Kepala BNPT Tegaskan Pencegahan Terorisme Wajib Dilaksanakan, FKPT Jadi Garda Depan di Daerah
Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono menegaskan pentingnya peran FKPT sebagai garda terdepan upaya pencegahan radikal terorisme di seluruh daerah di Indonesia. [285] url asal
BOGOR, iNewsBogor.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono menegaskan pentingnya peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan radikal terorisme di seluruh daerah di Indonesia.
"Undang-Undang 5 tahun 2018 itu mengamanatkan kepada kita bahwa pencegahan itu hukumnya wajib. Maka kami bentuk FKPT sesuai undang-undang," kata Eddy saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-XII FKPT dan Pelantikan Pengurus FKPT Masa Bakti 2025-2027, Rabu (23/4/2025).
Sebagai garda terdepan pencegahan radikal terorisme di daerah, Kepala BNPT pun menekankan pentingnya FKPT untuk berkoordinasi dan berkolaborasi secara prokatif dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
"Lebih aktif dan bisa berbaur dengan Forkopimda agar upaya pencegahan terorisme di daerah dapat berjalan dengan baik," ungkapnya.
Jenderal bintang tiga itu pun mengingatkan meskipun selama tiga tahun terakhir tidak terjadi aksi terorisme (zero attack terrorism) proses radikalisasi masih terus berlanjut bahkan sering mengincar generasi Z melalui platform digital.
Berkaitan dengan hal ini, FKPT harus bisa menjadi corong informasi sekaligus menyerap informasi terkait perkembangan radikal terorisme di daerah.
"FKPT harus menjadi tempat menampung informasi, mendeteksi masalah, dan melakukan pemetaan wilayah rawan radikalisme," harapnya.
Sementara itu Ketua FKPT Sulawesi Tenggara, Andi Intang Dulung mengajak seluruh pengurus dan anggota FKPT di Indonesia untuk siap jaga Indonesia khususnya dalam menjaga daerah dari ancaman ideologi radikalisme.
"Harus selalu siapsiaga, kita harus mampu mencegah agar tidak berkembang jadi tindakan Radikal terorisme," ucap Andi.
Ia yakin kerja-kerja FKPT di daerah termasuk dalam hal ini terkait koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintahan daerah pasti mendapatkan dukungan penuh di wilayahnya masing-masing karena semua wilayah pemerintahan dari desa hingga provinsi pasti ingin aman dan bebas ancaman radikal terorisme.
"Koordinasi penting, semua daerah pasti ingin aman," tutupnya.
Editor : Furqon Munawar
Menko Kumham Imipas minta Peradi dukung penguatan hukum dan ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Yusril Ihza Mahendra meminta anggota Persatuan Advokat Indonesia ... [459] url asal
#yusril-ihza-mahendra #otto-hasibuan #persatuan-advokat-indonesia #rakernas-peradi #organisasi-profesi-advokat #asta-cita-prabowo-subianto
Badung, Bali (ANTARA) -
Saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Peradi di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis, Yusril mengatakan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto memiliki delapan misi yang tertuang dalam Astacita. Dari delapan Asta Cita dirinya menangkap dua persoalan besar yang perlu menjadi perhatian utama dan diselesaikan yakni persoalan ekonomi dan hukum yang erat berkelindan.
"Kemajuan ekonomi tergantung pada situasi keamanan, sudah tergantung pada arus investasi perdagangan dan jasa. Bagaimana orang mau investasi negara ini kalau tidak ada kepastian hukum," katanya.
Dia mencontohkan persoalan tanah dan kepemilikan perusahaan yang dicaplok secara semena-mena, merupakan dua contoh persoalan hukum yang berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi khususnya investasi.
"Kalau tidak ada kepastian hukum orang tidak berani berinvestasi," katanya.
Menurut Yusril, upaya untuk menegakkan kepastian hukum itu bukan hanya persoalan merumuskan norma hukum, dan mempunyai penegak hukum yang kuat yang ada pada negara, tetapi Indonesia juga harus memiliki advokat-advokat yang tangguh.
Ia menjelaskan organisasi profesi advokat merupakan state organ, sebagai organ penting dalam negara. Di Indonesia, kata dia, hanya ada satu organisasi profesi advokat yakni Peradi.
Yusril menganggap organisasi advokat lainnya sama dengan organisasi masyarakat, bukan organisasi profesi advokat.
Oleh karena itu, sebagai organisasi profesi, kata Yusril, anggota Peradi harus memiliki kemampuan yang andal untuk mengimbangi jaksa dan penyidik.
Jika hal itu terjadi, Yusril yakin penegakan hukum di Indonesia akan sangat maju. Apalagi, kata Yusril, pada Januari 2026, Indonesia akan menjalankan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, Indonesia harus memiliki advokat yang memahami hukum progresif.
Sementara itu, Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan mengajak anggota Peradi untuk berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewujudkan keadilan.
Dia meminta anggota Peradi untuk memaknai arti independensi organisasi profesi advokat pada masa kini.
"Selama puluhan tahun sejak kita berdiri, kita selalu punya prinsip independensi. Memang kita profesi yang independen nggak bisa ditawar, tetapi dalam praktiknya dulu kita menggunakan independensi secara kaku, sehingga selalu head to head, menganggap pemerintah sebagai lawan terus," kata dia.
Otto Hasibuan yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menilai prinsip independensi itu mesti ditafsirkan ulang.
Menurut dia, pada zaman yang terus berkembang ini, Peradi harus berkolaborasi dengan pihak-pihak lain tanpa menghilangkan prinsip independensi.
"Kita harus berkolaborasi di dalam independensi itu. Meskipun kita independen tapi kita bisa berkolaborasi. Berkolaborasi tidak berarti kita melebur, tetapi kita berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu untuk mencapai tujuan yang kita capai, baik tujuan Peradi maupun tujuan bernegara dan tujuan keadilan sebagaimana diatur dalam undang-undang Advokat dan Anggaran Dasar organisasi," pungkas Otto.
Yusril Minta Advokat Tiru Prabowo, Rangkul Semua Lawan
Menkumham Yusril Izha Mahendra minta advokat bersatu tanpa perselisihan, mencontohkan Prabowo yang merangkul lawan. Keamanan dan integrasi bangsa jadi fokus. [384] url asal
#yusril-izha-mahendra #advokat #prabowo-subianto #rakernas-peradi
Badung - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Izha Mahendra meminta semua advokat solid tanpa ada perselisihan. Di hadapan para advokat, Yusril mencontohkan Presiden Prabowo Subianto yang mau merangkul semua lawannya. Hal itu dilontarkan saat pidato pembukaan Rakernas Peradi se-Indonesia di Bali.
"Semua advokat itu rekan kita sendiri. Bukan orang lain. Teman kita juga. Bukan lawan kita," kata Yusril saat pidato pembukaan Rakernas Peradi di Jimbaran, Badung, Bali, Kamis (5/12/2024).
Yusril lalu mencontohkan Prabowo yang sudah merangkul semua lawannya, bergabung ke pemerintahan. Menurutnya, banyak orang yang awalnya tidak suka dengan Prabowo.
Mulai dari atasan saat berdinas di militer hingga aktivis yang kerap menentang Prabowo. Kini, Yusril berujar, beberapa dari mereka justru diangkat Prabowo jadi wakil menteri atau pejabat setingkat deputi.
"Dan itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang tidak pendendam, jiwa pemaaf, dan berjiwa besar. Kita ini advokat. Saya yakin kita juga berjiwa besar," kata Yusril.
Kemudian, Yusril menyebut banyak permasalahan keamanan dan integrasi bangsa di Indonesia dapat diselesaikan sepanjang kepemimpinan Prabowo. Dia mencontohkan keamanan di sejumlah wilayah seperti Aceh, dapat diselesaikan.
"Kecuali masih ada riak-riak di Papua. Aceh tuntas. Gangguan keamanan sudah tidak berarti lagi. Ancaman persatuan dan kesatuan bangsa hampir tidak ada. Konflik sosial dan agama seperti di Ambon dan Poso, sudah tidak ada," ujarnya.
Hanya beberapa masalah seperti ekonomi dan hukum yang menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo. Menurutnya, dua hal itu saling berkaitan.
(hsa/hsa)
Filipina Setujui Draf Perjanjian Transfer Napi, Mary Jane Bisa Segera Pulang
Draft perjanjian pemindahan Mary Jane Veloso ke Filipina disetujui. Menteri Kehakiman Filipina akan menandatangani draf tersebut pada 6 Desember 2024. [430] url asal
#mary-jane-veloso #transfer-narapidana #filipina #indonesia #rakernas-peradi #napi #terpidana-mati #terpidana-mati-kasus-narkoba-mary-jane-veloso #jimbaran #narkoba #penjara #narapidana #hukuman #mary-jane-bisa-pul
Denpasar - Draf perjanjian pemindahan atau transfer narapidana sudah disetujui dan akan ditandatangani Kementerian Kehakiman Filipina besok, Jumat (6/12/2024). Setelah ditandatangani, Mary Jane Veloso akan dapat menjalani hukumannya di Filipina.
"Pagi ini Pemerintah Filipina menjawab setuju dengan draf yang kami ajukan. Besok, Menteri Kehakiman Filipina akan datang ke Jakarta memfinalisasi draf itu dan mungkin akan menandatangani (draf transfer narapidana)," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra seusai hadiri Rakernas Peradi di Jimbaran, Badung, Bali, Kamis (5/12/2024).
Yusril tidak menyebut spesifik kapan Mary Jane pulang dan menjalani hukumannya di Filipina. Setelah pemerintah Filipina menandatangani drafnya, Mary Jane dapat segera dipindah ke Filipina.
"Karena sudah tercapai persetujuan antara kedua pihak. Baik Filipina maupun Indonesia," kata Yusril.
Melalui perjanjian itu, Yusril berharap hal yang sama jika ada warga Indonesia yang terjerat hukum dengan vonis berat di Filipina. Dia mengingatkan, sepanjang sejarah Indonesia, pemerintah tidak pernah memberikan grasi atau pengampunan terhadap narapidana kasus narkotika.
"Indonesia konsisten memerangi bahaya narkotika," katanya.
Yusril mengatakan, pertimbangan pemindahan tahanan asing ke negara asalnya bukan berdasarkan jenis kasusnya. Melainkan lama masa hukumannya.
Jika ada orang asing yang dihukum mati atau penjara seumur hidup, maka pemerintah di negara asalnya berhak mengajukan pemindahan narapidana. Hal itu dilakukan melalui perjanjian yang dilakukan dua negara terkait.
"Kalau misalnya ada orang asing nyopet, dihukum sebulan (penjara), untuk apa dikembalikan ke negaranya," ujarnya.
Sebelumnya dilansir dari detikNews, terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso akan dipulangkan ke Filipina untuk melanjutkan masa hukuman. Presiden Filipina Ferdinand R Marcos Jr, melalui akun Instagram resminya @bongbongmarcos, mengatakan bahwa Mary Jane Veloso akan kembali ke Filipina. Keputusan itu adalah hasil dari negosiasi pemerintah Filipina dengan Indonesia selama bertahun-tahun.
(nor/nor)
RI Serahkan Draf Transfer Napi Bali Nine, Tunggu Keputusan Australia
Draf syarat pemindahan narapidana Bali Nine ke Australia telah diserahkan. Keputusan kini ada di tangan pemerintah Australia, tanpa tenggat waktu. [501] url asal
#repatriasi #bali-nine #narapidana #australia #yusril-izha-mahendra #detiknews #si-yi-chen #napi #permintaan-transfer-alias-pemindahan-narapidana-bali-nine #rakernas-peradi #andrew-chan #scott-rush #tahanan #pemind
Denpasar - Draf syarat dan ketentuan berlaku permintaan transfer alias pemindahan narapidana Bali Nine ke Australia sudah dibuat dan diserahkan ke pemerintah Australia. Kini, keputusan berada di tangan pemerintah Australia, apakah menyetujui atau tidak syarat dari Indonesia untuk memindahkan lima anggota Bali Nine yang tersisa ke Australia.
"Jangan ditanya pemerintah kita lagi. Tanya pemerintah Australia. Pemerintah Indonesia sudah menyerahkan draf resmi perjanjian pemulangan narapidana ke Australia. Tolong dipelajari dan beri tahu kami kalau setuju," kata Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Izha Mahendra seusai menghadiri Rakernas Peradi di Jimbaran, Badung, Bali, Kamis (5/12/2024).
Tidak ada tenggat waktu bagi pemerintah Australia untuk menyetujui draf transfer narapidana yang ditawarkan Indonesia. Yusril menegaskan pemerintah tidak akan memberikan pengampunan atau pengurangan masa tahanan bagi semua narapidana kasus narkotika. Baik warga Indonesia maupun asing.
Meski begitu, jika lima anggota Bali Nine sudah pindah penjara ke Negeri Kangguru, pemberian pengampunan atau pengurangan masa tahanan jadi kewenangan pemerintah Australia.
"Sepanjang sejarah, presiden kita tidak pernah memberikan grasi (pengampunan) pada pelaku kasus narkotika. Jadi, kita transfer Bali Nine tetap sebagai narapidana. Nanti mereka menjalankan hukuman di Australia sesuai keputusan pengadilan di Indonesia," kata Yusril.
"Kalau nanti Australia mau memberikan grasi, amnesti, remisi, itu sepenuhnya kewenangan pemerintah Australia," imbuhnya.
Yusril menjelaskan permintaan ekstradisi dari pemerintah asing, berdasarkan pertimbangan masa hukuman. Bukan kasusnya. Jika ada warga negara yang dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup, pemerintah negara asal berhak mengajukan ekstradisi atau pemindahan narapidana ke negara asalnya.
Sebelumnya, dilansir detikNews, Yusril bertemu dengan Mendagri Australia, Tony Burke, di kantor Kemenko Kumham Imipas. Pertemuan itu membahas mengenai pemindahan terdakwa kasus Bali Nine kembali ke Australia.
Dalam pertemuan itu, disinggung mengenai surat yang disampaikan oleh Mendagri Australia tentang permintaan untuk melakukan repatriasi terhadap narapidana warga negara Australia yang terkenal dengan sebutan Bali Nine
Kasus Bali Nine adalah kasus sembilan warga negara Australia yang ditangkap di Bali pada 2005. Sembilan orang itu kedapatan menyelundupkan 8 kg heroin ke Australia.
Mereka yang masuk dalam Bali Nine adalah Martin Stephens, Renae Lawrence, Scott Rush, dan Michael Czugaj, Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Andrew Chan, dan Myuran Sukumaran.
(hsa/hsa)
Yusril: Bali Nine tetap jalani hukuman di Australia, bukan bebas
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menegaskan terpidana kasus penyelundupan ... [471] url asal
#bali-nine #yusril-ihza-mahendra #rakernas-peradi #anggota-bali-nine #menko-hukum-ham-imigrasi-dan-pemasyarakatan
Kalau setuju ya kami proses, tapi kalo minta orang itu diampuni di sini, dibebaskan , dipulangkan itu kami tidak dapat memenuhinya karena kita tidak pernah mengampuni atau memberikan grasi terhadap kasus narkotika, bukan hanya kepada orang asing, war
Badung, Bali (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menegaskan terpidana kasus penyelundupan narkotika, Bali Nine, tetap menjalani hukuman di Australia, bukan dibebaskan jika kedua negara sudah mencapai kesepakatan.
Hal itu dikatakan Yusril saat menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.
"Kalaupun Bali Nine mau ditransfer ke Australia bukan kita membebaskan mereka. Kita transfer mereka ke Australia tetap sebagai narapidana," kata Yusril didampingi Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.
"Nanti dia akan menjalani hukumannya itu di Australia berdasarkan putusan pengadilan kita yang harus diakui oleh pemerintah Australia dan dihormati," katanya.
Namun demikian, kata Yusril, jika gubernur jenderal Australia mau memberikan grasi, remisi, amnesti kepada para terpidana itu sepenuhnya adalah kewenangan mereka.
Tugas pemerintah Australia membina narapidana itu dan Indonesia diberikan akses untuk memantau perkembangan para narapidana.
Yusril menegaskan transfer narapidana antara Indonesia dan Australia bersifat resiprokal.
Draf kesepakatan yang diminta pemerintah Indonesia telah diserahkan kepada pemerintah Australia. Yusril menyatakan Indonesia tinggal menunggu jawaban dari pemerintah Australia untuk menyikapi draf tersebut.
"Kalau setuju ya kami proses, tapi kalo minta orang itu diampuni di sini, dibebaskan , dipulangkan itu kami tidak dapat memenuhinya karena kita tidak pernah mengampuni atau memberikan grasi terhadap kasus narkotika, bukan hanya kepada orang asing, warga negara kita sendiri aja kita nggak pernah kasih," katanya.
Masa memberikan grasi kepada warga negara asing. Kita pulangkan dalam status sebagai narapidana terserah pemerintah anda mau kasi grasi, amnesti silahkan, pungkas Yusril.
Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin.
Kesembilan narapidana itu, antara lain, Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.
Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015, sedangkan Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi. Sementara itu, Tan Duc meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada tahun 2018.
Saat ini, tinggal lima narapidana Bali Nine yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia. Mereka adalah Si Yi, Michael, Matthew, Scott, dan Martin.
Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024