BEKASI - Adhel Setiawan, Wali Murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi melaporkan program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ke Komnas Hak Asasi Manusia (HAM). Laporan itu ia layangkan karena menganggap program Siswa nakal di Barak Militer diduga melanggar HAM.

"Nah, ini menurut saya selaku orang tua, saya merasa ini melanggar hak anak, hak asasi manusia sebagai anak yang dijadikan sebagai objek," kata Adhel saat ditemui di kediamannya di Babelan, kabupaten Bekasi, Senin (12/5/2025).

Adhel menegaskan, setiap anak yang lahir di muka bumi ini milik bakat dan minat yang berbeda. Maka tidak semua anak harus dipukul rata untuk bisa mengikuti program di barak militer.



Sejauh ini dirinya bahkan tak mengetahui kurikulum, metode pembinaan dan tenaga pendidik yang barak militer. Maka dari itu, dirinya menyoroti jaminan setelah sang anak selesai menjalani pembinaan.

"Padahal nggak ada satupun jaminan bahwa dengan dimasukkan ke barak, perilaku anak itu akan menjadi baik setelah keluar dari barak," tuturnya.

Sekadar informasi, Adhel melaporkan program Dedi Mulyadi ke Komnas HAM pada Kamis, 8 Mei 2024. Adhel melapor didampingi oleh LBH Pendidikan Indonesia.

KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menyoroti insiden penembakan remaja berusia 15 tahun, M Syuhada, oleh Kapolres Belawan AKBP Oloan Siahaan dalam upaya penertiban tawuran di kawasan Jalan Tol Belmera, Sabtu (3/5/2025).

LBH mencatat setidaknya ada delapan kejanggalan yang mengindikasikan pelanggaran prosedur dalam penanganan tersebut.

Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, menyatakan narasi bahwa Kapolres Belawan diserang massa bersifat sepihak dan belum didukung pernyataan dari pihak keluarga korban maupun saksi kunci, yakni B (17), remaja yang juga menjadi korban luka dalam kejadian itu.

“Sampai sekarang pihak keluarga korban dan anak lainnya saksi B yang merupakan saksi kunci belum memberikan pernyataan keterangan apapun ke publik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/5/2025).

Kejanggalan kedua adalah keterangan dari pihak kepolisian yang dianggap belum didukung bukti kuat secara hukum. Tidak ditemukan rekaman CCTV, hasil autopsi korban, atau dokumentasi kerusakan mobil dinas kapolres yang disebut terkena serangan senjata tajam.

Kejanggalan ketiga berkaitan dengan logika hukum atas klaim bahwa Kapolres dan sopirnya menghadapi sepuluh orang pelaku tawuran tanpa dukungan personel lain.

“Jika ditelaah secara mendalam dan sesuai keterangan resmi Kabid Humas Polda Sumut, dapat disimpulkan bahwa AKBP Oloan dan sopirnya saja yang menghadapi sepuluh pelaku tawuran,” kata Irvan.

Apakah Kapolres Bertindak Seorang Diri?

Menurut Irvan, kejanggalan keempat terletak pada kondisi Kapolres yang hanya ditemani sopirnya saat menghadapi kerumunan pelaku tawuran.

Padahal, disebutkan terjadi pelemparan batu, mercon, dan sabetan klewang ke arah mobil dinas.

Kondisi tersebut, menurut LBH, tidak logis dan membahayakan keselamatan aparat jika benar terjadi.

Kejanggalan kelima adalah belum adanya hasil resmi uji balistik yang seharusnya menjadi rujukan utama dalam investigasi insiden penembakan.

“Pemeriksaan ini penting untuk mengidentifikasi jenis senjata api, jenis amunisi, jarak dan arah tembakan, serta dampak kerusakan yang disebabkan oleh peluru,” jelas Irvan.

Siapa yang Membawa Korban ke Rumah Sakit?

Irvan juga mempertanyakan siapa yang membawa korban ke rumah sakit. Hingga kini, tidak ada informasi resmi mengenai hal tersebut.

“Atau boleh jadi korban memang telah meninggal dunia pasca ditembak,” ucapnya.

Kejanggalan ketujuh berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap prosedur tetap kepolisian. Irvan menyebut tindakan AKBP Oloan tidak sesuai dengan Protap Nomor 1 Tahun 2010, Perkap Nomor 1 Tahun 2009, dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009.

“Penembakan ke arah pelaku merupakan upaya terakhir dengan kehati-hatian yang tinggi dan bertujuan untuk melumpuhkan, bukan mematikan,” katanya.

Berdasarkan pemberitaan media, korban mengalami luka tembak di bagian perut, yang secara medis berpotensi tinggi menyebabkan kematian.

“Penembakan pada bagian perut jelas mengakibatkan potensi kuat pada kematian seseorang,” lanjut Irvan.

Apakah Penembakan Ini Termasuk Extra Judicial Killing?

Kejanggalan kedelapan, LBH Medan menilai tindakan Kapolres Belawan bertentangan dengan prinsip nesesitas, proporsionalitas, dan kewajaran (reasonable) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf B Perkap Nomor 1 Tahun 2009.

Berdasarkan hal tersebut, LBH menyimpulkan bahwa tindakan tersebut masuk dalam kategori extra judicial killing.

LBH Medan juga menyoroti rekam jejak AKBP Oloan. Pada 2022, ia sempat dijatuhi sanksi etik atas dugaan penerimaan suap dari istri bandar narkoba.

Selain itu, saat menjabat Plh Kapolres Karo, Oloan pernah menangani kasus pembakaran rumah wartawan Rico.

Kala itu, ia menyampaikan ke publik bahwa peristiwa tersebut adalah kebakaran biasa, padahal diduga kuat merupakan pembunuhan berencana.

“Dia memberikan keterangan kepada publik secara tidak benar,” ungkap Irvan.

Bagaimana Sikap Kapolda Sumut?

Meski banyak kejanggalan, LBH Medan mengapresiasi langkah cepat Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Wisnu Hermawan, yang menonaktifkan AKBP Oloan dari jabatannya.

“LBH Medan menilai tindakan Kapolda sudah tepat dan benar. Hal ini untuk memberikan kepercayaan kepada publik bahwa proses hukum kasus ini dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel,” kata Irvan.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan menyatakan bahwa penembakan terjadi karena AKBP Oloan dihadang kelompok pelaku tawuran saat melintasi Tol Belmera.

“Para pelaku melakukan penghadangan terhadap mobil dinas Kapolres Pelabuhan Belawan,” kata Ferry.

Ferry menjelaskan, Kapolres sempat melepaskan tiga tembakan peringatan, namun karena serangan terus berlanjut, Oloan kemudian menembak ke arah kaki para pelaku dalam kondisi pencahayaan minim.

Akibat tembakan tersebut, dua remaja mengalami luka tembak. Salah satunya, M Syuhada, terkena tembakan di perut dan meninggal dunia, sementara B (17) mengalami luka di tangan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "LBH Medan Ungkap 8 Kejanggalan Penembakan Remaja oleh Kapolres Belawan, Diduga Ekstra "Judicial Killing"".

Bandung -

Kejadian memilukan dialami Sulthan Abiyan Fattan, remaja 17 tahun yang tercatat sebagai siswa SMAN 5 Bandung. Ia tewas setelah terseret mobil Nissan Kicks hitam berplat nomor D 1491 AJQ di Jalan Anggrek, Kota Bandung pada Selasa (6/5/2025) sekitar pukul 15.15 WIB.

Saat kejadian, korban sedang mengendarai motor Yamaha XSR berplat nomor D 6958 AEN. Sembari membonceng kawannya, Marlon, korban ditabrak dari arah belakang oleh mobil Nissan hitam yang dikemudikan HS (55) ketika menunggu lampu merah di perempatan Jalan Anggrek dan Jalan LLRE Martadinata atau Jalan Riau.

Kawan korban, Marlon, saat itu bisa selamat dari kejadian maut itu karena langsung meloncat dari motor. Sedangkan Fattan, tak bisa menghindar dan akhirnya terseret bersama motor yang dikemudikannya hingga sekitaran Pempek Gabus, Jalan Anggrek, Kota Bandung.

Mobil yang menyeret korban pun baru berhenti setelah menabrak mobil pikap di lokasi kejadian. Saat kejadian, pengendara lain ikut mengejar karena pada saat itu, pengemudi Nissan hitam terus melaju dan menyeret korban hingga meninggal dunia.

Setelah kejadian itu, polisi langsung melakukan penyelidikan. Tapi sayangnya, pengemudi Nissan hitam belum bisa dimintai keterangan karena kondisinya masih syok.

Keesokan harinya, tepatnya Rabu (7/5/2025), penyelidikan kembali dilakukan. Polisi pun menyatakan HS, pengemudi Nissan hitam itu berpotensi jadi tersangka karena dia diduga tidak konsentrasi saat berkendara.

"Masih dalam penyelidikan, intinya diduga kurang konsentrasi dalam berkendara," kata Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung Fiekry Perdana dihubungi via sambungan telepon, Rabu (7/5/2025).

Pemeriksaan lanjutan terus dilakukan. Meskipun belum disimpulkan, tapi jika terbukti ada kelalaian yang dilakukan HS saat berkendara, maka ia berpotensi menjadi tersangka.

"Kemungkinan ke sana, cuman kita belum (menetapkan). Potensi ada kalau terbukti ada kelalaian, apalagi kalau ada teledoran yang menyebabkan kematian seseorang," jelasnya.

Hingga Kamis (8/5/2025), HS masih menjalani pemeriksaan. Polisi belum menetapkan status hukum terhadap HS karena masih melengkapi berkas pemeriksaan.

"Belum, kita masih melengkapi berkas," kata Kasatlantas Polrestabes Bandung AKBP Wahyu Pristha Utama dikonfirmasi detikJabar, Kamis (8/5/2025).

Penetapan tersangka belum dilakukan karena polisi masih memeriksa keterangan saksi mata. Setelah semua proses itu selesai, polisi berencana melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum selanjutnya.

"Masih BAP saksi-saksi yang ada di TKP," ujarnya.

"Setelah selesai semua dan memenuhi dua alat bukti kita gelar perkara," pungkasnya.

(ral/mso)

Pringsewu -

Remaja putri pelaku perundungan ditetapkan menjadi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pelaku terancam pidana penjara tiga tahun.

Kasatreskrim Polres Pringsewu, IPDA Candra Hirawan dalam keterangannya menyatakan penetapan status Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk pelaku berinisial IA (13) ini setelah pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap dirinya.

Dalam penetapan ini juga, menurut Candra pihaknya juga telah mengamankan dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan status kasusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan.

"Kami telah mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan IA sebagai ABH dalam perkara perundungan yang sempat viral di media sosial tersebut," katanya, Senin (21/4/2025).

"Setelah penetapan status sebagai ABH, penyidik langsung melanjutkan ke tahapan penyidikan, termasuk mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pringsewu," sambung Candra.

Atas perbuatannya, IA dijerat Pasal 80 ayat (1) junto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

"Pasal tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan," tegasnya.

Sebelumnya, beredar video remaja putri di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung mendapatkan perundungan dari rekan-rekannya. Remaja putri tersebut dipukul berulang kali.

Dalam video yang beredar luas di media sosial, tampak korban menangis ketakutan atas perlakuan tersebut. Meski telah meminta maaf berkali-kali, korban terus di aniaya oleh pelaku.

"Tolongin aku, tolongin aku, maaf mbak maaf," kata korban sambil menangis menahan sakit.

Pada bagian video lainnya, tampak juga pelaku memaksa korban untuk bersujud dan mencium kakinya.

"Sujud lu, sujud," teriak pelaku.

(csb/csb)

Komnas HAM meminta Kementerian Komdigi mengevaluasi dan mengawasi ketat penggunaan aplikasi pertemanan dan kencan online di Indonesia.

Hal ini disampaikan menyusul kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur oleh eks Kapolres Ngada Fajar Widyadharma.

"Melakukan evaluasi secara menyeluruh dan pengawasan ketat terhadap penggunaan aplikasi pertemanan dan kencan online (aplikasi MiChat dan sejenisnya)," kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya, Minggu (30/3).

Komnas HAM mengingatkan penggunaan aplikasi pertemanan dan kencan online itu menimbulkan dampak serius terhadap peristiwa prostitusi dan tindak pidana perdagangan orang.

Mereka juga meminta Komdigi memerhatikan penggunaan aplikasi itu serta dampaknya bagi tumbuh kembang dan gaya hidup anak remaja.

Dalam kasus yang menjerat Kapolres Ngada ini, Komnas HAM juga meminta kepolisian, Pemda NTT, dan Pemkot Kupang melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap ketiga korban anak dalam kasus ini.

Komnas HAM menyatakan langkah itu diambil untuk memastikan ketiga korban anak dalam kondisi yang sehat dan tidak mendapatkan transmisi penyakit apapun sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi.

"Mengingat hasil pemeriksaan kesehatan terhadap salah satu korban anak positif terinfeksi penyakit menular seksual," ucap Uli.

Pengadilan Federal Malaysia membatalkan vonis hukum gantung terhadap enam remaja yang sebelumnya dihukum karena menyetrika teman hingga tewas.

Malay Mail melaporkan putusan itu ditetapkan Pengadilan Federal pada 28 Februari lalu, dengan alasan bahwa keenam remaja tidak dapat dihukum karena membunuh dan bersekongkol dalam pembunuhan remaja bernama Zulfarhan Osman Zulkarnain lantaran tak ada cukup bukti.

Pengadilan Federal pun memutuskan untuk menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara kepada mereka karena menilai para remaja itu lebih terbukti melakukan persekongkolan dalam kejahatan yang lebih ringan berdasarkan Pasal 304 (a) KUHP.

Keenam remaja ini sendiri merupakan siswa Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, dikutip dari Malay Mail. Mereka masing-masing bernama Muhammad Akmal Zuhairi Azmal (OKT1), Muhammad Azamuddin Mad Sofi (OKT2), Muhammad Najib Mohd Razi (OKT3), Muhammad Afif Najmudin Azahat (OKT4), Mohamad Shobirin Sabri (OKT5), dan Abdoul Hakeem Mohd Ali (OKT6).

Zulfarhan Osman Zulkarnain tewas pada 2017 usai dirundung dan disetrika hingga tewas oleh teman-teman satu sekolahnya.

Perundungan dan penyiksaan itu terjadi usai Zulfarhan dituduh mencuri laptop OKT1.

Zulfarhan kemudian disiksa di asrama mereka sebanyak tiga kali. Pertama, ia dikeroyok ramai-ramai pada 21 Mei dini hari. Kedua, ia dipukul lagi ramai-ramai pada 22 Mei dini hari.

Ketiga, pada 22 Mei pagi, tangan dan kakinya diikat dan OKT1 hingga OKT5 menempelkan setrika panas ke tubuhnya, termasuk alat vitalnya, atas instruksi OKT6.

Pada 2017, OKT1 hingga OKT5 pun didakwa membunuh Zulfarhan berdasarkan Pasal 302 dan Pasal 304 KUHP, sementara OKT6 didakwa bersekongkol dalam pembunuhan tersebut.

Pada 2 November 2021, Pengadilan Tinggi Malaysia menyatakan OKT1 hingga OKT5 bersalah berdasarkan Pasal 304 (a) KUHP, yang mengatur kejahatan yang lebih ringan. OKT6 sementara itu dinyatakan bersalah karena bersekongkol dengan kelima lainnya.

Pada 23 Juli 2024, panel tiga hakim kompak menyetujui bahwa OKT1 hingga OKT5 bersalah atas pembunuhan Zulfarhan berdasarkan Pasal 302 KUHP. OKT6 pada saat ini dinyatakan bersalah karena bersekongkol dengan mereka.

Dalam pengadilan banding itu, keenam terdakwa dijatuhi hukuman mati.

Putusan itu berbeda dengan putusan panel tiga hakim di pengadilan tertinggi Malaysia kali ini. Keenam remaja perundung itu hanya dijatuhi hukuman sesuai vonis Pengadilan Tinggi yang lebih ringan, yakni 18 tahun penjara.

Jakarta -

Polisi menangkap pria berinisial BS (30), pelaku pelecehan terhadap wanita pejalan kaki di Pesanggrahan, Jakarta Selatan. BS telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi.

Tersangka BS ditampilkan dalam konferensi pers di Mapolsek Pesanggrahan. Dia terlihat memakai masker dan berbaju tahanan.

"Sudah ditahan," kata Kapolsek Pesanggrahan AKP Seala Syah Alam dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (25/2/2025).

Seala mengatakan tersangka BS dijerat dengan Pasal 289 KUHP juncto Pasal 76 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara," imbuhnya.

Tiga Kali Beraksi

AKP Seala mengatakan aksi pelaku ini bukan sekali ini saja. Sebelumnya, ada dua wanita, salah satunya berusia 14 tahun, yang menjadi korbannya.

"Diperoleh keterangan bahwa terduga pelaku telah melakukan perbuatannya tersebut sudah berulang-ulang dan/atau sudah dilakukannya sebanyak tiga kali dengan korban berbeda," kata Seala.

Salah satu korbannya adalah remaja putri berusia 14 tahun. Korban dilecehkan saat berjalan di Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pada Senin (24/2) sekitar pukul 18.30 WIB.

Sebelumnya, aksi begal payudara ini viral di media sosial. Pelaku memakai motor tiba-tiba membegal payudara korban yang sedang berjalan kaki.

(mea/dhn)

Gresik -

Pemkab Gresik punya catatan serius yang harus segera ditangani soal kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak-anak yang tergabung dalam perguruan silat dan gangster mendominasi ABH di Gresik.

Kepala UPTD PPA Gresik Ratna mengatakan ada beberapa macam kasus ABH yang sedang mereka tangani. Rata-rata kekerasan yang berujung fatal mulai pengeroyokan hingga menyebabkan orang lain luka parah.

"Dalam kasus perguruan (silat), pelaku tidak hanya satu orang bisa mencapai 4 hingga 8 orang. Begitu juga dengan gangster, kami tidak menghitung berdasarkan jumlah kasus, tetapi berfokus pada anak yang membutuhkan pendampingan," jelas Ratna, Selasa (11/2/2025).

Pada 2023, ABH menjadi yang tertinggi dalam kasus kekerasan di Gresik. Rinciannya terdiri dari 111 pelaku laki-laki dan 5 pelaku perempuan. Rata-rata umur pelaku antara 13-17 tahun.

Selanjutnya di 2024, angka itu turun menjadi 82 kasus. Meski demikian, kasus kekerasan yang melibatkan anak tetap menjadi perhatian serius. Terutama karena dampaknya yang luas bagi korban maupun pelaku.

Ratna memaparkan negara mewajibkan pendampingan hukum bagi anak yang menjadi pelaku kejahatan. Proses hukum dimulai dari kepolisian, lalu UPTD PPA mengambil peran dalam mendampingi anak hingga persidangan.

"Kami juga mengajukan agar anak-anak ini ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Blitar, bukan di rutan bersama para orang dewasa," kata Ratna.

LPKA sendiri, dijelaskan oleh Ratna, bertugas untuk membina anak-anak itu. Mereka diberikan keterampilan dengan harapan anak-anak itu tidak kembali terjerembab ke jurang yang sama.

Selain pendampingan hukum, UPTD PPA bersama Dinas Sosial dan pekerja sosial (peksos) juga berupaya agar anak-anak ini tetap bisa melanjutkan pendidikan yang layak.

"Kami berkoordinasi dengan Dinas pendidikan dan sekolah-sekolah agar anak tidak dikeluarkan dari sekolah," katanya.

Menurut Ratna, faktor utama yang menyebabkan anak-anak terlibat dalam aksi kekerasan adalah disfungsi keluarga dan pencarian jati diri di usia remaja. Salah pergaulan juga menjadi faktor pemicu.

"Di usia pubertas mereka ingin menunjukkan eksistensi masing-masing. Jika lingkungan sosialnya salah mereka bisa terseret ke dalam kelompok-kelompok yang berbahaya," urainya.

Meski tren ABH di Gresik menurun pada 2024, pemerintah daerah terus mengintensifkan upaya pencegahan. Mereka aktif melakukan sosialisasi agar anak tidak salah pergaulan hingga melakukan kejahatan.

(dpe/iwd)

KOMPAS.com - Dua anggota polisi, Aiptu Kusno (46) dan Aipda Roy Legowo (38), berstatus tersangka atas dugaan pemerasan terhadap pasangan kekasih di Jalan Telaga Mas, Kelurahan Kuningan, Semarang Utara, pada Jumat malam, 31 Januari 2025.

Menurut Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M Syahduddi, insiden bermula saat kedua polisi tersebut, bersama seorang warga sipil bernama Suyatno, mencari makan malam di Pantai Marina.

Mereka kemudian melihat sebuah mobil Honda Civic warna silver terparkir dan menghampiri pasangan yang berada di dalamnya.

Saat itu, kedua polisi yang tidak sedang bertugas hanya mengenakan jaket, dengan mobil Nissan March yang digunakan adalah milik Aipda Roy Legowo.

"Kedua oknum itu tidak sedang berdinas. Saat melakukan tindakan itu menggunakan jaket karena niatnya mencari makan malam," ungkap Syahduddi.

"Kedua korban sedang berduaan di dalam mobil. Anggota itu menghampiri mobil tersebut, kemudian menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan korban merupakan tindakan pidana," tutur dia menambahkan.

Mereka kemudian meminta sejumlah uang agar pasangan tersebut tidak diproses hukum, yang membuat korban merasa terancam.

Akhirnya, pasangan tersebut menyerahkan uang sebesar Rp 2,5 juta.

"Peran warga sipil yang bersama dua polisi itu juga melakukan pemerasan terhadap dua korban. Terkait pekerjaannya, sedang kami dalami," tutur Syahduddi.

Namun, saat aksi mereka diketahui massa, para pelaku mengembalikan Rp1 juta kepada korban karena panik.

Proses Hukum dan Sanksi

Kombes Pol M Syahduddi menegaskan bahwa kedua anggota polisi tersebut tidak hanya terancam sanksi kode etik, tetapi juga proses pidana sesuai dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, yang dapat berujung pada hukuman penjara selama sembilan tahun.

"Kami sudah melakukan gelar perkara dengan Bidpropam Polda Jateng dan sudah dinyatakan terbukti melakukan kode etik Polri. Penanganan sudah dilimpahkan ke Bidpropam Polda Jateng," ujarnya.

Sama seperti kedua polisi tersebut, warga sipil yang terlibat juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini dalam penanganan di Satreskrim Polrestabes Semarang.

Kronologi Pemerasan

Insiden pemerasan terjadi saat Aiptu Kusno, Aipda Roy, serta Suyatno (44) mendatangi pasangan korban, MRW (18) dan MMX (17), yang saat itu sedang berada di dalam mobil terparkir di kawasan Terang Bangsa, Semarang Barat, sekitar pukul 21.00 WIB.

Para pelaku meminta korban keluar dari mobil, lalu menyita kunci mobil dan KTP mereka. Korban yang ketakutan kemudian dibawa ke dalam mobil pelaku.

Selanjutnya, pasangan sejoli ini dibawa ke ATM BCA di daerah Telaga Mas, Semarang Utara. Dalam perjalanan, mereka dipaksa untuk menyerahkan uang Rp2,5 juta.

Setelah korban menyerahkan uang, salah satu dari mereka berteriak, yang menarik perhatian warga sekitar hingga membuat massa berkumpul di lokasi kejadian.

Warga Diancam Ditembak

Seorang saksi mata bernama Ergo awalnya mengira insiden tersebut adalah aksi debt collector yang sedang menarik mobil.

Ia mencoba menghentikan laju mobil yang dikendarai Aiptu Kusno dan Aipda Roy, namun justru diancam ditembak.

"Yang tidak mau minggir mau ditembak sama pelaku. Saya juga diancam pas nyegat (mengepung). Katanya, 'kamu yang halangi tak tembak,'" jelasnya, dikutip dari TribunJateng.com.

Dalam video yang viral, Aiptu Kusno dan Aipda Roy terlihat mengenakan jaket hitam dan topi berlogo Polri. Meskipun sempat mengembalikan uang korban, nominalnya hanya Rp1 juta.

Kasus ini kini dalam penanganan serius oleh pihak kepolisian, dan publik menanti langkah tegas untuk memastikan keadilan bagi korban.

Jakarta -

Remaja MAS (14), yang membunuh ayahnya, APW (40), dan neneknya, RM (69), serta melukai ibunya, AP (40), dititipkan sementara di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). MAS saat ini menjalani ujian akhir sekolah dari LPAS.

"Pendidikan anak dia ikut juga. Lagi ujian sekarang, kemarin kemarin ikut juga, ujian harus ikut. UAS, semesteran," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi kepada wartawan, Kamis (5/12/2024).

Nurma mengatakan tersangka dititipkan terlebih dahulu di LPAS selama penyidik melakukan pendalaman kasus tersebut. Tersangka dititip di LPAS hingga proses persidangan kasus tersebut selesai. Setelah divonis, nantinya tersangka akan dititip di Bapas Kemensos.

Nurma memastikan hak-hak tersangka selama LPAS akan dipenuhi. Nantinya tersangka akan diberikan pembelajaran hingga hak bermain.

"Kalau sudah di sana, memang sudah ada sistemnya. Memang di situ ada pembelajaran, kemudian ada juga pembelajaran dari sekolah juga, itu ada semua. Hak-hak anak ada di sana, seperti bermain, belajar, itu ada di sana," ujarnya.

Peristiwa berdarah itu terjadi pada Sabtu, 30 November 2024, sekitar pukul 01.00 WIB. Dua orang tewas yaitu ayah APW (40) dan nenek RM (69) pelaku, sementara ibu pelaku berinisial AP (40) mengalami luka tusuk.

MAS sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka. MAS dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan subsider Pasal 351 KUHP dan/atau Pasal 44 ayat 2 dan 3 Undang-Undang KDRT.

MAS tidak ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan dan akan dititipkan di rumah aman (safe house) Badan Pemasyarakatan Kementerian Sosial (Bapas Kemensos) mengingat statusnya sebagai anak berhadapan dengan hukum (ABH). Hal ini mengingat status tersangka masih di bawah umur, sebagaimana mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Ngaku Dapat Bisikan Gaib

Peristiwa berdarah itu terjadi pada Sabtu, 30 November 2024, sekitar pukul 01.00 WIB. Dua orang tewas yaitu ayah APW (40) dan nenek RM (69) pelaku, sementara ibu pelaku berinisial AP (40) mengalami luka tusuk.

Belum diketahui apa motif MAS membunuh ayah dan nenek serta melukai ibunya sendiri. Namun, dari pemeriksaan sementara, pelaku mengaku mendapatkan 'bisikan meresahkan'.

"Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dialah, meresahkan dia, seperti itu," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel AKBP Gogo Galesung.

Gogo mengungkap urutan pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh MAS. Dugaan awal, MAS membunuh ayahnya terlebih dahulu, lalu menusuk ibu dan neneknya.

"(Yang ditusuk lebih dulu) bapaknya, ibunya, baru neneknya," kata Gogo.

"Jadi ini masih kita dalami ya, tapi informasi awal ya, kami dapatkan keterangan dari pelaku ya, ayahnya sedang tidur bersama ibunya. Dia turun mengambil pisau. Dari dapur, dia naik lagi ke atas dan melakukan penusukan tersebut," katanya.

(wnv/yld)

Jakarta -

Polisi tidak menahan remaja MAS (14) yang membunuh ayahnya, APW (40); dan neneknya, RM (69); serta melukai ibunya, AP (40). MAS saat ini sudah dititipkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

"Tadi pagi, untuk ABH sudah kita bawa ke lembaga penitipan anak sementara. Itu yang dilakukan oleh penyidik," kata Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi kepada wartawan, Rabu (4/12/2024).

Nurma mengatakan tersangka dititipkan terlebih dahulu di LPAS selama penyidik melakukan pendalaman kasus tersebut. Penyidik akan menentukan teknis pemeriksaan lanjutan tersangka apakah akan dilakukan di LPAS atau di Polres Metro Jakarta Selatan.

Nurma memastikan hak-hak tersangka selama LPAS akan dipenuhi. Tersangka akan diberi pembelajaran hingga hak bermain.

"Kalau sudah di sana, memang sudah ada sistemnya. Memang di situ ada pembelajaran, kemudian ada juga pembelajaran dari sekolah juga, itu ada semua. Hak-hak anak ada di sana, seperti bermain, belajar, itu ada di sana," ujarnya.

MAS tidak ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan dan akan dititipkan di rumah aman (safe house) Badan Pemasyarakatan Kementerian Sosial (Bapas Kemensos), mengingat statusnya sebagai anak berhadapan dengan hukum (ABH). Hal ini mengingat status tersangka masih di bawah umur, sebagaimana mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

MAS sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka. MAS dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan subsider Pasal 351 KUHP dan/atau Pasal 44 ayat 2 dan 3 Undang-Undang KDRT.

Ngaku Menyesal

Remaja berinisial MAS (14) mengaku membunuh ayahnya, APW (40); dan neneknya, RM (69); karena 'bisikan gaib', yang membuatnya tak bisa tidur. MAS menangis saat diperiksa dan berulang kali mengungkap penyesalannya.

"Iya (menangis saat diperiksa), dan berulang kali mengatakan menyesal," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Idnal saat dihubungi, Senin (2/12).

Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka bukan pribadi yang temperamental. Pihak kepolisian saat ini masih mendalami alasan pasti tersangka melakukan pembunuhan.

"Yang bersangkutan anak yang sopan santun dan penurut sama orang tua, jauh dari temperamental. Belum dapat disimpulkan seutuhnya. Nanti ahli psikologi forensik anak dari Apsifor yang akan menyimpulkan sebagai ahlinya," ujarnya.

Sebelumnya, Ade Rahmat juga mengatakan tersangka berulang kali menyampaikan penyesalan saat diperiksa polisi. Tersangka bahkan sempat menanyakan kondisi ibunya.

"Ya dia sendiri mempertanyakan bagaimana kondisi ibunya, dia sangat menyesal dengan kejadian ini," tuturnya.

(wnv/ygs)