dibuktikan dengan adanya kenaikan penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice sebesar 2.888 perkara (15,89 persen) dari sebelumnya tahun 2023 sebesar 18.175 perkara, menjadi 21.063 perkara pada tahun 2024," ucap Kapolri.

Kenaikan jumlah tersebut, kata dia, menegaskan komitmen Polri dalam menerapkan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif yang diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan buron kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos, masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Andi mengatakan Paulus pernah dua kali mengajukan perubahan status warga negara.

"Ada dua kali yang bersangkutan ingin mengajukan melepaskan kewarganegaraan, tetapi, sampai hari ini, yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan," kata Agus di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2025).

"Karena itu, status kewarganegaraan atas nama Tjhin Thian Po alias Paulus Tannos itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia," sambungnya.

Andi mengatakan Paulus masih berstatus WNI lantaran Indonesia tak bisa secara otomatis melepaskan status kewarganegaraan. Andi mengatakan Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal.

"Yang bersangkutan memang menurut laporan yang kami terima bahwa yang bersangkutan juga saat ini memiliki paspor negara sahabat. Namun demikian, bahwa berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM, bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis," ujarnya.

Andi mengatakan sampai 2018, paspor Paulus Tanoos masih atas nama Tjhin Thian Po. Dia menegaskan Paulus pernah melakukan perubahan tersebut dua kali.

Lebih lanjut, Agus mengatakan pemulangan Paulus Tannos ke Indonesia dari Singapura masih diproses. Dia mengatakan pengajuan ekstradisi terhadap Paulus Tannos paling lama dilakukan 45 hari.

"Batas waktu untuk kita mengajukan permohonan dan seluruh kelengkapan berkas itu, itu 45 hari, lama waktu yang dibutuhkan 45 hari. Dan itu nanti akan berakhir di 3 Maret 2025," ucapnya.

Paulus Tannos Ditahan Sementara di Singapura

KBRI di Singapura memfasilitasi proses penahanan sementara (provisional arrest) terhadap buron kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin (PT). KBRI Singapura memfasilitasi penahanan di Changi Prison selama 45 hari ke depan.

Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo menyampaikan bahwa penahanan sementara ini merupakan langkah awal dalam proses ekstradisi Paulus Tannos.

"Provisional arrest dikabulkan untuk jangka waktu 45 hari. Dalam periode ini, pemerintah Indonesia melalui lembaga terkait akan melengkapi formal request dan dokumen yang dibutuhkan untuk proses ekstradisi," ujar Suryo, seperti dilansir Antara, Jumat (24/1).

Penahanan tersebut dilakukan setelah pengadilan Singapura mengabulkan permintaan provisional arrest request (PAR) dari pemerintah Indonesia pada 17 Januari 2025.

KBRI Singapura bekerja sama dengan atase Kejaksaan dan atase Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memfasilitasi proses PAR sejak awal melalui koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung Singapura dan lembaga antikorupsi Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

"Ini merupakan implementasi pertama Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura, yang menunjukkan komitmen kedua negara dalam menegakkan hukum dan hasil kesepakatan bilateral," tambahnya.

Simak juga Video: Penjelasan Yusril soal Paulus Tannos yang Pindah Jadi WN Afsel

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Polresta Jogja menetapkan warga Semarang yang tewas diduga dianiaya polisi, Darso (43), sebagai tersangka tabrak lari. Menurut kuasa hukum keluarga Darso, penetapan tersangka ini jadi penghinaan bagi mendiang Darso.

Diketahui, Darso ditetapkan Polresta Jogja sebagai tersangka kasus kecelakaan yang sempat terjadi di Jogja, Juli lalu. Rekannya, Toni yang berkendara bersamanya juga ditetapkan sebagai tersangka kedua.

Menanggapi hal itu, kuasa hukum keluarga Darso, Antoni Yudha Timor, mengaku keluarga mendiang Darso terluka akan penetapan tersangka itu. Menurutnya, penetapan tersangka menjadi penghinaan bagi mendiang Darso.

"Saya bingung harus ketawa atau harus prihatin dengan Polresta Jogja, atau harus bagaimana ini," kata Antoni saat dihubungi awak media, Rabu (22/1/2025).

"Karena ini aneh, ini (penetapan tersangka) penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal. Bagaimana mungkin orang yang meninggal, bukan subjek hukum, ditetapkan sebagai tersangka," sambungnya.

Ia menilai, ada langkah yang kurang dalam penetapan tersangka Darso. Seharusnya, Darso menjalani pemeriksaan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Namun, kata Antoni, hingga kini Darso tak pernah diperiksa.

"Ketika orang ditetapkan sebagai tersangka itu harus didahului oleh pemeriksaan. Sementara almarhum Darso ini tak pernah diperiksa baik sebagai saksi maupun sebagai calon tersangka," terangnya.

Menurutnya, Polresta Jogja tidak menggunakan alat bukti yang sah karena belum melakukan pemeriksaan terhadap mendiang Darso. Penetapan tersangka ini pun dinilai cukup memaksakan.

"Lalu bagaimana mereka kemudian tidak menggunakan alat bukti yang sah menurut hukum menetapkan orang menjadi tersangka ini menurut saya aneh. Diperiksa juga belum," tuturnya.

Tak hanya itu, Antoni melanjutkan, penetapan Darso sebagai tersangka lantaran menabrak Tutik Wiyanti (48) juga dinilai aneh karena kasus itu akan langsung dihentikan karena Darso telah meninggal.

"Nanti akan di SP3, ngapain? Kok senang repot Polresta Jogja, ngapain?" ujarnya.

Antoni tak terima dengan penetapan Darso sebagai tersangka. Ia kembali menegaskan, penetapan itu sangat melukai hati keluarga mendiang Darso.

"Pak Darso meninggal diduga dianiaya, sekarang malah orang-orang yang bekerja di institusi itu malah menetapkan Pak Darso sebagai tersangka. Ini melukai hati keluarga," tegasnya.

Dilansir detikJogja, Polresta Jogja Darso dan salah satu teman Darso yang bernama Toni ditetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan.

"Iya sudah digelar (perkara) dengan si T, jadi tersangka yang kedua," Kapolresta Jogja, Kombes Aditya Surya Dharma saat dihubungi, Rabu (22/1).

Darso menjadi tersangka pertama dalam kecelakaan lantaran menabrak Tutik Wiyanti (48) hingga terluka dan Toni menjadi tersangka kedua lantaran sempat kabur serta menabrak suami korban, Restu Yosepta Gerimona (40). Namun kasus itu akan dihentikan karena Darso sudah meninggal.

"Untuk Pak Darso nanti akan di-SP3 karena korban (Darso) sudah meninggal, ini masih kita lengkapi," ujarnya.

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Sahabat Saksi Korban (SSK), mendatangi rumah almarhum Rudy S Gani, pengacara yang tewas ditembak orang tak dikenal (OTK) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel). SSK hendak memastikan perlindungan hukum terhadap istri Rudy bernama Maryam untuk mengajukan permohonan ke Lembaga Perlindungan Saksi Kunci (LPSK).

"Kedatangan saya hari ini untuk memastikan apakah korban melalui Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) akan mengajukan permohonan ke LPSK," ujar perwakilan SSK Sulsel Restu Pratama kepada wartawan, Minggu (5/1/2025) malam.

Pertemuan itu berlangsung di rumah korban di Jalan Teuku Umar 10, Kecamatan Tallo, kota Makassar, pada Minggu (5/1) malam. SSK adalah perpanjangan tangan dari LPSK.

"Jadi, kalau untuk pengajuan yang akan dilakukan, kami juga sebenarnya menunggu dari LBH Peradi," tambah Restu.

Restu mengatakan, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam upaya perlindungan saksi, seperti pemulihan hak, perlindungan fisik, dan pemberian restitusi. Selain itu diketahui adanya ancaman tertulis yang diterima keluarga korban sebelum insiden penembakan terjadi.

"Istrinya adalah saksi kunci, apakah akan mengajukan tentang bagaimana pemulihan, terutama saksi, istrinya ini. Juga apakah akan mengajukan perlindungan fisik, karena saya barusan dapat info bahwa ada ancaman tertulis," paparnya.

"Kemudian, apakah pemenuhan haknya, proseduralnya juga akan diajukan, kemudian tentang restitusi juga," sambung Restu.

SSK masih menunggu hasil koordinasi antara LBH yang tergabung di Peradi untuk mengajukan permohonan ke LPSK. Dia berharap rencana ini bisa segera ditindaklanjuti.

"Jadi, kami tetap harus menunggu hasil koordinasi antara teman-teman LBH yang bergabung di Peradi," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Rudy tewas ditembak OTK di Dusun Limpoe, Desa Pattuku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Bone pada Selasa (31/12/2024) sekitar pukul 21.50 Wita. Dari hasil laboratorium forensik, peluru yang menewaskan Rudy berasal dari senapan angin.

Dewan Penasehat DPC Peradi Makassar Tadjuddin Rahman menilai pembunuhan terhadap Rudy sudah direncanakan. Pihaknya mendesak aparat kepolisian segera menangkap pelaku.

"Orang ini mengerti alat yang digunakan dan barang ini jelas direncanakan karena waktu yang digunakan untuk melakukan kejahatan bukan waktu sembarang sehingga tadi Pak Kapolda menyatakan ini perencanaan berarti kan Pasal 340 KUHP," kata Tadjuddin.

Video: Pengacara Asal Makassar Tewas Ditembak di Bone saat Malam Tahun Baru

Video: Pengacara Asal Makassar Tewas Ditembak di Bone saat Malam Tahun Baru

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Denpasar tengah mengurus dua jenazah warga negara asing (WNA) tewas akibat tertimpa pohon di Monkey Forest Ubud, Gianyar, Bali. Imigrasi Denpasar telah menghubungi kedutaan masing-masing WNA yang tewas.

"Kami sudah menghubungi pihak kedutaan masing-masing negara untuk pengurusan jenazahnya," ungkap Kepala Imigrasi Denpasar, Ridha Sah Putra, kepada detikBali di Tabanan, Kamis (12/12/2024).

Jenazah dua WNA akibat pohon tumbang di Monkey Forest Ubud pada Selasa (10/12/2024) siang juga sudah diurus keluarga. Oleh karena itu, Imigrasi Denpasar juga tengah menunggu keluarga masing-masing WNA tersebut.

Ridha menjelaskan jenazah WNA asal Prancis, Funny Justine Christine (32), masih berada di Rumah Sakit (RS) Dharma Yadnya, Denpasar. Sedangkan jenazah Kim Hyoeun (42) asal Korea Selatan (Korsel) berada di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Ngoerah Denpasar.

Berdasarkan catatan Imigrasi Denpasar, Christine berada di Bali sejak 4 Desember 2024. Sedangkan Hyoeun bersama keluarganya sudah berada di Bali sejak 2 Desember 2024. Keduanya diketahui datang ke Bali untuk berlibur sampai Januari 2025.

"Yang Korea Selatan izin tinggalnya kunjungan sampai 2 Januari 2025, yang Prancis sampai 4 Januari 2025," jelas Ridha.

Diberitakan sebelumnya, dua turis asing tewas tertimpa pohon beringin, pule, dan kresek di objek wisata Monkey Forest, Ubud, Gianyar, Bali, Selasa (10/12/2024) siang. Tumbangnya pohon-pohon tersebut juga mengakibatkan salah satu turis asing luka-luka.

Kapolsek Ubud Kompol Gusti Nyoman Sudarsana menerangkan seluruh korban tewas dan luka sudah dilarikan ke Rumah Sakit Kenak Medika, Ubud. Siapa saja korban tewas dan luka tersebut, berikut identitasnya.

1. Nama: Funny Justine Christine (tewas).
Asal: Prancis.
Usia: 32 tahun.

2. Nama: Kim Hyoeun (tewas).
Asal: Korea Selatan.
Usia: 42 tahun.

3. Nama: Lee Sunni (luka-luka).
Asal: Korea Selatan.
Usia: 43 tahun.

Sudarsana menjelaskan pohon-pohon itu tumbang setelah tertiup angin kencang. Monkey Forest juga diguyur hujan saat peristiwa tersebut terjadi.

Tiba-tiba, wisatawan dan pengelola objek wisata, Sudarsana menambahkan, mendengar suara pohon tumbang. "Wisatawan berlarian menyelamatkan diri, tapi ada beberapa wisatawan yang tertimpa pohon," imbuhnya.

Video: 3 Korban Luka Akibat Pohon Tumbang di Monkey Forest Dirawat Intensif

Video: 3 Korban Luka Akibat Pohon Tumbang di Monkey Forest Dirawat Intensif