Jakarta -

KPK menetapkan mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Mohamad Haniv (HNV), sebagai tersangka gratifikasi Rp 21,5 miliar. Ditjen Pajak menghormati proses hukum yang berlangsung di KPK.

"DJP menghormati proses hukum yang berlaku serta berkomitmen mendukung pemberantasan tipikor melalui peningkatan integritas pegawai serta penguatan sistem pengawasan internal," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, dalam keterangannya, Rabu (26/2/2025).

Diketahui, penetapan Haniv sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi merupakan pengembangan dari proses hukum terhadap YD pada 2020. DJP menyebut tersangka Haniv sudah tidak aktif bekerja di DJP sejak 2019.

"HNV sudah tidak aktif bekerja di DJP sejak tanggal 18 Januari 2019," katanya.

Sebelumnya, KPK menetapkan mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Mohamad Haniv (HNV), sebagai tersangka gratifikasi. Kasus ini terjadi saat Haniv menjabat pada 2015-2018.

"Pada tanggal 12 Februari 2025, KPK menetapkan tersangka HNV selaku PNS pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (25/2).

KPK menduga Haniv menggunakan jabatannya untuk meminta sejumlah uang ke beberapa pihak. Haniv diduga menggunakan uang itu untuk kebutuhan bisnis fashion anaknya.

(yld/zap)

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) sebagai saksi penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari pada Rabu (26/2) besok.

"Benar, (Japto Soerjosoemarno) akan diperiksa besok. Kalau tidak salah memang terjadwalnya begitu. Jadi ditunggu saja kehadirannya, hadir apa enggak besok," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Selain itu Asep mengatakan pada Kamis (27/2), penyidik KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap politisi Ahmad Ali sebagai saksi dalam penyidikan perkara yang sama.

Sejauh ini Asep belum memberikan keterangan soal materi apa saja yang akan dikonfirmasi dalam pemeriksaan terhadap keduannya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Arif Rahman mengatakan Japto Soerjosoemarno bakal memenuhi panggilan penyidik komisi antirasuah.

"Sepertinya beliau akan datang, hadir sebagai Warga negara yang taat hukum," kata Arif Rahman saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (5/2).

Penggeledahan itu berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Menggunakan sprindik gratifikasi RW," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (5/2).

Usai penggeledahan, penyidik KPK menyita 11 mobil mewah dalam penggeledahan di rumah Japto, di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, hingga Mitsubishi Coldis.

Selain mobil, penyidik KPK juga menyita uang rupiah dan mata uang asin senilai Rp56 miliar, dokumen dan barang bukti elektronik.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Palembang -

Kuasa hukum Kabag Humas DPRD Sumatera Selatan berinisial AMR, yakni Petrus Bala Pattyona membantah pernyataan yang disampaikan Kejati Sumsel terkait kliennya. Dia menyebut apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Kami tegaskan klien kami koperatif saat diperiksa semua panggilan satu dan dua dipenuhi, bahkan panggilan ketiga sebelum ditangkap saya sudah memberitahukan ketua tim penyidik dan memberikan surat resmi ke Kejati Sumsel bahwa klien saya sedang berobat di Jakarta dan belum bisa memenuhi panggilan ketiga, namun Kejati Sumsel menyebut klien tidak koperatif tidak memenuhi panggilan itu tidak benar, dan penangkapan klien saya sebagai saksi itu juga salah," katanya kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

Petrus juga mengatakan Kejati Sumsel memberikan keterangan kepada media bahwa kerugian negara dalam kasus penetapan tiga tersangka dugaan korupsi gratifikasi di PUPR Banyuasin masih diperhitungkan itu juga tidak benar.

"Saya jelaskan klien saya membantu beberapa proyek di PUPR Banyuasin melalui dana aspirasi DPRD Sumsel, ada satu proyek pembangunan kantor Lurah di Kabupaten Banyuasin yang bermasalah sempat mangkrak dan itu sudah dihitung kerugian negaranya oleh BPKP dengan total RP 500 juta, kemudian tanggal (17/5/2024) PUPR Banyuasin sudah mengembalikan kerugian negara tersebut. Jadi dalam perkara ini sudah tidak ada kerugian negara dan tidak ada masalah lagi," ungkapnya.

"Keterangan Kejati Sumsel soal kerugian negara masih diperhitungkan itu tidak benar, kerugian negara jelas sudah dihitung oleh BPKP dan sudah dikembalikan kita ada bukti setoran pengembalian uang negara," sambungnya.

Petrus menjelaskan permasalahan ini sebenarnya ada di dua oknum jaksa di Kabupaten Banyuasin, saat memeriksa kasus tersebut meminta pengembalian uang terima kasih yang diberikan pemborong ke kliennya dan PUPR Banyuasin.

"Uang terima kasih yang diberikan pemborong proyek, diminta oknum dua jaksa di Kabupaten Banyuasin, dan sudah diberikan oleh 3 klien saya dan dua tersangka itu tanpa tanda terima dengan total Rp 983 juta, dan sampai sekarang tidak jelas uang itu ke mana. Jadi masalah itu justru sebenarnya ada di oknum dua jaksa di Banyuasin yang mengambil uang terima kasih Rp 983 juta itu," jelasnya.

Petrus meminta dua jaksa yang menerima uang Rp 983 juta untuk diperiksa, karena sumber masalahnya ada di mereka.

"Kita juga sudah melaporkan dua jaksa itu ke Kejagung dari perkara ini, semoga ada titik terang," harapnya.

(csb/csb)

JAKARTA, investor.id– Pakar Hukum Universitas Trisakti, Ali Ridho meminta agar Pemerintah Indonesia memperkuat kedaulatan hukum dan ketaatan terhadap regulasi.

Kedaulatan hukum diperkuat dengan menegakkan hukum yang adil dan konsisten, serta melakukan reformasi hukum secara komprehensif. 

“Kebijakan harus berbasis kepentingan nasional, sehingga pemerintah harus merancang regulasi yang berpihak pada kepentingan nasional, termasuk terkait regulasi kesehatan,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (17/2/2025).

Selain itu, pemerintah diminta melakukan pemberdayaan masyarakat dan civil society dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.

Karena itu, Kemenkes tidak boleh tergesa-gesa dalam pengesahan Rancangan Permenkes, melainkan kembali memperhatikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait sebagai bentuk meaningful participation.

Bagi Ali, tindakan tersebut akan meningkatkan legitimasi pemerintah dan mengurangi celah bagi intervensi asing melalui aktor non-negara.

"Atas hal tersebut, sebenarnya cukup merumuskan ulang atau rekonstruksi materi muatan dalam Rancangan Permenkes agar sejalan dengan falsafah kerakyatan," jelasnya.

Masalah intervensi asing imenjadi pembicaraan hangat usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan negara yang dipimpinnya keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Padahal, AS merupakan donatur terbesar bagi WHO.

Keputusan AS meninggalkan WHO disebut sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan negara dari dominasi korporasi tertentu dalam menjalankan fungsi kesehatan.

Tindakan ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Indonesia di tengah adanya wacana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Permenkes.

Ali menyatakan, Indonesia seharusnya sudah sejak lama memiliki posisi untuk tidak tunduk dengan agenda asing dalam menyusun sebuah kebijakan.

"Konsentrasi Indonesia terhadap perbaikan regulasi, seharusnya tidak perlu menunggu momentum AS keluar WHO,” ujarnya.

Dia menilai rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang terdapat pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tidak tepat dari sisi konstitusi. Hal ini menyusul adanya dugaan agenda untuk mendorong pengadopsian pasal-pasal Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dalam rancangan aturan tersebut.

Menurut Ali, FCTC sesungguhnya bukan instrumen hukum yang legal untuk dijadikan rujukan. Pasalnya, FCTC secara legal tidak diratifikasi di Indonesia.

"Menjadikan FCTC sebagai landasan atau kiblat dalam pembentukan regulasi merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi," jelas Ali.

Indonesia sendiri sudah memiliki kiblat dalam pembentukan hukum yang berkeadilan dan berkepastian, yaitu Pancasila, UUD 1945, dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini juga berlaku untuk pengaturan di bidang kesehatan. 

"Keseluruhannya layak untuk dijadikan kiblat dalam perumusan Rancangan Permenkes, bukan justru melandaskan pada instrumen asing yang belum berkepastian hukum,” ujar Ali.

Jika terus dipaksakan kehendak untuk menerapkan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek melalui Rancangan Permenkes, maka tindakan tersebut mengarah ada reduksi kedaulatan negara.

Ali menambahkan, pasalnya, penyusunan Rancangan Permenkes ini melawan arah substansi dalam putusan MK yang menghendaki pengaturan ekosistem tembakau secara proporsional dan berkeadilan, bukan malah pelarangan seperti yang dikehendaki FCTC.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengungkapkan beberapa merek dari 11 mobil yang disita dari kediaman Ketua Umum (Ketum) Pemuda Pancasila (PP) Japto Soelistyo Soerjosoemarno. Dari data yang ada, terdapat mobil mewah dari pabrikan Amerika hingga Eropa.

"Pada rumah kedua yang berlokasi di Jakarta Selatan, penyidik melakukan penyitaan terhadap 11 mobil dengan beragam jenis di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis dan Suzuki," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Kamis (6/2/2025).

Kendati demikian, KPK belum menunjukkan secara langsung dari belasan mobil yang disita tersebut.

Diketahui, penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.

Selain mobil, tim penyidik Lembaga Antirasuah juga menyita dokumen hingga uang lebih dari Rp50 miliar yang terdiri dari mata uang lokal dan asing. "Uang dalam mata uang rupiah dan asing senilai Rp56 miliar, dokumen dan barang bukti elektronik," ujarnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyita uang senilai Rp56 miliar dari kediaman Ketua Umum (Ketum) Pemuda Pancasila (PP), Japto Soelistyo Soerjosoemarno.

Penyitaan tersebut merupakan hasil dari penggeledahan yang dilakukan pada Selasa, 4 Februari 2025 terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret eks Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.

"Uang (yang disita) dalam bentuk rupiah dan valas senilai kurang lebih Rp56 miliar, dan ada juga penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (6/2/2025).

Sebelumnya, dalam penggeledahan tersebut KPK mengungkapkan menyita 11 mobil dari kediaman Japto. "11 kendaraan bermotor roda empat (mobil), uang rupiah dan valas, dokumen, dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, 5 Februari 2025.

JAKARTA, iNEWSSURABAYA.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan langkah berani pada Selasa, 4 Februari 2025, dengan menggeledah rumah yang terletak di Jalan Benda Ujung, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rumah tersebut diduga milik Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soelistyo Soerjosoemarno. Penggeledahan ini terkait dengan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengonfirmasi kegiatan penggeledahan tersebut melalui keterangan tertulis pada Rabu, 5 Februari 2025. "Benar, ada kegiatan penggeledahan terkait perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS di Jalan Benda Ujung Nomor 8, Ciganjur, Jakarta Selatan," kata Tessa.

Namun, Tessa belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rincian barang yang disita dalam penggeledahan ini. Dia juga belum menjelaskan keterkaitan Japto Soelistyo Soerjosoemarno dalam kasus yang sedang diselidiki oleh KPK.

Dalam kesempatan yang sama, KPK juga melakukan penggeledahan di kediaman politisi Partai NasDem, Ahmad Ali, pada hari yang sama, 4 Februari 2025. Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti, termasuk dokumen, barang elektronik, uang tunai, tas, dan jam tangan.

"Informasi sementara ditemukan dan disita dokumen, barang bukti elektronik, uang, serta tas dan jam," ujar Tessa.

Meski demikian, Tessa belum merinci jumlah uang yang disita atau jenis tas dan jam yang ditemukan. Sebab, penggeledahan tersebut baru saja selesai, dan pihak KPK masih menunggu hasil rilis resmi dari penyidik terkait.

KPK terus berkomitmen untuk mendalami kasus dugaan gratifikasi ini, yang melibatkan sejumlah pihak penting. Publik pun akan terus menantikan perkembangan lebih lanjut terkait penyidikan yang sedang berlangsung.

Editor : Arif Ardliyanto

Kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari menyeret Ketua dan Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP) yakni Japto Soerjosoemarno dan petinggi NasDem Ahmad Ali.

Rumah Japto di Jagakarsa (Jakarta Selatan) dan rumah Ahmad Ali di Kebon Jeruk (Jakarta Barat) digeledah tim penyidik KPK pada Selasa (4/2).

KPK mulanya memulai tindakan pro justitia dengan menggeledah rumah kediaman Ahmad Ali. Dari sana, tim penyidik menemukan dan menyita sejumlah barang bukti seperti barang bukti elektronik (BBE), uang pecahan rupiah dan asing, serta tas dan jam.

Pada malam harinya, tim penyidik KPK melanjutkan kegiatan penggeledahan di rumah kediaman Japto. Dari sana, sebelas mobil, dokumen, uang rupiah dan asing serta BBE turut disita.

Berdasarkan sumber CNNIndonesia.com, aliran uang diduga hasil gratifikasi dan pencucian uang Rita mengalir ke elite PP. Adapun upaya paksa kemarin merupakan rangkaian dari penggeledahan rumah kediaman pengusaha batu bara yang juga Ketua Pemuda Pancasila Kalimantan Timur (Kaltim) Said Amin pada Juni 2024 lalu.

Saat itu, KPK menemukan dan menyita belasan mobil diduga terkait dengan perkara.

"Penggeledahan di rumah AA dan JS merupakan rangkaian dari kegiatan di rumah kediaman SA," ungkap sumber tersebut.

Dalam proses penyidikan sejauh ini, KPK setidaknya telah menyita 536 dokumen dan 91 unit kendaraan berbagai merek seperti Lamborghini, McLaren, BMW, Mercedes Benz, Hummer, dan lain-lain. Banyak kendaraan diatasnamakan pihak lain termasuk perusahaan dan kakak ipar Rita yang merupakan manajer Timnas Indonesia, Endri Erawan.

Rita bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 16 Januari 2018. Rita dan Khairudin diduga mencuci uang dari hasil tindak pidana gratifikasi dalam sejumlah proyek dan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp436 miliar.

Mereka disinyalir membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi tersebut untuk membeli kendaraan yang menggunakan nama orang lain, tanah, uang tunai, maupun dalam bentuk lainnya.

Rita kini tengah mendekam di Lapas Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018. Ia terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.

Lebih lanjut, Rita juga disebut-sebut dalam kasus yang menjerat mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Dalam perkara itu, Rita masih berstatus saksi.

Kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari menyeret Ketua dan Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP) yakni Japto Soerjosoemarno dan petinggi NasDem Ahmad Ali.

Rumah Japto di Jagakarsa (Jakarta Selatan) dan rumah Ahmad Ali di Kebon Jeruk (Jakarta Barat) digeledah tim penyidik KPK pada Selasa (4/2).

KPK mulanya memulai tindakan pro justitia dengan menggeledah rumah kediaman Ahmad Ali. Dari sana, tim penyidik menemukan dan menyita sejumlah barang bukti seperti barang bukti elektronik (BBE), uang pecahan rupiah dan asing, serta tas dan jam.

Pada malam harinya, tim penyidik KPK melanjutkan kegiatan penggeledahan di rumah kediaman Japto. Dari sana, sebelas mobil, dokumen, uang rupiah dan asing serta BBE turut disita.

Berdasarkan sumber CNNIndonesia.com, aliran uang diduga hasil gratifikasi dan pencucian uang Rita mengalir ke elite PP. Adapun upaya paksa kemarin merupakan rangkaian dari penggeledahan rumah kediaman pengusaha batu bara yang juga Ketua Pemuda Pancasila Kalimantan Timur (Kaltim) Said Amin pada Juni 2024 lalu.

Saat itu, KPK menemukan dan menyita belasan mobil diduga terkait dengan perkara.

"Penggeledahan di rumah AA dan JS merupakan rangkaian dari kegiatan di rumah kediaman SA," ungkap sumber tersebut.

Dalam proses penyidikan sejauh ini, KPK setidaknya telah menyita 536 dokumen dan 91 unit kendaraan berbagai merek seperti Lamborghini, McLaren, BMW, Mercedes Benz, Hummer, dan lain-lain. Banyak kendaraan diatasnamakan pihak lain termasuk perusahaan dan kakak ipar Rita yang merupakan manajer Timnas Indonesia, Endri Erawan.

Rita bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 16 Januari 2018. Rita dan Khairudin diduga mencuci uang dari hasil tindak pidana gratifikasi dalam sejumlah proyek dan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp436 miliar.

Mereka disinyalir membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi tersebut untuk membeli kendaraan yang menggunakan nama orang lain, tanah, uang tunai, maupun dalam bentuk lainnya.

Rita kini tengah mendekam di Lapas Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018. Ia terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.

Lebih lanjut, Rita juga disebut-sebut dalam kasus yang menjerat mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Dalam perkara itu, Rita masih berstatus saksi.

Solo -

Penyidik KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno. Penggeledahan itu berkaitan dengan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

"Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS," kata jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (5/2/2025), dilansir detikNews.

Penggeledahan itu dilakukan pada Selasa (4/2). Lokasi penggeledahan berada di Jalan Benda Ujung Nomor RT 10 RW 01, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta.

Tessa belum menerangkan soal hasil penggeledahan di rumah Japto. KPK juga belum menjelaskan keterkaitan Japto di korupsi Rita Widyasari. Diketahui, Rita merupakan terpidana kasus gratifikasi yang kini menjadi tersangka kasus TPPU.

Sebagai informasi, Pada 2018, Rita divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terkait kasus gratifikasi. Rita juga dihukum membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun.

Hakim menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar terkait perizinan proyek di Kutai Kartanegara. Rita mencoba melawan vonis itu dengan mengajukan PK pada 2021 namun kandas karena permohonannya ditolak Mahkamah Agung.

Selain kasus gratifikasi, Rita masih menjadi tersangka kasus dugaan TPPU. Pada Juli 2024, KPK mengungkap Rita juga menerima duit dari pengusaha tambang.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Rita mendapatkan gratifikasi dalam bentuk pecahan mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Rita Widyasari memperoleh USD 5 per metrik ton dari perusahaan batu bara.

(afn/apl)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah yang berlokasi di Jalan Benda Ujung nomor 8, RT 10/RW 01 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa (4/2/2025).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kediaman tersebut merupakan milik Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soelistyo Soerjosoemarno.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyebutkan, penggeledahan ini terkait kasus dugaan gratifikasi yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

"Benar, ada kegiatan Penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS di Jalan Benda Ujung No 8 RT10/01, Ciganjur, Jagakarsa, Jaksel," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/2/2025).



Namun, Tessa belum menjelaskan lebih detail terkait penggeledahan tersebut. Termasuk apa saja yang disita dari penggeledahan tersebut.


Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik itu pun tidak menjelaskan keterkaitan Japto sehingga rumahnya digeledah terkait kasus yang dimaksud.

Dalam perkara yang sama, sebelumnya KPK menggeledah kediaman politisi Partai NasDem, Ahmad Ali pada Selasa (4/2/2025). Dalam giat tersebut, KPK menyita dokumen, tas, hingga jam.

"Info sementara secara umum ditemukan dan disita dokumen, barang bukti elektronik, uang, ada juga tas, dan jam," kata Tessa, Selasa (4/2/2025).

Tessa belum menjelaskan jumlah uang yang disita dari giat tersebut. Termasuk jenis tas dan jam yang disita. Sebab kata Tessa, penggeledahan baru saja selesai.

"Nanti kita menunggu rilis resmi dari penyidik," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) menghadirkan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indira Malik sebagai saksi dalam sidang kasus suap dan gratifikasi tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (4/2/2025).

Adapun ketiga hakim itu adalah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, yang didakwa menerima suap terkait vonis bebas terdakwa pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur.

Dalam persidangan, jaksa meminta penjelasan dari Indira terkait permintaan penyidik Kejagung menyangkut pelaporan gratifikasi Erintuah, Mangapul, dan Heru serta eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.

KPK kemudian mengecek data pelaporan gratifikasi dan menemukan bahwa hanya Zarof yang pernah melapor gratifikasi.

"Erintuah Damanik itu tidak terdapat laporan penerimaan gratifikasi maupun penolakan gratifikasi, lalu Mangapul itu juga sama, lalu Heru Hanindyo itu juga sama," jawab Indira.

Selain Indira, jaksa juga menghadirkan Hutomo Septian, pengacara sekaligus anak kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Dua orang pengacara bernama Meigi Angga Kuswantoro dan Dimas Yemahura Al Farauq juga dihadirkan dalam sidang.

Mereka adalah kuasa hukum Dina Sera Afrianti, korban pembunuhan Ronald Tannur yang kasusnya divonis bebas oleh tiga hakim PN Surabaya.

Dalam kasus ini, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, didakwa menerima suap senilai Rp 4,6 miliar untuk membebaskan Ronald Tannur dari dakwaan jaksa.

Suap tersebut diberikan dalam pecahan Rp 1 miliar dan 308.000 dollar Singapura oleh pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Jaksa menyebutkan bahwa uang suap itu bersumber dari ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja Tannur, dan telah diberikan selama proses persidangan di PN Surabaya.

Ketiga hakim itu kemudian menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) terhadap Ronald Tannur.

Selain suap, ketiga hakim itu juga didakwa menerima gratifikasi senilai ratusan juta rupiah.