Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (31/3) menjadi sorotan, mulai dari 8.065 warga binaan lapas Jakarta terima remisi Nyepi dan Lebaran 2025 hingga dua warga Lombok Tengah-NTB luka parah akibat ledakan petasan 8 kg.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. 8.065 warga binaan lapas Jakarta terima remisi Nyepi dan Lebaran 2025

Sebanyak 8.065 orang warga binaan lembaga pemasyarakatan di DKI Jakarta menerima remisi atau pengurangan masa pidana khusus Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri/Lebaran 2025 di Jakarta, Senin.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DKI Jakarta Heri Azhari mengungkapkan pemberian remisi khusus pada Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025 merupakan wujud perhatian dan penghargaan negara kepada narapidana dan anak binaan, yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan komitmen dalam menjalani proses pembinaan.

"Ada 13 orang warga binaan yang menerima remisi khusus Nyepi dan 8.052 orang yang menerima remisi khusus Lebaran. Remisi khusus yang diberikan antara 15 hari hingga maksimal dua bulan," ujar Heri dalam konferensi pers usai kegiatan pemberian remisi khusus secara simbolis.

Baca selengkapnya di sini

2. Kanwil Ditjenpas Jakarta optimistis KUHP baru urai kepadatan lapas

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) DKI Jakarta Heri Azhari optimistis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang akan diterapkan pada 2 Januari 2026 akan mengurai kepadatan lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara.

Hal itu karena dalam KUHP baru akan ada pidana alternatif yang diterapkan kepada narapidana sehingga tidak semua narapidana nantinya akan dipenjara.

"Orang yang dipidana nanti akan banyak alternatif hukuman lainnya selain pidana penjara," ujar Heri dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

3. Polda Jambi pastikan kesiapan PSU Pilkada 2024 di Bungo

Kepolisian Daerah (Polda) Jambi memastikan kesiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Bungo yang akan digelar pada 5 April 2025.

Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Jambi Kombes Pol Edi Faryadi di Jambi, Senin, mengatakan bahwa pengecekan telah dilakukan, salah satunya di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 di Desa Rantau Ikil guna memastikan kesiapan pengamanan menjelang PSU.

“Terkait lokasi penyimpanan logistik PSU, kami menegaskan agar pengamanannya dilakukan selama 1x24 jam oleh personel kepolisian untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan,” kata Edi Faryadi.

Baca selengkapnya di sini

4. Subsatgas Aksus lakukan sterilisasi lokasi prioritas Idul Fitri 1446 H

Personel Subsatgas Aksi Khusus (Aksus) terus meningkatkan pengamanan di lokasi-lokasi yang menjadi titik konsentrasi masyarakat menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan Polri dalam menjamin keamanan masyarakat selama momentum keagamaan besar seperti Idul Fitri.

"Sterilisasi di lokasi-lokasi ibadah dan ruang publik yang digunakan masyarakat untuk shalat Idul Fitri merupakan upaya preventif," kata Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

5. Dua warga Lombok Tengah-NTB luka parah akibat ledakan petasan 8 kg

Dua orang warga Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami luka cukup parah akibat terkena ledakan petasan berukuran 8 kilogram pada Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Kedua korban inisial IR (25) dan IG (23) saat ini sedang mendapatkan perawatan medis di rumah sakit Provinsi NTB, setelah terkena ledakan petasan," kata Kasi Humas Polres Lombok Tengah Iptu Lalu Brata Kusnadi di Lombok Tengah, Selasa.

Ia mengatakan peristiwa yang menimpa kedua korban terjadi pada Senin (31/3) sore atau pukul 16.00 WITA itu terjadi ketika IR dan IG membawa sisa petasan yang berukuran 8 kilogram yang belum diledakkan pada malam Hari Raya Idul Fitri ke pinggir kali tidak jauh dari rumahnya.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

SEMARANG, iNews.id - Sebanyak 7.607 narapidana dari berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) di Jawa Tengah (Jateng) menerima Remisi KhususIdul Fitri 2025. Di antara ribuan narapidana penerima remisi itu, 84 orang di antaranya langsung bebas, Senin (31/3/2025).

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jateng Kunrat Kasmiri mengatakan, pemberian remisi ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap narapidana yang telah menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa hukuman.

“Remisi diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif, termasuk berkelakuan baik, aktif dalam program pembinaan serta telah menjalani minimal enam bulan masa pidana,” ujar Kunrat Kasmiri, Senin (31/3/2025).

Dari total 7.607 narapidana yang menerima remisi, sebagian besar mendapat pemotongan masa tahanan antara 15 hari hingga dua bulan. Sementara itu, 84 orang yang menerima remisi langsung bebas dan dapat segera kembali ke keluarga mereka untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama.

Remisi ini diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang pemberian remisi bagi narapidana dan anak binaan dalam rangka perayaan hari besar keagamaan. Program ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi kepada para narapidana untuk terus berperilaku baik selama menjalani masa hukuman.

Selain itu, Kanwil Ditjenpas Jateng terus berupaya meningkatkan pembinaan bagi para narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

“Kami berharap mereka yang menerima remisi, terutama yang bebas, bisa kembali beradaptasi di tengah masyarakat dan tidak mengulangi kesalahan di masa lalu,” katanya.

Dengan pemberian remisi ini, dapat menghemat anggaran sebesar Rp3.656.692.500. Diketahui jumlah penghuni Lapas/Rutan se-Jawa Tengah per 30 Maret 2025 mencapai 14.760 penghuni. Meliputi 11.792 narapidana dan 2.968 tahanan dengan kapasitas jumlah hunian sejumlah 10.717 orang.

Editor: Donald Karouw

TANGERANG, KOMPAS.com - Sebanyak 1.360 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Kelas IIA Tangerang mendapatkan remisi khusus Idul Fitri tahun ini.

Dari jumlah tersebut, 11 orang langsung bebas setelah menerima Remisi Khusus (RK) II.

Kepala Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, Yogi Suhara mengatakan, remisi ini diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif.

"Dari total 2.716 warga binaan kami, sebanyak 1.360 orang mendapatkan remisi. Sedangkan yang tidak memenuhi syarat, termasuk yang masih berstatus tahanan, berjumlah 1.142 orang," ujar Yogi, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (31/3/2025).

Yogi mengatakan, dari 1.360 warga binaan yang mendapat remisi, sebanyak 1.349 orang menerima RK I atau pemotongan masa pidana tanpa langsung bebas.

Sementara itu, 11 orang mendapatkan RK II yang membuat mereka langsung bebas pada hari Idul Fitri ini.

Selain itu, terdapat lima warga binaan lain yang saat ini masih menjalani subsider atau hukuman pengganti denda.

Menurut Yogi, remisi diberikan kepada warga binaan yang memenuhi syarat berkelakuan baik dan menaati aturan selama menjalani hukuman.

"Secara substantif, warga binaan harus berkelakuan baik, mengikuti tata tertib di dalam lapas, serta secara administratif sudah memiliki putusan pengadilan dan eksekusi dari kejaksaan. Selain itu, tidak memiliki catatan pelanggaran atau register F," kata dia.

Ia juga mengungkapkan, mayoritas warga binaan di Lapas Pemuda Tangerang berasal dari kasus narkoba.

"Saat ini, kasus narkoba masih mendominasi jumlah narapidana di lapas kami," imbuh dia.

Remisi Idul Fitri ini telah diumumkan secara resmi kepada para warga binaan pada Minggu (30/3/2025) pagi.

"Ini kami umumkan karena kami sudah mendapatkan kepastiannya," ucap dia.

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 8.065 orang warga binaan lembaga pemasyarakatan di DKI Jakarta menerima remisi atau pengurangan masa pidana khusus Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri/Lebaran 2025 di Jakarta, Senin.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DKI Jakarta Heri Azhari mengungkapkan pemberian remisi khusus pada Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025 merupakan wujud perhatian dan penghargaan negara kepada narapidana dan anak binaan, yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan komitmen dalam menjalani proses pembinaan.

"Ada 13 orang warga binaan yang menerima remisi khusus Nyepi dan 8.052 orang yang menerima remisi khusus Lebaran. Remisi khusus yang diberikan antara 15 hari hingga maksimal dua bulan," ujar Heri dalam konferensi pers usai kegiatan pemberian remisi khusus secara simbolis.

Untuk remisi khusus Lebaran 2025, tercatat ada sebanyak 7.941 orang warga binaan yang mendapatkan remisi khusus (RK) I atau pengurangan sebagian, sedangkan sejumlah 111 orang warga binaan menerima RK II atau langsung bebas.

Namun, dia menyampaikan hanya 66 orang narapidana yang dinyatakan langsung bebas setelah mendapat RK II, sementara sisanya masih menjalani hukuman pengganti (subsider).

Heri mengatakan pemberian remisi sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata penghukuman.

"Pemberian penghargaan kepada warga binaan yang telah berperilaku baik bertujuan memotivasi mereka agar terus berusaha memperbaiki diri dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih bertanggung jawab," katanya.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pemberian remisi khusus Nyepi dan Lebaran 2025 tidak diberikan secara sembarangan, melainkan hanya kepada warga binaan yang telah berkelakuan baik selama enam bulan terakhir.

Ia pun tak lupa mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada seluruh petugas
pemasyarakatan di wilayah Ditjen Pemasyarakatan DKI Jakarta yang telah bekerja keras lantaran tanpa dedikasi mereka, pemberian remisi tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

Sementara kepada seluruh warga binaan, Heri
mengajak mereka terus berperan aktif dalam mengikuti program pembinaan dan menjalani kehidupan yang lebih baik.

Ia mengingatkan bagi warga binaan yang belum
mendapatkan remisi, selalu ada kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri.

"Terus berusaha dan tunjukkan perubahan positif karena kesempatan akan selalu ada bagi mereka yang serius dalam memperbaiki diri," ucap Heri menegaskan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel – Sebanyak 7.607 narapidana dari berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) di Jawa Tengah (Jateng) mendapat Remisi Khusus Idulfitri 2025. Di antara ribuan napi itu, 84 orang di antaranya langsung bebas pada Senin (31/3/2025) atau bertepatan Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1446 H.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jateng, Kunrat Kasmiri, mengemukakan bahwa pemberian remisi ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap narapidana yang telah menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa hukuman.

"Remisi diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif, termasuk berkelakuan baik, aktif dalam program pembinaan, serta telah menjalani minimal enam bulan masa pidana," kata Kunrat dalam keterangannya, hari ini.

Dari total 7.607 narapidana yang menerima remisi, sebagian besar mendapatkan pemotongan masa tahanan antara 15 hari hingga dua bulan. Sementara itu, 84 orang yang menerima remisi langsung bebas dan dapat segera kembali ke keluarga mereka untuk merayakan Hari Raya Idulfitri bersama.

Remisi tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI tentang pemberian remisi bagi narapidana dan anak binaan dalam rangka perayaan hari besar keagamaan. Program ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi kepada para narapidana untuk terus berperilaku baik selama menjalani masa hukuman.

Kanwil Ditjenpas Jateng terus berupaya meningkatkan pembinaan bagi para narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. "Kami berharap, mereka yang menerima remisi, terutama yang bebas, bisa kembali beradaptasi di tengah masyarakat dan tidak mengulangi kesalahan di masa lalu," ujar Kunrat.

Dengan pemberian remisi ini, negara dapat menghemat anggaran sebesar Rp3,65 miliar. Untuk diketahui, jumlah penghuni lapas/rutan se-Jawa Tengah per 30 Maret 2025 adalah 14.760 penghuni yang meliputi 11.792 narapidana dan 2.968 tahanan dengan kapasitas jumlah hunian sejumlah 10.717 orang

(Ahmad Islamy Jamil)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Barat menyatakan sebanyak 17.265 narapidana di Jabar akan mendapatkan remisi khusus Lebaran 2025. Sebanyak 103 orang di antaranya akan langsung bebas dari tahanan saat Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Total warga binaan yang mendapat remisi khusus (RK) Idul Fitri tahun ini yaitu 17.265 orang. Dengan rincian RK I itu 17.162 orang dan RK II 103 orang," kata Kepala Kanwil Ditjenpas Jabar Kusnali saat dikonfirmasi, Minggu (30/3/2025).

RK I adalah pengurangan masa pidana tertentu dan napi harus tetap menjalani masa hukumannya di dalam penjara. Sedangkan RK II adalah pengurangan masa pidana yang langsung membebaskan napi tersebut setelah mendapatkan remisi.

Kusnali mengatakan, warga binaan yang mendapatkan remisi khusus Lebaran merupakan napi yang sedang menjalani hukuman kasus pidana umum hingga narkotika. Tapi, yang paling mendominasi yaitu napi kasus narkoba yang mendapatkan remisi tersebut.

"Remisinya bervariasi, dari 15 hari minimal dan maksimal 2 tahun. Dan itu tersebar di 33 lapas dan rutan se-Jawa Barat. Ada napi perempuan, laki-laki, termasuk anak-anak," ungkapnya.

Selain itu, ada napi tipikor yang turut mendapat remisi Lebaran 2025. Tapi Kusnali memastikan, tidak ada napi korupsi yang langsung bebas pada tahun ini.

"Kalau untuk tipikor enggak ada, semuanya masuk kategori RK I. Artinya setelah mendapatkan pengurangan masih ada sisa pidana yang harus dijalaninya," pungkasnya.

Video ASDP: 89 Ribu Orang Mudik Lewat Pelabuhan Merak pada H-10 & H-9 Lebaran

Video ASDP: 89 Ribu Orang Mudik Lewat Pelabuhan Merak pada H-10 & H-9 Lebaran

KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berpotensi menghemat pengeluaran negara Rp 81,26 miliar setelah memberikan remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) pada Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025.

Menteri Imipas Agus Andrianto menyerahkan dokumen remisi kepada narapidana secara simbolis dalam kegiatan yang berlangsung hibrida di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/3/2025).

Pemberian RK dan PMP Nyepi Tahun Baru Saka 1947 berpotensi menghemat pengeluaran negara untuk biaya makan warga binaan sebesar Rp 804.525.000.

Sementara, dari pemberian RK dan PMP khusus Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah menghemat anggaran makan warga binaan sebesar Rp 80.460.405.000.

"Tantangan yang kita hadapi dalam sistem pemasyarakatan salah satunya adalah kelebihan kapasitas di lapas dan rutan, ini merupakan masalah yang sudah puluhan tahun terjadi," kata Agus, seperti dilansir dari Antara, Jumat.

Pemberian RK dan PMP dalam rangka Nyepi dan Idul Fitri 2025 diterima 158.351 narapidana di seluruh Indonesia.

Pada perayaan Hari Raya Nyepi, sebanyak 2.039 narapidana dan anak binaan beragama Hindu menerima RK dan PMP.

Rinciannya, 1.609 narapidana menerima RK I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 20 narapidana menerima RK II yaitu langsung bebas setelah menerima Remisi, dan 12 anak binaan menerima PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana.

Sementara itu, sebanyak 156.312 narapidana dan anak binaan beragama Islam menerima RK dan PMP khusus Idul Fitri 1446 Hijriah.

Rinciannya, 154.170 narapidana dan 1.214 anak binaan menerima RK I dan PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 908 narapidana dan 20 anak binaan langsung bebas setelah menerima RK II dan PMP II.

"Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana khusus pada hari raya Nyepi dan Idul Fitri adalah wujud perhatian dan penghargaan negara kepada narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan menunjukkan komitmen dalam pembinaan," kata Agus.

SEMARANG, iNews.id - Sebanyak 15 narapidana mendapat Remisi Khusus (RK) Hari Raya Nyepi 2025. Mereka berasal dari enam Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Jawa Tengah yang didominasi dari Lapas Nusakambangan.

Remisi diberikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jateng sebagai bentuk penghargaan atas perilaku baik dan kontribusi positif yang telah mereka tunjukkan selama menjalani masa pidana.  

"Remisi ini bukan hanya sebagai bentuk penghargaan atas perilaku baik, tetapi juga dorongan bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan berupaya lebih baik dalam menjalani kehidupan," ujar Kepala Kanwil Ditjenpas Jateng Kunrat Kasmiri saat menyerahkan remisi secara simbolis di Lapas Kelas I Semarang, Jumat (28/3/2025).

Rincian penerima remisi Nyepi yakni satu orang dari Lapas Kelas I Semarang, 8 dari Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan, 3 dari Lapas Kelas IIA Narkotika Nusakambangan, 1 dari Lapas Kelas IIA Gladakan Nusakambangan, 1 dari Lapas Kelas IIA Sragen dan 1 narapidana dari Lapas Kelas IIB Wonogiri.

Remisi yang diberikan bervariasi, sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Seperti perilaku baik dan masa pidana yang telah dijalani.

Kunrat Kasmiri menambahkan, pemberian remisi ini bagian dari upaya pemerintah mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan. Dia berharap narapidana dan anak binaan dapat merasakan makna sejati dari Hari Raya Nyepi, yaitu refleksi diri dan pembaruan hidup serta dapat kembali ke masyarakat dengan membawa perubahan yang positif.

Salah satu narapidana yang menerima remisi I Nyoman menyampaikan rasa syukurnya atas pengurangan masa tahanan.

“Ini jadi kesempatan bagi saya memperbaiki diri dan kembali berkontribusi positif bagi masyarakat setelah nanti menjalani hukuman,” katanya.

Kepala Lapas Semarang Mardi Santoso melalui Kepala Bidang Pembinaan Donny Setiawan mengatakan, dari Lapas Semarang ada satu narapidana yang memperoleh Remisi Khusus Nyepi tahun ini. Napi yang menerima remisi tersebut merupakan tahanan kasus narkoba.

“Besarnya 1 bulan (remisi), tidak langsung bebas karena setelah dikurangi (besaran remisi) masih ada sisa pidana yang harus dijalani,” kata Donny.

Editor: Donald Karouw

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memberikan remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) dalam rangka Nyepi dan Idul Fitri tahun 2025 yang diterima 158.351 narapidana di seluruh Indonesia.

Menteri Imipas Agus Andrianto menyerahkan dokumen remisi kepada narapidana secara simbolis dalam kegiatan yang berlangsung hibrida di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Pada perayaan Hari Raya Nyepi, sebanyak 2.039 narapidana dan anak binaan beragama Hindu menerima RK dan PMP.

Dengan rincian, 1.609 narapidana menerima RK I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 20 narapidana menerima RK II yaitu langsung bebas setelah menerima Remisi, dan 12 anak binaan menerima PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana.

Sedangkan, sebanyak 156.312 narapidana dan anak binaan beragama Islam menerima RK dan PMP khusus Idul Fitri 1446 Hijriah.

Dengan rincian, 154.170 narapidana dan 1.214 anak binaan menerima RK I dan PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 908 narapidana dan 20 anak binaan langsung bebas setelah menerima RK II dan PMP II.

"Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana khusus pada hari raya Nyepi dan Idul Fitri adalah wujud perhatian dan penghargaan negara kepada narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan menunjukkan komitmen dalam pembinaan," kata Agus.

Menurut dia, pemberian remisi buka hanya sebagai penghargaan bagi mereka yang berperilaku baik, melainkan juga sebagai penghormatan terhadap hak-hak warga binaan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Rutan Lapas dan LPKA bukanlah tempat untuk membelenggu, tapi untuk introspeksi belajar, mempersiapkan diri menjadi bagian yang lebih baik di masyarakat," ujarnya.

Pemberian RK dan PMP Khusus merupakan bentuk pemenuhan hak Warga Binaan oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Selain itu, pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diatur lebih lanjut bahwa Narapidana yang menerima Remisi harus telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan, sedangkan Anak Binaan yang menerima PMP harus telah menjalani pidana lebih dari tiga bulan.

Khusus bagi Narapidana Terorisme, Remisi dapat diberikan jika telah mengikuti program deradikalisasi dan berikrar setia NKRI.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berpotensi menghemat pengeluaran negara Rp 81,26 miliar setelah memberikan remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) pada Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025.

Menteri Imipas Agus Andrianto menyerahkan dokumen remisi kepada narapidana secara simbolis dalam kegiatan yang berlangsung hibrida di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/3/2025).

Pemberian RK dan PMP Nyepi Tahun Baru Saka 1947 berpotensi menghemat pengeluaran negara untuk biaya makan warga binaan sebesar Rp 804.525.000.

Sementara, dari pemberian RK dan PMP khusus Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah menghemat anggaran makan warga binaan sebesar Rp 80.460.405.000.

"Tantangan yang kita hadapi dalam sistem pemasyarakatan salah satunya adalah kelebihan kapasitas di lapas dan rutan, ini merupakan masalah yang sudah puluhan tahun terjadi," kata Agus, seperti dilansir dari Antara, Jumat.

Pemberian RK dan PMP dalam rangka Nyepi dan Idul Fitri 2025 diterima 158.351 narapidana di seluruh Indonesia.

Pada perayaan Hari Raya Nyepi, sebanyak 2.039 narapidana dan anak binaan beragama Hindu menerima RK dan PMP.

Rinciannya, 1.609 narapidana menerima RK I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 20 narapidana menerima RK II yaitu langsung bebas setelah menerima Remisi, dan 12 anak binaan menerima PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana.

Sementara itu, sebanyak 156.312 narapidana dan anak binaan beragama Islam menerima RK dan PMP khusus Idul Fitri 1446 Hijriah.

Rinciannya, 154.170 narapidana dan 1.214 anak binaan menerima RK I dan PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 908 narapidana dan 20 anak binaan langsung bebas setelah menerima RK II dan PMP II.

"Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana khusus pada hari raya Nyepi dan Idul Fitri adalah wujud perhatian dan penghargaan negara kepada narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan menunjukkan komitmen dalam pembinaan," kata Agus.

Denpasar (ANTARA) -

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Bali mengusulkan sebanyak 2.741 narapidana (napi) di 11 unit pelaksana teknis menerima remisi khusus Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025.

“Pemberian remisi merupakan salah satu hak bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP),” kata Kepala Kanwil Ditjenpas Bali Decky Nurmansyah dalam keterangan tertulis di Denpasar, Bali, Selasa.

Ia menjelaskan warga binaan yang menerima remisi tersebut telah melalui berbagai persyaratan seperti syarat administratif dan substantif, termasuk di antaranya berkelakuan baik serta aktif mengikuti program pembinaan.

Ada pun rinciannya, warga binaan yang beragama Hindu mendapatkan remisi khusus (RK) Hari Raya Nyepi sebanyak 1.129 orang.

Sedangkan warga binaan yang beragama Islam mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri sebanyak 1.612 orang.

Ada pun besaran remisi khusus itu mulai 15 hari, satu bulan, satu bulan 15 hari, hingga dua bulan.

Untuk remisi khusus Nyepi, paling banyak diterima narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kerobokan, Kabupaten Badung mencapai 258 orang.

Kemudian Lapas Narkotika Kelas II A Kabupaten Bangli sebanyak 271 orang.

Sedangkan untuk remisi khusus Idul Fitri paling banyak diterima warga binaan di Lapas Kelas II-A Kerobokan sebanyak 606 orang dan Lapas Narkotika Kelas II A Bangli sebanyak 467 orang.

Ia mengharapkan adanya pemberian remisi khusus itu dapat memotivasi warga binaan untuk menjadi insan yang lebih baik serta berperilaku sesuai aturan.

“Kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan, saya mengucapkan selamat dan terus perbaiki diri, perkuat iman dan takwa serta tingkatkan kualitas diri,” katanya.

Berdasarkan data Ditjenpas Bali per 21 Maret 2025, jumlah tahanan yang berada di 11 unit pelaksana teknis baik rumah tahanan negara (rutan) dan lapas mencapai 776 orang.

Kemudian jumlah narapidana mencapai 3.739 orang sehingga total warga binaan pemasyarakatan di Bali sebanyak 4.515 orang.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Mataram (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, mengusulkan sebanyak 1.073 warga binaan mendapatkan remisi khusus atau pengurangan masa pidana pada momentum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Alhamdulillah, saat ini usulan sedang tahap verifikasi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI," kata Kepala Lapas Kelas II A Lombok Barat M. Fadli di Lombok Barat, Selasa.

Dia menyampaikan pihaknya mengusulkan besaran remisi khusus dengan kategori periode mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan dan 15 hari, hingga 2 bulan.

Dari 1.073 warga binaan yang masuk dalam usulan, tercatat ada 181 narapidana di antaranya masuk dalam usulan remisi 15 hari. Kemudian, 775 orang masuk dalam usulan remisi 1 bulan, 101 orang untuk usulan remisi 1 bulan dan 15 hari, serta 16 orang masuk dalam usulan remisi 2 bulan.

"Dua dari 1.073 orang, diusulkan dapat remisi khusus kategori dua (RK II), langsung bebas," ucap dia.

Fadli menyampaikan pengusulan pemberian remisi ini sesuai dengan aturan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap narapidana tanpa terkecuali, berhak mendapatkan remisi asalkan telah memenuhi syarat tertentu.

"Jadi, tidak ada pengecualian, asalkan memenuhi syarat, pasti diusulkan. Seluruh proses pengusulan juga menggunakan SPPN yang setiap WBP dipantau oleh wali pemasyarakatan dan dilakukan penilaian asesmen risiko oleh asesor pemasyarakatan," ujarnya.

Syarat warga binaan yang diusulkan, lanjut Fadli, merupakan warga binaan yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku ke arah lebih baik selama menjalani masa pidana, aktif mengikuti program pembinaan serta telah memenuhi syarat administratif dan substansif.

Lebih lanjut, Fadli mengatakan penyerahan surat keputusan remisi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah akan berjalan seperti biasanya, terbit paling lambat satu hari sebelum hari raya. Begitu pula dengan rincian narapidana yang masuk dalam daftar penerima remisi.

"Jadi, penyerahan SK dilaksanakan di hari raya nanti, saat ini usulan remisi dari setiap lapas maupun rutan di seluruh Indonesia masih dalam tahap verifikasi pihak DitjenPas," kata Fadli.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025