Kuasa hukum Presiden ke-7, Joko Widodo, YB Irpan siap menghadapi sidang perdana gugatan wanprestasi mobil Esemka yang dilayangkan oleh warga Ngoresan, Jebres, Solo, Aufaa Luqmana Re A (19). Dalam menghadapi persidangan Kamis (24/4) besok, Jokowi akan diwakili Irpan.

Irpan mengatakan, sidang perdana dengan agenda sebatas memeriksa kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi kuasa hukum dan para pihak.

"Persiapan yang kami lakukan ya sebatas menyiapkan berita acara sumpah dan dokumen-dokumen terkait lainnya terutama surat kuasa khususnya, itu aja," katanya dihubungi awak media, Rabu (23/4/2025).

Ditanya apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan perdana, Irphan mengatakan dirinya yang akan mewakili di persidangan. Dia bilang Jokowi masih ada kegiatan di Jakarta.

"Bapak untuk besok pagi sementara saat tadi belum atur, tapi yang jelas secara normatif oleh karena Bapak sudah memberikan kuasa kepada saya itu cukup saya wakili. Namun demikian, semisal Bapak longgar ya sah-sah saja dan itu dimungkinkan, tapi nampaknya Bapak terlalu banyak kesibukan ya di Jakarta hari ini," bebernya.

Ia menjelaskan bahwa proses gugatan ini melalui proses yang panjang. Di sidang pertama memastikan kelengkapan berkas

"Untuk sidang pertama kan sebatas memastikan mengenai kelengkapan berkas itu sah atau tidak, sehingga berhak mewakili atau tidak. Nanti kalau sudah lengkap mereka diwajibkan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi dulu," bebernya.

"Kalau mediasi deadlock baru ya, pada saat tuh mediasi itu nanti oleh hakim mediator kan berharap para pihak secara prinsipal hadir ya. Apabila deadlock mediasi jawab terlebih dahulu baru pembuktian," lanjutnya.

Untuk menghadapi proses persidangan besok, dirinya mendapat pesan dari Jokowi untuk tetap menjaga etika dan tidak boleh terlalu reaktif.

"Pesannya supaya kami tetap menjaga etika, jangan sampai reaktif ketika ada komentar-komentar yang sifatnya menyudutkan. Intinya lebih kurang seperti itu sajalah. Pokoknya tidak boleh terlalu reaktif, pokoknya datar-datar kita cermati secara seksama. Intinya itu saja ya," tuturnya.

Selain sebagai kuasa hukum dalam gugatan mobil Esemka, dirinya juga ditunjuk Jokowi sebagai kuasa hukum dalam gugatan ijazah SMA 6.

"Nah, hari ini saya merapat di Jakarta untuk menerima surat kuasa dari Pak Jokowi Mengenai perkara yang nomor 99 yang dilayangkan Pak Muhammad Taufiq," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Solo telah menentukan jadwal sidang perdana gugatan nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt, tentang ijazah Presiden Republik ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Sidang perdana gugatan tersebut akan digelar pada 24 April.

Artinya, sidang tersebut akan digelar di hari yang sama dengan sidang perdana gugatan nomor perkara 96/Pdt.G/2025/PN Skt, terkait mobil Esemka.

"Betul (sidang perdana gugatan ijazah Jokowi) tanggal 24 April 2025. Iya, bareng (dengan sidang perdana gugatan mobil Esemka)," kata Humas PN Solo Bambang Ariyanto saat dihubungi awak media, Selasa (15/5).

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

bank bjb angkat bicara untuk menanggapi pemberitaan yang berkembang. bank bjb pun menegaskan akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam menjalankan operasionalnya, bank bjb memastikan seluruh kegiatan bisnis tetap berjalan dengan normal.

Corporate Secretary bank bjb Ayi Subarna mengatakan keberlanjutan operasional perusahaan menjadi prioritas utama, dengan jajaran direksi dan manajemen yang tetap fokus memberikan layanan terbaik kepada nasabah, mitra bisnis, serta pemegang saham.

"bank bjb terus mengupayakan pertumbuhan bisnis yang sehat dan bertanggung jawab demi memenuhi kewajibannya kepada seluruh pemangku kepentingan," ujar Ayi dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025).

Selain itu, Ayi mengungkapkan pihaknya juga mengapresiasi kepercayaan yang terus diberikan oleh para pemegang saham, mitra bisnis, nasabah, dan masyarakat luas.

"bank bjb berkomitmen untuk menjaga profesionalisme, transparansi, serta kepercayaan publik dalam setiap aspek operasionalnya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ayi juga memastikan bank bjb terus menjalankan bisnis dengan tanggung jawab penuh dan berkontribusi terhadap perekonomian.

"Dengan semangat ini, kami akan terus menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.

Lihat juga Video 'Jokowi Respons Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK: Sangat Kaget':

Bupati Tapanuli Tengah yang juga Politikus PDIP, Masinton Pasaribu mengungkap alasan penundaan keberangkatan kader-kader partainya ke kegiatan retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

"Jelaslah sudah sama-sama kita baca pertimbangan menunda apa karena persoalan ada ketidakadilan hukum, dan itu yang sedang diperjuangkan agar keadilan substantif itu benar-benar hadir di republik ini," kata Masinton ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2).

Kendati, Masinton tak menjelaskan secara gamblang wujud ketidakadilan itu, termasuk ketika disinggung kaitannya dengan penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto oleh KPK beberapa waktu lalu.

"Mau menjerat siapapun lah keadilan itu kan universal, dia tidak berlaku hanya pada satu dua orang atau dua kelompok tetapi dia harus berlaku keadilan itu kepada seluruh masyarakat seluruh warga negara," katanya.

Sebelumnya, Megawati selaku Ketum PDIP menginstruksikan kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut dalam agenda retreat yang akan digelar pada 21-28 Februari 2025.

Instruksi itu disampaikan Megawati menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kamis (20/2). Instruksi tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken Mega per 20 Februari 2025.

Lebih lanjut, Masinton bilang, para kepala daerah PDIP secara prinsip siap mengikuti retreat. Sebanyak 55 kader yang menjadi bupati, wali kota dan gubernur telah 'standby' di Magelang.

Hanya saja memang belum ditentukan waktu kapan mereka bergabung ke Akmil. Masinton berujar, kemungkinan dalam satu atau dua hari ke depan. Semua tergantung hasil komunikasi DPP PDIP dan pemerintah yang dijembatani Gubernur Jakarta, Pramono Anung.

Masinton pun tak mempermasalahkan apabila para kepala daerah dari PDIP ini melewatkan materi-materi pembekalan dalam retreat yang diselenggarakan 21-28 Februari 2025. Dasar-dasar kepemimpinan, wawasan kebangsaan dan nasionalisme atau tata kelola pemerintahan pernah mereka terima sebelumnya.

"Sebenarnya nggak ada kerugian apapun, ini lebih pada pembekalan-pembekalan yang sebelumnya sebagian besar sudah menerima sudah memahami itu," katanya.

"Namun itu ini kan pendalaman dan penyesuaian dengan agenda pemerintah, karena apapun Ibu Megawati selalu menekankan kepada seluruh kader dan bahkan kemarin ketika pada tanggal 19 (Februari) ini dalam tugas pemerintahan semua senapas dan sebangun dengan pemerintahan pusat," pungkas Masinton.

Perwakilan massa aksi tolak PPN 12 persen menyampaikan tuntutan serta petisi kepada pihak Sekretariat Negara Republik Indonesia (Setneg RI). Pihak demonstran mengatakan surat tuntutan dan petisi yang dibuat telah diterima pihak Setneg.

"Diterima secara administrasi oleh sekretaris Setneg. Memang secara administrasi saja nggak ada tokoh atau siapa pun itu. Tapi ya, ini bukti iktikad kami ya bahwa kita melakukan apa yang memang sebagai semestinya, jalur-jalur resminya," jelas Risyad Azhary selaku koordinator aksi kepada wartawan di seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).

Risyad mengatakan, meski tuntutan dan petisi yang dibuat telah diterima, pihaknya tetap akan menaruh waspada. Dia menyebut masih akan tetap menunggu kepastian dari batalnya kenaikan PPN 12 persen itu.

"Ya tapi kita lihat juga nanti, kalau memang ternyata habis ini kita kasih nggak ada sesuatu, ya berarti tadi yang aku bilang juga gitu. Berarti hari ini kita lihat pemerintah nggak berpihak sama kita gitu. Bahwa ditimbang pun juga nggak. Bisa jadi gitu kan. Tapi ya harapannya didengarkan, ditimbang, dan benar-benar dibatalkan secara penuh kenaikan PPN 12 persen seperti itu," ujar Risyad.

Risyad Azhary selaku koordinator aksi tolak PPN 12 persen (Kurniawan Fadilah/detikcom)

Dia juga menyampaikan pihaknya akan menunggu hingga 1 Januari 2025 atau sesuai dengan keputusan diberlakukannya PPN 12 persen tersebut. Dia menyebut akan melakukan aksi lanjutan jika PPN 12 persen benar-benar diterapkan.

"Kita tunggu juga, kalau benar-benar dipaksain, berarti ya kalau begitu, ya kita turun aksi lagi gitu, jemput bola lagi gitu. Sampai benar-benar dibatalkan secara penuh," pungkasnya.

Agenda persidangan antara Baim Wong dan Paula Verhoeven sudah memasuki agenda pembuktian. Baim Wong menyiapkan 71 bukti dan lebih dari 10 saksi untuk sidang cerai.

Jika ada pertanyaan apakah ada niatan rujuk dari ayah dua anak itu, hal tersebut dikatakan Fahmi Bachmid, kuasa hukumnya, tak mungkin terjadi.

"Sekali lagi saya sampaikan ya, yang mengajukan gugatan cerai itu adalah Muhammad Ibrahim. Jadi mustahil dia ingin melakukan yang selama ini (dibilang) damainya ditolak, ingin damai, ingin rujuk, itu semua mustahil," kata Fahmi Bachmid saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

Fahmi Bachmid menegaskan Baim Wong bersikeras melanjutkan perceraiannya dengan Paula Verhoeven.

"Kalau Baim ingin rujuk tinggal cabut gugatan, selesai. Jadi jangan ada kalimat yang selama ini (banyak disebut) Baim ingin rujuk. Tidak, Baim ingin cerai," tegas Fahmi Bachmid.

"Karena gugatannya seperti itu, yang mengajukan gugatan adalah Baim artinya kapan saja Baim bisa mencabut gugatan sebelum putusan," ujarnya.

Menurut Fahmi Bachmid, Baim Wong dan Paula Verhoeven sudah sepakat untuk bercerai. Namun, keduanya belum menemukan kesepakatan soal pengasuhan anak.

"Di dalam perdamaian tidak terjadi kesepakatan, tapi bukan kesepakatan terkait perceraian, tapi kesepakatan terhadap anak," pungkasnya.

Video: Klarifikasi Paula Verhoeven soal Tuduhan Perselingkuhan

Video: Klarifikasi Paula Verhoeven soal Tuduhan Perselingkuhan

Pihak Nikita Mirzani mengupayakan saksi-saksi yang dihadirkannya dalam laporan terhadap Vadel Badjideh mendapatkan perlindungan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Laporan Nikita Mirzani atas kasus dugaan tindak asusila Vadel Badjideh kini sudah memasuki penyidikan.

Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid, mengatakan pihaknya mempunyai tiga saksi vital. Mereka juga sudah mengajukan permohonan ke LPSK.

"Ada tiga saksi yang sudah menandatangani permohonan dan berita acara Di LPSK. Dia datang terus kemungkinan dalam waktu dekat juga kalau memang saksinya ada di Jakarta, akan saya bawa juga untuk supaya dia ada di bawah pengawasan dan perlindungan LPSK," kata kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (2/12/2024).

Yang menjadi kekhawatiran pihak Nikita Mirzani adalah saat saksi-saksi tersebut selesai memberikan kesaksian di persidangan. Oleh karena itu, Nikita Mirzani sudah menyiapkannya sejak sekarang.

"Karena semua saksi yang kita khawatirkan terjadi sesuatu. Saya mohon supaya LPSK dapat memberikan perlindungan. Kalau saat ini mungkin tidak begitu krusial, tapi saat sidang, setelah sidang itu yang sangat mengkhawatirkan," terang Fahmi Bachmid.

Meskipun sidang perihal kasus ini belum diketahui kapan digelar, pihak Nikita Mirzani meminta LPSK untuk melakukan monitoring sejak dini. Mereka beranggapan perlindungan terhadap saksi harus sudah ada sejak saat ini.

"Mereka-mereka yang kita khawatirkan setelah dia memberikan kesaksian di persidangan, itu yang perlu diberikan perlindungan. Tapi dari sekarang saya mohon dilakukan monitoring," pungkasnya.

Kemarin, anak Nikita Mirzani, LM, baru saja menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban terhadap laporan Nikita Mirzani. LM didampingi oleh kakak dan adik Nikita Mirzani saat memberikan keterangan di depan penyidik Polres Jakarta Selatan.

Video: Kasus LM Naik ke Penyidikan, Vadel Badjideh Bakal Diperiksa Lagi

Video: Kasus LM Naik ke Penyidikan, Vadel Badjideh Bakal Diperiksa Lagi

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, menemukan masih banyak tahanan di sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) dan ruang tahanan polisi yang melebihi kapasitas daya tampung. Hal tersebut membuat para tahanan menderita dalam tahanan.

"Temuan kami paling terbanyak itu adalah over kapasitas tahanan di lapas dan juga kepolisian. Itu yang membuat seseorang mengalami penderitaan dalam ruang-ruang tahanan," ujar Wakil Ketua Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin, di Kota Kupang, NTT, Selasa (19/11/2024).

Selain itu, Mariana melanjutkan, anggaran untuk kebutuhan dasar bagi para tahanan masih sangat terbatas. Misalkan anggaran untuk makanan, minuman dan kebutuhan tahanan khusus perempuan seperti reproduksi, sedang hamil dan menyusui harus dipenuhi hak-haknya.

"Nah itu terbanyak sebetulnya yang kami temukan di setiap daerah di Indonesia," ungkap Mariana.

Mariana menjelaskan perempuan sering mengalami kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum di saat dalam proses penangkapan tidak membawa surat. Kemudian dalam pemeriksaan seseorang dalam kondisi praduga tak bersalah wajib mendapatkan pendampingan hukum.

"Sehingga hal-hal tersebut, SOP-nya sering terlewatkan yang kemudian penyiksaan itu ada. Kebanyakan terjadi seperti itu di Negeri ini," jelas Mariana.

Terkhusus di NTT, Mariana berujar, pihaknya belum bisa menyampaikannya. Namun, yang sering jadi temuan, itu kebanyakan soal penyiksaan dari segi anggaran dan peraturan kerja. Sementara untuk perlakuan buruknya mereka masih menyiapkan laporan.

"Kami masih menyiapkan laporannya jadi belum bisa kami sampaikan sekarang ya," imbuh Mariana.

Mariana lantas menyinggung kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di NTT yang melibatkan perempuan. Kondisi itu sangat rawan dan sering perempuan dan anak di bawah umur mendapat perlakuan buruk hingga penyiksaan.

"Sebetulnya akar permasalahannya adalah prosedur yang tidak dipatuhi oleh perekrut, misalnya pemalsuan dokumen dan pihak yang diuntungkan, tapi mengorbankan orang lain," pungkas Mariana.

Video: Gedung Bakamla Terbakar, Ada Kantor Komnas Perempuan-Yayasan Bung Karno

Video: Gedung Bakamla Terbakar, Ada Kantor Komnas Perempuan-Yayasan Bung Karno