Drama kini beralih ke perseteruan Razman Arif Nasution dengan keluarga Vadel Badjideh. Razman tak terima dirinya dicabut sebagai kuasa hukum secara sepihak oleh Keluarga Vadel Badjideh.

Bahkan, pengacara yang dihukum pembekuan sumpah advokat oleh pengadilan tersebut mengingatkan keluarga tersebut untuk tak merendahkan dirinya.

Razman mengakui memang sudah menarik diri dari perkara yang melibatkan Vadel Badjideh. Namun sebagai kuasa hukum, menurutnya, punya prosedur yang berbeda dan mesti ada kesepakatan dua belah pihak.

"Saya menarik diri secara kuasa hukum, bukan dari. Kalau secara bahasa, masih ada kapasitas untuk berbicara, tapi kalau dari, tidak bisa sama sekali," kata Razman, dalam konferensi pers di Pondok Labu Jakarta Selatan, Minggu (6/4).

Diberitakan detikHot, Razman juga menunjukkan ada klausul yang secara tegas dalam perjanjian awal yang menyebut melarang penyebarluasan isi dokumen atau pengumuman pencabutan ke media massa.

Sementara itu, pihak keluarga Badjideh yang diwakili oleh Bintang, kakak Vadel, mengumumkan ke hadapan media bahwa mereka mencabut Razman sebagai kuasa hukum.

"Vadel dan kami, seluruh keluarga besar, mencabut surat kuasa atas Om Razman dan tim, terhitung tanggal 21 Maret 2025," kata Bintang di Polres Metro Jakarta Selatan, pada Selasa (1/4).

Tindakan tersebut rupanya membuat Razman sewot. Ia mengingatkan kakak Vadel, yakni Bintang dan Martin, serta ayah dari Vadel, Umar, untuk tak merugikan pengacara tersebut.

"Pernyataan tersebut di depan media, sesungguhnya telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat dan itu juga telah dibuat dalam bentuk video," kata Razman.

"Pak Umar, Martin, Bintang, tolong tertib kalau tidak mau berurusan dengan saya. Kalau harga diri saya direndahkan, saya tidak segan untuk melawan." lanjutnya.

Razman Arif Nasution sebelumnya ditunjuk oleh Vadel Badjideh sebagai kuasa hukumnya dan keluarga tersebut pada September 2024, saat Vadel dilaporkan oleh Nikita Mirzani terkait konflik dengan anaknya, LM.

Vadel mengumumkan hal tersebut dalam unggahan di media sosialnya pada 19 September 2024 bersamaan dengan foto dirinya bersama Razman dan keluarganya menunjukkan surat kuasa tersebut.

Jakarta -

Vadel Badjideh dan keluarga mencabut kuasa hukum Razman Arif Nasution sebagai kuasa hukum. Hal ini disampaikan kakak Vadel Badjideh, Bintang Badjideh saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan.

"Vadel dan kami, seluruh keluarga besar telah mencabut surat kuasa. Surat kuasa yang pernah Vadel dan keluarga berikan kepada Om Razman dan tim, (terhitung) pada tanggal 21 Maret 2025," ungkap Bintang Badjideh di Polres Metro Jakarta Selatan, kemarin.

Razman dan keluarga Badjideh sudah bertemu mengenai pencabutan kuasa hukum ini. Razman juga sudah menandatangani pencabutan kuasa hukum tersebut.

Usai mencabut laporan tersebut, pihak keluarga Tiktokers ini juga sudah menunjuk pengacara lain. Mereka berharap agar permasalahan Vadel Badjideh bisa cepat selesai.

"Semoga kedepannya lebih baik, terus semoga kedepannya tidak ada lagi lapor-melapor karena kita juga sudah tidak mau lagi lapor-melapor dan semoga insya Allah dibuka jalan biar semuanya damai. Seperti di hari yang fitri ini, semoga semuanya selesai permasalahannya," terang Bintang.

Sebelumnya, Nikita Mirzani melaporkan Vadel Badjideh ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan tindakan asusila dan kekerasan seksual terhadap putrinya, LM, yang masih di bawah umur. Tak lama kemudian, pihak keluarga Vadel Badjideh menunjuk Razman sebagai pengacaranya.

Laporan ini terdaftar dengan LP/B/2811/IX/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA. Vadel disangkakan atas pelanggaran Undang Undang Kesehatan terkait aborsi dan Undang Undang Perlindungan Anak.

Pada 13 Februari 2025 Vadel Badjideh ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka.

Saat menjenguk Vadel, pihak keluarga Badjideh mengutarakan keinginannya untuk berdamai dengan Nikita Mirzani.

"Mohon maaf lahir dan batin atas nama Vadel dan keluarga. Semoga di hari ini ada keajaiban dan terbuka pintu maaf yang sebesar-besarnya dari pelapor terhadap anak atau adik kami. Sekali lagi kami memohon support dari semua pihak. Semoga permasalahan ini dapat terselesaikan dengan damai," ungkap Bintang Badjideh, kakak Vadel.

Mereka juga menyebut mau mencabut laporan polisi kepada Nikita Mirzani.

"Kami keluarga telah memutuskan mencabut laporan yang pernah Bapak Umar Badjideh laporkan kepada Saudari NM. Surat pencabutan telah kami berikan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 27 Maret 2025," kata Bintang.

(wes/dar)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa pengacara Razman Arif Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) kembali ditunda pada Kamis (27/2/2025).

Penundaan ini terjadi karena advokat Hotman Paris Hutapea, selaku pelapor dalam kasus ini, masih sakit dan tidak dapat memberikan keterangan di persidangan.

"Hari ini tidak dapat kami lanjutkan karena saksi yang akan kami periksa ternyata masih sakit," ujar Ketua Majelis Hakim Syofia Marlianti Tambunan dalam ruang sidang.

Sidang dijadwalkan kembali pada Kamis (6/3/2025) setelah ditunda selama sepekan.

Razman sempat meminta agar sidang ditunda selama dua pekan untuk memastikan Hotman benar-benar pulih.

Ia mengaku mendapat informasi Hotman membutuhkan waktu lebih lama untuk pemulihan.

Namun, permintaan ini tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, yang tetap memutuskan penundaan hanya selama satu minggu.

"Majelis mengabulkan sehingga kita tunda persidangan ini, satu minggu ke depan. Nanti akan dimulai kembali dan akan kami buka pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025," kata Syofia.

Sebelumnya, pada sidang yang digelar Kamis (20/2/2025), Hotman Paris tiba-tiba jatuh sakit saat diperiksa sebagai saksi. Akibatnya, sidang juga ditunda selama sepekan.

"Tadi diberitahukan sidang ditunda sampai dengan hari Kamis depan tanggal 27 Februari 2025, dikarenakan saudara Hotman Paris Hutapea sakit dan dibopong dibawa ke rumah sakit," ungkap Razman.

Razman mengatakan bahwa Hotman tampak tidak fokus saat memberikan keterangan karena kondisi kesehatannya.

Ia juga mengklaim bahwa Hotman tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan kuasa hukumnya.

Razman mengaku telah memprediksi bahwa Hotman tidak akan hadir dalam sidang.

"Saya sudah prediksi, tadi malam kami rapat tim, saya sudah prediksi, bahwa Hotman tidak mungkin bisa hadir hari ini," ujarnya.

Menurut Razman, kondisi Hotman cukup parah karena ia sampai harus dirujuk ke rumah sakit di Singapura.

"Kalau sudah berobat di rumah sakit Indonesia, Jakarta, lalu kemudian dirujuk ke Singapura, artinya apa? Ada hal yang serius," kata Razman.

Razman juga menyoroti kondisi kesehatan Hotman yang kerap mengalami sesak napas.

"Coba dengarin suara dia, sesak. Dengarin, jam 3 subuh. Artinya apa? Ada tiga kemungkinan. Jantung, ginjal, dan atau lambung. Untuk lambung tidak mungkin," tambahnya.

Razman pun meminta Hotman untuk menghilangkan rasa dendam dan lebih fokus pada kesehatannya.

"Rekan kami Hotman, dengerin dirimu. Rasakan penyakitmu, hilangkan dendam dan murkamu, karena itu akan menambah penyakit bagi kau dan anda tidak akan sembuh kalau masih berpikir tentang sakitmu, tentang bicara tentang Razman, Firdaus," ujar Razman.

Ia juga mempertanyakan sampai kapan sidang ini akan terus tertunda akibat kondisi Hotman.

"Nah, pertanyaannya kalau dia sudah sakit begini, sampai berapa lama kita tunggu?" katanya.

Penundaan sidang selama satu minggu disebut tidak cukup untuk proses pemulihan Hotman.

"Kenapa saya katakan tadi jangan satu minggu? Karena saya khawatir nanti tidak juga datang satu minggu. Tim saya ini, ada yang dari Bandung, ada yang dari Bogor," ujarnya.

Sebagai informasi, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri telah menetapkan Razman sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris pada April 2023.

Kasus ini bermula dari laporan yang dibuat Hotman pada 10 Mei 2022 dengan nomor LP/B/0212/V/2022/SPKT/Bareskrim Polri.

Razman dijerat dengan Pasal 45 Ayat 3 juncto Pasal 27 Ayat 3 UU ITE dan/atau Pasal 310 dan 311 KUHP.

Kasus ini berkaitan dengan laporan Hotman terhadap mantan asisten pribadinya, Iqlima Kim, dan pengacaranya, Razman Arif Nasution.

Hotman merasa dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap Iqlima Kim, yang akhirnya berujung pada perseteruan hukum yang masih berlangsung hingga kini.

(Reporter: Shinta Dwi Ayu | Editor: Akhdi Martin Pratama)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Razman Arif Nasution yakin bahwa ia dan pengacara Firdaus Oiwobo tidak melanggar hukum terkait keributan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang membuatnya dilaporkan ke polisi.

Hal ini disampaikan Razman seusai diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri terkait laporan PN Jakut soal keributan yang melibatkan Razman dan Firdaus.

“Pertanyaan itu tadi sekitar 24 pertanyaan. Dan, kami juga setelah melihat video, apakah itu dari CCTV, apakah itu video resmi dari pengadilan, kok kayaknya, ya unsurnya sulit untuk dikatakan bahwa kami melanggar di tiga pasal itu,” ujar Razman saat memberikan keterangan di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Razman mengakui, dalam video tersebut, ia terekam kamera menaikturunkan tangannya ke atas meja.

Namun, ia merasa bahwa hal itu bukanlah sebuah masalah.

“Kami lihat betul, saya pun kaget tadi, saya kaget tadi, begitu runutnya video itu. Dan memang saya cuma gini ke meja itu gitu (gerakan tangan naik turun, pelan),” kata Razman.

Razman menegaskan, dia dan Firdaus tidak bermaksud untuk menyerang institusi manapun, baik itu institusi kehakiman, kejaksaan, maupun polisi.

Namun, ia hanya ingin melakukan koreksi terhadap oknum-oknum yang tidak mau ia sebutkan namanya.

“Kalau bicara oknum itu adalah sebuah koreksi di mana harus memang dilakukan. Apalagi berdasarkan keterangan dari penerima pengaduan di Komisi Yudisial bahwa ada oknum. Dari yang, ya, menangani banyak perkara saat ini juga pernah dilaporkan. Tapi enggak usah sebut nama, tapi saya kira ini koreksi,” kata Razman.

Dalam kasus ini, Razman dan tim hukumnya telah menyiapkan sejumlah ahli, yaitu ahli bahasa dan ahli pidana.

Sebelumnya, Razman dan tim kuasa hukumnya dilaporkan oleh PN Jakarta Utara pada 11 Februari 2025 atas perintah Mahkamah Agung.

Hukum yang menjerat Razman dkk adalah Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 207 tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, dan Pasal 217 tentang kegaduhan di ruang sidang.

Keributan itu terjadi ketika Hotman Paris dihadirkan sebagai saksi korban dalam kasus pencemaran nama baik yang menempatkan Razman sebagai terdakwa.

Saat itu, Razman protes keras karena sidang digelar secara tertutup, padahal sidang-sidang sebelumnya diadakan terbuka.

Jakarta -

Pengacara Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo siap memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait peristiwa kericuhan dalam persidangan. Razman mengatakan dirinya yang mengajukan permohonan pemeriksaan Selasa (4/3) mendatang.

"Pemeriksaan tanggal 4 Maret itu, laporan PN Jakarta Utara itu ke kami, sesuai dengan surat yang saya ajukan. Itu sesuai dengan permintaan saya dan Firdaus juga tim hukum, karena kesibukan proses persidangan Hotman, apalagi kemarin Hotman sempat jatuh sakit," kata Razman Arif Nasution saat dihubungi, Sabtu (22/2/2025).

"Jadi nggak ada masalah, kita akan hadiri, kita akan jelaskan ya secara terukur lah kira-kira begitu," imbuhnya.

Razman mengatakan ia dan Firdaus akan mematuhi dan taat pada hukum yang berlaku. Dia siap menjelaskan terkait peristiwa kericuhan dalam persidangan tersebut saat memenuhi panggilan Bareskrim Polri.

"Yang dipanggil itu masih berdua, nanti baru dilihat peran-peran dari tim hukum saya itu nanti dilihat semua kan. Ya kita akan ujilah, apakah ini termasuk kategori contempt of court, apakah contempt of court itu masuk di Pasal 335, pengancaman dengan kekerasan ataukah di Pasal 207? Kemudian apakah di Pasal 217 KUHP, membuat kegaduhan di ruang sidang dan lain-lain. Artinya kita akan uji lah, kami juga sudah siapkan pakar ya, ahli pidana, profesor, dan saya kira proses hukum itu kita patuhi karena kita taat hukum," ujarnya.

PN Jakut Laporkan Razman dkk

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) resmi melaporkan pengacara Razman Nasution dkk ke Bareskrim Polri. Razman dilaporkan dengan tiga pasal, salah satunya Pasal 217 KUHP tentang membuat gaduh dalam persidangan.

"Jadi, atas nama lembaga, atas kejadian pada hari Kamis tanggal 6 kemarin, menuai pro dan kontra. Namun demikian, sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut," kata humas PN Jakut, Maryono, kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/2).

"Yang dilaporkan adalah Dr Haji Razman Arif Nasution dan kawan-kawan. Kita belum bisa menghitung ya, karena tidak tahu jumlahnya juga. Tetapi, sudah, setidak-tidaknya lebih dari dua (orang yang dilaporkan)," lanjutnya.

Menurutnya, laporan ini turut mempermasalahkan kegaduhan yang dipicu akibat aksi Razman yang kala itu duduk sebagai terdakwa dalam kasus yang disidangkan PN Jakarta Utara.

Dengan melampirkan beberapa barang bukti berupa video, Maryono berharap laporan ini bisa ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri. Sebagaimana pasal yang telah dicantumkan oleh pihaknya.

"Betul, kegaduhan yang terjadi di ruang sidang, baik yang selama diskors maupun saat sidang berjalan. Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP," imbuhnya.

Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/70/II/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 11 Februari 2025.

(mib/jbr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat Razman Nasution menyatakan tetap menjadi kuasa hukum dari seleb TikTok Vadel Badjideh yang terjerat dugaan persetubuhan dan tindak aborsi terhadap LM, anak Nikita Mirzani.

"Kami tetap menjadi kuasa hukum dari Vadel," tutur Razman saat diwawancarai di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Kamis (20/2/2025).

Sebelumnya, Razman mengaku kecewa dengan kliennya itu. Razman mengaku akan mundur jadi kuasa hukum Vadel dan LM jika keduanya berterus terang dari awal sudah melakukan persetubuhan, bahkan aborsi.

Adapun saat ini, Vadel telah mengajukan surat penangguhan penahanan terkait kasusnya. Razman menyatakan akan tetap mendampingi kliennya dalam proses hukum tersebut.

"Kami tetap menjadi kuasa hukum dari Vadel," ujar Razman saat diwawancarai di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada Kamis (20/2/2025).

Razman mengaku bakal menyelidiki perubahan pengakuan anak Nikita Mirzani yang berujung pada penetapan Vadel sebagai tersangka.

"Saya ingin mengetahui lebih jauh dari Loli kenapa dia mengubah keterangan sehingga berubah 100 persen," ungkapnya.

Lebih lanjut, Razman mempertanyakan konsistensi pernyataan LM mengenai cintanya terhadap Vadel.

"Bukan kah LM yang bilang ke saya, bahwa cintamu tak akan luntur sampai kapan pun. Kira-kira begitu," katanya.

Sementara itu, Rahmat Riadi, kuasa hukum Vadel Badjideh, menjelaskan alasan di balik pengajuan penangguhan penahanan kliennya.

Ia menyebutkan empat poin penting yang menjadi pertimbangan, yaitu perkuliahan Vadel, kondisi kesehatan ibunya yang sedang sakit, keikutsertaan Vadel dalam kompetisi dance internasional, serta prestasinya yang pernah mengharumkan nama bangsa.

"Keempat poin itu diharapkan menjadi pertimbangan agar Vadel Badjideh dapat ditangguhkan penahanannya," kata Rahmat, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2025).

Dalam surat penangguhan penahanan yang diajukan, Vadel menjadikan ayahnya, Umar Badjideh, sebagai jaminan.

"Untuk yang menjadi jaminan itu Pak Umar, ayahnya," tambah Rahmat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Hotman Paris Hutapea mengatakan, permintaan maaf dari Razman Arif Nasution ke Mahkamah Agung (MA) tidak akan mengubah proses hukum yang berjalan.

Hal ini disampaikan Hotman saat hendak memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri yang meminta keterangan sebagai saksi dalam laporan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut), Senin (17/2/2025).

“Bagaimana bisa permintaan maaf (ada efeknya), marwah pengadilan sudah begitu dihina begitu,” ujar Hotman saat ditemui di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Hotman mengungkapkan, dalam persidangan pada 6 Februari 2025 lalu, Razman sempat memukul meja para hakim setelah hakim memutuskan untuk menjalankan sidang secara tertutup. Sebab, sidang akan membahas terkait dugaan perbuatan asusila yang diperkarakan.

“(Razman) Di meja hakim sambil mukul-mukul meja mengatakan kepada hakim 'koruptor, koruptor, koruptor',” kata Hotman.

Hotman mengatakan, lebih baik proses hukum dibiarkan berjalan.

Pengacara veteran ini menilai, apa yang dilakukan Razman dan kawan-kawannya merupakan kali pertama dalam sejarah persidangan di Indonesia.

“Yang jelas ini adalah kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia,” ujarnya.

Dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik itu, pengacara rekan Razman, Firdaus Oiwobo juga membuat ulah. Dia diketahui naik ke atas meja sambil menggunakan toga.

“Dan juga, adanya oknum pengacara junior yang mungkin masih jarang bersidang yaitu Firdaus yang naik ke meja di persidangan dengan pakai jubah pengacara,” kata Hotman.

Selain itu, ada juga perbuatan sejumlah ibu-ibu dan istri Razman yang dinilai Hotman Paris membuat gaduh persidangan.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) melaporkan pengacara Razman Arif Nasution dan timnya ke Bareskrim Polri pada 11 Februari 2025.

Razman dilaporkan karena dinilai telah menimbulkan keributan dalam persidangan pada Kamis, 6 Februari 2025.

"Jadi, atas nama lembaga, atas kejadian pada hari Kamis tanggal 6 (Februari 2025) kemarin, menuai pro dan kontra. Namun demikian, sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut," ujar Penjabat Humas PN Jakut, Maryono, saat memberikan keterangan di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta.

Pihaknya melaporkan Razman Arif dan beberapa orang lainnya terkait kericuhan yang terjadi di dalam ruang persidangan.

Razman dilaporkan melanggar tiga pasal, yaitu Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kemudian, Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, dan Pasal 217 KUHP tentang tindak pidana membuat gaduh di dalam sidang pengadilan atau di tempat pegawai negeri menjalankan tugasnya.

JAKARTA - Praktisi hukum Saor Siagian menyayangkan adanya keributan di ruang sidang pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis, 6 Februari 2025. Bahkan, ada pihak yang sampai nekat berdiri di meja sidang.

Saor menilai, keributan tersebut merupakan cerminan dari kondisi peradilan di Indonesia. Hal itu sebagaimana ia sampaikan dalam diskusi Rakyat Bersuara bertajuk 'Sidang Ricuh, Naik Meja, Hina Pengadilan? di iNews, Selasa (11/2/2025) malam.

"Inilah sesungguhnya wajah rusaknya wajah peradilan kita sekarang, apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara," kata Saor.

Kendati begitu, Saor tidak semata-mata menyalahkan pihak-pihak yang ribut itu. Menurutnya, majelis hakim juga memiliki peranan penting dalam menjaga kondusivitas jalannya sidang.

"Jadi kalau kita lihat misalnya ini sudah sidang keempat, bagaimana misalnya kearifan seorang hakim juga sangat menentukan bagaimana berjalannya sidang itu berlaku dengan baik," ujarnya.

"Artinya adalah kalau kita melihat di sini saya kira apa yang didengar di publik harus didalami sesungguhnya apa yang terjadi secara utuh di persidangan," sambungnya.

Sebelumnya, sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan pelapor Hotman Paris Hutapea dan terdakwa Razman Nasution yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis 6 Februari berakhir ricuh.

Kericuhan dipicu saat Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan untuk menggelar sidang secara tertutup. Majelis Hakim saat itu mempertimbangkan alasan yang menyangkut asusila.

Razman Nasution lantas tak terima dengan keputusan Majelis Hakim. Razman meminta agar sidang dilanjutkan secara terbuka lantaran perkara itu berkaitan dengan pencemaran nama baik, bukan asusila.

Terlihat sempat terjadi perdebatan antara Razman dan Majelis Hakim. Pada akhirnya kondisi tersebut memaksa hakim untuk menskors sidang.

Setelah majelis hakim meninggalkan ruang sidang, Razman terlihat menghampiri Hotman Paris yang duduk di kursi saksi. Kondisi ini memantik petugas keamanan untuk melerai keduanya.

JAKARTA - Pakar Hukum Pidana sekaligus Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad mengingatkan pentingnya perbaikan dalam dunia pendidikan hukum di Indonesia.

Suparji menegaskan untuk menciptakan kualitas advokat yang lebih baik, integritas dan profesionalisme harus menjadi perhatian utama. Selain itu, stabilitas emosi juga menjadi faktor yang tak kalah penting dalam praktik hukum.

Hal ini diungkapkan Suparji saat merespons dinamika hukum yang berbuntut panjang melibatkan advokat ternama Hotman Paris Hutapea dan Razman Arif Nasution. Dia juga mengingatkan proses hukum pada kasus keduanya juga harus berlandaskan pada data, fakta, dan bukti yang sah.

Dalam konteks ini, dia menjelaskan, jika ada rekayasa dalam penyidikan atau proses hukum lainnya, mekanisme kontrol seperti praperadilan harus dijalankan dengan benar.

?Sebelum masuk di situ saya ingin memberikan satu poin bahwa bagaimana pendidikan kita, hukum kemudian harus diperbaiki ya, hukum menjadi lebih baik ya dalam konteks advokat lebih selektif gitu ya, betul-betul memperhatikan integritas profesionalitas stabilitas emosi dan lain sebagainya,? ujar Supardi dalam dialog Rakyat Bersuara dipandu Aiman Witjaksono, di iNews, Selasa (11/2025).

Suparji Ahmad menekankan, proses seleksi yang ketat dalam pendidikan hukum diperlukan untuk menghasilkan sarjana-sarjana hukum yang berkualitas. Suparji juga menyoroti perlunya peningkatan integritas di kalangan aparat penegak hukum untuk mencegah kebobrokan dalam penegakan hukum.

?Demikian pula aparat penegak hukum yang lain supaya kemudian tidak ada kebobrokan dalam penegakan hukum. Jadi refleksi yang sangat penting bagi dunia pendidikan hukum untuk berbenah sehingga lahirlah sarjana-sarjana hukum yang baik di kedepannya,? jelasnya.

Suparji juga menekankan pentingnya bukti yang kuat dalam membuktikan suatu rekayasa, jika memang itu terjadi.

?Soal apakah mungkin ya, soal rekayasa gitu, tentunya dalam hal ini saya bicara tidak pada konteks asumsi tetapi bagaimana ada piranti dalam konteks misalnya ada soal kesalahan prosedur ada mekanisme kontrol horizontal melalui pra peradilan. Demikian pula kaitannya dengan soal hak-hak dari seorang tersangka tentunya ada ruang-ruang untuk mengajukan hak-hak tersebut,? ujarnya.

Suparji berharap agar kisruhnya hubungan antara Hotman dan Razman tidak menjadi cerminan buruk bagi dunia hukum Indonesia. Sebaliknya, dia berharap kasus ini menjadi refleksi bagi semua pihak untuk menjaga integritas dan profesionalisme di bidang hukum.

?Jadi menurut saya kalau kemudian kita menggunakan asumsi bahwa apakah mungkin ya rekayasa-rekayasa dan sebagainya, Saya kira tentunya kita harus menggunakan basis data basis fakta basis bukti dan melalui berbagai mekanisme yang dapat dilakukan. Misalnya pra peradilan. Ada di aspek, substansi, prosedur dan kewenangan. Perhatikan aspek substansi bagaimana prosedur yang ditempuh dan siapa yang berwenang di situ,? katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) mendesak aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas atas kericuhan yang terjadi dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada Kamis, 6 Februari 2025 lalu.

Desakan ini disampaikan Ikahi sebagai respons terhadap kericuhan dalam sidang dugaan pencemaran nama baik antara Razman Arif Nasution dan Hotman Paris.

“Ikahi mendesak aparat penegak hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan, untuk mengambil langkah tegas terhadap seluruh pihak yang mengganggu jalannya peradilan dan kewibawaan peradilan Indonesia,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat Ikahi, Yasardin, Selasa (11/2/2025).

“Dengan memproses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

Yasardin menyatakan bahwa Ikahi sangat prihatin atas kegaduhan yang terjadi dalam persidangan tersebut.

Menurutnya, tindakan oknum pengacara tersebut tidak hanya membuat kegaduhan tetapi juga mengganggu kelancaran proses peradilan.

“Juga merusak citra dan integritas lembaga peradilan sebagai pilar penegakan hukum yang independen dan berwibawa,” kata Yasardin.

Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) sendiri telah melaporkan pengacara Razman Arif Nasution dan timnya ke Bareskrim Polri pada Selasa (11/2/2025).

"Jadi, atas nama lembaga, atas kejadian pada hari Kamis tanggal 6 (Februari 2025) kemarin, menuai pro dan kontra. Namun demikian, sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut," ujar Penjabat Humas PN Jakut, Maryono, saat memberikan keterangan di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta.

Pihaknya melaporkan Razman dan beberapa orang lainnya terkait kericuhan yang terjadi di dalam ruang persidangan.

"Betul, (dilaporkan soal) kegaduhan yang terjadi di ruang sidang, baik yang selama diskors maupun saat sidang berjalan," ujar dia.

Ia tidak merinci secara jelas siapa saja yang dilaporkan, tetapi dipastikan ada lebih dari dua pihak yang terlibat dalam keributan tersebut.

"Yang dilaporkan adalah Dr. Haji Razman Arif Nasution dan kawan-kawan. Kita belum bisa menghitung ya karena tidak tahu jumlahnya juga. Tetapi, sudah, setidak-tidaknya lebih dari dua," kata Maryono.

Razman dilaporkan melanggar tiga pasal, yaitu Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, dan Pasal 217 KUHP tentang tindak pidana membuat gaduh di dalam sidang pengadilan atau di tempat pegawai negeri menjalankan tugasnya.

Laporan ini telah diterima oleh pihak Bareskrim Polri dengan nomor berkas STTL/70/II/2025/Bareskrim.

Ketua PN Jakarta Utara, Ibrahim Palino, tercatat sebagai pelapor dalam surat tersebut.

Jakarta -

Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) menyesalkan kericuhan dalam persidangan yang melibatkan pengacara Razman Arif Nasution dengan Hotman Paris. Menurutnya, hal itu seharusnya tidak perlu terjadi karena Razman adalah pihak yang mengerti hukum.

"Ya sebetulnya, kan pelaku-pelaku ini kan sudah tahu hukum, enggak perlu terjadi itu," kata Humas PN Jakut Maryono di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).

Maryono menuturkan, kalau saja kericuhan itu tidak terjadi, pihaknya pun tidak akan membuat laporan polisi ke Bareskrim Polri.

"Kalau itu tidak terjadi, nggak mungkin akan seperti ini," ucapnya.

Pelaporan Razman Nasution dkk ke Bareskrim Polri itu, menurut Maryono, merupakan perintah dari Mahkamah Agung (MA) selaku lembaga peradilan tertinggi di Tanah Air.

"Ini bukan instruksi lagi, sudah perintah dari MA sendiri. Jadi atas kejadian itu, kami juga nggak diam. Kami kan punya pengadilan tinggi, kita ke pengadilan tinggi, kita ke mahkamah, kita seperti itu. Ini atas sama lembaga," terang dia.

PN Jakut melaporkan Razman dengan tiga pasal. Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/70/II/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 11 Februari 2025.

"Betul, kegaduhan yang terjadi di ruang sidang, baik yang selama diskors maupun saat sidang berjalan. Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP," imbuh Maryono.

Kericuhan melibatkan Razman Nasution dengan Hotman Paris terjadi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis (6/2). Saat kericuhan berlangsung, salah satu pengacara Razman tertangkap kamera berdiri di atas meja sidang.

Momen itu juga tengah viral di media sosial sebagaimana diunggah di Instagram milik Hotman Paris seperti dilihat, Jumat (7/2). Kericuhan awalnya dipicu saat Razman menghampiri Hotman yang sedang duduk di kursi saksi. Beberapa anggota tim pengacara Hotman lalu masuk ke ruang sidang untuk mengamankan Hotman dan membawa pengacara tersebut pergi meninggalkan ruang sidang.

Saat Hotman telah dibawa ke luar, kericuhan di dalam ruang sidang masih berlangsung. Adu mulut melibatkan tim pengacara Hotman dan tim pengacara Razman. Di momen panas itu, salah seorang pengacara Razman tiba-tiba berdiri ke atas meja dan terlibat konfrontasi dengan tim Hotman.

Sontak, perbuatan dari salah satu pengacara Razman itu direspons keras oleh tim Hotman. Mereka memprotes aksi pelaku yang berdiri di atas meja ruang sidang.

Simak Video: Ricuh Saat Sidang, Razman dan Kuasa Hukumnya Dilaporkan ke Bareskrim

(ond/azh)

JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat Razman Arif Nasution kecewa dengan langkah Mahkamah Agung (MA) yang meminta Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara untuk melaporkan kericuhan yang terjadi di dalam sidang perkara dirinya.

Perintah ini disampaikan MA setelah adanya kericuhan dalam sidang dugaan pencemaran nama baik antara Razman Arif Nasution dan Hotman Paris di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada Kamis, 6 Februari 2025 lalu.

“Saya baru baca siaran pers bahwa katanya disuruh agar Ketua PN melaporkan kami contempt of court kepada aparat penegak hukum, melaporkan kepada organisasi,” kata Razman di Gedung MA, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Dengan nada tinggi, Razman meluapkan kekecewaan terhadap langkah MA yang memerintahkan PN Jakarta Utara melaporkan peristiwa kericuhan ke polisi.

Razman lantas menyentil kasus eks Pejabat MA yang terlibat kasus suap saat memberi putusan bebas terhadap Ronald Tannur.

“Apakah kalian tidak malu wahai penegak hukum, Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi penegakan hukum, apakah bapak ibu tidak malu melihat hakim Zarof Rp 1 triliun,” kata Razman sambil terlihat emosi.

“Apakah kalian tidak malu melihat putusan Ronald Tannur, yang ternyata di-OTT Kejaksaan, kalian masih semangat kebersamaan, Ikatan Hakim, tapi kelakuan kalian bobrok, bobrok, dan bobrok!” ucapnya dengan nada tinggi.

Razman menegaskan, dirinya tidak takut dengan apapun demi perbaikan hukum di Indonesia.

Ia tidak ingin para pengacaranya, M Firdaus Oiwobo ataupun Elida Netti, diseret-seret dalam kericuhan tersebut.

“Kalau ini kalian suruh tangkap, saya, jangan salahkan ini (tepuk Firdaus), jangan salahkan ini (tepuk Elida Netti), saya tangkap! Dan saya siap mati untuk perbaikan hukum Indonesia,” kata Razman.

Adapun Razman, M Firdaus Oiwobo, dan Elida bersama rombongannya menyambangi Gedung Mahkamah Agung pukul 13.32 WIB. Ketiganya tampak mengenakan toga advokat.

Kedatangan mereka dilakukan untuk meminta MA mengganti Ketua Majelis Hakim perkara dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Razman.

“Kami meminta agar Mahkamah Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengganti hakim yang bersangkutan,” ujar Razman.

Razman menuding, Majelis Hakim PN Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkaranya tidak netral dalam persidangan.

Oleh sebab itu, dia meminta MA memerintahkan Ketua PN Jakarta Utara untuk mengganti majelis hakim tersebut.