Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memenuhi undangan klarifikasi dari Bareskrim Polri soal tudingan ijazah palsu. Ia mengaku sedih jika persoalan hukum ini naik ke tahap berikutnya.

"Saya sebetulnya ya, sebetulnya ya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya," ujar Jokowi dikutip detikNews, Selasa (20/5/2025).

"Saya kasihan," lanjut dia.

Persoalan tudingan ijazah palsu, menurut dia, sudah melewati batas. Oleh karena itu, Jokowi menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada penyidik.

"Tapi kan ini sudah keterlaluan, jadi kita tunggu proses hukum," imbuhnya.

Dittipdium Bareksrim Polri diketahui mengundang klarifikasi kepada Jokowi. Klarifikasi terkait laporan dugaan ijazah palsu.

"Kami undang Bapak Jokowi untuk klarifikasi hari ini. Sampai pagi ini terkonfirmasi beliau jam 10 hadir di Bareskrim," kata Djuhandhani saat dikonfirmasi.

Adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, pada Jumat (9/5),bersama kuasa hukum dan ajudan pribadi Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, telah menyerahkan ijazah Jokowi kepada penyidik. Dengan penyerahan ijazah itu, Andrianto berharap kasus tudingan ijazah palsu segera selesai.

"Ya cepet selesai ini. Cepet gamblang gitu. Ya kan," kata Andri di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (9/5).

Sementara itu, Yakup Hasibuan mengatakan penyidik akan menguji laboratorium forensik dua ijazah Jokowi untuk dipastikan keasliannya. Ia menyebut penyidik akan menginformasikan perkembangan dari hasil uji laboratorium forensik tersebut.

Untuk diketahui, Dittipidum Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Penyelidikan dilakukan berdasarkan surat pengaduan dari Tim Pembela Ulama & Aktivis (TPUA) dengan Nomor: Khusus/TPUA/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.

Kemudian, penyelidikan juga berdasarkan Laporan Informasi Nomor: LI/39/IV/RES.1.24./2025/Dittipidum tanggal 9 April 2025 atas pengaduan Eggi Sudjana.

Video: Tiba di Bareskrim, Jokowi Akan Klarifikasi soal Tuduhan Ijazah Palsu

Video: Tiba di Bareskrim, Jokowi Akan Klarifikasi soal Tuduhan Ijazah Palsu

Ketua organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Blora, Munaji alias Mbah Mun (44), ditangkap Polda Jawa Tengah. Saat ini Mbah Mun ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan.

Selain Munaji, pihak kepolisian juga menangkap istrinya, inisial WP (45). Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan/atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

"Betul kami lakukan penangkapan dan penahanan terhadap kedua orang di atas. Kasus penipuan penggelapan," ungkap Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Dwi Subagio saat dimintai konfirmasi detikJateng terkait penangkapan Ketua PP Blora Munaji dan istrinya, Minggu (18/5/2025).

Dwi mengatakan penangkapan dilakukan pada Jumat (16/5). Pihak kepolisian kini masih mendalami kasus tersebut.

"(Penangkapan) Jumat malam lalu. Kasus ini perorangan, namun kami sedang dalami karena didapat informasi tersangka tekan pihak lain untuk selesaikan kasus ini," jelasnya.

Pihaknya belum memerinci atas kerugian yang dialami oleh korban. Dwi mengaku terdapat beberapa orang yang menjadi korban penipuan dan penggelapan.

"Korbannya warga Blora. Kerugiannya sedang dalam pendalaman. Infonya ada beberapa warga lain yang juga jadi korban dan tidak berani lapor," ungkapnya.

Adapun beberapa barang bukti juga telah diamankan oleh Polda Jateng. Dwi bakal menyampaikan lebih detail kasus ini saat konferensi pers.

"Nanti dulu ya. Nanti akan dirilis resmi," terangnya.

Adapun modus dalam kasus ini adalah berkaitan dengan kerja sama bisnis. Namun tidak digunakan sebagaimana mestinya malah digunakan untuk kepentingan pribadi.

"(Modus) Kerja sama bisnis, setelah uangnya diterima, ternyata tidak diperuntukkan sesuai perjanjian/untuk kepentingan pribadi. Dan tersangka tidak mau kembalikan," imbuh Dwi.

Lebih lanjut, Dwi mengimbau kepada masyarakat yang merasa menjadi korban tersebut untuk segera melapor kepada pihak kepolisian.

"Bisa tolong disampaikan ke masyarakat jika ada korban korban lain yang merasa ditipu atau diancam oleh tersangka agar melaporkan ke Polres Blora atau ke Polda Jateng," imbaunya.

Sementara itu, detikJateng berupaya minta konfirmasi ke Sekretaris PP Blora, Hasyim, terkait kasus yang menjerat Ketua PP Blora Munaji ini. Namun hingga berita ini ditulis belum ada respons.

Video: Ormas Pemuda Pancasila Geruduk Markas GRIB di Blora

Video: Ormas Pemuda Pancasila Geruduk Markas GRIB di Blora

Terdakwa kasus kekerasan seksual I Wayan Agus Suartama alias Agus difabel mengeluhkan masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Agus mengeluh karena tidak lagi memiliki pendamping dalam tahanan.

"Adapun hal-hal lain diceritakan mengenai di lapas karena Agus saat ini sudah tidak memiliki pendamping," kata penasihat hukum Agus, Michael Anshory, dilansir detikBali, Rabu (14/5/2025).

Anshory menyebut pendamping Agus disediakan untuk mengurusnya saat berada di lapas sudah bebas. Agus sudah tidak memiliki pendamping di lapas sejak pekan lalu.

Keluhan Agus itu sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Anshory menyebut, majelis hakim juga sudah mengingatkan jaksa penuntut umum (JPU) agar memperhatikan hak dari Agus.

Dalam pledoi yang disampaikan, Agus juga meminta untuk dibebaskan dari dakwaan jaksa penuntut umum. Agus menilai dakwaan jaksa penuntut umum terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap sejumlah perempuan tidak terbukti secara hukum.

"Di dalam pembelaan hari ini, kami mengulas mengenai riwayat kehidupan terdakwa. Di dalam pledoi kami tetap berpegang teguh bahwa apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak terbukti secara hukum. Itu poinnya di dalam pledoi yang kami buat," ucap Anshory.

Anshory menilai unsur-unsur dalam penerapan pasal yang didakwakan jaksa dinilai tidak terbukti secara hukum. Anshory membeberkan tidak ada kejelasan terkait dengan jumlah korban.

Baca selengkapnya di sini dan di sini.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan surat presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset belum ada perubahan, masih berpegang di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2023. Adies mengatakan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas juga menyampaikan tengah menganalisis daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU tersebut.

"Ini kan Menteri Hukum lagi statement, lagi menganalisa daftar isian masalahnya, DIM-nya, jadi kita tunggu saja DIM-nya yang sedang diperiksa, dianalisa, atau sedang dibuat oleh pemerintah melalui Menteri Hukum. Jadi kita tunggu saja, jangan berandai-andai," kata Adies usai konferensi pers di Grha Beta MKGR, Benhil, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

Adies mengatakan Surpres yang masuk ke DPR masih yang lama di zaman Presiden ke-7 Jokowi. Kendati demikian pihaknya terbuka jika pemerintah Prabowo akan mengajukan perubahan.

"Saya belum tahu, yang pasti saya cek kemarin Surpres-nya masih Surpres yang lama," ujar Adies.

"Kalau pemerintah mengajukan perubahan kan boleh, perubahan DIM, nggak ada masalah, ya kan," tambahnya.

DPR, kata Adies dalam posisi menunggu DIM dari pemerintah. Ia menyebut akan mendukung arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait RUU Perampasan Aset.

"Kita tunggu DIM-nya, kita tunggu DIM-nya. Pemerintah lagi membahas DIM-nya. Kita tunggu DIM-nya masuk, yang pasti di DPR itu intinya kita dan pemerintah bersama-sama mendukung apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan draf rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sedang difinalisasi. Kementerian Hukum mematangkan draf akhir RUU Perampasan Aset bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Pemerintah sekali lagi Presiden sudah sampaikan itu tentu menjadi perhatian bagi kabinet termasuk Kementerian Hukum untuk melakukan. Dan kami sudah lakukan. Tadi pagi saya bersama-sama dengan Ketua PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draf terakhir," kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Di samping itu, dia mengatakan Pemerintah juga berkonsultasi dengan DPR untuk memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional (prolegnas).

"Kemudian juga kami akan berkonsultasi dengan DPR menyangkut soal kapan waktu yang tepat untuk kita rapat untuk menentukan prolegnas berikutnya," lanjutnya.

Sebelum dibahas bersama DPR, RUU Perampasan Aset perlu masuk dalam Prolegnas. Supratman menyebut RUU Perampasan Aset saat ini menjadi inisiatif pemerintah.

Simak juga Video: Puan Sebut RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah KUHAP Rampung

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, mengecam aksi predator seks 31 anak berinisial S (21) di Jepara, Jawa Tengah. Selly mengatakan hukuman penjara tak cukup untuk menghukum pelaku.

"Saya tegaskan pelaku benar-bener biadab, dia adalah predator seksual. Mengapa demikian? Karena 31 korbannya tersebar di beberapa kota, dari Lampung, Semarang, Surabaya, dan terbanyak di Jepara. Pelaku juga merekam lalu menyebarkan aksi bejatnya lantas memperjualbelikan melalui media sosial," kata Selly kepada wartawan, Jumat (2/5/2025).

Selly mengatakan psikologis dari para korban harus diperhatikan. Ia menyebutkan hukuman penjara tak cukup diberikan kepada pelaku.

"Sejatinya, dengan kasus ini, saya tegaskan hukuman penjara tidak bisa mengembalikan masa lalu korban. Karena itu, mengutip pernyataan Ketua DPR RI Mba Puan Maharani, hukuman maksimal dengan berkaca dari UU 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan UU ITE wajib diberikan kepada pelaku," kata Selly.

"Hukumannya, bisa seumur hidup dan terburuk hukuman mati, terlebih pelaku sudah masuk dalam kategori dewasa berdasarkan UU Perlindungan Anak, yaitu berumur 21 tahun," sambungnya.

Selly mendorong korban untuk didampingi secara penuh. Ia meminta agar RUU TPKS diterapkan maksimal dalam kasus ini.

"Fraksi PDI Perjuangan secara tegas berdiri di garis depan dalam upaya melindungi perempuan dan anak. Karena itu penerapan UU TPKS merupakan tonggak penting dalam perjuangan melawan kekerasan seksual, dan harus diterapkan dengan tegas tanpa pandang bulu," kata Selly.

"Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan perlindungan anak bukan sekadar narasi politik, tapi bagian dari tanggung jawab ideologis dan konstitusional untuk menjaga masa depan bangsa. Negara tidak boleh kompromi terhadap pelaku kekerasan seksual," tambahnya.

Diketahui, ada 31 korban pemerkosaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh S tersebar di sejumlah daerah hingga luar Pulau Jawa. Polisi mengatakan sebagian besar korban berada di wilayah Jepara.

"Itu ada berasal dari Jawa Timur, Semarang, Lampung, dan sebagian besar di wilayah Jepara," ujar Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Dwi Subagio, Jumat (2/5).

Dwi Subagio melanjutkan, berdasarkan pemeriksaan sementara, S merekam setiap aksi bejatnya ke korban. Bahkan dia menyimpan file dengan nama-nama mereka.

"Semua kegiatan direkam divideokan disimpan per orang namanya siapa. Tapi mohon maaf, ini yang kita hadapi adalah pelaku predator seks," ungkapnya.

Simak Video: Terbongkarnya Aksi Bejat Predator Seks Pemerkosa 31 Anak di Jepara

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pihak Rutan Kotabumi, Lampung Utara angkat bicara ihwal tertangkapnya 3 narapidana yang melakukan pemerasan dan penipuan terhadap seorang wanita. Pihak rutan mengakui adanya kelalaian sehingga narapidana bisa memiliki handphone.

Kepala Rutan Kotabumi, Budi mengatakan handphone yang dimiliki para pelaku adalah ilegal.

"Iya, itu saya akui kita kecolongan benar, saya sudah berupa maksimal, setiap hari saya kontrol pagi, siang, malam," katanya, Rabu (30/4/2025).

Ke depan, kata Budi, pihaknya akan secara rutin akan melakukan razia dan memperketat pengawasan terhadap para pengunjung.

"Kita sudah amankan semuanya, barang bukti dan pelaku kini ditangani oleh Polda dan kita terus mensosialisasikan kondisi Lapas kita ini tidak ada toleransi adanya handphone di dalam," ungkapnya.

"Kita sudah melakukan razia rutin mengupayakan pemberantasan peredaran handphone maupun narkoba di dalam, kita berupaya untuk bisa melakukan tindakan itu dengan kegiatan-kegiatan razia secara rutin. Bahkan saya memerintah petugas jaga untuk melakukan tindakan penggeledahan," lanjut Budi.

Secara tegas, dia juga menyampaikan ke depannya akan mengawasi juga anggotanya untuk mengantisipasi adanya oknum-oknum yang nakal dalam membantu para narapidana memiliki handphone.

"Kalau ada pelanggaran-pelanggaran kita tindak sesuai prosedur, termasuk keterlibatan oknum kita tindak," tandas Budi.

Sebelumnya, tiga narapidana Rutan Kotabumi, Lampung Utara diamankan Polda Lampung. Ketiganya melakukan penipuan dan pemerasan yang membuat korban mengalami kerugian sebesar Rp 150 juta.

Ketiga narapidana tersebut yakni Armal Adi Putra, Elwani dan Fernanda. Direktur Ditreskrimsus Polda Lampung, Kombes Dery Agung Wijaya mengatakan ketiganya diamankan tim Subdit V Cybercrime setelah korban melapor.

"Ketiganya yakni A, E dan F ini merupakan narapidana yang ada di Lampung. Ketiganya melakukan pemerasan dan penipuan terhadap korban dengan kerugian mencapai Rp 150 juta," katanya, Rabu (30/4/2025).

Pemeriksaan dan penipuan ini, kata Dery, dilakukan berawal dari salah satu pelaku mengajak korban berkenalan melalui media sosial.

"Awalnya tersangka E berkenalan dengan korban melalui media sosial, kemudian berlanjut bertukar nomor handphone dan terus berkomunikasi. E ini mengaku sebagai anggota polisi," jelasnya.

"Komunikasi intens ini berujung terjadinya pemberian data konteks seksual disertai ancam pelaku untuk disebarluaskan," lanjut Dery.

Video Catut Nama Pejabat TNI, Sindikat Penipuan via Daring di Sidrap Disikat

Video Catut Nama Pejabat TNI, Sindikat Penipuan via Daring di Sidrap Disikat

Tiga narapidana Rutan Kotabumi, Lampung Utara, diamankan Polda Lampung. Ketiganya melakukan penipuan dan pemerasan yang membuat korban mengalami kerugian sebesar Rp 150 juta.

Adapun ketiga narapidana tersebut yakni Armal Adi Putra, Elwani dan Fernanda.

Direktur Ditreskrimsus Polda Lampung Kombes Dery Agung Wijaya mengatakan ketiganya diamankan tim Subdit V Cybercrime setelah korban melapor.

"Ketiganya yakni A, E dan F ini merupakan narapidana yang ada di Lampung. Ketiganya melakukan pemerasan dan penipuan terhadap korban dengan kerugian mencapai Rp 150 juta," katanya, Rabu (30/4/2025).

Pemeriksaan dan penipuan ini, kata Dery, dilakukan berawal dari salah satu pelaku mengajak korban berkenalan melalui media sosial.

"Awalnya tersangka E berkenalan dengan korban melalui media sosial, kemudian berlanjut bertukar nomor handphone dan terus berkomunikasi. E ini mengaku sebagai anggota polisi," jelasnya.

"Komunikasi intens ini berujung terjadinya pemberian data konteks seksual disertai ancaman pelaku untuk disebarluaskan," lanjutnya.

Dalam kasus ini, para tersangka dibantu oleh seorang wanita bernama Mike Anggraini yang merupakan istri dari salah satu tersangka.

"Ada tersangka lainnya berinisial MA, ini merupakan istri dari salah satu narapidana," ujarnya.

Derry menambahkan, keempat tersangka dalam perkara penipuan dan pemerasan ini bakal dijerat Pasal 35, sebagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Tersangka diancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Kami menegaskan kasus ini masih terus didalami, guna mengungkap jaringan terlibat dalam perkara ini," ungkapnya.

Video: Banjir Terjang Lampung, 3 Orang Tewas

Video: Banjir Terjang Lampung, 3 Orang Tewas

GARUT, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terus memantau penegakan hukum kasus kekerasan seksual oleh dokter spesialis kandungan M Syafril Firdaus alias Iril terhadap pasien saat menjalani pemeriksaan USG di ruang praktiknya seperti dalam rekaman CCTV viral di media sosial.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbullah Fuda'il, yang ditemui di Garut mengungkapkan, jumlah korban yang saat ini melapor ke layanan pengaduan yang dibuka Pemkab Garut kembali bertambah menjadi sembilan orang perempuan.

"Ternyata setelah dibuka hotline, ada sembilan," ucap Hasbullah, Rabu (30/04/2025), di lingkungan kantor Sekretariat Daerah Pemkab Garut.

Hasbullah mengaku telah bertemu dan berdialog dengan para korban yang saat ini berada dalam perlindungan Pemkab Garut.

Dari pertemuan tersebut, para korban mengeluhkan hubungan mereka dengan suami dan keluarganya karena pihak keluarga dan masyarakat menganggap hal ini adalah aib.

"Jadi bermasalah dengan keluarga, suami juga keberatan," katanya.

Karena itu, para korban juga berharap bisa mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan berharap korban mendapat hukuman seberat-beratnya.

Hasbullah menegaskan, Kementerian HAM sendiri saat ini tengah menggodok berbagai rekomendasi atas kasus ini.

Salah satunya adalah soal pemeriksaan yang dilakukan dokter terhadap pasien di ruangan tertutup dan juga yang paling penting adalah bagaimana semua pihak bisa memberikan perlindungan pada para korban.

SURABAYA, KOMPAS.com - Oknum polisi Polres Pacitan (LC) kini mendekam di balik jeruni penjara rutan Polda Jatim karena melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap salah satu tahanan perempuan.

LC ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin (21/4/2025) untuk kasus pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap perempuan berinisial PW.

“Sudah beralih status menjadi tersangka kasus kekerasan seksual yang ditahan di rutan Polda Jatim,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, Kamis (24/4/2025).

Jules menjelaskan, meskipun status sebelumnya LC merupakan anggota Polri, dia ditahan di rutan sama dengan tahanan lain karena pelanggaran yang dilakukan merupakan tindak pidana.

“Untuk kasus pidana, jadi yang bersangkutan sudah diputus sebagai anggota Polri dilakukan PTDH (pemecatan tidak dengan terhormat atau sudah dipecat,” jelasnya.

Sebelumnya, saat berstatus sebagai terduga, LC ditempatkan di rutan khusus. Namun, setelah hasil sidang etik Propam diputuskan pada Rabu (23/4/2025), statusnya menjadi tersangka.

“LC sendiri sejak kemarin sudah berstatus terduga pelanggar untuk ditempatkan dalam penempatan tahanan khusus oleh Propam Jatim tapi sudah beralih status menjadi tersangka,” tegas Jules.

Lebih lanjut, mantan Kabid Humas Polda Jabar tersebut juga menjelaskan bahwa penanganan pidana kasus oknum polisi Polres Pacitan ini dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jatim.

Diketahui, LC melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap PW pada bulan Maret dan 2 April 2025 di ruang berjemur perempuan di rutan Polres Pacitan.

PW merupakan tahanan perempuan perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan dan menjadikan pencaharian atau muncikari.

“Modus operandi yang dilakukan tersangka LC melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap tahanan wanita Polres Pacitan atas nama PW di ruang berjemur wanita di Polres Pacitan,” jelasnya.

Pelanggaran LC dinyatakan perbuatan tercela; LC ditahan di rutan khusus selama 12 hari dan sudah dijalani, dan diputuskan PTDH alias dipecat dari Polri.

LC diduga melanggar Pasal 6 Huruf C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda Rp 300.000.000.

SURABAYA, KOMPAS.com - Oknum polisi Polres Pacitan (LC) kini mendekam di balik jeruni penjara rutan Polda Jatim karena melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap salah satu tahanan perempuan.

LC ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin (21/4/2025) untuk kasus pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap perempuan berinisial PW.

“Sudah beralih status menjadi tersangka kasus kekerasan seksual yang ditahan di rutan Polda Jatim,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, Kamis (24/4/2025).

Jules menjelaskan, meskipun status sebelumnya LC merupakan anggota Polri, dia ditahan di rutan sama dengan tahanan lain karena pelanggaran yang dilakukan merupakan tindak pidana.

“Untuk kasus pidana, jadi yang bersangkutan sudah diputus sebagai anggota Polri dilakukan PTDH (pemecatan tidak dengan terhormat atau sudah dipecat,” jelasnya.

Sebelumnya, saat berstatus sebagai terduga, LC ditempatkan di rutan khusus. Namun, setelah hasil sidang etik Propam diputuskan pada Rabu (23/4/2025), statusnya menjadi tersangka.

“LC sendiri sejak kemarin sudah berstatus terduga pelanggar untuk ditempatkan dalam penempatan tahanan khusus oleh Propam Jatim tapi sudah beralih status menjadi tersangka,” tegas Jules.

Lebih lanjut, mantan Kabid Humas Polda Jabar tersebut juga menjelaskan bahwa penanganan pidana kasus oknum polisi Polres Pacitan ini dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jatim.

Diketahui, LC melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap PW pada bulan Maret dan 2 April 2025 di ruang berjemur perempuan di rutan Polres Pacitan.

PW merupakan tahanan perempuan perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan dan menjadikan pencaharian atau muncikari.

“Modus operandi yang dilakukan tersangka LC melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap tahanan wanita Polres Pacitan atas nama PW di ruang berjemur wanita di Polres Pacitan,” jelasnya.

Pelanggaran LC dinyatakan perbuatan tercela; LC ditahan di rutan khusus selama 12 hari dan sudah dijalani, dan diputuskan PTDH alias dipecat dari Polri.

LC diduga melanggar Pasal 6 Huruf C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda Rp 300.000.000.

SURABAYA, KOMPAS.com - Oknum kepolisian di Polres Pacitan berinisial LC ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan dan pemerkosaan terhadap tahanan perempuan berinisial PW.

Penetapan tersangka ini dilakukan oleh Polda Jatim setelah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap LC selama ditahan di Polda Jatim.

“Untuk kasus pidana yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin, 21 April 2025,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Jules Abraham Abast, Kamis (24/4/2025).

Sejak Rabu (23/4/2025), tersangka LC ditahan di rumah tahanan Polda Jatim oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jatim.

“Kemarin Rabu juga telah dilakukan sidang komisi kode etik Polri di Ruang Sidang Bidpropam Polda Jatim,” ucapnya.

Dalam sidang etik tersebut, tuntutan yang diajukan yakni tersangka melakukan perbuatan tercela dan penempatan dalam tahanan khusus selama 20 hari.

“Ketiga, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Dalam hal ini, sanksi kita kenal dengan pemecatan,” ujarnya.

Hasil sidang tersebut, pelanggaran LC dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

Ia juga dihukum penempatan khusus dan dipecat.

LC diduga melanggar Pasal 6 Huruf C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda Rp 300.000.000.

LC tidak hanya melakukan pencabulan tetapi juga persetubuhan kepada salah satu tahanan perempuan di Polres Pacitan berinisial PW.

Adapun PW merupakan tahanan perempuan perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan dan menjadikan pencaharian atau muncikari.

LC mencabuli dan memerkosa PW sebanyak empat kali di salah satu area Polres Pacitan pada bulan April 2025.

Kejadian ini berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan ke Polres Pacitan pada 12 April 2025.

Oknum anggota Polres Pacitan Aiptu LC dipecat dari Polri. Ia dinilai terbukti mencabuli dan menyetubuhi korban yang seorang tahanan perempuan.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan keputusan pemecatan merupakan hasil sidang pelanggaran kode etik terhadap LC usai dilaporkan pada 12 April 2025. Hasil sidang etik yang dilakukan oleh Bidpropam Polda Jatim menjatuhkan vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan kepada LC.

"Menjatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Jules saat konferensi pers di Bid Humas Polda Jatim, Kamis (24/4/2025).

Jules memastikan LC terbukti melakukan perbuatan tercela. Menurut Juules, sanksi PTDH yang dimaksud adalah pemecatan, bukan menghentikan dari jabatannya maupun dipindahtugaskan.

"Pemberhentian tidak dengan hormat dalam hal ini adalah sanksi yang kita kenal dengan pemecatan," ujarnya.

Terkait dengan putusan tersebut, lanjut Jules, berdasarkan hasil sidang komisi etik tim Polri di Polda Jatim yang dilakukan tanggal 23 April 2025, ada beberapa poin yang juga telah diputuskan. LC dinilai terbukti melakukan pelanggaran perbuatan tercela.

Setelah putusan tersebut, LC langsung ditahan di Rutan Dittahti Polda Jatim. Ia memastikan LC ditahan sesuai kasus pidana lain.

"Penempatan khusus selama 12 hari terhitung mulai tanggal 12 April sejak pelaporan oleh saudari PW sampai dengan 23 April 2025. Jadi, hari Rabu kemarin (LC) sudah menjalani keputusan yang terakhir (ditahan di Dittahti Polda Jatim). Ketiga adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri atau kita kenal dengan PTDH, atau lebih kita kenal juga adalah pemecatan kepada saudara LC," tuturnya.

Video: Pemkot Surabaya Segel Gudang CV Sentoso Seal yang Viral Tahan Ijazah Karyawan

Video: Pemkot Surabaya Segel Gudang CV Sentoso Seal yang Viral Tahan Ijazah Karyawan